Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tindakan memangkas dana pengiriman ke tempat (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tidak berasal dari dirinya. Kebijakan ini sudah ada ada ketika dirinya masuk sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya menganggap isu yang disebutkan mencuat akibat kesalahpahaman terkait waktu penetapan anggaran yang digunakan terjadi sebelum dirinya ditunjuk sebagai bendahara negara.
“Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September September tanggal 8 itu udah hampir setengah diketok ya transaksi ke daerah. Jadi tidak saya yang dimaksud motong pemindahan ke daerah,” kata Purbaya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Tanah Air di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Purbaya menjelaskan, sehari setelahnya dirinya dilantik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026 dengan usulan kenaikan transaksi ke tempat sebesar Simbol Rupiah 43 triliun.
“Tapi setelahnya itu ribut kan, tanggal 9 Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026 disitu ada kenaikan pengiriman ke area Rp43 Triliun. Saya nggak kurangin,sepeserpun Saya cuma tanya, ya cukup pak, cukup. Yaudah, go ahead,” ujarnya.
Kendati ada kenaikan, beberapa orang kepala tempat sempat menghampiri kantor Kementerian Keuangan beberapa pekan setelah itu untuk mengajui keberatan akan pemotongan TKD.
Purbaya menjelaskan bahwa tindakan untuk tidak ada dengan segera menambah TKD juga mempertimbangkan perbaikan tata kelola keuangan area terlebih dahulu.
“Kalau sekarang saya naikin transaksi ke area nggak mungkin. Karena pandangan dari pemimpinan di dalam melawan nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara tempat membelanjakan uangnya pada hal menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi juga lain-lain,” ujarnya.
Purbaya memberi kesempatan 2 triwulan untuk para pemerintah wilayah untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih banyak baik. Terutama dari sisi efisiensi belanja, juga dampak terhadap perekonomian daerah.
Dirinya memberi waktu 2 triwulan untuk para pemerintah daerah
“Nanti kalau kita berhasil, saya hitungkan kegiatan ekonomi sudah ada lebih tinggi bagus kan. Income saya juga lebih lanjut bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah pemindahan ke daerahnya,” ujarnya.
“Tapi kalau anda nggak perbaikin, saya nggak bisa saja propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok. Hal ini dua arah. Saya bilang, bantu saya untuk membantu anda,” ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Alasan Purbaya Incar Dana Pemda Mata Uang Rupiah 233 T yang mana Nganggur di Bank
