DKI Jakarta – Nusantara menafsirkan bahwa insiden ke Laut China Selatan semakin menegaskan pentingnya peran serta relevansi ASEAN di mengurus dinamika kawasan, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Hal itu disampaikan juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela di taklimat media pada Jakarta, Kamis, ketika merespons pertanyaan terkait insiden antara Filipina kemudian China dalam Laut China Selatan sebelum penyelenggaraan AMM ke-59 di dalam Manila.
“Indonesia menggerakkan agar penyelesaian konflik dalam Laut Cina Selatan ini bisa saja diselesaikan secara damai melalui dialog, diplomasi lalu tentu berdasarkan hukum internasional, satu di antaranya hukum UNCLOS,” tambah Nabyl.
Selain itu, Nabyl menyampaikan bahwa ASEAN juga terus menggerakkan agar Kode Etik dalam Laut China Selatan (Code of Conduct/CoC) diselesaikan tahun ini secara efektif dan juga substantif dan juga berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
Menanggapi pertanyaan mengenai hubungan ASEAN dengan Australia serta China, juru bicara Kemlu itu menyatakan bahwa kedua negara yang dimaksud merupakan mitra ASEAN, dan juga di berinteraksi dengan ASEAN, seluruh mitra diharapkan berpedoman pada prinsip-prinsip yang mana sudah disepakati bersama.
Prinsip yang disebutkan mengacu pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC), ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan juga Piagam ASEAN. Ketiga instrumen itu berubah menjadi landasan utama di merancang hubungan juga kerja identik antara ASEAN dengan para mitranya.
“Indonesia tentu akan menggalakkan agar mitra-mitra ASEAN bisa saja menjalankan prinsip-prinsip yang digunakan tertuang di kesepakatan tersebut,” ujar Nabyl.
Pada 20 Juli, militer Filipina menuduh China melakukan agresi dalam Laut China Selatan, dengan menuding anggota Penjaga Pantai China telah terjadi memukul individu anggota Angkatan Laut Filipina dengan tongkat kayu, yang mana menyebabkan cedera fisik.
Penjaga Pantai China menanggapi dengan menuduh Filipina melakukan provokasi yang disengaja serta memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa sebuah kapal Filipina sudah pernah dengan sengaja menabrak kapal patroli China lalu personel di melawan kapal yang disebutkan telah terjadi menyerang anggota Penjaga Pantai China dengan dayung dan juga tiang panjang.
Pada 22 Juli, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengajukan membantah keras terhadap Menteri Luar Negeri China Wang Yi menghadapi “tindakan yang mana tiada dapat diterima” ke wilayah sengketa Laut China Selatan.
"Saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke sela-sela perjumpaan ASEAN untuk diskusi terbuka tentang hubungan Filipina-China. Saya menegaskan kembali berunjuk rasa keras kami berhadapan dengan tindakan yang digunakan bukan dapat diterima terhadap personel Filipina ke dekat Ayungin Shoal," tulis Lazaro di dalam X.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI dalam portal web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
