Ibukota – Indonesia menegaskan pentingnya implementasi dari Konsensus Lima Poin (5PC) secara utuh oleh Myanmar dan juga memandang secara objektif perkembangan pada lapangan untuk menentukan langkah selanjutnya, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
“Kita menggalang usul inisiatif pembentukan putusan khusus ASEAN dengan catatan bahwa inisiatif yang dimaksud juga memperoleh dukungan dari Myanmar,” kata juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela di taklimat media ke Jakarta, Kamis.
Menurut Nabyl, dukungan yang dimaksud dinilai bermetamorfosis menjadi komponen penting agar pelaksanaan mandat kemudian tujuan yang tersebut ingin dicapai di Myanmar dapat berjalan secara optimal.
Terkait isu pengungsi Rohingya, Nabyl menyebutkan bahwa Negara Indonesia bukanlah negara tujuan, tetapi merupakan negara transit pengungsi.
Nabyl menyatakan Indonesia permanen menjalankan peran yang sejalan dengan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 walaupun Indonesia bukanlah pihak pada kedua instrumen tersebut.
Pemerintah terus berkoordinasi dengan UNHCR juga IOM di penanganan pengungsi Rohingya. Kerja sejenis yang disebutkan dijalankan agar serangkaian penanganan dapat berlangsung secara cepat, tepat, juga sebaik mungkin.
“Kita tentu berkoordinasi dengan UNHCR juga IOM untuk bisa saja menjalankan peran mereka sehingga penanganannya sanggup dengan sebaik kemungkinan besar kemudian secepat mungkin,”ujar Nabyl.
Pada 19 Juni, Utusan Tetap Bangladesh untuk PBB, Salahuddin Noman Chowdhury, menyampaikan bahwa Bangladesh kembali menyerukan pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar secepatnya.
Chowdhury menyebutkan bahwa sekitar 1,2 jt pengungsi Rohingya selama hampir satu dekade sudah menyebabkan beban sosial, ekonomi, lingkungan, serta keamanan yang digunakan signifikan bagi Bangladesh.
Utusan Tetap itu mendesak komunitas internasional lalu aktor regional utama untuk mengintensifkan upaya diplomatik serta keterlibatan untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar secepatnya.
Myanmar dilanda krisis kebijakan pemerintah juga keamanan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021.
ASEAN sejak pada waktu itu menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai acuan utama pada menyokong penyelesaian damai berhadapan dengan krisis tersebut, meskipun implementasinya hingga sekarang masih menghadapi berubah-ubah tantangan.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di portal web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.
