Istanbul – Iran menyatakan setidaknya 50 persen dari asetnya yang tersebut dibekukan harus segera cair pasca penandatanganan nota kesepahaman yang mungkin saja terbentuk dengan Amerika Serikat, kata pribadi pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran untuk kantor berita semi-resmi Mehr.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum lalu Urusan Internasional Kazem Gharibabadi menyatakan beragam mekanisme sedang dikaji untuk menjamin akses Teheran terhadap dana yang digunakan diblokir pada kemungkinan kesepahaman dengan Washington.
"Setidaknya, Iran menuntut agar 50 persen dari dana yang dimaksud segera tersedia (bagi Iran) pasca penandatanganan nota kesepahaman," kata Gharibabadi.
Ia menambahkan bahwa sisa dana yang disebutkan harus dicairkan pada jangka waktu yang menurut Teheran wajar, yakni "tidak lebih besar dari satu atau dua bulan."
Gharibabadi menyatakan Iran hanya sekali akan menganggap suatu dokumen sebagai final apabila seluruh kepentingannya sudah pernah tercermin ke dalamnya, di antaranya apa yang mana ia sebut sebagai segera menghentikan pertempuran dan juga secara permanen di seluruh front, satu di antaranya ke Lebanon.
Ia mengumumkan isu penting lainnya adalah pencabutan apa yang dimaksud digambarkan Teheran sebagai blokade maritim.
Pejabat itu mengutarakan bahwa Qatar dapat berperan pada memfasilitasi akses Iran terhadap aset-asetnya yang tersebut dibekukan melalui mekanisme alternatif, sementara Washington mengambil langkah-langkah untuk mencabut pembatasan menghadapi dana tersebut.
Ia menegaskan bahwa mekanisme alternatif apa pun tiada akan menghilangkan tanggung jawab Amerika Serikat untuk mencairkan aset Iran yang tersebut diblokir sesuai dengan rancangan kesepahaman yang mana sedang dibahas.
Menurut Gharibabadi, rancangan pada waktu ini – yang digunakan belum difinalisasi – mengharuskan Negeri Paman Sam mencairkan seluruh sumber daya keuangan Iran yang mana dibekukan sejalan dengan perkembangan rute perundingan.
Ia mengungkapkan serangkaian yang dimaksud tidaklah boleh melebihi 60 hari.
Gharibabadi juga menyatakan bahwa pencabutan seluruh sanksi sepihak AS, di antaranya sanksi primer lalu sekunder, juga normalisasi status Iran dalam Dewan Keselamatan PBB dan juga Dewan Pengelola Badan Energi Atom Internasional (IAEA) merupakan beberapa tuntutan utama Teheran.
Ketegangan pada kawasan meningkat sejak akhir Februari pasca Amerika Serikat serta tanah Israel melancarkan serangan sama-sama terhadap Iran.
Gencatan senjata yang tersebut dimediasi oleh Pakistan mulai berlaku pada 8 April, sementara kontak tidaklah segera mengenai kesepahaman yang dimaksud lebih banyak luas masih terus berlangsung.
Sumber: Anadolu
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence dalam laman web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
