Tag: PDIP

  • Iklim Politik 2025 Diprediksi Bakal Panas usai Hasto Jadi Tersangka KPK

    Iklim Politik 2025 Diprediksi Bakal Panas usai Hasto Jadi Tersangka KPK

    Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro menilai, iklim urusan politik Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang dimaksud disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).

    “Nah saya rasa 2025 besok adem kebijakan pemerintah kita, tetapi ternyata dengan tindakan hukum yang dimaksud dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 juga seterusnya akan panas,” kata Agung.

    Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan menghasilkan beberapa orang video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat juga besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.

    Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi lalu kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi berbagai perkara besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.

    “Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, akibat kan memanh ada kasus-kasus lain yang dimaksud sedang berjalan di tempat KPK, kemudian kerugian negara lebih lanjut besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang mana pada fokuskan? Ini adalah kan menarik,” terang Agung.

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang dimaksud menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang dimaksud maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

    “Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo pada waktu konferensi pers penetapan dituduh Hasto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).

    Sementara Hasto, membuka ucapan usai ditetapkan sebagai dituduh dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.

    “Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati kebijakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang dimaksud diterima, Kamis (26/12/2024).

    Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang dimaksud menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang dimaksud disampaikannya tentang demokrasi yang dimaksud harus ditegakkan.

    “PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pernyataan rakyat bukan bisa saja dikebiri, bagaimana negara hukum tak dapat dimatikan, juga bagaimana mata kekuasaan yang mana otoriter, yang digunakan menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.

  • Jadi Tersangka KPK, Hasto Kristiyanto Masih Memimpin Rapat PDIP

    Jadi Tersangka KPK, Hasto Kristiyanto Masih Memimpin Rapat PDIP

    Ligapedianews.com JAKARTA – Hasto Kristiyanto masih bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) usai ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia masih mengawasi rapat konsolidasi pengurus wilayah partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

    “Ya sampai ketika ini beliau masih Sekjen PDIP, hari ini juga masih mengawasi rapat konsolidasi struktur partai dari DPC, DPD,” kata Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli di acara Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang mana disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024) malam.

    “Karena kan kami juga bulan Januari akan ulang tahun, kemudian juga tahun depan akan ada kongres, jadi beliau masih menjalankan fungsi kesekjenan,” tandasnya.

    Jadi Tersangka KPK, Hasto Kristiyanto Masih Memimpin Rapat PDIP

    Guntur juga mengungkapkan strategi hukum disiapkan PDIP untuk membela Hasto. “Kita lihat, tetapi upaya hukum itu akan dilakukan,” terang Guntur.

    Guntur menyampaikan, upaya hukum melawan penetapan terperiksa Hasto itu sedang disiapkan oleh kelompok pembela hukum Sekjen PDIP. “Dan itu sedang disiapkan oleh pasukan pembela hukumnya, Sekjen PDIP,” pungkasnya

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap kemudian perintangan penyidikan pada perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang digunakan menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang disebutkan maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

  • Yasonna Laoly Dicekal, Guntur Romli: KPK Agresif Kriminalisasi PDIP

    Yasonna Laoly Dicekal, Guntur Romli: KPK Agresif Kriminalisasi PDIP

    Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli turut menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersebut mencekal Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly . Menurutnya, pencekalan itu menguatkan indikasi kriminalisasi terhadap PDIP.

    “Pencekalan Yasonna H Laoly, KPK agresif melakukan kriminalisasi terhadap PDI Perjuangan,” ujar Guntur ketika dihubungi, Hari Jumat (27/12/2024).

    Guntur pun menilai, pencekalan terhadap Yasonna tak memiliki alasan kuat. Baginya, pencekalan Yasonna itu makin menguatkan indikasi kriminalisasi terhadap partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

    “Pencekalan terhadap Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Yasonna Laoly oleh KPK tak memiliki alasan yang mana jelas, kecuali semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap PDI Perjuangan,” terang Guntur.

    Guntur pun mengatakan, lembaga antirasuah sangat gencar melakukan penyidikan perkara Harun Masiku hingga menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Namun, ia menilai, KPK tak serius di menangani perkara dugaan korupsi CSR Bank Indonesia.

    “KPK tampak agresif di perkara ini, tapi di persoalan hukum lain seperti dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia, dalam mana KPK sudah ada melakukan penggeledahan dan juga sudah ada mengumumkan 2 tersangka, tanpa peringatan diralat oleh jubir KPK,” tutur Guntur.

    “Kalau benar dari terperiksa adalah politisi yang mana masuk di kekuasaan ketika ini kemudian diralat, maka rakyat juga bisa saja bertanya: siapa yang meremote KPK?” tandasnya.

  • Hasto Kantongi Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, KPK Bakal Bergerak atau Abaikan?

    Hasto Kantongi Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, KPK Bakal Bergerak atau Abaikan?

    Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti merespons pernyataan Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang dimaksud mengungkap Hasto Kristiyanto telah dilakukan menciptakan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ray menilai patut ditunggu seperti apa reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila video yang disebutkan benar diungkap oleh sekretaris jenderal partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

    “Jika akhirnya video itu diungkap oleh Hasto, kita akan lihat seperti apa reaksi KPK. Apakah merek akan bergerak segera atau mengabaikannya?” kata Ray ketika dikonfirmasi, Hari Sabtu (28/12/2024).

    Ray mengatakan, Hasto sebagai orang yang digunakan dekat dengan kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun sebelumnya tidaklah menyembunyikan kemungkinan berbagai data yang mana dihimpun. “Dalam dunia di dalam mana penegakan hukum berkelindan dengan politik, maka sanggup cuma setiap aktor urusan politik miliki simpanan kisah aktor kebijakan pemerintah lainnya,” katanya.

    Sebab, kata dia, tidak cuma akibat untuk saling menjaga, tapi sekaligus untuk saling menyandera. “Suasana inilah yang mana terasa di satu tahun terakhir pada penegakan hukum kita. Banyak isu mengalami perkembangan yang digunakan menggambarkan adanya aktor urusan politik disandera secara urusan politik dengan perkara hukum,” tambahnya.

    Ray menyoroti perkara Hasto persyaratan dengan nuansa politis walau memiliki sebagian basis materil. KPK menjadikan hal ini sebagai perkara pertama pada waktu logika hukumnya terlihat belum utuh.

    “Aktor utama belum jua dia temukan lalu dijerat aktor penyerta. Padahal, jikalau Hasto dianggap sebagai tokoh yang dimaksud melindungi HM (Harun Masiku, red), mengapa sejak 1,5 tahun terakhir ini KPK tak jua mampu mengejar HM?” imbuhnya.

    “Padahal Hasto bukanlah lagi bagian dari kekuasaan. Bahkan berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Pelaku utama belum tertangkap, tetiba dia menggasak penyertanya. Tidak terlihat pada alur logika yang tersebut runtut,” sambungnya.

  • Publik Menantikan Hasto Bongkar Skandal Korupsi Pejabat Negara, Pengamat: Karena No Viral No Action

    Publik Menantikan Hasto Bongkar Skandal Korupsi Pejabat Negara, Pengamat: Karena No Viral No Action

    Ligapedianews.com JAKARTA – Publik diyakini sedang menantikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan skandal korupsi para pejabat negara . Diketahui, Hasto sudah memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara sebagaimana diungkap Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

    “Masyarakat tentu berharap video dugaan perkara korupsi itu segera di-publish. Sebab, mayoritas warga telah muak terhadap perilaku koruptif, apalagi yang tersebut dijalankan petinggi negara,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga di keterangan tercatat yang digunakan dikutip, Hari Minggu (29/12/2024).

    Bila video itu dirilis, ia mengatakan, umum akan mengetahui para petinggi negara yang mana diduga melakukan korupsi. Dengan begitu, kata dia, publik dapat mendesak aparat hukum, terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk memprosesnya sesuai hukum yang mana berlaku.

    “Hal itu perlu diadakan lantaran pada Indonesia berlaku no viral, no action. Karena itu, perlu ada pembuka informasi mengenai orang-orang yang dimaksud diduga koruptif agar rakyat dapat memviralkannya melalui media sosial,” kata Jamiluddin.

    “Hal itu akan dijalankan rakyat akibat berharap agar semua koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa saja seperti di dalam China, para koruptor ditembak mati,” sambungnya.

    Kendati demikian, Jamiluddin menilai, hukuman terhenti untuk para koruptor sulit terwujud di area Indonesia. Pasalnya, kata dia, perilaku koruptif terkesan sudah ada menjadi mainan sebagian para elite.

    Para elite disebut melalukan praktik rasuah baik sendiri maupun berjamaah. Celakanya, kata dia, perilaku koruptif itu dijalankan dengan cara saling melindungi. Menurutnya, perilaku koruptif elite negara itu sengaja ditutupi selama masih satu tingkat kejadian dengan penguasa.

  • Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    Ligapedianews.com JAKARTA – Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berpotensi melemah sikap kritis parpol berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai terperiksa tindakan hukum dugaan suap lalu perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku .

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai penetapan terdakwa Hasto berpeluang menurunkan sikap kritis PDIP yang mana ketika ini memilih jalan sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran . Ray mengatakan, perkara yang dimaksud menimbulkan PDIP sibuk dengan urusan internal.

    “Kasus ini menciptakan PDIP sibuk dengan urusan internal. Bahkan berpotensi menurunkan sikap kritis baik pengurus PDIP maupun PDIP sendiri sebagai partai. Isu tentang PPN 12% misalnya terlihat tiada lagi jadi isu yang mana akan diangkat oleh PDIP untuk ditolak,” kata Rangkuti melalui keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (28/12/2024).

    Dengan disibukkannya PDIP dengan urusan internal, Rangkuti menyatakan pemerintahan Prabowo akan berjalan tanpa pengawasan kritis. “Prabowo dapat hanya menjalankan kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintahan Prabowo tapi kurang populis dalam berada dalam masyarakat, alias pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan yang digunakan memadai,” ujarnya.

    Rangkuti melanjutkan, PDIP juga berpotensi kemasukan isu yang dimaksud memecah-belah. Terlebih, di waktu dekat partai berlambang banteng dengan moncong putih itu akan mengatur kongres.

    “Khususnya pada perebutan jabatan sekjen akan berpotensi jadi sumber pembelahan PDIP,” pungkasnya.

  • Hasto Bakal Ungkap Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Bukan Gertak Sambal, Hal ini Bom Nuklir!

    Hasto Bakal Ungkap Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Bukan Gertak Sambal, Hal ini Bom Nuklir!

    Ligapedianews.com JAKARTA – PDI-Perjuangan (PDIP) angkat bicara masalah permintaan Koordinator Warga Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman agar Hasto Kristiyanto segera mengungkap video skandal korupsi yang digunakan melibatkan pejabat negara.

    Boyamin mengajukan permohonan Hasto Kristiyanto yang tersebut merupakan Sekjen PDIP tak hanya sekali sekadar melakukan gertak sambal semata usai ditetapkan sebagai terperiksa di tindakan hukum Harun Masiku.

    Respons PDIP menanggapi pernyataan Boyamin disampaikan oleh Jubir DPP PDIP, Guntur Romli.

    “Ini tidak sambal, ini bom nuklir, meninggal bersatu kalau dirilis,” kata Jubir DPP PDIP, Guntur Romli ketika dihubungi SINDOnews, Mingguan (29/12/2024).

    Kendati demikian, pada waktu disinggung lebih tinggi sangat jauh ihwal kapan Hasto akan mengungkap video yang disebutkan untuk publik, Guntur tak menjelaskan lebih lanjut sangat jauh mengenai waktunya. Menurutnya, mengenai rilis video itu murni kebijakan Hasto.

    “Semua tergantung Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto, kapan video-video itu akan dirilis. Bisa kapan saja,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto disebut sudah ada menimbulkan video-video terkait skandal korupsi. Video itu akan segera membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara di persoalan hukum korupsi.

  • PDIP Siapkan Langkah Hukum Bela Hasto, Tempuh Praperadilan?

    PDIP Siapkan Langkah Hukum Bela Hasto, Tempuh Praperadilan?

    Ligapedianews.com JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyiapkan sebagian langkah hukum usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai dituduh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP itu ditetapkan terdakwa perkara suap dengan Harun Masiku.

    “Ada beberapa langkah hukum yang tersebut kita akan ambil,” kata Ketua DPP PDIP Sektor Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy terhadap SINDOnews, Akhir Pekan (29/12/2024).

    Kendati demikian, Ronny tak menyampaikan langkah hukum apa belaka yang dimaksud akan ditempuh, termasuk ketika disinggung apakah akan segera menempuh jalur praperadilan untuk menggungat penetapan status terdakwa Hasto Kristiyanto. Ronny menegaskan PDIP mengamati proses penetapan dituduh ini terlalu terburu-buru lalu prematur.

    “Karena saya menduga belum ada bukti yang tersebut kuat pada menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sebagai tersangka,” ujarnya.

    “Penetapan TSK hanya sekali asumsi, dasarnya apa? Kesimpulan seperti itu meragukan kalau mendengar paparan di konpers KPK kemarin,” tutur Ronny melanjutkan.

    Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto telah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut akan segera membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara pada skandal korupsi.

    “Di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara pada persoalan hukum korupsi,” ujar Guntur di kegiatan Interupsi bertajuk ‘Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka’ yang mana tayang di area iNews, Kamis (26/12/2024).

    Dia menyatakan, video itu akan menggemparkan masyarakat apabila dirilis. Menurutnya, peta pemberantasan korupsi dan juga opini rakyat pun akan berubah.

    “Karena yang dimaksud akan disebut nama-namanya lalu bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan, juga saya telah menonton beberapa video yang dimaksud dengan bukti-bukti yang digunakan telah ada,” katanya.

  • Ungkap Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Hasto Dapat Tambahan Informasi kemudian Analisis dari Andi Widjajanto

    Ungkap Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Hasto Dapat Tambahan Informasi kemudian Analisis dari Andi Widjajanto

    Ligapedianews.com JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendapat tambahan data dan juga analisis pada menyebabkan puluhan video untuk mengungkap dugaan skandal korupsi pejabat negara.

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli mengungkapkan bahwa Kepala Badan Investigasi lalu Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto, turut memberikan tambahan data kemudian analisis terhadap Hasto Kristiyanto untuk menyebabkan video pengungkapan dugaan skandal korupsi pejabat negara.

    !

    “Mas Andi Widjajanto (AW) juga memberikan tambahan-tambahan data serta analisa. Semuanya sumber dari internal, oleh sebab itu baik saudara Sekjen serta Mas AW sebelum ini ada dalam pada kekuasaan,” kata Guntur ketika dihubungi SINDOnews, Mingguan (29/12/2024).

    Selain itu, ia mengumumkan bahwa sebagian besar dokumen yang tersebut menjadi unsur pembuatan video itu telah lama dititipi analis militer dan juga pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. Bahkan, kata dia, Connie sudah menotariskan dokumen itu di dalam Rusia.

    “Banyak dokumen dari video-video itu telah dibawa oleh Connie Bakrie ke Rusia untuk diselamatkan juga sudah ada dinotariskan di dalam sana,” terang Guntur.

    Lebih lanjut, Guntur menjelaskan, tujuan Hasto hendak merilis video pengungkapan dugaan skandal korupsi para pejabat negara itu yakni sebagai bentuk solidaritas terhadap Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly yang dinilai telah dilakukan menjadi korban kriminalisasi hukum.

    “Saudara Sekjen mau merilis video-video itu sebagai bentuk solidaritas menghadapi pencekalan terhadap Yasonna Laoly yang mana juga korban kriminalisasi tanpa alasan yang tersebut jelas,” tutur Guntur.

    Padahal, kata Guntur, Yasonna masih berstatus saksi tetapi turut dicekal. Ia pun meyakini, mantan Menteri Hukum lalu HAM itu akan setiap saat bersikap kooperatif dari panggilan pemeriksaan KPK.

    “Posisinya hanya saja sebagai saksi di persoalan hukum ini tapi dicekal. Padahal bukan mungkin saja Pak Yasonna melarikan diri, selama ini juga selalu kooperatif termasuk juga saudara Sekjen,” tegas Guntur.

  • Hasto Bikin Video Khusus Soal Kriminalisasi Anies Baswedan dan juga Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara

    Hasto Bikin Video Khusus Soal Kriminalisasi Anies Baswedan dan juga Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara

    Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebabkan puluhan video dugaan skandal korupsi pejabat negara. Selain itu, video khusus mengenai kriminalisasi Anies Baswedan.

    Hal itu disampaikan Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli. Bahkan, Guntur mengungkapkan bahwa Hasto juga telah dilakukan siapkan bukti rapat terkait kriminalisasi Anies.

    Guntur mengaku sudah pernah menonton dan juga meninjau sebagian video dan juga bukti dugaan skandal korupsi pejabat negara yang telah lama disiapkan Hasto.

    “Saya telah menonton beberapa, beserta bukti-bukti yang valid, kuat sah,” kata Guntur pada waktu dihubungi, Hari Minggu (29/12/2024).

    Ia berkata, Hasto sangat mengetahui setiap detil insiden yang dimaksud telah lama terjadi di area tanah air. Hal itu dilandasi lantaran Hasto pernah berada di tempat pusaran kekuasaan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama 9 tahun.

    “Karena bagaimana pun saudara Sekjen itu ada dalam pusaran kekuasaan selama 9 tahun tanpa harus menjadi pejabat publik, sangat-sangat mengetahui setiap detail peristiwa,” tutur Guntur.

    “Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dipakai untuk korupsi lalu sekaligus membunuh lawan politik, baik oleh yang dimaksud ketika ini masih berkuasa dan juga atau sudah ada mantan,” lanjutnya.

    Lantas, Guntur pun menyebut, Hasto siapkan video khusus mengenai kriminalisasi Anies Baswedan. Bahkan, Hasto disebut juga sudah pernah menyiapkan bukti rapat terkait kriminalisasi Anies

    “Sekaligus ada video khusus perihal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-bukti pertemuan,” sebut Guntur.