Ligapedianews.com – JAKARTA – Pertemuan Sinkronisasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) akan datang mengelar Musyawarah Nasional (Munas), Jumat, 21 Februari 2025 besok.
Dalam forum tertinggi tersebut, Forkonas PP DOB akan segera membulatkan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah yang tersebut menjadi aspirasi publik dalam beberapa jumlah wilayah.
“Forum Munas kami manfaatkan sebagai kompetisi kebulatan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sekaligus penyegaran pengurus Forkonas PP DOB. Kami berharap penataan wilayah ke depan sebagaimana amanat UU 23/2014 tentang otoritas Daerah benar-benar menjadi concern dari pemerintah,” kata Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda, Kamis (20/2/2025).
Huda menyatakan selama 10 tahun terakhir penataan area bisa jadi dikatakan jalan di dalam tempat. Kebijakan moratorium pembentukan tempat otonomi baru dari eksekutif menjadi tembok tebal bagi lahirnya wilayah baru yang dimaksud didamba banyak elemen masyarakat.
“Bahkan regulasi terkait penataan tempat serta desain besar penataan wilayah (Desartada) yang jelas-jelas diamanatkan UU otoritas Daerah juga tak kunjung dibuat. Situasi ini menimbulkan perjuangan pembangunan DOB sangat berat,” ujarnya.
Dia menegaskan jikalau pembentukan DOB merupakan permintaan nyata di tempat lapangan. Di berbagai wilayah masih terjadi kesenjangan pembangunan, rentang kendali pemerintah yang tidaklah efektif oleh sebab itu luasan wilayah, hingga belum optimalnya layanan publik.
“Pembentukan wilayah otonomi baru sanggup menjadi solusi cepat akibat sanggup menjadi titik kebangkitan semua stake holder daerah. Namun ketika diputuskan moratorium maka proses usulan DOB ini seolah tertahan mirip sekali,” katanya.
Huda memahami apabila salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium sebab persoalan anggaran juga efektifitas layanan wilayah otonomi baru. Kendati demikian alasan yang disebutkan bukan bisa saja dijadikan dasar untuk menghentikan semua usulan pembentukan DOB akibat kondisi satu wilayah juga wilayah lain berbeda.
“Kami dari awal mengusulkan untuk pemerintah untuk membuka moratorium secara selektif pada mana pemerintah menghasilkan regu khusus untuk melakukan verifikasi kelayakan melawan usulan pembentukan DOB dari berbagai elemen warga sehingga wilayah yang tersebut layak dimekarkan sanggup dieksekusi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKB ini menegaskan Forkonas PP DOB akan terus menyuarakan pentingnya pembentukan tempat otonomi baru ke ruang publik. Sikap ini juga akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah komunikasi dengan stakeholders baik pada pusat serta daerah.
“Melalui forum Munas ini Forkonas PP DOB akan melakukan penyegaran dan juga penguatan struktur baik pada level pengurus pusat maupun daerah. Langkah penyegaran ini penting agar langkah sistematis yang dimaksud kita rancang baik untuk pengalangan opini umum maupun komunikasi dengan stakeholders bisa saja lebih tinggi baik dilakukan,” katanya.
