Tag: PBB

  • PBB: Kecerdasan buatan dapat jadi ancaman bagi umat manusia

    PBB: Kecerdasan buatan dapat jadi ancaman bagi umat manusia

    Wilayah Moskow – Kecerdasan buatan (AI) dapat berubah menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia sehingga wajib segera ditangani, kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Orang Volker Turk pada Senin.

    "Saya sependapat dengan perasaan khawatir para pelaku bidang bahwa Kecerdasan Buatan canggih dapat menyebabkan risiko eksistensial bagi umat manusia … Saya menyerukan upaya habis-habisan untuk meyakinkan jaminan kuat menghadapi keselamatan lalu keamanan Kecerdasan Buatan sebelum terlambat," kata Turk, menurut pernyataan kantornya.

    Turk menyampaikan pernyataan yang disebutkan di pembukaan ke-63 Dewan HAM PBB.

    Ia menambahkan akan mengirim surat terkait hal yang dimaksud untuk seluruh perusahaan pengembang Teknologi AI terkemuka di beberapa hari mendatang.

    Pada ketika yang mana sama, Turk juga menyoroti bahwa semata-mata segelintir pendatang yang mana memiliki "kekuasaan hampir bukan terbatas melawan AI."

    "Setidaknya, kita membutuhkan negara-negara tempat Artificial Intelligence dikembangkan dan juga negara-negara yang mana terlibat pada rantai pasoknya untuk bersama-sama menyepakati batas-batas yang tersebut bukan boleh dilanggar," kata Turk.

    Pada Desember 2025, Kepala Ekonom Biro Lokal Asia-Pasifik Proyek Pembangunan PBB (UNDP) Philip Schellekens memberi peringatan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence untuk kepentingan militer dapat bermetamorfosis menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia kemudian menyebabkan penderita jiwa pada jumlah keseluruhan besar.

    Schellekens menekankan perlunya regulasi yang digunakan sangat bertanggung jawab untuk mengendalikan pengaplikasian Artificial Intelligence dalam bidang militer.

    Pada Januari 2025, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan Teknologi AI yang digunakan tak terkendali akan bermetamorfosis menjadi ancaman eksistensial, dengan dengan pembaharuan iklim serta senjata nuklir.

    Sumber: Sputnik

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence ke web web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PBB desak penghapusan impunitas berhadapan dengan kejahatan terhadap jurnalis

    PBB desak penghapusan impunitas berhadapan dengan kejahatan terhadap jurnalis

    Shenzhen, China – Prinsip-prinsip global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai integritas informasi mengharuskan pemerintah melindungi jurnalis serta mengakhiri impunitas menghadapi kejahatan terhadap mereka, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Komunikasi Global Melissa Fleming, Hari Sabtu (5/9).

    “Prinsip-prinsip global PBB mengenai integritas informasi menyokong semua pemerintah untuk kembali berikrar pada kebebasan pers, melindungi jurnalis serta mengakhiri impunitas melawan kejahatan terhadap mereka, menghormati hak berhadapan dengan kebebasan berpendapat dan juga berekspresi, juga mengakhiri praktik-praktik yang dimaksud membatasi independensi pemberitaan,” kata Fleming pada Pertemuan Dunia Pers Asia-Pasifik ke Daerah Perkotaan Shenzhen, China.

    Menurut pejabat PBB tersebut, pembaharuan yang digunakan bermakna semata-mata dapat terwujud dengan adanya penduduk yang mana memiliki informasi memadai dan juga terlibat secara aktif.

    “Itulah sebabnya kami ingin mengawasi pemberitaan yang kuat dan juga kritis mengenai beraneka persoalan yang digunakan kita hadapi, dengan pelaporan yang mana akurat dan juga mendalam untuk menjelaskan tantangan paling kompleks, juga percakapan yang mana menginspirasi dengan dia yang tersebut berupaya mencari solusi. Percakapan yang mana dapat menampilkan orang-orang serta tempat-tempat yang melakukan hal yang tersebut benar,” tambahnya.

    Fleming mengutarakan pemberitaan media semacam itu merupakan layanan umum yang digunakan penting dikarenakan dapat memulihkan kepercayaan dan juga membantu mengatasi beraneka hambatan terhadap kemajuan.

    Pada Februari 2026, Committee to Protect Journalists (CPJ) yang tersebut berbasis di dalam New York mengemukakan 129 pekerja media tewas pada 2025, total tertinggi yang dimaksud pernah tercatat.

    Sumber: Sputnik/RIA Novosti

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di dalam platform web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penang Peace Dialogue, Jokowi: Kita harus bangun PBB 2.0 baru

    Penang Peace Dialogue, Jokowi: Kita harus bangun PBB 2.0 baru

    Kuala Lumpur – Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan tantangan yang digunakan dihadapi seluruh planet pada waktu ini semakin kompleks, dengan konflik yang digunakan berkaitan kemudian lintas batas, sehingga menurutnya, bumi harus merancang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2.0 yang mana baru.

    "Kita membutuhkan lembaga global yang lebih banyak kuat, mediasi global yang digunakan tambahan kuat, lalu diplomasi global yang lebih tinggi kuat untuk merawat perdamaian. Sekarang, kita harus berpindah melampaui Perserikatan Bangsa-Bangsa edisi lama kemudian merancang edisi baru, Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.0 yang mana baru," kata Jokowi.

    Hal yang disebutkan disampaikan Joko Widodo di pidatonya pada acara Penang Peace Dialogue (Dialog Kedamaian Penang) yang dimaksud diselenggarakan ke Penang, Malaysia, Minggu.

    Dia memaparkan ketika ini tantangan yang mana dihadapi dunia semakin kompleks. Konflik saling berkaitan, dan juga dampaknya melintasi batas negara.

    Oleh dikarenakan itu, menurutnya, PBB harus berubah serta mendefinisikan kembali sistem, proses, lalu strategi untuk bekerja lebih besar baik, guna mewujudkan bumi yang digunakan lebih tinggi baik juga berubah menjadi lebih besar relevan.

    "Karena kemakmuran yang tersebut berkelanjutan cuma dapat dicapai ketika setiap negara memilih perdamaian daripada konflik. Kerja sejenis daripada persaingan kemudian kolaborasi daripada perpecahan," jelasnya.

    Jokowi menyampaikan bahwa tiada ada negara yang dimaksud dapat berhasil sendirian, bukan ada bangsa yang dimaksud dapat makmur pada konflik, dan juga tidaklah ada perdamaian yang dimaksud dapat dibangun tanpa kepercayaan.

    Di bagian lain ia juga mengumumkan Asia Tenggara telah dilakukan berubah menjadi lebih besar dari sekadar kawasan yang tersebut beragam, melainkan juga telah lama bermetamorfosis menjadi contoh nyata tentang bagaimana peradaban dapat hidup berdampingan, belajar satu sebanding lain, dan juga berkembang bersama.

    Jokowi menyebut, di sejumlah hal Asia Tenggara merupakan model penting kolaborasi antarperadaban pada bola multipolar.

    "Di di lokasi ini (Asia Tenggara), perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan adalah jembatan menuju pemahaman, kerja sama, serta kemajuan bersama," katanya.

    Oleh sebab itu ia menyerukan bahwa nilai-nilai yang dimaksud serupa juga seharusnya berubah menjadi pedoman bagi negara-negara maju.

    Jokowi mengingatkan bahwa kebesaran negara maju tiada hanya saja diukur dari kemajuan teknologi, kekuatan ekonomi, atau pengaruh politik, tetapi juga dari tanggung jawab, kebijaksanaan, lalu kemampuan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, juga kemakmuran bersama.

    "Negara-negara progresif tidaklah boleh semata-mata memikirkan kepentingan dia sendiri. Mereka harus memikul tanggung jawab yang dimaksud lebih banyak besar untuk memulai pembangunan kepercayaan, meningkatkan kekuatan kerja sama, serta membantu menciptakan globus yang tambahan damai," ujar Jokowi.

    Forum Dialog Damai Penang diselenggarakan untuk mengangkat isu-isu tentang perdamaian dunia.

    Acara ini turut dihadiri Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow beserta jajaran pada gala dinner Hari Sabtu (5/9) malam, juga dihadiri Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih lalu jajaran, para tokoh penduduk dalam Penang, dan juga beberapa tokoh serta media internasional.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence dalam platform web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • PBB dorong penyelenggaraan peta Equal Earth untuk representasi globus

    PBB dorong penyelenggaraan peta Equal Earth untuk representasi globus

    New York – Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang digunakan menyokong negara, organisasi internasional, kemudian entitas lain memperluas pengaplikasian proyeksi peta Equal Earth yang dimaksud lebih lanjut akurat menggambarkan ukuran benua, teristimewa Afrika.

    "Majelis Umum … menyokong negara-negara anggota, organisasi internasional, kemudian entitas terkait lainnya untuk mengadopsi, menyebarluaskan, kemudian menggunakan proyeksi kartografi Equal Earth juga metode peta berluas sama, yang tersebut tambahan akurat menggambarkan luas sebenarnya benua di mana ukuran wilayah menjadi hal penting," demikian isi resolusi tersebut.

    Peta Equal Earth dinilai lebih lanjut akurat di menggambarkan ukuran seluruh benua, khususnya Afrika. Namun, resolusi itu mengakui tiada ada satu pun proyeksi yang dapat memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar secara sempurna.

    Resolusi itu mengatakan proyeksi Mercator, yang digunakan dikembangkan pada abad ke-16 untuk navigasi, masih banyak digunakan pada materi pendidikan, media, digital, juga resmi.

    Padahal, proyeksi yang dimaksud secara signifikan mendistorsi ukuran wilayah yang digunakan berada berjauhan dari garis khatulistiwa.

    Menurut resolusi itu, keadaan yang dimaksud berkontribusi pada "mengecilkan persepsi terhadap ukuran Afrika, Amerika Latin, juga Asia Selatan dan juga melanggengkan pandangan globus yang dimaksud tidak ada seimbang."

    Dokumen yang dimaksud menyampaikan distorsi ukuran benua yang mana diwariskan itu sebagai bentuk bias historis yang digunakan memengaruhi bidang pendidikan, budaya, geopolitik, dan juga sosial ekonomi.

    Sebanyak 164 negara, di antaranya Rusia, membantu resolusi berjudul "Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, Particularly Africa".

    Amerika Serikat menolak resolusi tersebut, sedangkan enam negara lainnya memilih abstain.

    Resolusi Majelis Umum PBB tidak ada memiliki kekuatan hukum yang dimaksud mengikat.

    Sumber: Sputnik

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence ke web web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Presiden Tanah Air yang tersebut pernah berpidato di dalam sidang umum PBB

    6 Presiden Tanah Air yang tersebut pernah berpidato di dalam sidang umum PBB

    DKI Jakarta – Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Prabowo hadir di Sidang Majelis Umum ke-80 ke New York. Kehadiran ini berubah jadi momen penting lantaran Kepala Negara Tanah Air kembali berpidato segera pada forum tahunan yang disebutkan setelahnya 10 tahun terakhir absen.

    Selain Presiden Prabowo, ada beberapa mantan pemimpin Indonesi yang mana juga pernah tampil pada mimbar Sidang Umum PBB. Sejak era Presiden Soekarno pada 1960, pemimpin Tanah Air telah terjadi menggunakan panggung globus itu untuk menyuarakan pandangan bangsa.

    Pidato-pidato yang dimaksud tidak belaka berubah menjadi catatan sejarah diplomasi, tetapi juga cerminan arah kebijakan pemerintah luar negeri serta kedudukan Tanah Air dalam kancah internasional. Lantas, siapa semata presiden Nusantara yang digunakan pernah berpidato ke Sidang Umum PBB? Untuk selengkapnya, berikut catatan sejarahnya.

    Daftar presiden Tanah Air yang digunakan pernah berpidato di Sidang Umum PBB

    1. Soekarno

    Presiden pertama RI, Soekarno, berubah jadi pemimpin Indonesia yang digunakan pertama kali tampil di dalam panggung PBB pada Sidang Umum ke-15, yaitu pada tanggal 30 September 1960. Saat itu, ia didampingi oleh Ajudan Letnan Kolonel Sabur.

    Dalam pidato berjudul To Build the World Anew atau “Membangun Bumi Kembali”, Bung Karno menyoroti pertarungan geopolitik, rasa kemanusiaan, perjuangan anti-kolonialisme kemudian anti-imperialisme, menyerukan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika, juga memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi alternatif universal.

    Pidato yang dimaksud hingga ketika ini dianggap sebagai salah satu orasi paling berpengaruh yang tersebut pernah disampaikan orang pemimpin bola pada forum internasional, dan juga berubah menjadi pondasi pengerjaan kebijakan pemerintah bangsa Indonesia juga luar negeri.

    Bahkan, pidato Presiden Soekarno ini sudah pernah dijadikan sebagai warisan inspirasi dunia, sekaligus arsip sejarah “Memory of the World UNESCO” pada tahun 2023

    2. Soeharto

    Tiga dekade kemudian, giliran Presiden Soeharto yang mana berbicara dalam Sidang Umum ke-47 PBB pada tanggal 24 September 1992. Pidato yang ia bawakan adalah “Pesan Jakarta”, dimana merupakan hasil dari Forum Pergerakan Non-Blok ke-10.

    Soeharto menekankan pentingnya kerja sebanding global yang digunakan lebih lanjut adil, khususnya antara negara progresif serta berkembang, dan juga menggerakkan reformasi di tatanan kegiatan ekonomi internasional.

    Secara umum, pidato Presiden Soeharto berisi bahwa Pergerakan Non-Blok mendesak PBB untuk menerapkan asas demokrasi yang mana adil, kebersamaan, serta transparan terhadap perwakilan negara anggotanya, juga pengambilan keputusan.

    Kemudian, Presiden Soeharto berpidato kembali pada Sidang Umum PBB pada Oktober tahun 1995. Ia menegaskan peran Tanah Air sebagai negara yang bergerak menyuarakan kepentingan negara-negara Selatan.

    3. Megawati Soekarnoputri

    Memasuki era reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri juga mencatatkan data sejarah ketika berpidato pada Sidang Umum PBB sekitar September 2001. Momen yang dimaksud berlangsung hanya sekali beberapa hari pasca serangan teror 11 September di dalam Amerika Serikat.

    Megawati menjadi salah satu pemimpin bumi yang dimaksud menyuarakan pentingnya kerja sebanding internasional pada berhadapan dengan terorisme, inovasi dasar tubuh PBB untuk bekerja lebih tinggi efektif, sekaligus menegaskan komitmen Indonesi terhadap perdamaian global.

    Selama masa jabatannya sebagai pemimpin Indonesia, Megawati telah dua kali hadir berpidato di sidang tahunan internasional tersebut, yakni tahun 2001 serta 2003.

    4. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

    Selama satu puluh tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tercatat sebagai kepala negara Indonesi yang tersebut paling kerap hadir dalam Sidang Umum PBB, yakni banyaknya 6 kali.

    Salah satu momen pentingnya adalah ketika pidatonya pada Sidang Umum PBB ke-69 pada tahun 2014. Saat itu, SBY berbicara mengenai perdamaian bumi dan juga menegaskan bahwa Indonesi akan terus berpegang pada nilai kebebasan, menghargai perbedaan, menggalakkan modernisasi, dan juga menjunjung multikulturalisme.

    Dalam sidang PBB lainnya, Presiden SBY juga membawakan isu terkait protokol antipenistaan agama juga mengatasi krisis pembaharuan iklim. Selama menjabat dua periode, ia tegas menunjukkan upaya diplomasi bergerak Negara Indonesia ke kancah internasional.

    5. Jokowi

    Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi memilih cara yang dimaksud berbeda. Karena keadaan pandemi COVID-19, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya secara virtual pada Sidang Umum ke-75 pada 23 September 2020, lalu kembali pada Sidang ke-76 tahun 2021.

    Sebelum kedua sidang tersebut, diperkenalkan Presiden Jokowi diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sidang PBB tahun 2015 sampai 2019, kemudian berganti diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tahun 2022 sampai 2024.

    Meski tidak ada hadir secara langsung, pidato Presiden Jokowi menyoroti hambatan ketidaksetaraan global, pemulihan ekonomi, akses vaksin, hingga urgensi kerja sebanding internasional untuk mengatasi krisis kesehatan, inovasi iklim, terorisme, serta perdamaian.

    6. Prabowo Subianto

    Saat ini, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato secara dengan segera pada Sidang Umum PBB ke-80 pada 23 September 2025, urutan ketiga setelahnya Presiden Amerika Serikat dan juga Brasil.

    Kehadiran ini akan berubah jadi yang dimaksud pertama pada tambahan dari satu dekade, pasca sebelumnya presiden Tanah Air cenderung diwakili atau menyampaikan pidato secara virtual.

    Salah satu isu yang mana akan dibawa Presiden Prabowo pada pidatonya di dalam Sidang Majelis Umum PBB adalah dukungan Indonesi terhadap rakyat Palestina, dimana Negara Indonesia menegaskan komitmen untuk menggerakkan kebebasan serta kedaulatan penuh bagi Palestina.

    Tidak semua presiden Nusantara pernah berpidato dengan segera ke Sidang Umum PBB. Seperti Presiden B.J. Habibie dan juga Abdurrahman Wahid, merekan tiada tercatat pernah menyampaikan pidato dalam forum debat Majelis Umum PBB.

    Kehadiran pribadi presiden ke Sidang Umum PBB miliki makna simbolis yang mana kuat. Lebih dari sekadar forum tahunan, podium PBB rutin digunakan untuk menyampaikan instruksi urusan politik yang mana menggambarkan arah diplomasi suatu negara.

    Pidato presiden sanggup mempengaruhi persepsi globus terhadap tempat Indonesia, baik pada isu perdamaian, pembangunan, maupun keadilan global. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa peluncuran presiden dalam forum internasional bersifat strategis pada kebijakan pemerintah luar negeri.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence pada website web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

    Artikel ini disadur dari 6 Presiden Indonesia yang pernah berpidato di sidang umum PBB

  • Diplomasi Parlemen, Fraksi PKS ke Markas PBB Bahas Perlindungan lalu Keseimbangan Anak

    Diplomasi Parlemen, Fraksi PKS ke Markas PBB Bahas Perlindungan lalu Keseimbangan Anak

    Ligapedianews,com JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR menemui Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children. Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.

    Adapun delegasi Fraksi PKS ini terdiri dari Jazuli Juwaini, Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, Anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, Anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, Anggota Komisi VI Ismail Bachtiar, Anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan juga Muhammad Haris, dan juga Anggota Komisi XIII Meity Rahmatia, bertemu dengan Pablo Espienella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB.

    Delegasi disambut oleh Duta Besar LBBP Wakil Tetap RI Untuk PBB New York/Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan juga didampingi Deputi Wakil Tetap RI Untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo. Pertemuan yang tersebut diselenggarakan dalam PBB New York ini mendiskusikan jadwal pengamanan serta kesejahteraan anak meliputi masalah-masalah kesehatan, pendidikan, juga kemajuan anak-anak di area berbagai negara khususnya di dalam Indonesia untuk mewujudkan masa depan dunia yang digunakan lebih tinggi baik kemudian ramah untuk anak.

    Jazuli Juwaini pada sambutannya mengatakan, Fraksi PKS DPR miliki perhatian yang tersebut besar terhadap isu serta permasalahan anak-anak sebagai generasi masa depan dunia. Maju mundurnya dunia kemudian peradaban umat manusia ada di area tangan merek sebagai generasi masa depan.

    “Maka kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan tempat terbaik bagi bertambah kembang kemudian kesejahteraan anak di tempat muka bumi,” katanya pada keterangan pers, Hari Sabtu (14/12/2024).

    Dia melanjutkan, sebagai bagian dari parlemen, Fraksi PKS miliki peran besar di merumuskan juga menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, kemudian melakukan konfirmasi akuntabilitas kebijakan untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia juga mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak.

    “Sementara pada kerangka kebijakan global, Fraksi PKS juga bergerak menyokong kerja sebanding lalu kolaborasi diantara negara-negara lalu organisasi internasional di mewujudkan kualitas perlindungan, pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan anak-anak baik dalam Indonesia maupun pada bebagai negara,” tuturnya.

    Fraksi PKS DPR memandang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk kekerasan terhadap anak bersama-sama dengan UNICEF miliki peran lalu tugas mulia untuk melindungi lalu mewujudkan kesejahteraan anak-anak dalam dunia. “Melalui peran badan ini dan juga peran PBB secara luas kami ingin upaya untuk melindungi, mencerdaskan, menyehatkan, kemudian menyejahterakan anak-anak di dalam dunia terus diperjuangkan dan juga menjadi prioritas pembangunan global,” imbuhnya.

    Untuk itu, lanjut dia, seluruh komponen dunia harus bergandengan tangan, bekerja sama, dan juga berkolaborasi mewujudkannya. “Fraksi PKS mengapresiasi juga terus menyokong Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Untuk Isu Kekerasan terhadap Anak yang tersebut bersama-sama badan lain seperti UNICEF melakukan berbagai upaya advokasi, perlindungan, juga pemajuan kesejahteraan bagi anak-anak di tempat berbagai negara dan juga terus mengupayakan agar anak menjadi prioritas kebijakan global,” tegasnya.

    Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak mengapresiasi kepedulian Fraksi PKS terhadap permasalahan anak-anak baik spesifik terkait kekerasan maupun secara umum terkait kesejahteraan anak. Pablo Espienella dari SRSG PBB memiliki pandangan serta pemahaman yang mana mirip dengan Fraksi PKS tentang pentingnya pengamanan juga penyelamatan anak-anak dari berbagai perbuatan kekerasan melawan nama apapun juga bagaimana mewujudkan dunia yang mana ramah anak, dunia yang dimaksud memajukan kesejahteraan anak-anak.

    Maka itu, Perwakilan Khusus Sekjen PBB Untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak akan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk mengagendakan kunjungan ke berbagai negara untuk berdiskusi dengan seluruh stakeholder terkait dari pemerintahan termasuk parlemen. Peran parlemen semakin penting di beberapa tahun belakangan khususnya di meratifikasi hak anak dan juga implementasinya di area lapangan, persetujuan acara serta anggaran juga penyediaan infrastruktur terkait keberadaan anak.

    Perwakilan Khusus Sekjen PBB secara khusus mengapresiasi Indonesia sebab tergabung pada 40 negara aliansi global untuk akselerasi penanganan persoalan kekerasan terhadap anak, pengamanan anak, lalu pemajuan kesejahteraan anak di rangka pencapaian SDGs 2030 yang tersebut tinggal lima tahun lagi.