Ibukota – Presiden RI Prabowo Subianto baru sekadar menganugerahi peringkat Pahlawan Nasional untuk 10 tokoh pada peringatan tegas Hari Pahlawan 2025 di dalam Istana Negara, Jakarta, Senin.
Penganugerahan yang disebutkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Tanah Air (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Di antara sepuluhan nama tersebut, salah satunya ialah almarhum Mochtar Kusumaatmadja yang digunakan mendapat peringkat Pahlawan Nasional pada Lingkup Perjuangan Hukum serta Politik.
Mochtar Kusumaatmadja merupakan manusia ahli hukum internasional serta diplomat yang tersebut pernah menjabat sebagai mantan Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Kehakiman pada era Orde Baru.
Pria berdarah Sunda itu lahir di Ibukota Indonesia pada 17 April 1929 dari pasangan Taslim Kusumaatmadja, manusia apoteker ternama jika Tasikmalaya, dan juga Sulmi Soerawisastra, manusia guru sekolah dasar pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang tersebut berasal dari Kuningan, Jawa Barat.
Berbekal keistimewaan yang tersebut dimiliki keluarganya tersebut, Mochtar bisa saja mengenyam bangku sekolah di dalam Ibukota serta Cirebon, mengikuti keluarganya yang kerap berpindah-pindah tempat tinggal.
Mochtar lulus Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) dari Fakultas Hukum kemudian Bidang Studi Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1955 dengan spesialisasi hukum internasional.
Pada 1956, ia kemudian berkesempatan melanjutkan lembaga pendidikan masternya pada bidang hukum di Universitas Yale, Amerika Serikat (AS), kemudian berhasil meraih penghargaan ‘Master of Laws’ (LL.M.).
Sekembalinya ke Tanah Air, ia diminta pemerintah untuk mengembangkan konsep negara kepulauan yang digunakan dideklarasikan oleh Pertama Menteri Djuanda sebagai Deklarasi Djuanda pada tahun 1957.
Mochtar kemudian juga sempat mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad). Di kampus itu pula, ia berhasil meraih gelar kejuaraan doktor ilmu hukum pada tahun 1962.
Akibat kritiknya yang tersebut tajam terhadap pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno kala itu mencabut gelar kejuaraan doktornya. Namun, hal yang disebutkan tiada menyurutkan semangat Mochtar pada menimba ilmu sebab ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke AS.
Dalam kurun waktu 1964-1966, Mochtar kemudian melanjutkan pendidikannya di dalam Universitas Harvard juga Universitas Chicago. Adapun gelar kejuaraan profesornya ia raih dari Unpad pada 1970.
Sebelum duduk sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Orde Baru, Mochtar beberapa periode menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unpad pada medio 1960-1970. Ia kemudian menjabat sebagai Rektor Unpad pada 1973 selama satu tahun.
Mochtar kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada tahun 1974-1978, setelah itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama dua periode pada Kabinet Pembangunan III serta IV sejak 1978 hingga 1988.
Selama menjabat sebagai Menlu, ia bergerak memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara atau negara kepulauan (archipelagic states) sehingga ia ditahbiskan sebagai Bapak Hukum Laut Indonesia.
Gagasan itu berhasil ia perjuangkan hingga akhirnya berhasil diakui pada Konvensi Hukum Laut atau the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia dikenal pula sebagai sosok yang digunakan mencetuskan diplomasi budaya Indonesia pada luar negeri guna membina pemahaman warga internasional mengenai Indonesia.
Dalam hal penyelesaian konflik, ia membuka jalan bagi proses perdamaian pada konflik antara Vietnam serta Kamboja yang mana berhasil melahirkan Paris Peace Agreement sehingga memberikan perdamaian dan juga stabilitas pada kawasan Asia Tenggara.
Selepas menjabat sebagai Menlu, Mochtar masih bergerak di banyak forum internasional, ke antaranya sebagai anggota International Law Commission PBB yang dimaksud bertugas merumuskan norma-norma pada hukum internasional, hingga bermetamorfosis menjadi Ketua Komisi Perbatasan Iraq juga Kuwait.
Pria yang dimaksud gemar bermain catur itu juga masih terlibat mengajar ke Unpad hingga usianya pensiun pada 1999. Semasa hidupnya, ia juga mendirikan kantor firma Mochtar, Karuwin, Komar (MKK), yang tersebut berubah jadi kantor firma hukum pertama di Tanah Air yang memperkerjakan pengacara asing.
Mochtar menghembuskan napas di usia 92 tahun pada tahun 2021 ke Jakarta. Ia kemudian dimakamkan pada Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia meninggalkan tiga warga anak dari hasil pernikahannya dengan Siti Chadidjah yakni, Armida Salsiah Alisjahbana, Emir Kusumaatmadja, lalu Rachmat Askari Kusumaatmadja.
Atas penghargaan kemudian dedikasinya, Gedung Perpustakaan Hukum Unpad diberi nama Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 2009. Namanya juga harum di Jawa Barat, dengan namanya yang digunakan dijadikan sebagai ganti dari nama Jalan Layang ke Pasopati Bandung pada tahun 2023.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI pada website web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.
