Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro menilai, iklim urusan politik Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang dimaksud disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).
“Nah saya rasa 2025 besok adem kebijakan pemerintah kita, tetapi ternyata dengan tindakan hukum yang dimaksud dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 juga seterusnya akan panas,” kata Agung.
Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan menghasilkan beberapa orang video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat juga besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.
Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi lalu kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi berbagai perkara besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.
“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, akibat kan memanh ada kasus-kasus lain yang dimaksud sedang berjalan di tempat KPK, kemudian kerugian negara lebih lanjut besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang mana pada fokuskan? Ini adalah kan menarik,” terang Agung.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang dimaksud menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang dimaksud maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.
“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo pada waktu konferensi pers penetapan dituduh Hasto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Sementara Hasto, membuka ucapan usai ditetapkan sebagai dituduh dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.
“Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati kebijakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang dimaksud diterima, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang dimaksud menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang dimaksud disampaikannya tentang demokrasi yang dimaksud harus ditegakkan.
“PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pernyataan rakyat bukan bisa saja dikebiri, bagaimana negara hukum tak dapat dimatikan, juga bagaimana mata kekuasaan yang mana otoriter, yang digunakan menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.
