Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Gelombang demonstrasi yang tersebut terjadi di beberapa waktu terakhir berbuntut panjang. Sejumlah partai kebijakan pemerintah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang tersebut dinilai menyampaikan pernyataan maupun melakukan tindakan yang tersebut menyinggung perasaan rakyat.
Keputusan itu diinformasikan usai Presiden Prabowo Subianto mengadakan konferensi strategis sama-sama pimpinan lembaga negara kemudian ketua umum partai kebijakan pemerintah pada Istana Kepresidenan Jakarta, Mingguan (31/8). Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan partai urusan politik telah dilakukan mengambil langkah konkret berbentuk pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota badan yang tersebut bersalah.
“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, terhadap anggota DPR yang dimaksud telah dilakukan menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, para pimpinan partai serta DPR setuju untuk melakukan pencabutan sebagian kebijakan, termasuk besaran tunjangan lalu moratorium kunjungan kerja luar negeri. Ketua umum partai kebijakan pemerintah juga telah dilakukan menonaktifkan kadernya dari keanggotaan DPR RI,” kata Prabowo.
Berikut daftar lima anggota DPR yang mana dinonaktifkan:
1. Ahmad Sahroni (Partai NasDem)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang tersebut sempat dipindahkan ke Komisi I itu dinonaktifkan oleh DPP Partai NasDem. Keputusan ini tertuang di surat yang tersebut ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan juga Sekjen Hermawi F Taslim. Pernyataan Ahmad Sahroni dinilai mencederai perasaan rakyat juga tiada sejalan dengan perjuangan partai.
2. Nafa Urbach (Partai NasDem)
Aktris yang tersebut menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem di area DPR dan juga duduk dalam Komisi IX ini juga dinonaktifkan. NasDem menegaskan sikapnya bahwa aspirasi rakyat harus menjadi arus utama perjuangan partai, sehingga setiap tindakan yang tersebut menyinggung rakyat dianggap sebagai penyimpangan serius.
3. Eko Patrio (Partai Amanat Nasional)
Politikus yang dimaksud dikenal sebagai komedian ini menjadi sorotan umum pasca video dirinya berjoget di area sidang tahunan MPR popular di tempat media sosial. Meski telah lama menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, DPP PAN memutuskan menonaktifkan Eko Patrio sebagai bentuk tanggung jawab serta menjaga kepercayaan masyarakat.
4. Uya Kuya (Partai Amanat Nasional)
Bersama Eko Patrio, Uya Kuya juga dinonaktifkan oleh Fraksi PAN. Tindakan berjoget pada forum kenegaraan dinilai tidaklah pantas dan juga menyinggung rakyat di dalam berada dalam situasi urusan politik yang tersebut memanas. Uya Kuya menyampaikan permintaan maaf serta berjanji memperbaiki diri.
5. Adies Kadir (Partai Golkar)
Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 itu dinonaktifkan pasca pernyataannya terkait kenaikan tunjangan DPR menuai kritik luas. Meski sempat mengklarifikasi bahwa informasi yang disebutkan keliru, DPP Partai Golkar tetap memperlihatkan menonaktifkannya demi menegakkan disiplin dan juga menjaga etika politik.
Langkah tegas beberapa partai ini diharapkan dapat meredakan keresahan rakyat juga menguatkan komitmen delegasi rakyat untuk lebih lanjut peka terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang maupun instrumen internasional, sepanjang disampaikan secara damai.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di dalam situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.
