Ibukota Indonesia – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja eksekutif (RKP) Tahun 2025 diundangkan dalam DKI Jakarta pada 30 Juni 2025 dan juga mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
Mengutip laman Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dokumen pemutakhiran RKP Tahun 2025 merupakan pemutakhiran dokumen yang sebelumnya diatur pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025.
Pemutakhiran yang digunakan sudah pernah dikerjakan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2025.
Pemutakhiran RKP Tahun 2025 memuat pemutakhiran narasi; serta pemutakhiran matriks pembangunan yang mana mencakup sasaran konstruksi nasional Tahun 2025, prioritas nasional, inisiatif prioritas, kegiatan prioritas, kemudian proyek prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, kemudian alokasi pendanaannya, dan juga instansi pelaksana.
Dokumen pemutakhiran RKP Tahun 2025 digunakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana konstruksi nasional.
Dokumen juga digunakan oleh menteri atau kepala lembaga lainnya untuk melakukan inovasi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025, juga digunakan pula oleh pemerintah tempat sebagai pedoman penyelenggaraan dan juga pembaharuan dokumen rencana penyelenggaraan tempat tahun 2025.
Adapun sebagian poin utama pada Perpres yang disebutkan antara lain:
- Keterkaitan jangka panjang
Dalam Lampiran I Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025 disebutkan pemutakhiran RKP 2025 merupakan tahapan pertama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 kemudian penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Oleh oleh sebab itu itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 83 Acara Fokus Utama yang digunakan menjadi penekanan di antaranya di dalam dalamnya delapan Proyek Hasil Terbaik Kilat yang mana memuat inisiatif untuk memunculkan output signifikan di mencapai sasaran penyelenggaraan nasional.
- 8 Proyek Hasil Terbaik Kilat
Terdapat 8 Rencana Hasil Terbaik Segera yang mana berubah jadi sorotan utama pembaharuan di pemutakhiran RKP Tahun 2025 pada Perpres 79/2025 . Kedelapan kegiatan tersebut, yakni:
1. Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG)
Memberi makan siang dan juga susu gratis pada sekolah serta pesantren, dan juga bantuan gizi untuk anak balita lalu ibu hamil.
2. Proyek Cek Kesejahteraan Gratis (CKG)
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan persoalan hukum tuberkulosis (TBC), juga konstruksi rumah sakit lengkap di kabupaten.
3. Produktivitas pertanian
Mencetak lalu meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, serta nasional.
4. Pembangunan sekolah
Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, kemudian memperbaiki sekolah-sekolah yang mana perlu renovasi.
5. Kartu kesejahteraan lalu kartu usaha
Melanjutkan dan juga menambahkan inisiatif acara kartu-kartu kesejahteraan sosial dan juga kartu bidang usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Kenaikan pendapatan aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, pejabat negara
Menaikkan pendapatan ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, kemudian penyuluh), TNI/Polri, kemudian pejabat negara
7. Infrastruktur desa/kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), rumah murah
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa serta kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan juga menjamin penyediaan rumah terjangkau bersanitasi baik untuk yang mana membutuhkan, khususnya generasi milenial, generasi Z, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) lalu target penerimaan negara
Mendirikan Badan Penerimaan Negara juga meningkatkan Rasio penerimaan negara terhadap barang domestik bruto (PDB) ke 23 persen.
- Perubahan utama lalu perluasan cakupan
Dalam 8 Inisiatif Hasil Terbaik Kilat sebagaimana yang mana sudah diungkapkan ke melawan terdapat inovasi utama dan juga perluasan cakupan pada beberapa jumlah poin, yaitu menyangkut kenaikan upah juga pembangunan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Mengutip media Dunia Pers Komunitas Perpajakan Tanah Air Ortax.org, "optimalisasi penerimaan negara" yang sebelumnya termuat pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025, diperjelas dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) lalu target peningkatan rasio penerimaan negara terhadap Ekonomi Nasional hingga 23 persen.
Selain itu, perluasan cakupan golongan yang tersebut menerima kenaikan pendapatan dari yang tersebut sebelumnya belaka ditujukan untuk ASN (guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh), berubah menjadi diperluas sehingga mencakup pula TNI/Polri juga pejabat negara.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan dalam platform web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
Artikel ini disadur dari Poin penting Perpres 79/2025, dari pendirian BPN hingga gaji ASN
