ligapedianews.com Ibukota – Hari Bhayangkara, yang digunakan juga dikenal sebagai HUT Bhayangkara, diperingati setiap tanggal 1 Juli. Pada tahun 2025, peringatan keras ini jatuh pada hari Selasa, 1 Juli, kemudian menjadi peringatan tegas ke-79 sejak pertama kali ditetapkan.
Hari Bhayangkara diperingati sebagai momen kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penetapan tanggal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum peringatannya.
Momentum ini memiliki nilai sejarah yang tersebut mendalam serta menjadi bentuk penghormatan berhadapan dengan peran vital Polri pada menjaga keamanan juga ketertiban masyarakat.
Perjalanan Polri telah lama melalui rute panjang sejak era penjajahan Belanda hingga mengalami perkembangan menjadi institusi modern seperti sekarang. Untuk memahami lebih banyak jauh, berikut ini uraian mengenai sejarah dan juga latar belakang Hari Bhayangkara yang mana dirangkum dari berbagai sumber.
Sejarah Hari Bhayangkara
Mengacu pada banyak sumber, istilah “Bhayangkara” berasal dari bahasa Sanskerta yang tersebut memiliki arti tangguh, kuat, atau juga merujuk pada pasukan elite Kerajaan Majapahit yang mana ditugaskan menjaga keselamatan raja dan juga keamanan kerajaan.
Awal mula sejarah Hari Bhayangkara bermula ketika Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengaman khusus yang digunakan disebut Bhayangkara. Tindakan utama pasukan ini adalah memverifikasi pemeliharaan bagi raja kemudian seluruh elemen kerajaan.
Memasuki era penjajahan Belanda, sistem keamanan mulai diperbarui dengan membentuk satuan kepolisian yang tersebut tambahan modern. Anggotanya diambil dari penduduk pribumi melalui proses seleksi yang mana ketat.
Kepolisian modern dalam wilayah Hindia Belanda mulai terbentuk sekitar tahun 1897 hingga 1920. Lembaga ini menjadi cikal akan segera institusi kepolisian nasional pasca Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
Selama masa pendudukan Jepang, struktur kepolisian juga mengalami perubahan. Negeri Sakura mendirikan korps kepolisian yang mana tersebar di tempat berbagai wilayah, di area antaranya Jawa serta Madura yang dimaksud berpusat di tempat Jakarta, Sumatera di tempat Bukittinggi, wilayah timur Indonesia di area Makassar, lalu Kalimantan di dalam Banjarmasin.
Kemudian, pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk lembaga Kepolisian Negara. Para pegawai pribumi yang sebelumnya bekerja di dalam pemerintahan Negeri Sakura turut bergabung di pembentukan struktur kepolisian nasional ini.
Tidak lama pasca itu, tepatnya pada 29 September 1945, R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara yang mana pertama.
Saat itu, lembaga kepolisian masih dikenal dengan sebutan Djawatan Kepolisian Negara serta berada di tempat bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Namun pada praktiknya, tanggung jawab operasional dijalankan melalui Jaksa Agung.
Momen penting pada sejarah kepolisian nasional terjadi pada 1 Juli 1946. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan pembentukan Djawatan Kepolisian Negara melalui Penetapan otoritas Nomor 11 Tahun 1946. Tanggal inilah yang tersebut kemudian dijadikan tonggak peringatan keras Hari Bhayangkara.
Seiring waktu, Kepolisian Republik Indonesia mengalami berbagai dinamika kemudian pembaruan. Pada tahun 1969, Polri secara resmi ditetapkan sebagai satu kesatuan institusi yang tersebut berdiri sendiri. Sejak pada waktu itu, Polri terus melakukan pembenahan demi meningkatkan profesionalisme dan juga kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di area situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
