
Istanbul – China melarang empat anggota parlemen Selandia Baru memasuki wilayahnya setelahnya mereka itu mengunjungi Taiwan, Radio New Zealand melaporkan, Kamis (4/6).
Larangan yang disebutkan berlaku untuk China daratan, Hong Kong, kemudian Makau, menyusul partisipasi merekan pada delegasi lintas partai yang digunakan berkunjung ke Taiwan selama lima hari pada Mei lalu.
Panitera Parlemen Selandia Baru memberi tahu Maureen Pugh dari Partai Nasional, Duncan Webb dari Partai Buruh, Laura McClure dari ACT, juga David Wilson dari NZ First bahwa otoritas China menjatuhkan larangan masuk selama satu tahun.
Menurut laporan itu, Kedutaan Besar China menyatakan sanksi yang disebutkan dapat dikurangi atau dicabut jikalau para anggota parlemen menyampaikan permintaan maaf.
Namun, Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menegaskan negaranya akan masih melanjutkan "pertukaran perdagangan, ekonomi, budaya, kemudian rakyat adat" dengan Taiwan demi kepentingan warga Selandia Baru.
Kementerian itu juga menegaskan bahwa keempat anggota parlemen yang disebutkan tiada mewakili pemerintah ketika melakukan kunjungan ke Taiwan.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters telah lama menginstruksikan para pejabat untuk mengangkat isu yang dimaksud di pembicaraan dengan pihak China juga menyampaikan keprihatinan melawan larangan perjalanan yang diberlakukan.
"Dalam konteks hubungan panjang tersebut, menteri terkejut saat mengetahui China sudah mengambil kebijakan untuk, pertama kalinya, memberlakukan larangan perjalanan terhadap anggota parlemen Selandia Baru sebagai akibat dari kunjungan ke Taiwan," kata juru bicara Peters pada sebuah pernyataan.
Ia menambahkan bahwa selama lebih tinggi dari setengah abad, Selandia Baru mempertahankan kebijakan Satu China.
"Anggota parlemen Selandia Baru telah terjadi mengunjungi Taiwan selama beberapa dekade serta kunjungan semacam itu tak bertentangan dengan kebijakan Satu China Selandia Baru," kata juru bicara itu.
Sumber: Anadolu
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di dalam portal web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.


