Jakarta – Target pemerintah Indonesia pada menurunkan kebocoran sampah plastik dari aktivitas penduduk sebesar 70 persen pada 2025. Namun, faktanya, dari perhitungan tahun 2024, penurunan itu baru mencapai 41,68 persen.
Peneliti Ahli Utama Pusat Studi Oseanografi Badan Penelitian serta Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova menyatakan peluang kerugian negara akibat kebocoran sampah plastik ke laut mencapai Rupiah 225 triliun per tahun.
“Setelah kami hitung dari 2018 sampai 2023 secara kasar, rata-ratanya kurang lebih banyak sekitar 484 ribu ton per tahun (sampah plastik) yang digunakan bocor ke lautan dunia dari kegiatan warga kita. Kerugian kita berkisar Rupiah 125 triliun sampai Simbol Rupiah 225 triliun per tahun,” kata Reza, pada Media Massa Lounge Discussion (MELODI) bertajuk “Kebocoran Sampah Plastik ke Laut Indonesia kemudian Strategi Penanganannya” di tempat Gedung B.J Habibie, Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
“Bisa kita bayangkan secara kasar, dari 2018 sampai 2023 ini sudah ada enam tahun. Sekarang masuk tahun ketujuh. Berarti secara kasar kita sudah ada kehilangan Rupiah 2.000 triliun akibat sampah plastik,” kata dia. Estimasi kerugian tersebut, kata Reza, dilihat dari kerugian secara ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga dari sisi teknis.
BRIN, kata dia, terus melakukan penelitian dengan memanfaatkan kecerdasan buatan pada mendeteksi jenis sampah plastik, termasuk melibatkan akademisi dari berbagai multidisiplin ilmu. “Karena kalau kita bicara plastik, sampah plastik ini ketika terkena sinar matahari, angin, lalu lain-lain, akan jadi mikroplastik. Semakin kecil ukuran plastik, semakin mudah pula akan masuk ke pada tubuh kita,” katanya.
Upaya lainnya, menurut Reza, perlu diadakan proses bioremediasi yang membutuhkan waktu panjang. “Ketika sampah telah bocor ke lingkungan, apa yang kita lakukan? Kita coba cari mikroba apa yang dimaksud paling tepat untuk bisa jadi ‘memakan’ sampah plastik itu,” ucapnya.
Reza juga menyoroti komitmen politis pimpinan tempat pada penyediaan anggaran untuk pengelolaan sampah. Anggaran pengelolaan sampah, kata dia, disebut optimal bila mencapai 3 hingga 4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD). Namun, yang dimaksud terjadi ketika ini baru mencapai 0,07 persen. “Satu persen belaka enggak sampai. Itu satu problematika besar,” ucapnya.
Pilihan Editor: Info Terkini Gempa M4,5 Guncang Gunungkidul, BMKG: Gempa Susulan ke-258 di dalam Zona Megathrust
