Ibukota – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Rencana Stabilisasi Pasokan kemudian Harga Pangan (SPHP) akan lebih lanjut fokus pada wilayah yang dimaksud nilai tukar beras mediumnya tambahan lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Lingkup Ketersediaan dan juga Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengutarakan pada area yang digunakan disebut "merah" atau memiliki nilai tukar membesar dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kepulauan Maluku serta Papua.
"Indikator keberhasilan acara beras SPHP kali ini tidak ukuran yang tersebut disalurkan, tapi efektivitas di penurunan nilai di wilayah yang mana disalurkan," ujar Ketut pada Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan dapat direalisasikan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan bermetamorfosis menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan biaya beras di dalam tempat yang tersebut dianggap terus-menerus tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan total yang serupa rata pada tiap daerah, bukan lagi bisa jadi diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini belaka (volume beras yang digunakan sama), tapi tidak ada ada penurunan harga. Hal ini berubah menjadi koreksi kami, evaluasi kami pada tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang digunakan jual beras Stabilisasi Pasokan kemudian Harga Pangan (SPHP) di dalam berhadapan dengan harga jual eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya bermetamorfosis menjadi wajib. Wajib dan juga apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang mana berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, nilai tukar beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan biaya beras. Oleh karenanya, ia menekankan tidaklah boleh ada permainan harga jual di dalam tingkat pengecer.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence dalam platform web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
