Ligapedia.news Ibukota Indonesia – Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Selatan mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi terkait penggeledahan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Berdasarkan informasi dari pengacara, permohonan ini dapat dikabulkan. Demikian pada hari ini permohonan dicabut," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan (Jaksel) Samuel Ginting pada persidangan di tempat Pengadilan Negeri (PN) Ibukota Selatan, Rabu.
Samuel mengatakan, pihaknya mengabulkan permohonan yang digunakan disampaikan oleh pasukan kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi.
Kuasa hukum Kusnadi bernama Wiradarma Harefa menyampaikan pihaknya sudah ada bertemu dengan klien untuk mendiskusikan program persidangan.
"Kami ketemu dengan pemohon menyampaikan apa yang mana menjadi program persidangan serta seterusnya. Dan pada sesi yang disebutkan pemohon menyimpulkan bahwa permohonan praperadilan ini akan dicabut," ujar Wiradarma.
PN Jaksel mengadakan sidang praperadilan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi tentang penggeledahan paksa oleh KPK pada Selasa (8/4).
Pada Rabu ini, menjadi program penyampaian jawaban dari pihak KPK.
Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi mempermasalahkan sah-tidaknya penggeledahan paksa yang digunakan dialaminya dari penyidik KPK pada Juni 2024.
Sidang tertuang dengan Nomor Perkara 39/Pid.Pra/2025/Pn.Jkt.Sel dengan Hakim Tunggal Samuel Ginting untuk mengadili perkara di area Ruang Sidang 06.
Permohonan praperadilan yang dimaksud terkait dengan tidak-sahnya penggeledahan berdasarkan berita acara penggeledahan tertanggal 10 Juni 2024 lalu tidak-sahnya penyitaan berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 10 Juni 2024 yg diadakan termohon untuk Kusnadi.
Dalam penggeledahan itu disita tiga buah telepon seluler (ponsel), kartu ATM hingga buku catatan Hasto.
