Tag: PDIP

Hasto Ditantang Laporkan Skandal Korupsi Pejabat Negara ke Penegak Hukum

Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditantang untuk melaporkan dugaan skandal korupsi para pejabat negara ke aparat penegak hukum. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar memohonkan Hasto tiada gertak sambal.

“Hasto Sekjen PDIP yang tersebut telah menjadi terperiksa jikalau mempunyai bukti adanya pelanggaran hukum yang digunakan dilaksanakan oleh pejabat negara harusnya tak perlu koar-koar, tapi silakan segera disampaikan saja, bahkan laporkan segera ke penegak hukum,” kata Semar, Awal Minggu (30/12/2024).

“Kalau hanya sekali memulai pembangunan opini, besar mulut hanya terkesan semata-mata untuk gertak sambal atau merancang bargaining agar tak dilanjut proses hukumnya,” sambung Semar.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar

Menurut Semar, Hasto sebaiknya juga menunjukkan komitmennya di penegakan hukum dengan taat pada proses hukum yang mana ketika ini menjeratnya. “PDI Perjuangan dan juga Hasto harus konsisten dengan komitmen untuk menjalani proses hukum jadi jangan juga cari celah untuk menghindar dari proses hukum ketika ini,” ujarnya.

Semar tak setuju dengan adanya anggapan bahwa proses hukum terhadap Hasto atau kader PDIP lainnya semata-mata untuk meredam lawan-lawan politiknya oleh pihak tertentu. Dia tak setuju anggapan politisasi atau kriminalisasi.

“Mungkin belaka selama ini ada yang dimaksud melindungi, sehingga sulit untuk dijerat lalu pada waktu ini mungkin saja tiada ada lagi yang tersebut bisa jadi menghalangi oleh sebab itu PDI Perjuangan tak mempunyai kekuasaan lagi untuk melindungi para kadernya,” ujar aktivis 98 tersebut.

03/01/2025
Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, Aria Bima: Urusan-urusan Personal

Ligapedianews.com JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengaku tak memahami isi video dugaan skandal korupsi pejabat negara yang dimaksud ingin diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto . Ia mengaku tak paham perihal yang tersebut menyangkut urusan personal.

“Saya enggak begitu paham mengenai video yang digunakan disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang tersebut terkait. Saya tidak ada begitu paham mengenai hal-hal yang tersebut menyangkut urusan-urusan personal,” kata Aria ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Hari Senin (30/12/2024).

Saat disinggung perihal dokumen penting yang dimaksud dikantongi Hasto, Aria juga mengaku tak mengetahuinya. Ia mengklaim belum bertanya ke Hasto lantaran bertemu pada beberapa waktu terakhir.

“Saya enggak tahu. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalau membaca mengamati di dalam media ada beberapa yang disampaikan ketika ini lebih lanjut pada personal Pak Hasto,” tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli mengumumkan Hasto Kristiyanto sudah pernah menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini puluhan video itu akan menggemparkan masyarakat kemudian mengubah peta pemberantasan korupsi di tempat Tanah Air.

Hal itu disampaikan Guntur pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024). Dalam acara itu, Guntur menjamin Hasto masih berada di tempat Tanah Air lalu tak bepergian ke luar negeri.

Guntur pun menyampaikan, Hasto telah dilakukan menimbulkan puluhan video yang digunakan akan mengungkap dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia menjelaskan, video itu merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan terdakwa oleh KPK yang digunakan dirilis, Kamis (26/12/2024).

“Yang menarik adalah Mas Hasto sudah memproduksi puluhan video, itu adalah yang tadi disampaikan itu yang tersebut pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang dimaksud juga dalam situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara persoalan hukum korupsi,” kata Guntur.

“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini umum kemudian luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya lalu bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” tambahnya.

03/01/2025
Jokowi Penggagas Akhir Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Hal ini Respons PDIP

Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Mohammad Guntur Romli turut merespons masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) masuk pada finalis pemimpin paling korup di tempat dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ). Jokowi menganggap rilis OCCRP itu sebagai framing jahat terhadap dirinya.

Menurut Guntur Romli, respons Jokowi menunjukkan mantan Wali Perkotaan Solo itu berada dalam melakukan framing jahat terhadap lembaga non-pemerintahan itu. Padahal OCCRP tak ada persoalan dengan Jokowi.

“Malah Jokowi yg sedang melakukan framing jahat pada OCCRP yang digunakan tidak ada ada persoalan dengan Jokowi, kecuali perihal kasus-kasus korupsi serta kejahatan yang mana teroganisir,” kata Guntur Romli pada waktu dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Guntur Romli mengibaratkan Jokowi seperti pepatah buruk dalam muka, cermin dibelah. “Kata pepatah, buruk muka, cermin dibelah. OCCRP itu semata-mata cermin,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi merespons namanya masuk di daftar pemimpin paling korup di tempat dunia versi OCCRP. Jokowi menilai ini merupakan bentuk tuduhan jahat. Jokowi bertanya balik, apa yang dimaksud sudah ada ia korupsi selama ini.

“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di dalam kediamannya pada Sumber, Banjarsari, Perkotaan Solo, Selasa (31/12/2024).

Saat disinggung publikasi itu terkait tudingan yang dimaksud bermuatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini memohonkan agar ditanyakan segera untuk yang menghasilkan pernyataan.

“Orang sanggup memakai kendaraan apa pun, bisa jadi NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menghasilkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.

03/01/2025
PDIP Skor Publikasi Jokowi Masuk Nominasi OCCRP 2024 Bisa Jadi Petunjuk bagi Penegak Hukum

Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Guntur Romli menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang digunakan memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai finalis kejahatan teroganisir lalu korupsi 2024, sanggup menjadi pintu masuk bagi lembaga penegak hukum. Guntur Romli yakin OCCRP miliki bukti kuat berhadapan dengan publikasinya.

“Karena itu, bagi kami, laporan itu bisa jadi menjadi petunjuk bagi KPK dan juga penegak-penegak hukum lainnya, seperti polisi kemudian kejaksaan untuk memeriksa Jokowi juga keluarganya,” kata Guntur ketika dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Menurutnya, Jokowi dapat diperiksa sebagaimana yang tersebut pernah disampaikan oleh ekonom mendiang Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang mana merugikan negara sampai beratus-ratus triliun. “Juga laporan Ubedilah Badrun Dosen UNJ terkait dugaan korupsi, kolusi, lalu nepotisme (KKN) dinasti Jokowi,” kata Guntur.

Sebagai organisasi ternama di tempat dunia, Guntur meyakini OCCRP memiliki bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah pribadi pemimpin terkorup dalam dunia. Menurutnya, KPK sanggup bekerja mirip dengan OCCRP untuk menyelidiki dan juga memeriksa Jokowi lalu keluarganya.

“Ini yang tersebut seharusnya dikejar oleh KPK, dikarenakan pastinya ada korupsi lalu kerugian besar keuangan negara pada tindakan hukum ini, bukanlah mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan yang tersebut bukanlah pejabat publik/negara juga tak pernah merugikan keuangan negara sepeser pun,” kata Guntur.

Sebelumnya, Jokowi menilai publikasi finalis kejahatan terorganisir kemudian korupsi 2024 oleh OCCRP yang tersebut memasukkan namanya merupakan bentuk tuduhan jahat. Jokowi pun bertanya balik, apa yang mana sudah ada beliau korupsi selama ini.

“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di tempat kediamannya di area Sumber, Banjarsari, Daerah Perkotaan Solo, Selasa (31/12/2024).

Saat disinggung publikasi itu terkait tudingan yang bermuatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini mengajukan permohonan agar ditanyakan segera terhadap yang dimaksud menyebabkan pernyataan.

“Orang dapat memakai kendaraan apa pun, bisa saja NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menghasilkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.

03/01/2025
MK Hapus Presidential Threshold, PDIP: Penjaringan Penting Supaya Tak Terlalu Bebas

Ligapedianews.com JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang digunakan menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% mendapat respons dari PDI-Perjuangan (PDIP) .

PDIP yang digunakan menyatakan menghormati kebijakan itu. Apalagi, putusan MK bersifat final and biding.

Juru bicara PDIP, Chico Hakim menyatakan, ada catatan perihal ambang batas presiden 20%. Keberadaan presidential thresholf itu merupakan kesepakatan fraksi di area DPR juga partai kebijakan pemerintah (parpol) yang tersebut sudah melalui banyak pertimbangan.

“Tentu kita harus menghormati putusan MK yang mana final lalu binding sifatnya. Namun tentu ada beberapa catatan terkait dengan sampai adanya threshold 20% sebelum ini tentunya adalah kesepakatan dari fraksi-fraksi lalu partai urusan politik yang dimaksud ada di tempat parlemen dan juga tentu berbagai pertimbangan untuk mengapa sehingga mencapai threshold 20 persen,” kata Chico di keterangannya yang tersebut dikutip, Hari Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, banyaknya alternatif pilihan calon baik untuk demokrasi. Tetapi, ia menilai, penjaringan calon presiden penting dijalankan agar event pilpres tak bebas.

“Karena tentu kendati alternatif pilihan lalu ketersediaan pilihan yang digunakan banyak itu juga baik untuk demokrasi, namun tentu penjaringannya juga penting. Dalam artian supaya tidak ada terlalu bebas sehingga tidaklah ada penjaringan ideologi misalnya lalu hal-hal yang dimaksud sifatnya untuk non-teknis lain,” ucap Chico.

Kendati demikian, Chico menyampaikan, sikap resmi dari PDIP perihal ambang batas presiden hingga parlementary threshold itu akan diputuskan di kongres.

03/01/2025