ligapedianews.com mudah mudahan dapat ada penyelesaian yang digunakan terbaiklah buat semua
Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebutkan alasan Polda Metro Jaya menangguhkan pemidanaan para pelaku yang terlibat kericuhan di area Balai Perkotaan DKI Ibukota Indonesia akibat masih berstatus siswa aktif.
"Sebenarnya lebih banyak pada pertimbangan bahwa para peserta didik ini masih berpartisipasi belajar dan juga juga banyak mendapat bantuan dari kampus, rektorat, Lembaga Konsultasi lalu Bantuan Hukum (LKBH) kemudian pihak-pihak lain sehingga penangguhan penjara ini dimungkinkan," kata Usman ketika ditemui di tempat Jakarta, Jumat.
Usman menambahkan dari kalangan kampus juga sedang mengajukan restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif untuk menyelesaikan persoalan hukum ini.
"Jadi mudah mudahan bisa saja ada penyelesaian yang dimaksud terbaiklah buat semua," katanya.
Terkait dengan wajib lapor, Usman menyebutkan hal itu tentu ada namun Polda Metro Jaya yang dimaksud akan memberikan kelonggaran.
"Tentu wajib lapor itu juga kami jelaskan kemungkinan besar kalau terganggu dengan jadwal perkuliahan perlu ada semacam kelonggaran, merekan memenuhi kelonggaran itu, jadi seandainya nanti harus jam 10.00 WIB, tapi ada kegiatan kuliah, ya kemungkinan besar bisa jadi sore mampu dijadwal ulang," jelasnya.
Saat dikonfirmasi persoalan sanksi yang mana diberikan oleh pihak kampus, Usman menjelaskan masih fokus terhadap penyelesaian restorative justice dulu.
"Untuk pada waktu ini kita masih mendalami permasalahan serta mengedepankan penyelesaian secara RJ. Ke depan kemungkinan besar kita akan ada pembinaan terhadap teman-teman yang digunakan sebelumnya ditahan ini," katanya.
Sementara itu siswa yang tersebut terakhir ditangguhkan penahanannya, MAA menyebutkan dirinya masih akan tetap saja melakukan aksi unjuk rasa bagaimanapun juga pernah ditangkap polisi.
"Selama yang dimaksud kita perjuangkan jelas serta demi kepentingan bersama, kita tetap saja turun ke jalan," katanya.
