Tag: pilkada 2024

  • Inilah daftar wali kota terpilih Jawa Barat yang dilantik 20 Februari

    Inilah daftar wali kota terpilih Jawa Barat yang dilantik 20 Februari

    Ligapedianews.com Ibukota – Pelantikan kepala wilayah tahun 2025 akan berlangsung secara serentak, meliputi kepala wilayah terpilih yang mana tidaklah menghadapi sengketa dan juga dia yang mana sudah ada menerima putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Di Jawa Barat, sebanyak 27 pasangan kepala tempat yang dimaksud terdiri dari pasangan wali kota lalu pasangan bupati yang tersebut terpilih, direncanakan menjalani pelantikan pada 20 Februari 2025. Namun, dari jumlah agregat tersebut, hanya saja 26 pasangan yang dipastikan segera dilantik.

    Untuk Daerah Tasikmalaya, pasangan Ade Sugianto kemudian Iip Miptahul Paoz masih menghadapi proses hukum pada Mahkamah Konstitusi (MK), dengan rencana sidang pembuktian yang digunakan berlangsung pada 7 hingga 17 Februari 2025.

    Karena itu, pasangan kepala tempat yang mana kasusnya masih pada tahap sidang pembuktian di tempat MK kemungkinan besar tiada dapat mengikuti pelantikan pada 20 Februari 2025.

    Presiden RI, Prabowo Subianto, menetapkan tanggal yang disebutkan sebagai awal dari rangkaian pelantikan bertahap kepala wilayah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada rapat kerja sama-sama Komisi II DPR RI. Tito menyebutkan bahwa sebelumnya pelantikan direncanakan berlangsung pada 18, 19, lalu 20 Februari.

    Namun, setelahnya berkonsultasi dengan Presiden, diputuskan bahwa pelantikan akan dipusatkan pada tanggal 20 Februari. Pelantikan ini menjadi tanda dimulainya masa jabatan baru para pemimpin tempat dalam Jawa Barat untuk lima tahun ke depan.

    Lantas siapa sekadar pasangan walikota terpilih pada Provinsi Jawa Barat yang mana akan dilantik secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025? Simak daftarnya berikut ini.

    Daftar wali kota terpilih di dalam Provinsi Jawa Barat

    Berikut daftar pasangan wali kota serta delegasi wali kota terpilih di area beberapa orang area dalam Jawa Barat:

    1. Daerah Perkotaan Tasikmalaya

    • Wali Kota: Viman Alfarizy
    • Wakil Wali Kota: Diky Chandra

    2. Perkotaan Banjar

    • Wali Kota: Sudarsono
    • Wakil Wali Kota: Supriana

    3. Perkotaan Bekasi

    • Wali Kota: H. Tri Adhianto Tjahyono
    • Wakil Wali Kota: Abdul Harris Bobihoe

    4. Perkotaan Cimahi

    • Wali Kota: Ngatiyana
    • Wakil Wali Kota: Adhitia Yudisthira

    5. Pusat Kota Depok

    • Wali Kota: Supian Suri
    • Wakil Wali Kota: Chandra

    6. Perkotaan Cirebon

    • Wali Kota: Effendi Edo
    • Wakil Wali Kota: Siti Farida

    7. Pusat Kota Bandung

    • Wali Kota: Farhan
    • Wakil Wali Kota: Erwin

    8. Pusat Kota Sukabumi

    • Wali Kota: Ayep Zaki
    • Wakil Wali Kota: Bobby Maulana

    9. Daerah Perkotaan Bogor

    • Wali Kota: Dedie Rachim
    • Wakil Wali Kota: Jenal Mutaqin

    Pelantikan para wali kota kemudian duta wali kota ini diharapkan dapat mengakibatkan semangat baru pada perkembangan dalam setiap daerah. Dengan visi serta misi yang dimaksud telah lama disampaikan selama masa kampanye, para pemimpin baru diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dimaksud ada, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengentasan kemiskinan pada wilayah masing-masing.

    Sebagai bagian dari pelantikan serentak, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara kepala wilayah dengan pemerintah provinsi juga pusat untuk memverifikasi acara kerja dapat berjalan dengan efektif juga sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal yang mana positif di mewujudkan pemerintahan wilayah yang tersebut lebih banyak baik selama lima tahun ke depan.

  • Daftar bupati juga duta bupati Jabar yang digunakan dilantik 20 Februari 2025

    Daftar bupati juga duta bupati Jabar yang digunakan dilantik 20 Februari 2025

    Ligapedianews.com Ibukota – Pelantikan kepala area tahun 2025 akan dijalankan serentak, mencakup pasangan kepala wilayah terpilih yang tiada menghadapi sengketa hukum dan juga yang telah lama menerima putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pada Jawa Barat, sebanyak 27 pasangan kepala wilayah dijadwalkan menjalani pelantikan pada 20 Februari 2025. Namun, cuma 26 pasangan yang mana dipastikan siap dilantik.

    Untuk Kota Tasikmalaya, pasangan Ade Sugianto lalu Iip Miptahul Paoz masih terlibat di proses hukum pada MK. Agenda sidang pembuktian untuk persoalan hukum ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 17 Februari 2025.

    Dengan demikian, kepala tempat yang tersebut masih di tahap sidang pembuktian kemungkinan besar tidak ada akan dilantik pada 20 Februari 2025.

    Presiden RI, Prabowo Subianto, menetapkan tanggal yang dimaksud sebagai awal rangkaian pelantikan kepala area hasil pemilihan kepala daerah Serentak 2024 secara bertahap.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di rapat kerja sama-sama Komisi II DPR RI, menjelaskan bahwa awalnya pelantikan direncanakan berlangsung pada 18, 19, kemudian 20 Februari.

    Namun, setelahnya berkonsultasi dengan Presiden, diputuskan pelantikan dipusatkan pada tanggal 20 Februari.

    Pelantikan ini akan menjadi tanda dimulainya masa jabatan baru bagi para kepala area di area Jawa Barat untuk periode lima tahun mendatang.

    Lalu, siapa belaka pasangan bupati yang akan dilantik di area Provinsi Jawa Barat, pada 20 Februari mendatang? Berikut daftarnya.

    Daftar bupati kemudian perwakilan bupati terpilih pada Provinsi Jawa Barat yang tersebut siap dilantik 20 Februari 2025

    Berikut adalah daftar nama pasangan bupati juga perwakilan bupati terpilih di dalam beberapa kabupaten di area Provinsi Jawa Barat yang tersebut akan dilantik pada 20 Februari 2025:

    1. Daerah Bandung

    • Bupati: Dadang Supriatna
    • Wakil Bupati: Ali Syakieb

    2. Kota Subang

    • Bupati: Reynaldi
    • Wakil Bupati: Agus

    3. Kota Bekasi

    • Bupati: Ade Kuswara Kunang
    • Wakil Bupati: Asep Surya Atmaja

    4. Daerah Garut

    • Bupati: Abdusy Syakur Amin
    • Wakil Bupati: Luthfianisa Putri Karlina

    5. Daerah Bogor

    • Bupati: Rudy Susmanto
    • Wakil Bupati: Ade Ruhandi

    6. Daerah Indramayu

    • Bupati: Lucky Hakim
    • Wakil Bupati: Saefudin

    7. Kota Cianjur

    • Bupati: Mohammad Wahyu Ferdian
    • Wakil Bupati: Ramzi

    8. Kota Pangandaran

    • Bupati: Citra
    • Wakil Bupati: Ino

    9. Wilayah Sumedang

    • Bupati: Dony Ahmad
    • Wakil Bupati: Fajar Adila

    10. Daerah Purwakarta

    • Bupati: Saeful Bahri
    • Wakil Bupati: Abang Ijo

    11. Daerah Bandung Barat

    • Bupati: Jeje Ritchie Ismail
    • Wakil Bupati: Asep Ismail

    12. Daerah Sukabumi

    • Bupati: Asep Japar
    • Wakil Bupati: Andreas

    13. Wilayah Kuningan

    • Bupati: Dian Rachmat Yanuar
    • Wakil Bupati: Tuti Andriani

    14. Kota Cirebon

    • Bupati: Imron
    • Wakil Bupati: Agus Kurniawan Budiman

    15. Daerah Majalengka

    • Bupati: Eman Suherman
    • Wakil Bupati: Dena Muhammad Ramdhan

    16. Kota Karawang

    • Bupati: Aep Syaepuloh
    • Wakil Bupati: Maslani

    17. Daerah Ciamis

    • Bupati: Herdiat Sunarya
    • Wakil Bupati: Yana Diana Putra

  • Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU lantaran Anggaran Kurang

    Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU lantaran Anggaran Kurang

    Ligapedianews.com JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan tempat yang digunakan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024. Dari total itu, terdapat 16 tempat yang digunakan tak sanggup mengatur PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka pada waktu rapat kerja (raker) bersatu Komisi II DPR pada Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Kamis (27/2/2024).

    Sebanyak 24 tempat sudah pernah mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri. “Dari 24 wilayah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokan sesuai dengan kesiapan juga kemampuan pendanaan sebagaimana yang tersebut telah kami koordinasikan dari Kemendagri,” ujar Ribka.

    Dari jumlah total itu, ada 8 wilayah yang digunakan siap menggelontorkan dana untuk melaksanakan PSU. Delapan tempat itu yakni Daerah Bungo, Kota Bangka Barat, Kota Barito Utara, Wilayah Magetan, Daerah Mahakam Ulu, Kota Kutai Kertanegara, Kota Siak, kemudian Wilayah Banggai.

    “Sedangkan tempat yang tersebut tidak ada sanggup atau masih membutuhkan permintaan atau bantuan dana baik dari provinsi maupun APBN terdapat 16 daerah,” ucapnya.

    Sebanyak 16 area yang dimaksud tak sanggup mengatur PSU yakni Provinsi Papua, Wilayah Kepulauan Talaud, Kota Buru, Daerah Pulau Taliabu, Kota Pasaman, Kota Empat Lawang.

    Kemudian Kota Pesawaran, Kota Bengkulu Selatan, Wilayah Serang, Wilayah Tasikmalaya, Kota Boven Digoel, Daerah Gorontalo Utara, Wilayah Parigi Moutoung, Perkotaan Banjarbaru, Pusat Kota Palopo, dan juga Pusat Kota Sabang.

  • KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang pada 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar

    KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang pada 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar

    Ligapedianews.com JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan Rp486 miliar untuk menyelenggarakan pemungutan pengumuman ulang (PSU) pemilihan kepala daerah 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin ketika rapat kerja (raker) sama-sama Komisi II DPR RI di dalam Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Jadi secara total Bapak Ibu sekalian pimpinan lalu anggota Komisi II yang tersebut kami hormati keperluan perkiraan-kebutuhan itu di dalam Rp486.383.829.417,” kata Afifuddin di rapat.

    Afif menyampaikan, terdapat 26 satuan kerja KPU yang mana memerlukan penyelenggaraan PSU. Dari jumlah total itu, 6 Satker KPU tidaklah memerlukan tambahan anggaran akibat masih terdapat sisa.

    “Sebanyak 19 satker KPU yang mana masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373.718.5824.965,” katanya.

    Sementara Satker KPU di area Wilayah Jayapura, kata dia, tak memerlukan anggaran lantaran bersifat administrasi perbaikan SK.

    “Sedangkan, terdapat satu satuan kerja KPU yaitu KPU Kota Jayapura tidaklah memerlukan biaya sebab bersifat administrasi perbaikan SK,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan tempat yang dimaksud diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah 2024. Dari jumlah agregat itu, ia mengaku, asa 16 area yang mana tak sanggup menyelenggarakan PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka pada waktu rapat kerja (raker) bersatu Komisi II DPR di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (27/2/2024). Ia mengungkapkan, ada 24 wilayah yang mana telah dilakukan mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri.

    “Dari 24 wilayah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokkan sesuai dengan kesiapan serta kemampuan pendanaan sebagaimana yang digunakan sudah ada kami koordinasikan dari Kemendagri,” kata Ribka pada forum raker.

  • LPP Surak Siap Mengawal 24 Daerah yang Ditetapkan PSU oleh MK di area Pemilihan Kepala Daerah 2024

    LPP Surak Siap Mengawal 24 Daerah yang Ditetapkan PSU oleh MK di area Pemilihan Kepala Daerah 2024

    Ligapedianews.com JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau pemilihan kepala daerah 2024, Hari Senin (24/2/2025) lalu. Ada 24 perkara yang tersebut diputuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mana terdiri dari 24 Provinsi juga Kabupaten/Kota.

    Keputusan MK yang dimaksud menjadi tantangan bagi setiap elemen publik untuk bergabung juga serta berkontribusi secara berpartisipasi serta terlibat pada melakukan fungsi pemantauan sekaligus pengawasan.

    “Kami Lembaga Observer pemilihan raya Suara Rakyat (LPP Surak) sebagai proponen penduduk demokrasi siap mengawal putusan MK di tempat menghadapi pada setiap tahap pelaksanaannya agar dapat berjalan jujur, adil, transparan lalu berintegritas, dan juga melahirkan pemimpin wilayah yang dimaksud miliki legitimasi kuat sebagai representasi ucapan rakyat,” ujuar Imam Sunarto, Sekjen LPP Surak, Kamis (27/2/2025).

    LPP Surak selama ini dikenal sebagai Lembaga Observer pemilihan di tempat bawah binaan Bawaslu yang terakreditasi nasional. LPP Surak memiliki kelebihan di bidang teknologi kemudian sistem IT yang digunakan dapat mengurai serta melakukan investigasi secara komperhensif untuk mengatasi sengkarut persoalan pilpres termasuk mendokumentasikan kecurangan dengan canggih, cepat, juga terintegrasi.

    Ketua Ad Interim LPP Surak Yudi Cahya Prawira mengatakan, LPP Surak memiliki kemampuan teknologi pengawasan pemilihan umum yang mana tersertifikasi hak cipta lalu hak paten di tempat berbagai lembaga yang diakui negara serta dunia Internasional seperti ISO serta KAN.

    “Sistem yang disebutkan menjadi solusi menghadapi berbagai persoalan pemilihan umum di area Republik ini,” ujar Yudi yang dimaksud juga pendiri LPP Surak.

    LPP Surak meminta para pihak yang tersebut berkepentingan di kontestasi pemilihan ini untuk melibatkan LPP Surak secara terlibat di PSU demi menghindari hal-hal bukan diinginkan para pihak yang digunakan berkontestan.

    “Semua kontestan membutuhkan kepastian kemenangan secara de fakto maupun de jure. Kami siap mengawal, memfasilitasi, serta menghadirkan teknologi yang dibutuhkan agar proses PSU berjalan sesuai ekspektasi. Mari bersinergi dengan melahirkan pemimpin yang mana berintegritas melalui pemilihan umum yang digunakan fair, jujur, serta adil,” katanya.

  • Resmi Dilantik, Kepala Daerah Mentawai Ungkap Perindo Punya Peran Penting di tempat Pemilihan Kepala Daerah

    Resmi Dilantik, Kepala Daerah Mentawai Ungkap Perindo Punya Peran Penting di tempat Pemilihan Kepala Daerah

    Ligapedianews.com JAKARTA – Rinto Wardana resmi dilantik menjadi Kepala Kabupaten Mentawai sejak 20 Februari 2024. Rinto mengungkap bahwa Parta Perindo mempunyai peranan penting pada pencalonannya di tempat pemilihan gubernur 2024.

    Rinto menjelaskan bahwa Partai Perindo merupakan partai pertama yang memberikan surat B1KWK atau surat rekomendasi untuk progresif sebagai calon kepala daerah. Surat rekomendasi itu dinilainya menghasilkan partai lain dapat bergabung bergabung menjadi satu koalisi.

    “Perindo menjadi pionir yang mana memberikan rekomendasi pertama terhadap kami, sehingga mengakibatkan ada partai-partai kebijakan pemerintah lain di area pada koalisi kami sehingga kami didukung 7 parpol, 5 pada antaranya pemilik kursi DPRD,” kata Rinto di area Kantor DPP Partai Perindo, DKI Jakarta Pusat, Hari Sabtu (1/3/2025).

    Munculnya surat rekomendasi itu, kata dia, juga mengubah situasi kebijakan pemerintah dalam Kepulauan Mentawai. Sebab pada waktu muncul untuk menjadi kandidat kepala daearah ia mengaku memiliki elektabilitas yang tersebut sangat dengan kandidat lainnya.

    “Kalau Perindo bukan menerbitkan yang tersebut pertama belum tentu partai lain miliki keyakinan saya layak diusung atau tidak,” ucapnya.


    Ia pun berharap partai Perindo dapat menggalang acara kerjanya di lima tahun masa kepemipinannya ke depan. Apalagi, sejauh ini Perindo juga mempunyai anggota legislatif yang dimaksud duduk di tempat sana.

  • Suasana Istana Jelang Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah

    Suasana Istana Jelang Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah

    Ligapedianews.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala tempat hasil pemilihan kepala daerah Serentak dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) pukul 10.00 WIB. Bagaimana persiapan Istana pagi ini?

    Dari pantauan SindoNews, pukul 06.45 Waktu Indonesia Barat tampak beberapa jumlah petugas kebersihan yang tersebut membersihkan banyak area Istana Kepresidenan, termasuk dalam pilar Istana yang biasanya menjadi titik kumpul awak media yang dimaksud meliput.

    Sebelumnya, Deputi Sektor Protokol, Pers, serta Media Massa Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan upacara pelantikan kepala tempat akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Suasana Istana Jelang Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah

    Yusuf menjelaskan, bahwa sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur lalu 33 duta gubernur, 363 bupati, 362 perwakilan bupati, 85 wali kota, lalu 85 duta wali kota akan dilantik pada satu rangkaian prosesi.

    “Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat terhadap para kepala tempat yang mana baru dilantik,” kata Yusuf di keterangan resminya.

    Yusuf mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan yang digunakan pertama diselenggarakan secara serentak pada Indonesia.

    “Pelantikan ini merupakan yang digunakan pertama kali dilakukan secara serentak pada Istana Kepresidenan, menandai sesi baru pada tata kelola pemerintahan wilayah dalam Indonesia,” kata Yusuf.

    “Sebelum pelantikan, para kepala area akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” tandasnya.

  • Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini, Ada Prosesi Kirab dari Monas ke Istana

    Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini, Ada Prosesi Kirab dari Monas ke Istana

    Ligapedianews.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala tempat hasil pemilihan kepala daerah Serentak 2024 dalam Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2025). Kepala area terdiri dari 33 gubernur kemudian 33 duta gubernur, 363 bupati, 362 perwakilan bupati, 85 wali kota, dan juga 85 delegasi wali kota.

    “Upacara pelantikan yang disebutkan akan dipimpin segera oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dimaksud akan mengambil sumpah jabatan para kepala wilayah terpilih,” kata Deputi Area Protokol, Pers, lalu Media Massa Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Yusuf menjelaskan, 961 kepala wilayah yang digunakan terdiri dari 33 gubernur kemudian 33 delegasi gubernur, 363 bupati, 362 delegasi bupati, 85 wali kota, kemudian 85 duta wali kota akan dilantik di satu rangkaian prosesi.

    “Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat terhadap para kepala tempat yang digunakan baru dilantik,” kata Yusuf.

    Menurutnya, pelantikan kepala wilayah ini merupakan yang tersebut pertama dilakukan secara serentak dalam Indonesia.

    “Pelantikan ini merupakan yang digunakan pertama kali diselenggarakan secara serentak dalam Istana Kepresidenan, menandai fase baru pada tata kelola pemerintahan tempat di area Indonesia,” kata Yusuf.

    Yusuf juga mengungkapkan kepala area akan mengikuti proses kirab sebelum dilantik di dalam Istana Merdeka. “Sebelum pelantikan, para kepala area akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” katanya.

  • JTP Hutabarat Janji Majukan Pendidikan di dalam Tapanuli Utara: Tak Menutup Kemungkinan Beri Beasiswa

    JTP Hutabarat Janji Majukan Pendidikan di dalam Tapanuli Utara: Tak Menutup Kemungkinan Beri Beasiswa

    Ligapedianews.com – JAKARTA – Pimpinan Daerah Tapanuli Utara (Taput) terpilih Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat menyampaikan sejak awal pencalonannya sebagai kepala tempat ia telah terjadi berazam memajukan institusi belajar di dalam Taput. Hal itu ia ungkapkan pada waktu bersilaturahmi ke Kantor DPP Partai Perindo , Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (19/2/2025).

    “Kita memang benar dalam awal juga sejak ini kita sudah ada komit untuk pendidikan. Jadi kita nanti akan konsen di tempat pendidikan, jadi mulai kita mau perbaiki sekolah-sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan daripada bupati,” kata JTP terhadap wartawan.

    Ia mengungkapkan pihaknya juga berencana memberikan beasiswa untuk rakyat Taput, termasuk bagi pelajar yang mana sedang menempuh lembaga pendidikan pada luar kota. “Tidak tertutup kemungkinan kita juga akan memberikan sarana beasiswa, termasuk bagi publik atau lontara yang dimaksud ada di area luar kota yang mengikuti perkuliahan dengan jalur prestasi,” ujarnya.

    Selain itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara ini juga akan mengembangkan sektor pertanian yang dimaksud bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Taput. “Karena memang sebenarnya di tempat sana sangat banyak lahan-lahan yang digunakan masih bisa saja kita gunakan yang digunakan potensial untuk kita buatkan menjadi lahan pertanian,” tuturnya.

    Bahkan, ia akan membentuk pasukan tersendiri yang mana fokus pengembangan di dalam bidang pertanian. “Jadi ada beberapa persoalan yang digunakan sangat mendasar itu hambatan pupuk bersubsidi. Mungkin kita membutuhkan regu dulu kemudian mengedukasi publik untuk bercocok tanam yang digunakan pas,” pungkasnya.

  • Kirab Kepala Daerah dari Monas ke Istana Jadi Simbol Kepemimpinan Baru

    Kirab Kepala Daerah dari Monas ke Istana Jadi Simbol Kepemimpinan Baru

    Ligapedianews.com – JAKARTA – Momen bersejarah terjadi hari ini di tempat Istana Merdeka, Jakarta, ketika 961 kepala wilayah melakukan kirab menuju Istana untuk mengikuti pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto , Kamis (20/2/2025). Dari pantauan SindoNews, para kepala wilayah mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap.

    Terlihat suasana penuh kebanggaan serta semangat kebersamaan terasa kuat pada kirab tersebut. Kirab ini juga akan menjadi simbol perjalanan kepemimpinan baru bagi para kepala tempat yang akan mengemban amanah rakyat.

    Diketahui, sebanyak 961 kepala wilayah yang tersebut dilantik itu terdiri dari 33 gubernur juga 33 perwakilan gubernur, 363 bupati dan juga 362 perwakilan bupati, juga 85 wali kota kemudian 85 delegasi wali kota.

    Pelantikan pun menandai langkah penting di pemerintahan wilayah kemudian diharapkan menyebabkan inovasi signifikan bagi pengerjaan dalam seluruh negeri.

    Sebelumya, Deputi Sektor Protokol, Pers, juga Industri Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengungkapkan upacara pelantikan akan dipimpin segera oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dimaksud akan mengambil sumpah jabatan para kepala tempat terpilih.

    “Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat untuk para kepala area yang baru dilantik,” kata Yusuf.

    “Pelantikan ini merupakan yang tersebut pertama kali dijalankan secara serentak di tempat Istana, menandai fase baru di tata kelola pemerintahan area di area Indonesia,” pungkasnya.