Tag: hasto kristiyanto

3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah terjadi ditetapkan sebagai dituduh perkara dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 juga perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro mengungkapkan tiga tokoh berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP pengganti Hasto.

Agung berpendapat, ke depan kriteria sosok yang mana pas menjadi Sekjen PDIP adalah figur yang mana mampu mengomunikasikan dengan para pihak, utamanya pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Sehingga jembatan komunikasi urusan politik sanggup terbentang lalu berlangsung lancar. Ilustrasi sederhananya, bila figur ketum ngegas, maka sekjen sebaiknya mampu ngerem,” kata Agung untuk SINDOnews, Kamis (26/12/2024).

Lalu, siapa belaka tiga tokoh yang mana berpeluang menjadi Sekjen PDIP?

“Ada Ahmad Basarah, Utut Adianto, lalu Pramono Anung,” ungkap Agung.

1. Ahmad Basarah

Di DPP PDIP, Basarah menjabat Ketua Lingkup Luar Negeri. Pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968 ini adalah Ketua Fraksi PDIP MPR lalu anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya.

“Kenapa Ahmad Basarah? Saat ini merupakan Ketua Fraksi PDIP kemudian sudah ada 5 periode terpilih sebagai Anggota DPR. Sebelumnya malah dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR 2 periode pada 2014-2019 juga 2019-2024. Artinya kecakapan kebijakan pemerintah beliau diakui baik oleh lawan lalu kawan politiknya,” kata Agung.

2. Utut Adianto

Pria kelahiran Ibukota Indonesia 16 Maret 1965 ini merupakan legenda catur Indonesia. Dia adalah Grandmaster (GM) dengan peringkat tertinggi dalam Indonesia ketika ini.

03/01/2025
Hasto Bikin Puluhan Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Kalau Dirilis Akan Menggemparkan

Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bcara PDIP Mohamad Guntur Romli mengumumkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini puluhan video itu akan menggemparkan rakyat juga mengubah peta pemberantasan korupsi dalam Tanah Air.

Hal itu disampaikan Guntur pada inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan oleh iNews TV, Kamis (26/12/2024). Dalam acara itu, Guntur menjamin Hasto masih berada dalam tanah air juga tak bepergian ke luar negeri.

“Ya tentu belaka masih di dalam Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan juga kooperatif,” kata Guntur pada forum tersebut.

Guntur menyampaikan, Hasto sudah pernah menciptakan puluhan video yang tersebut akan mengungkap dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia menjelaskan, video itu merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan terdakwa oleh KPK yang dirilis, Kamis (26/12/2024).

“Yang menarik adalah Mas Hasto sudah pernah menimbulkan puluhan video, itu adalah yang dimaksud tadi disampaikan itu yang digunakan pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara persoalan hukum korupsi,” kata Guntur.

Guntur pun mengaku sudah pernah menonton beberapa jumlah video yang digunakan telah dilakukan dibuat Hasto. Ia meyakini, video dugaan skandal korupsi para pejabat negara itu akan menggemparkan masyarakat dan juga mengubah peta pemberantasan korupsi.

“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini rakyat kemudian luar biasa. Karena yang tersebut akan disebut nama-namanya juga bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” terang Guntur.

03/01/2025
Iklim Politik 2025 Diprediksi Bakal Panas usai Hasto Jadi Tersangka KPK

Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro menilai, iklim urusan politik Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang dimaksud disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).

“Nah saya rasa 2025 besok adem kebijakan pemerintah kita, tetapi ternyata dengan tindakan hukum yang dimaksud dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 juga seterusnya akan panas,” kata Agung.

Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan menghasilkan beberapa orang video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat juga besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.

Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi lalu kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi berbagai perkara besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.

“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, akibat kan memanh ada kasus-kasus lain yang dimaksud sedang berjalan di tempat KPK, kemudian kerugian negara lebih lanjut besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang mana pada fokuskan? Ini adalah kan menarik,” terang Agung.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang dimaksud menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang dimaksud maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo pada waktu konferensi pers penetapan dituduh Hasto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).

Sementara Hasto, membuka ucapan usai ditetapkan sebagai dituduh dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.

“Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati kebijakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang dimaksud diterima, Kamis (26/12/2024).

Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang dimaksud menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang dimaksud disampaikannya tentang demokrasi yang dimaksud harus ditegakkan.

“PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pernyataan rakyat bukan bisa saja dikebiri, bagaimana negara hukum tak dapat dimatikan, juga bagaimana mata kekuasaan yang mana otoriter, yang digunakan menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.

03/01/2025
Jadi Tersangka KPK, Hasto Kristiyanto Masih Memimpin Rapat PDIP

Ligapedianews.com JAKARTA – Hasto Kristiyanto masih bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) usai ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia masih mengawasi rapat konsolidasi pengurus wilayah partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

“Ya sampai ketika ini beliau masih Sekjen PDIP, hari ini juga masih mengawasi rapat konsolidasi struktur partai dari DPC, DPD,” kata Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli di acara Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang mana disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024) malam.

“Karena kan kami juga bulan Januari akan ulang tahun, kemudian juga tahun depan akan ada kongres, jadi beliau masih menjalankan fungsi kesekjenan,” tandasnya.

Guntur juga mengungkapkan strategi hukum disiapkan PDIP untuk membela Hasto. “Kita lihat, tetapi upaya hukum itu akan dilakukan,” terang Guntur.

Guntur menyampaikan, upaya hukum melawan penetapan terperiksa Hasto itu sedang disiapkan oleh kelompok pembela hukum Sekjen PDIP. “Dan itu sedang disiapkan oleh pasukan pembela hukumnya, Sekjen PDIP,” pungkasnya

Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap kemudian perintangan penyidikan pada perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang digunakan menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang disebutkan maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

03/01/2025
Bambang Pacul, Ahmad Basarah, kemudian Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

Ligapedianews.com JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ada tiga tokoh yang dimaksud berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) pengganti Hasto Kristiyanto . Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan hukum dugaan suap lalu perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku.

“Dari beberapa nama yang digunakan berpeluang menjadi sekjen menggantikan Hasto ada beberapa jumlah kader potensial. Tetapi yang tersebut menguat ada dua nama, yaitu Bambang Wuryanto juga Ahmad Basarah. Keduanya politisi PDIP yang dimaksud mempunyai kemampuan dan juga pengalaman di organisasi dan juga kepartaian,” kata Karyono untuk SINDOnews, Hari Jumat (27/12/2024).

Selain itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta Basarah dipercaya memegang jabatan strategis dalam partai serta menjadi pimpinan di tempat kekuasaan legislatif. Karyono menilai keduanya merupakan rakyat figur yang digunakan miliki tingkat akseptabilitas tinggi pada berbagai kalangan baik secara internal maupun eksternal.

“Kedua figur yang dimaksud cocok untuk menempati kedudukan sekjen, sebab keduanya mempunyai kemampuan menggerakkan roda organisasi lalu memiliki pola komunikasi yang digunakan memadai,” katanya.

Dia melanjutkan, di tempat sedang tantangan kebijakan pemerintah yang mana dihadapi PDIP pada waktu ini kemudian ke depan membutuhkan figur sekjen visioner, negarawan, bukan reaksioner. Kemudian, kemampuan berinteraksi yang dimaksud bukan mengakibatkan blunder kebijakan pemerintah lalu mampu bersikap lentur, tapi bukan patah.

“Artinya mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja identik dengan berbagai pihak secara taktis tapi tetap memperlihatkan berpegang teguh pada prinsip, asas serta tujuan perjuangan partai tanpa harus konfrontasi terus menerus. Di luar dua figur yang dimaksud nama Utut Adianto juga layak menjadi figur alternatif,” pungkasnya.

03/01/2025
Hasto Bikin Video Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto disebut telah dilakukan menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video yang disebutkan dibuat tidak untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidaklah boleh tebang pilih.

“Nggak, kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, itu harus konsisten,” kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli di kegiatan Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan iNews TV, Kamis (26/12/2024) malam.

Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh persoalan hukum yang tersebut menyeret elite lain.

Ia kemudian menyinggung sikap KPK yang meralat dua terperiksa perkara dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia mempertanyakan otak yang mengontrol lembaga antirasuah tersebut.

“KPK baru menggeledah Kantor BI juga tetapkan 2 tersangka, kemudian mendadak diralat. Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok dapat yang namanya terperiksa itu diralat?” kata Guntur.

“Kemudian kasus-kasus korupsi yang tersebut lain, yang tersebut sesuai dengan fakta-fakta di dalam pengadilan, misalnya persoalan hukum tambang yang tersebut mengumumkan Blok Medan, kemudian persoalan hukum private jet di area situ nilainya triliunan, miliaran, tetapi tak pernah diberantas, tak pernah muncul ke publik,” kata Guntur.

Sebelumnya, Guntur menyampaikan Hasto Kristiyanto telah dilakukan memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini, puluhan video itu akan menggemparkan masyarakat lalu mengubah peta pemberantasan korupsi di tempat tanah air.

“Ya tentu cuma masih di tempat Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum kemudian kooperatif,” kata Guntur.

03/01/2025
Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, MAKI: Bagus Malah Buka-bukaan Saling Bongkar

Ligapedianews.com JAKARTA – Koordinator Warga Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menggerakkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan korupsi pejabat negara. Diketahui, Hasto disebut telah dilakukan memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara.

Boyamin menyokong video-video yang disebutkan segera dibuka ke publik. “Bagus malah buka-bukaan saling bongkar. Segera menerbitkan hanya serta jangan gertak sambal,” kata Boyamin singkat ketika dikonfirmasi, Hari Sabtu (28/12/2024).

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto disebut telah terjadi memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video yang dimaksud dibuat bukanlah untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidaklah boleh tebang pilih.

“Nggak, kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, itu harus konsisten,” kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli pada inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan iNews, Kamis (26/12/2024) malam.

Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh perkara yang mana menyeret elite lain.

03/01/2025
Yasonna Laoly Dicekal, Guntur Romli: KPK Agresif Kriminalisasi PDIP

Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli turut menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersebut mencekal Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly . Menurutnya, pencekalan itu menguatkan indikasi kriminalisasi terhadap PDIP.

“Pencekalan Yasonna H Laoly, KPK agresif melakukan kriminalisasi terhadap PDI Perjuangan,” ujar Guntur ketika dihubungi, Hari Jumat (27/12/2024).

Guntur pun menilai, pencekalan terhadap Yasonna tak memiliki alasan kuat. Baginya, pencekalan Yasonna itu makin menguatkan indikasi kriminalisasi terhadap partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

“Pencekalan terhadap Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Yasonna Laoly oleh KPK tak memiliki alasan yang mana jelas, kecuali semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap PDI Perjuangan,” terang Guntur.

Guntur pun mengatakan, lembaga antirasuah sangat gencar melakukan penyidikan perkara Harun Masiku hingga menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Namun, ia menilai, KPK tak serius di menangani perkara dugaan korupsi CSR Bank Indonesia.

“KPK tampak agresif di perkara ini, tapi di persoalan hukum lain seperti dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia, dalam mana KPK sudah ada melakukan penggeledahan dan juga sudah ada mengumumkan 2 tersangka, tanpa peringatan diralat oleh jubir KPK,” tutur Guntur.

“Kalau benar dari terperiksa adalah politisi yang mana masuk di kekuasaan ketika ini kemudian diralat, maka rakyat juga bisa saja bertanya: siapa yang meremote KPK?” tandasnya.

03/01/2025
Hasto Kantongi Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, KPK Bakal Bergerak atau Abaikan?

Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti merespons pernyataan Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang dimaksud mengungkap Hasto Kristiyanto telah dilakukan menciptakan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ray menilai patut ditunggu seperti apa reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila video yang disebutkan benar diungkap oleh sekretaris jenderal partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

“Jika akhirnya video itu diungkap oleh Hasto, kita akan lihat seperti apa reaksi KPK. Apakah merek akan bergerak segera atau mengabaikannya?” kata Ray ketika dikonfirmasi, Hari Sabtu (28/12/2024).

Ray mengatakan, Hasto sebagai orang yang digunakan dekat dengan kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun sebelumnya tidaklah menyembunyikan kemungkinan berbagai data yang mana dihimpun. “Dalam dunia di dalam mana penegakan hukum berkelindan dengan politik, maka sanggup cuma setiap aktor urusan politik miliki simpanan kisah aktor kebijakan pemerintah lainnya,” katanya.

Sebab, kata dia, tidak cuma akibat untuk saling menjaga, tapi sekaligus untuk saling menyandera. “Suasana inilah yang mana terasa di satu tahun terakhir pada penegakan hukum kita. Banyak isu mengalami perkembangan yang digunakan menggambarkan adanya aktor urusan politik disandera secara urusan politik dengan perkara hukum,” tambahnya.

Ray menyoroti perkara Hasto persyaratan dengan nuansa politis walau memiliki sebagian basis materil. KPK menjadikan hal ini sebagai perkara pertama pada waktu logika hukumnya terlihat belum utuh.

“Aktor utama belum jua dia temukan lalu dijerat aktor penyerta. Padahal, jikalau Hasto dianggap sebagai tokoh yang dimaksud melindungi HM (Harun Masiku, red), mengapa sejak 1,5 tahun terakhir ini KPK tak jua mampu mengejar HM?” imbuhnya.

“Padahal Hasto bukanlah lagi bagian dari kekuasaan. Bahkan berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Pelaku utama belum tertangkap, tetiba dia menggasak penyertanya. Tidak terlihat pada alur logika yang tersebut runtut,” sambungnya.

03/01/2025
Publik Menantikan Hasto Bongkar Skandal Korupsi Pejabat Negara, Pengamat: Karena No Viral No Action

Ligapedianews.com JAKARTA – Publik diyakini sedang menantikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan skandal korupsi para pejabat negara . Diketahui, Hasto sudah memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara sebagaimana diungkap Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

“Masyarakat tentu berharap video dugaan perkara korupsi itu segera di-publish. Sebab, mayoritas warga telah muak terhadap perilaku koruptif, apalagi yang tersebut dijalankan petinggi negara,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga di keterangan tercatat yang digunakan dikutip, Hari Minggu (29/12/2024).

Bila video itu dirilis, ia mengatakan, umum akan mengetahui para petinggi negara yang mana diduga melakukan korupsi. Dengan begitu, kata dia, publik dapat mendesak aparat hukum, terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk memprosesnya sesuai hukum yang mana berlaku.

“Hal itu perlu diadakan lantaran pada Indonesia berlaku no viral, no action. Karena itu, perlu ada pembuka informasi mengenai orang-orang yang dimaksud diduga koruptif agar rakyat dapat memviralkannya melalui media sosial,” kata Jamiluddin.

“Hal itu akan dijalankan rakyat akibat berharap agar semua koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa saja seperti di dalam China, para koruptor ditembak mati,” sambungnya.

Kendati demikian, Jamiluddin menilai, hukuman terhenti untuk para koruptor sulit terwujud di area Indonesia. Pasalnya, kata dia, perilaku koruptif terkesan sudah ada menjadi mainan sebagian para elite.

Para elite disebut melalukan praktik rasuah baik sendiri maupun berjamaah. Celakanya, kata dia, perilaku koruptif itu dijalankan dengan cara saling melindungi. Menurutnya, perilaku koruptif elite negara itu sengaja ditutupi selama masih satu tingkat kejadian dengan penguasa.

03/01/2025