Ligapedia.news Ibukota Indonesia – Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) mendesak Utama Menteri Negara Malaysia Anwar Ibrahim, untuk memanfaatkan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping untuk mengadvokasi pendekatan yang mana berprinsip, inklusif, lalu berbasis HAM terhadap krisis di tempat Myanmar.
Desakan disampaikan melalui surat terbuka yang dimaksud disusun berdasarkan hasil keterlibatan terkini APHR, termasuk Konsultasi Pemangku Kepentingan mengenai Demokratisasi Myanmar pada Februari di tempat Chiang Mai, Diskusi Meja Bundar tentang Peran Perempuan di Proses Perdamaian, juga Kongres Parlemen Thailand tentang Keselarasan serta Ketenteraman pada Maret di dalam Bangkok.
Berdasarkan rilis pers APHR pada Senin, konsultasi-konsultasi yang disebutkan mencerminkan konsensus regional yang berkembang, bahwa penyelesaian krisis Myanmar memerlukan keterlibatan yang digunakan berarti dengan semua pemangku kepentingan secara demokratis.
Melalui surat terbuka tersebut, APHR menyerukan terhadap PM Anwar untuk memanfaatkan kepemimpinannya pada ASEAN untuk memacu China agar menyokong dialog urusan politik inklusif yang melibatkan pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), organisasi perlawanan etnis, kemudian rakyat sipil, bukanlah hanya sekali junta militer.
APHR juga menyerukan terhadap Anwar Ibrahim untuk mendesak penghentian segera transaksi senjata lalu aliran keuangan yang dimaksud telah lama memungkinkan aksi kekerasan lalu penindasan junta, yang tersebut secara dengan segera melanggar norma-norma kemanusiaan internasional.
Selain itu, PM Malaya yang disebutkan juga didesak untuk terlibat dengan segera di perlawanan demokrasi Myanmar, termasuk melibatkan perempuan serta pemimpin urusan politik etnis, sebagai bentuk komitmen ASEAN terhadap pengerjaan perdamaian yang tersebut berpusat pada rakyat kemudian inklusif.
Surat yang disebutkan juga menyuarakan kegelisahan berhadapan dengan pengiriman senjata yang tersebut terus berlanjut –beberapa pada antaranya dilaporkan terkait dengan entitas China– yang digunakan sudah memperkuat operasi junta dan juga memperburuk pengungsian massal di tempat seluruh Myanmar.
APHR juga mengakui warisan reformis PM Anwar Ibrahim yang dimaksud telah terjadi berlangsung lama juga menyerukan Tanah Melayu untuk mengatur ASEAN di merangkul arah yang tambahan berani dan juga lebih tinggi berprinsip.
"Saat Asia Tenggara menghadapi salah satu krisis demokrasi paling mendesak pada sejarahnya, Negara Malaysia mempunyai prospek penting untuk menjauhkan kawasan yang dimaksud dari keterlibatan serta mengupayakan kredibilitas," menurut surat terbuka tersebut.
Upaya itu dapat diadakan dengan membantu rakyat Myanmar, menolak impunitas militer, juga memperjuangkan jalan inklusif menuju perdamaian yang mana didasarkan pada keadilan, HAM, dan juga legitimasi demokrasi, menurut surat terbuka yang disebutkan lebih banyak lanjut.
