Ligapedia News

Tag: efisiensi anggaran

  • Soal uang hotel, Wamensesneg: Sikap Menkeu wakili pemerintah

    Soal uang hotel, Wamensesneg: Sikap Menkeu wakili pemerintah

    Ligapedianews.com Penerangan dari Menteri Keuangan telah cukup lah. Kita harus mendapatkan informasi dari pemerintah yang memang sebenarnya bidangnya

    Jakarta – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait alokasi anggaran hotel untuk rapat kementerian kemudian pemerintah wilayah sudah ada cukup mewakili kedudukan pemerintah.

    Hal itu disampaikan Wamenaesneg dalam Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menanggapi kebijakan yang disebutkan yang digunakan banyak dikritik masyarakat dikarenakan dinilai tak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi belanja negara.

    "Penjelasan dari Menteri Keuangan telah cukup lah. Kita harus mendapatkan informasi dari pemerintah yang dimaksud memang sebenarnya bidangnya. Kalau telah Menteri Keuangan bicara, kita nggak usah nambah-nambah lagi," katanya.

    Saat ditanya mengenai adanya kesan bahwa anggaran konsumsi serta hotel hingga Rp9,3 jt per di malam hari untuk kegiatan pejabat bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang mana diusung Presiden Prabowo, Juri tak menjawab secara langsung.

    "Kata siapa? Tanya ke Menteri. Nantilah," katanya singkat.

    Kemenkeu telah lama menetapkan besaran baru biaya perjalanan dinas untuk kementerian/lembaga (K/L) di tahun anggaran 2026 melalui PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM).

    Kebijakan ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan juga efisiensi belanja negara, dengan pengaturan uang harian serta biaya penginapan berdasarkan jabatan serta wilayah.

    PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjadi acuan penyusunan anggaran K/L pada 2026 lalu menggalakkan pemanfaatan teknologi guna menghurangi konferensi fisik yang digunakan bukan esensial.

    Adapun biaya penginapan pada negeri juga diatur berdasarkan jabatan dan juga wilayah. Pejabat setingkat menteri, delegasi menteri dan juga eselon I mendapat batas melawan penginapan antara Rp2,14 jt hingga Rp9,3 jt per malam.

    Dalam PMK tersebut, pemerintah menetapkan uang harian perjalanan dinas pada negeri berdasarkan jenjang jabatan serta wilayah.

    Misalnya, untuk perjalanan luar kota di tempat DKI Jakarta, uang harian ditetapkan sebesar Rp530 ribu per orang per hari. Sementara, untuk wilayah Aceh ditetapkan Rp360 ribu per hari.

    Untuk pejabat negara/wakil menteri mendapatkan uang harian sebesar Rp250 ribu, pejabat eselon I Rp200 ribu, lalu pejabat eselon II Rp150 ribu per hari.

    Untuk perjalanan dinas luar negeri, uang harian bagi menteri kemudian perwakilan menteri ditetapkan antara 347 hingga 792 dolar Amerika Serikat per orang per hari.

    Nilai yang dimaksud mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya yang mana berkisar 296 hingga 792 dolar AS.

  • Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara

    Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara

    ligapedianews.com DKI Jakarta – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.

    “Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tersebut lebih lanjut tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, ketika spending, itu berarti orang harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan ia beli,” kata Deputi Sektor Industri serta Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.

    Rizki mengumumkan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari prospek atau bursa baru yang dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana lebih banyak untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata pada Indonesia.

    Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat sebagian lingkungan ekonomi yang digunakan sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).

    Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga bidang kapal yacht yang tersebut sedang berprogres di dalam kawasan Asia.

    “Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.

    Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).

    “Ini yang dimaksud sanggup kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta beliau mampu spending lebih lanjut banyak,” ucap Rizki.

    Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.

    Sementara strategi yang dimaksud berhubungan dengan pariwisata di tempat bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet tambahan banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di area ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.

    “Saya pernah ada pengalaman di tempat Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita di area sana. Ada yang tersebut nginap di area hotel, ada yang dimaksud pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.

    Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran dan juga paket wisata, model item atau sarana apa belaka yang mana perlu disusun kemudian disediakan.

    Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.

    Surat menteri itu diterbitkan sebagai langkah lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).

    Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.

  • Kata-kata Menpora Dito Merespons Pemulangan Atlet Pelatnas sebab Efisiensi Anggaran

    Kata-kata Menpora Dito Merespons Pemulangan Atlet Pelatnas sebab Efisiensi Anggaran

    Ligapedianews.com – Terkait kabar mengenai pemulangan atlet dari Pelatnas di rangka persiapan SEA Games lalu kompetisi olahraga internasional lainnya, Menteri Pemuda juga Olahraga ( Menpora ) Dito Ariotedjo menjamin bahwa Pelatnas akan masih berjalan sesuai rencana serta bukan dihentikan.

    “Untuk Cabor prioritas sebagaimana Visi Presiden lalu Wakil Presiden pada Asta Cita, persiapan SEA Games 2025 pada waktu ini difokuskan pada cabang olahraga (cabor) yang tersebut mempunyai peluang meraih medali pada Asian Games 2026 juga lolos kualifikasi Olimpiade 2028. Dengan demikian, para atlet harus dapat menjalankan pelatihan secara berkelanjutan tanpa terputus,” ujar Menteri Dito pada keterangannya.

    Menpora juga menjelaskan bahwa ketika ini sedang dijalankan evaluasi Pelatnas sehingga terdapat jeda latihan yang digunakan diadakan oleh masing-masing federasi cabang olahraga yang merupakan bagian dari proses perencanaan yang digunakan lebih besar efektif. “Tidak benar. Pelatnas tiada berhenti. Kegiatan ini tetap memperlihatkan berlanjut. Evaluasi yang dimaksud dijalankan sejak 31 Januari adalah bagian dari proses perbaikan serta optimalisasi, sehingga terdapat jeda latihan yang digunakan disesuaikan dengan permintaan hasil evaluasi,” jelasnya.

    Terkait efisiensi anggaran, Menpora mengakui adanya penyesuaian pada beberapa program. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini bukan akan mengganggu persiapan para atlet untuk berlaga di tempat kompetisi internasional. “Penyesuaian pasti ada serta memang sebenarnya dijalankan agar alokasi sumber daya tambahan efektif. Namun, kami pastikan bahwa semua akan berjalan dengan baik kemudian tak akan mengganggu persiapan para atlet untuk berlaga dalam SEA Games 2025, Asian Games 2026 lalu Olimpiade 2028 dan juga Para Games pada setiap event,” imbuh Dito.

    Sebelumnya, beredar kabar bahwa atlet-atlet pelatnas Atletik dipulangkan akibat efisiensi anggaran yang mencapai Rp1,1 miliar per bulan. Itu sebagaimana yang dituliskan akun Instagram timnas.diaspora (@timnas.diaspora).

    Berikut Tulisan Akun Instagram Akun Instagram timnas.diaspora (@timnas.diaspora)

    Pelatnas Atletik Pangalengan Terhenti Akibat Efisiensi Anggaran. Pengurus Besar PASI terpaksa memulangkan hampir 80 atlet dari pelatnas dalam Pangalengan pasca kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Biaya pelatihan yang mencapai Mata Uang Rupiah 1,1 miliar per bulan menghasilkan persiapan untuk SEA Games serta Asian Games 2025 harus dihentikan sementara.

    Dengan kondisi seperti ini, apakah kebijakan pemulangan atlet ini sudah ada tepat? Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah ada solusi yang digunakan tambahan baik untuk memperkuat perjuangan atlet Indonesia?

  • PDIP Dukung Efisiensi Anggaran, Hasto: Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang kemudian Berdikari

    PDIP Dukung Efisiensi Anggaran, Hasto: Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang kemudian Berdikari

    ligapedianews.com JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya mengupayakan kebijakan efisiensi anggaran APBN juga APBD yang mana diarahkan dengan segera oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hasto menyatakan kajian-kajian telah terjadi dijalankan oleh Prabowo. Namun, situasi geopolitik dunia untuk berkembang kemudian mengalami perkembangan menjadi tantangan. Sehingga diperlukan langkah mengencangkan ikat pinggang lalu menggalakkan kemampuan berdikari.

    “Ya kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global,” kata Hasto terhadap wartawan dalam Sekolah Partai Lenteng Agung, Ibukota Selatan, Rabu (12/2/2025).

    “Jadi memang sebenarnya ini situasi tiada mudah ada pertarungan geopolitik ekspektasi dunia untuk berkembang kemudian tumbuh juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang dimaksud tidaklah mudah maka lebih tinggi baik kita mengencangkan ikat pinggang lalu kemudian menggerakkan kemampuan kita untuk berdikari,” tambahnya.

    Hasto mengatakan, DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) juga berada dalam melakukan kajian dengan efisiensi anggaran. Ia meminta-minta umum agar mempercayakan DPR sebagai fungsi pengawas anggaran di dalam bawah kepemimpinan Said Abdullah.

    Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap memperlihatkan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.

    Saat ini DPR melakukan kajian-kajian terkait dengan rasional anggaran, termasuk projek strategis nasional untuk dilihat kembali lalu tetap memperlihatkan memprioritaskan tujuan bernegara.

  • Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Billion

    Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Billion

    ligapedianews.com JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) turut terkena pemangkasan anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan APBN lalu APBD 2025. Anggaran yang digunakan terpotong sebesar 45,07% dari total pagu sebesar Rp5.066.600.725.000.

    Hal itu diungkapkan oleh Wamenkum Edwar Omar Sharif Hiariej pada waktu Raker sama-sama Komisi XIII DPR RI pada Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (13/2/2025).

    “Efisiensi belanja Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07% dari total pagu Rp5.066.600.725.000,” kata Eddy.

    Dengan demikian, Eddy menyampaikan, total anggaran yang digunakan dikantongi pada waktu ini sebesar Rp2.783.206.725.000. Atas dasar itu, Eddy menyampaikan, Kemenkum mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun.

    “Dengan memperhatikan keperluan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tusi (tugas lalu fungsi), Kemenkum usulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122,” terang Eddy.

    Menurutnya, anggaran itu sanggup terdiri dari rupiah murni sebesar Rp2,8 triliun juga dari PNBP sebesar Rp492,6 miliar.

    “Anggaran yang disebutkan digunakan untuk membiayai 3 kegiatan yaitu acara pembentukan regulasi, kegiatan penegakan, dan juga pelayanan hukum dan juga kegiatan dukungan manajamen,” kata Eddy.

  • Kena Efisiensi Rp3,8 Triliun, Kemkomdigi Minta Tambah Rp280 Miliar untuk PDN Cikarang

    Kena Efisiensi Rp3,8 Triliun, Kemkomdigi Minta Tambah Rp280 Miliar untuk PDN Cikarang

    ligapedianews.com JAKARTA – Komisi I DPR mengatur Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital ( Kemkomdigi ) mengeksplorasi efisiensi anggaran. Sekjen Kemkomdigi, Ismail menyebutkan, Kemkomdigi terkena efisiensi sebesar Rp3,84 triliun dari pagu anggaran Rp7,73 triliun.

    “Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan efisiensi anggaran sebesar Rp3,84 triliun atau sebesar 49,57%,” kata Ismail di tempat Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Ismail menjelaskan, dari efisiensi tersebut, acara prioritas Komdigi khususnya yang mana berurusan dengan layanan masyarakat tiada akan dipotong, seperti infrastruktur komunikasi, BTS, akses internet, pengendalian konten negatif hingga Pusat Informasi Nasional (PDN).

    “Terkait dengan inisiatif prioritas yang mana berpotensi terdampak dari efisiensi yang dimaksud sedang kami koordinasikan lebih lanjut lanjut dengan Kementerian Keuangan,” ujar dia.

    Di sisi lain, Ismail juga menyampaikan permintaan tambahan anggaran untuk penyelesaian PDN yang mana sedang dibangun di tempat Cikarang sebesar Rp280 miliar.

    “Kami mohon dukungan Komisi I DPR untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran serta usulan tambahan anggaran TA 2025 ini. Termasuk luncuran tambahan anggaran sumber dana PHLN sebesar Rp280 miliar untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang yang akan segera disampaikan untuk Menteri Keuangan,” jelas dia.

  • Saksikan INTERUPSI Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran Bersama Ariyo Ardi, Adita Irawati, Mohamad Hekal, dan juga Narasumber Lainnya, Live di area iNews

    Saksikan INTERUPSI Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran Bersama Ariyo Ardi, Adita Irawati, Mohamad Hekal, dan juga Narasumber Lainnya, Live di area iNews

    ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya di menghemat anggaran demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengungkapkan bahwa terdapat oknum pada birokrasi yang digunakan menentang kebijakan efisiensi yang mana diterapkannya, yang digunakan ia sebut sebagai “raja kecil” yang digunakan merasa berkuasa juga kebal terhadap aturan.

    Pembahasan persoalan ini akan dibahas tuntas pada INTERUPSI “Prabowo: Ada yang digunakan Melawan Soal Efisiensi Anggaran” di malam hari ini, sama-sama Ariyo Ardi, Adita Irawati, Mohamad Hekal, kemudian narasumber kredibel lainnya.

    Kebijakan penghematan yang mana dibuat presiden Prabowo memang sebenarnya menuai berbagai kritik sebab dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas layanan publik. Beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, mengalami pemangkasan anggaran yang mana cukup besar, yang tersebut berpotensi berdampak pada pemeliharaan infrastruktur serta kelangsungan proyek-proyek pembangunan.

    Namun, walaupun menghadapi tantangan, Prabowo tetap saja teguh di memverifikasi bahwa dana negara digunakan secara optimal juga bukan terbuang sia-sia. Ia juga menekankan perlunya penanaman modal di pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan juga sains serta teknologi sebagai bagian dari strategi anggaran yang lebih besar efisien. Lantas apa kata para pakar tentang persoalan ini?

    Selengkapnya, saksikan INTERUPSI “Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran” waktu malam ini dengan narasumber, Adita Irawati-Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mohamad Hekal-Politisi Partai Gerindra, Nailul Huda-Direktur Sektor Bisnis Celios, Ubedilah Badrun-Analis Sosial Politik UNJ, Waktu 20.00 WIB, Live di area iNews.

  • Raker dengan Mendikti Saintek, Verrell Minta Anggaran Tukin Dosen Tak Dipotong

    Raker dengan Mendikti Saintek, Verrell Minta Anggaran Tukin Dosen Tak Dipotong

    ligapedianews.com JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Verrell Bramasta mengunjungi rapat kerja sama-sama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, serta Teknologi (Mendikti Saintek). Verrell mengapresiasi cara kementerian pada menghadapi pemangkasan anggaran.

    Ia mengaku memahami adanya kesulitan yang dimaksud dihadapi Mendikti Saintek terkait pemangkasan anggaran. Namun, persoalan tunjangan kinerja (tukin) dosen perlu diperhatikan agar tak terkena dampak efisiensi anggaran.

    “Saya memahami adanya kesulitan Mendikti Saintek terhadap pemangkasan anggaran. Namun, saya kira persoalan hal-hal yang tersebut terkait dengan kegiatan perlu disikapi dengan bijak. Saya mengapresiasi upaya efisiensi yang dimaksud dilakukan, tetapi jangan sampai kebijakan ini justru berdampak secara langsung pada dosen, khususnya terkait tunjangan yang digunakan sudah ada lama tertunda. Hak merekan harus tetap saja menjadi prioritas,” kata Verrell, Kamis (13/2/2025).

    Anggaran tunjangan dosen masih belum cukup melunasi tunggakan tukin. Jika terkena efisiensi, maka penyelesaiannya akan semakin sulit.

    “Tunjangan dosen non-PNS yang terlampir semata-mata Rp2,70 triliun, sedangkan dosen PNS itu Rp2,50 triliun. Saya berharap ini jangan kena efisiensi. Rp2,7 triliun aja belum cukup untuk menyelesaikan tunggakan tukin dosen selama ini, apalagi kalau dikurangi. Jadi tolong, jangan potong anggaran tukin dosen,” kata Verrell.

    Verrell menegaskan, hak dosen, baik PNS maupun non-PNS, sudah diamanatkan pada undang-undang serta tiada boleh terkena efisiensi anggaran.

    “Tukin dosen itu telah ada pada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 Tentang ASN, yang mana menyatakan bahwa PNS berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Selain itu, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru lalu Dosen juga menegaskan bahwa dosen, baik PNS maupun swasta, berhak menghadapi tunjangan profesi atau sertifikat dosen sebesar satu kali pendapatan pokok PNS. Namun, realitanya tunjangan ini tiada pernah dibayarkan sejak 2020,” tegasnya.

    Verrell menegaskan, tunjangan dosen tidak belaka sekedar bilangan bulat pada APBN, tetapi juga bentuk apresiasi berhadapan dengan dedikasi merek pada mencerdaskan bangsa.

    “Kita harus mengamati ini bukanlah hanya saja dari sisi anggaran, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja dosen yang tersebut sudah pernah berkontribusi besar bagi kemajuan institusi belajar di tempat Indonesia. Oleh sebab itu, saya rasa perlu adanya perbaikan mekanisme serta diskusi tambahan lanjut antara Kemendiktisaintek kemudian DJA agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Hal ini yang dimaksud kita dorong, jangan sampai anggaran institusi belajar kurang dari 20% APBN, seperti yang digunakan sudah pernah tercantum pada UUD 1945,” ucapnya.

  • Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi

    Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi

    ligapedianews.com JAKARTA – Akademisi Ubedilah Badrun menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk pada menggunakan anggaran. Adapun kebijakan yang dimaksud dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Saya kira sebetulnya jadwal efisiensi itu menunjukkan atau membenarkan bahwa pemerintahan sebelumnya itu buruk,” kata pria yang akrab disapa Ubed ini di acara Interupsi bertajuk ‘Anggaran Dikebiri ‘Raja Kecil’ Beraksi?’ yang ditayangkan secara dengan segera iNews, Kamis (13/2/2025).

    Saat dikonfirmasi apakah pemerintahan sebelumnya yang mana dimaksud di dalam era Presiden Jokowi, aktivis 98 itu pun membenarkannya. Dia menyebut, pemerintahan era Jokowi terlihat bagaimana tidak ada efisien di menggunakan anggaran negara.

    Ubed juga merasa kaget efisiensi anggaran yang digunakan dilaksanakan pemerintahan dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto ini, angkanya cukup fantastasis, kurang lebih besar sekitar Rp300 triliun.

    “Berarti 10 persen dari APBN. Bayangkan, jadi selama ini betapa sejumlah anggaran yang mana dipermainkan oleh pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya.

  • Prabowo Ungkap persoalan Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    Prabowo Ungkap persoalan Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai ada instruksi tegas yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di tempat balik pernyataannya tentang raja kecil. Pernyataan Prabowo itu mengingatkan bahwa bukan boleh ada pihak yang digunakan menghambat kebijakan pemerintah.

    Bahlil mengatakan, setiap presiden mempunyai visi juga acara yang dimaksud harus dihadiri oleh dengan baik oleh para pembantu di dalam kabinetnya.

    “Untuk menjalankan visi punya kegiatan itu, harus betul-betul patuh pada apa yang mana telah disampaikan oleh pimpinan, pada hal ini presiden,” kata Bahlil di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menteri ESDM itu mengungkapkan bahwa tak boleh ada pihak-pihak yang digunakan berniat menghambat dari kebijakan pemerintah. Pesan ini juga termasuk ditujukan untuk para menterinya di tempat kabinet.

    “Kami ini kan pembantu itu kan adalah, pembantu presiden, menteri-menteri pembantu presiden,” ucapannya

    “Pembantu cuma nggak boleh berbeda identik presiden, apalagi yang mana lain. Itu maksudnya,” tutur ia melanjutkan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ketika hadir di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di area Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Awal Minggu (10/2/2025), mengungkapkan ada birokrat yang dimaksud merasa menjadi raja kecil dan juga kebal hukum.

    Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa bukan mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil. Dia pun menegaskan bukan akan membiarkan rakyat Indonesia dibohongi lagi. Hal inilah yang dimaksud membuatnya mengeluarkan instruksi untuk efisiensi atau penghematan anggaran negara.