JAKARTA – Asa penduduk Ibukota terhadap pemanfaatan lahan Rumah Sakit (RS) Informan Waras yang digunakan terbengkalai selama lebih lanjut dari satu dekade akhirnya menemui titik terang. Pemimpin wilayah DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dengan optimis menjamin bahwa penyelenggaraan sarana kesegaran ini akan mulai direalisasikan pada tahun 2026.
Gubernur Anung mengungkapkan kebahagiaannya menghadapi kembalinya lahan seluas 3, 6 hektare, yang digunakan diperkirakan bernilai fantastis mencapai Rp1, 4 triliun, ke pangkuan eksekutif Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kepemilikan kembali aset berharga ini membuka kesempatan besar bagi Pemprov untuk mengelolanya demi kemaslahatan penduduk luas.
“Mudah-mudahan tahun depan kita sudah ada mampu memulai untuk mendirikan Rumah Sakit Sumber Waras yang dimaksud luasnya 3, 6 hektare, adalah rumah sakit yang digunakan dimiliki oleh pemerintahan DKI DKI Jakarta kelas A, ” ujar Pramono ke Balai Pusat Kota DKI Jakarta, Hari Jumat (17/10/2025).
Pembangunan RS Sumber Waras ini direncanakan akan diwujudkan segera ke area eksisting. Dinas Kesejahteraan DKI Ibukota pada waktu ini berada dalam terlibat mengkaji dua opsi desain yang krusial: apakah akan memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang tersebut dinilai telah bukan memadai luasnya ke area Narasumber Waras, atau merancang sarana baru dari nol. Kedua skenario ini sudah pernah bermetamorfosis menjadi fokus kajian yang digunakan diminta segera oleh Gubernur.
Menariknya, Pengelola Anung menegaskan bahwa percepatan pengerjaan RS Informan Waras ini tidak ada boleh sedikit pun mengganggu progres proyek RS tipe A di Cakung, DKI Jakarta Timur, yang digunakan notabene telah berjalan tambahan dulu. Oleh lantaran itu, target eksekusi fisik proyek RS Sumber Waras ditetapkan pada tahun 2026.
Langkah ini merupakan langkah lanjut dari kunjungan Pemuka Anung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) lalu. Dalam reuni tersebut, beliau berkonsultasi mengenai rencana pemanfaatan lahan RS Narasumber Waras yang digunakan terbengkalai sejak 2014.
“Kami juga mendiskusikan mengenai tanah di dalam Rumah Sakit Narasumber Waras yang mana sudah ada terbengkalai dari 2014, lalu pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Ibukota Indonesia memenuhi apa yang dimaksud berubah menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti, ” ungkap Pramono.
Lebih lanjut, Pengurus menjelaskan bahwa Skor Jual Barang Pajak (NJOP) tanah di Informan Waras pada waktu ini sudah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan di mana perkara ini pertama kali diusut oleh KPK. Konsultasi dengan KPK ini bertujuan agar lahan yang mana terbengkalai yang dimaksud dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan publik. (PERS)
