Ligapedianews.com JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan Rp486 miliar untuk menyelenggarakan pemungutan pengumuman ulang (PSU) pemilihan kepala daerah 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin ketika rapat kerja (raker) sama-sama Komisi II DPR RI di dalam Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Kamis (27/2/2025).
“Jadi secara total Bapak Ibu sekalian pimpinan lalu anggota Komisi II yang tersebut kami hormati keperluan perkiraan-kebutuhan itu di dalam Rp486.383.829.417,” kata Afifuddin di rapat.
Afif menyampaikan, terdapat 26 satuan kerja KPU yang mana memerlukan penyelenggaraan PSU. Dari jumlah total itu, 6 Satker KPU tidaklah memerlukan tambahan anggaran akibat masih terdapat sisa.
“Sebanyak 19 satker KPU yang mana masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373.718.5824.965,” katanya.
Sementara Satker KPU di area Wilayah Jayapura, kata dia, tak memerlukan anggaran lantaran bersifat administrasi perbaikan SK.
“Sedangkan, terdapat satu satuan kerja KPU yaitu KPU Kota Jayapura tidaklah memerlukan biaya sebab bersifat administrasi perbaikan SK,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan tempat yang dimaksud diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah 2024. Dari jumlah agregat itu, ia mengaku, asa 16 area yang mana tak sanggup menyelenggarakan PSU lantaran keterbatasan anggaran.
Hal itu diungkap Ribka pada waktu rapat kerja (raker) bersatu Komisi II DPR di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (27/2/2024). Ia mengungkapkan, ada 24 wilayah yang mana telah dilakukan mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri.
“Dari 24 wilayah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokkan sesuai dengan kesiapan serta kemampuan pendanaan sebagaimana yang digunakan sudah ada kami koordinasikan dari Kemendagri,” kata Ribka pada forum raker.
