Ligapedianews.com JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menyimak pernyataan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) terkait tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada tubuh PT Pertamina (Persero). Dia menyesalkan Ahok yang dimaksud dianggapnya bukan mengambil kesempatan membenahi Pertamina ketika menjabat komisaris utama pada perusahaan pelat merah tersebut.
“Beberapa hari ini kita menyimak wawancara Pak Ahok tentang perkara Pertamina Patra Niaga. Beliau mengaku meninjau berbagai ketidakberesan ketika menjadi komisaris utama. Pak Ahok seharusnya menjadi whistle blower ketika ada di tempat tempat yang disebutkan namun itu tidaklah terjadi,” kata Andy, Selasa (4/3/2024).
Dia menuturkan, Ahok seharusnya menindaklanjuti sesuai aturan main yang tersebut ada apabila benar mempunyai indikasi korupsi di tempat Pertamina. Dia menjelaskan, ketika menjabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok punya kewenangan besar untuk menghindari serta mengawasi direksi.
Bahkan, lanjut dia, ketika baru menemukan indikasi, Komut bisa jadi menyebabkan mekanisme pemeriksaan. Andy menambahkan, Pertamina punya Tata Kerja Organisasi yang mana mengatur tentang Whistle Blower System (WBS) untuk menghindari juga menemukan jikalau terjadi dugaan pelanggaran.
“Misalnya fraud, kecurangan di laporan keuangan, konflik kepentingan, korupsi, suap, juga lain-lain,” kata Andy.
Maka itu, beliau menilai Ahok abai lalu tiada menjalankan kewajiban sebagai Komut Pertamina apabila baru bicara pada hari-hari ini pasca tiada menjabat Komut Pertamina. “Kenapa Pak Ahok tiada melakukan itu semua? Kewajibannya sebagai komisaris utama tidak ada dijalankan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
