Istanbul – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah mendiskusikan nota kesepahaman yang digunakan baru ditandatangani antara Amerika Serikat kemudian Iran, perkembangan kawasan, dan juga hubungan bilateral pada percakapan telepon pada Kamis (18/6).
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi menjelaskan terhadap mitranya dari Kuwait mengenai isi lalu perkembangan terbaru terkait “Memorandum Islamabad” yang digunakan ditandatangani oleh Teheran juga Washington.
Araghchi kembali menegaskan komitmen Iran terhadap kebijakan bertetangga yang baik kemudian menyampaikan harapan bahwa kesepakatan itu dapat berkontribusi pada memulihkan perdamaian serta stabilitas pada kawasan.
Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan dialog dengan negara-negara Teluk untuk meningkatkan kerja identik juga mengatasi bervariasi perasaan khawatir dan juga kesalahpahaman yang digunakan masih ada.
Kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai sebagian isu bilateral dan juga setuju mengenai pentingnya mempertahankan konsultasi diplomatik terkait beragam persoalan yang tersebut berubah jadi kepentingan bersama.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Kuwait mengumumkan Sheikh Jarrah berharap nota kesepahaman yang dimaksud dapat membantu meningkatkan kekuatan stabilitas kawasan, menjamin keamanan serta kebebasan navigasi di dalam Selat Hormuz, juga menyelesaikan bervariasi persoalan yang dimaksud belum terselesaikan melalui solusi berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional juga tujuan yang mana tercantum di Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diplomat tertinggi Kuwait itu menekankan pentingnya menjunjung prinsip bertetangga yang mana baik, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, juga integritas wilayah setiap negara, tak mencampuri urusan di negeri negara lain, menjauhi penyelenggaraan maupun ancaman pemakaian kekuatan, menyelesaikan sengketa secara damai, juga menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi.
Menurutnya, prinsip-prinsip yang disebutkan akan membantu menguatkan keamanan dan juga stabilitas kawasan sekaligus melayani kepentingan dengan negara-negara lalu masyarakat di wilayah tersebut.
Percakapan telepon yang disebutkan berubah menjadi kontak pertama yang dimaksud diberitahukan secara terbuka antara kedua menteri luar negeri sejak meletusnya peperangan terhadap Iran pada akhir Februari, ketika Teheran melancarkan serangan yang juga memiliki target beberapa orang negara Teluk, salah satunya Kuwait.
Komunikasi itu berlangsung sehari pasca Iran kemudian Amerika Serikat secara resmi mengesahkan nota kesepahaman berisi 14 poin yang dimaksud bertujuan mengakhiri konflik yang mana berlangsung selama beberapa bulan juga membuka jalan bagi perundingan mengenai inisiatif nuklir Iran lalu pelonggaran sanksi.
Pejabat Iran menggambarkan kesepakatan yang dimaksud sebagai kerangka kerja untuk mengakhiri operasi militer di dalam beragam front kawasan serta menciptakan keadaan yang mana mengupayakan keterlibatan diplomatik dan juga kerja sejenis perekonomian yang dimaksud lebih besar luas.
Sumber: Anadolu
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di dalam platform web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.
