Ligapedia News

Author: admin

  • Yasonna Laoly Tepis Tudingan Copot Dirjen Imigrasi untuk Samarkan Jejak Harun Masiku

    Yasonna Laoly Tepis Tudingan Copot Dirjen Imigrasi untuk Samarkan Jejak Harun Masiku

    Ligapedianews.com JAKARTA – Mantan Menteri Hukum juga HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menanggapi beredarnya video yang seolah-olah menuding pemberhentian Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM).

    Dia mengatakan video itu menyesatkan lalu cenderung diframing oleh orang-orang tertentu.

    “Berita juga video menyesatkan itu sengaja diframing seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi pada 20 Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak HM. Namun setelahnya dicek data-data keimigrasian dan juga berita pada seputar tindakan hukum bulan Januari 2020, faktanya tidak ada sesuai dengan berita-berita hoaks tersebut,” kata Yasonna pada keterangan tercatat terhadap SINDOnews, Hari Senin (30/12/2024).

    Yasonna menegaskan, ketika HM pergi dari dari Indonesia pada 6 Januari 2020, dan juga kembali 7 Januari 2020 pada waktu itu HM belum ditetapkan sebagai terdakwa juga belum dicekal oleh KPK. Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum.

    “Baru pada tanggal 8 Januari, Wahyu Setiawan (WS) di tempat OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengungkapkan bahwa HM masih pada luar negeri, oleh sebab itu sejak tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri,” jelas Yasonna, mantan Menkumham dalam era Presiden Jokowi itu.

    Yasonna menjelaskan, berdasarkan informasi yang mana disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, sebagai pejabat yang mana berwenang untuk itu, Menteri Hukum lalu Ham, Yasonna H Laoly menyatakan HM masih di area luar negeri.

    Namun tanggal 16 Januari, salah satu media mengumumkan bahwa HM sudah ada berada di negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT Angkasa Pura II.

  • Aria Bima Sentil MKD yang Panggil Rieke Diah Pitaloka Gegara Tolak PPN 12%: Bisa-bisa Dibubarkan

    Aria Bima Sentil MKD yang Panggil Rieke Diah Pitaloka Gegara Tolak PPN 12%: Bisa-bisa Dibubarkan

    Ligapedianews.com JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyentil Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD ) DPR yang mana berencana memanggil rekan sefraksinya Rieke Diah Pitaloka gegara ajakan menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas ( PPN ) menjadi 12% mulai 2025. MKD memanggil Rieke setelahnya menerima aduan dari individu bernama Alfadjri Aditia Prayoga.

    Aria Bima pun memohonkan MKD DPR tak latah mengurusi fungsi anggota legislator. “Begini saya minta MKD menempatkan pada porsi tugas kewenangan kemudian tugasnya ya, Mahkamah Kehormatan Dewan,” ujar Aria ketika ditemui pada Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Hari Senin (30/12/2024).

    Ia menegaskan, pihaknya setiap saat menampatkan anggota legislator sebagai badan terhormat. Ia mengatakan, kehormatan anggota DPR ada dua, yakni kebijakan kelembagaan juga perilaku.

    “Jangan MKD terlalu latah mengurusi hal-hal yang digunakan menyangkut fungsi tugas anggota dewan, kalau itu pada ucapan di area pada sikapnya mencederai institusi komite silakan, tapi kalau itu pada rangka tugas ia yang dimaksud diberi amanah dan juga mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi,” tegas Aria.

    Ia mengaku masih hormat pada MKD DPR lantaran pernah menegakkan beberapa orang kode etik angota legislator. Aria pun meyakini, MKD DPR tak akan memanggil Rieke semata-mata akibat kritis terhadap kenaikan PPN 12%.

    “Kalau yang dimaksud merasa itu suatu merupakan langkah DPR di bentuk UU, yang tersebut disoroti Mbak Rieke setahu saya adalah implementasi timingnya yang kemungkinan besar dinilai masih perlu dicermati kembali. Supaya rakyat ini tiada menjadi beban,” ucapnya.

    “Karena yang mana namanya APBN, ini harus ideologis, harus beroirentasi untuk kepentingan rakyat, tidak ada cuma belanjanyanya cuma untuk rakyat, tapi pendapatannya juga bukan boleh mencekik. Tapi dikarenakan UU sudah ada diputuskan juga harus dilaksanakan,” imbuhnya.

  • Fraksi PAN Sebut Kebijakan Vital Prabowo Bukti Nyata Keberpihakan pada Rakyat

    Fraksi PAN Sebut Kebijakan Vital Prabowo Bukti Nyata Keberpihakan pada Rakyat

    Ligapedianews.com JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR memberikan apresiasi melawan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di meluncurkan kebijakan-kebijakan strategis yang dimaksud berorientasi pada rakyat.

    Salah satu kebijakan unggulan yang digunakan sangat diapresiasi adalah penghapusan utang macet Usaha Mikro, Kecil, kemudian Menengah (UMKM). Langkah ini memberikan kesempatan baru bagi pelaku bisnis UMKM untuk bangkit tanpa beban utang yang dimaksud menghambat produktivitas mereka.

    “Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor ekonomi kerakyatan, yang digunakan menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia,” kata Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan, Awal Minggu (30/12/2024).

    Selain itu, kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5% yang tersebut akan diterapkan pada 2025 juga menjadi kebijakan strategis yang mana membantu daya beli masyarakat. Fraksi PAN membantu penuh langkah ini sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap para pekerja.

    Selain itu, inisiatif lain yang dimaksud mendapatkan sorotan positif adalah Rencana Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sedang pada tahap uji coba di tempat 150 lokasi selama Desember 2024. Fraksi PAN meninjau inisiatif ini sebagai bentuk penanaman modal jangka panjang pada menciptakan generasi yang tersebut tambahan sehat, cerdas, kemudian kompetitif.

    Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mencatat pencapaian luar biasa dengan stok beras nasional yang dimaksud mencapai jumlah agregat tertinggi pada lima tahun terakhir. Langkah ini merupakan hasil dari pengelolaan stok pangan yang mana efektif juga upaya memverifikasi ketersediaan beras bagi seluruh masyarakat.

    “Kebijakan paket stimulus dunia usaha yang dirancang untuk menurunkan beban masyarakat, seperti subsidi dengan segera kemudian insentif pajak, juga sudah pernah membantu mempertahankan daya beli penduduk dalam berada dalam tekanan sektor ekonomi global,” katanya.

    Putri, menyampaikan kebijakan-kebijakan yang disebutkan mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. “Penghapusan utang UMKM, kenaikan UMR, serta kegiatan makanan bergizi gratis adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo hadir untuk rakyat. Kebijakan ini bukan hanya saja meringankan beban rakyat tetapi juga meningkatkan kekuatan perekonomian nasional” ujar Putri.

    Putri juga menegaskan pentingnya dukungan legislatif untuk meyakinkan kebijakan yang dimaksud berjalan optimal. “Kami di tempat Fraksi PAN akan terus mengawal lalu menjamin setiap kegiatan pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, kemudian memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia,” ucapnya.

  • Hasto Ditantang Laporkan Skandal Korupsi Pejabat Negara ke Penegak Hukum

    Hasto Ditantang Laporkan Skandal Korupsi Pejabat Negara ke Penegak Hukum

    Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditantang untuk melaporkan dugaan skandal korupsi para pejabat negara ke aparat penegak hukum. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar memohonkan Hasto tiada gertak sambal.

    “Hasto Sekjen PDIP yang tersebut telah menjadi terperiksa jikalau mempunyai bukti adanya pelanggaran hukum yang digunakan dilaksanakan oleh pejabat negara harusnya tak perlu koar-koar, tapi silakan segera disampaikan saja, bahkan laporkan segera ke penegak hukum,” kata Semar, Awal Minggu (30/12/2024).

    “Kalau hanya sekali memulai pembangunan opini, besar mulut hanya terkesan semata-mata untuk gertak sambal atau merancang bargaining agar tak dilanjut proses hukumnya,” sambung Semar.

    Hasto Ditantang Laporkan Skandal Korupsi Pejabat Negara ke Penegak Hukum

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar

    Menurut Semar, Hasto sebaiknya juga menunjukkan komitmennya di penegakan hukum dengan taat pada proses hukum yang mana ketika ini menjeratnya. “PDI Perjuangan dan juga Hasto harus konsisten dengan komitmen untuk menjalani proses hukum jadi jangan juga cari celah untuk menghindar dari proses hukum ketika ini,” ujarnya.

    Semar tak setuju dengan adanya anggapan bahwa proses hukum terhadap Hasto atau kader PDIP lainnya semata-mata untuk meredam lawan-lawan politiknya oleh pihak tertentu. Dia tak setuju anggapan politisasi atau kriminalisasi.

    “Mungkin belaka selama ini ada yang dimaksud melindungi, sehingga sulit untuk dijerat lalu pada waktu ini mungkin saja tiada ada lagi yang tersebut bisa jadi menghalangi oleh sebab itu PDI Perjuangan tak mempunyai kekuasaan lagi untuk melindungi para kadernya,” ujar aktivis 98 tersebut.

  • Profil Habiburokhman, Kader Gerindra yang dimaksud Sebut Mahfud MD Orang Gagal

    Profil Habiburokhman, Kader Gerindra yang dimaksud Sebut Mahfud MD Orang Gagal

    Ligapedianews.com JAKARTA – Habiburokhman , politikus Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR berada dalam menjadi sorotan warganet usai menyikapi komentar mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai wacana denda damai untuk koruptor. Ia sebelumnya kedapatan mengumumkan Mahfud MD sebagai ‘orang gagal’.

    Wacana denda damai untuk koruptor awalnya disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberi kesempatan koruptor bertobat. Kemudian, muncul komentar menohok dari Mahfud MD yang dimaksud dibalas tanggapan lain dari Habiburokhman.

    “Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan,” ujar Habiburokhman pada jumpa pers di tempat ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari terakhir pekan (27/12/2024).

    Profil Habiburokhman

    Habiburokhman merupakan salah manusia politisi kenamaan dari Partai Gerindra. Dia juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR yang digunakan membidangi Hukum, HAM, lalu Ketenteraman periode 2024-2029.

    Habiburokhman lahir dalam Metro, Lampung pada 17 September 1974. Riwayat institusi belajar menunjukan bahwa dirinya pernah meniti ilmu di area SDN Yosodadi Lampung Tengah, SMPN 2 Metro, juga SMA Surya Darma II Bandar Lampung.

    Lulus dari bangku SMA, Habiburokhman melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dia menyelesaikan S1 dalam Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), kemudian dilanjutkan dengan mengejar S2 pada bidang yang mana sama.

    Tak sampai di area situ, Habiburokhman menempuh studi S-3 dalam Proyek Doktor Pengetahuan Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Ia lulus dengan predikat cumlaude dari UNS pada Selasa (5/4/2022) pasca menjalani ujian terbuka pemasaran Doktor.

    Adapun judul disertasi Habiburokhman adalah “Membangun Model Penegakan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) melalui Modernisasi Pertanggungjawaban Pidana dengan Keadilan Restoratif.”

    Selama menjadi mahasiswa, Habiburokhman bergerak dalam berbagai organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senat Mahasiswa FH Unila kemudian Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPRL). Dia juga terlibat pada pergerakan pelajar pada 1998.

  • Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, Aria Bima: Urusan-urusan Personal

    Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, Aria Bima: Urusan-urusan Personal

    Ligapedianews.com JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengaku tak memahami isi video dugaan skandal korupsi pejabat negara yang dimaksud ingin diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto . Ia mengaku tak paham perihal yang tersebut menyangkut urusan personal.

    “Saya enggak begitu paham mengenai video yang digunakan disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang tersebut terkait. Saya tidak ada begitu paham mengenai hal-hal yang tersebut menyangkut urusan-urusan personal,” kata Aria ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Hari Senin (30/12/2024).

    Saat disinggung perihal dokumen penting yang dimaksud dikantongi Hasto, Aria juga mengaku tak mengetahuinya. Ia mengklaim belum bertanya ke Hasto lantaran bertemu pada beberapa waktu terakhir.

    “Saya enggak tahu. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalau membaca mengamati di dalam media ada beberapa yang disampaikan ketika ini lebih lanjut pada personal Pak Hasto,” tandasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli mengumumkan Hasto Kristiyanto sudah pernah menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini puluhan video itu akan menggemparkan masyarakat kemudian mengubah peta pemberantasan korupsi di tempat Tanah Air.

    Hal itu disampaikan Guntur pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024). Dalam acara itu, Guntur menjamin Hasto masih berada di tempat Tanah Air lalu tak bepergian ke luar negeri.

    Guntur pun menyampaikan, Hasto telah dilakukan menimbulkan puluhan video yang digunakan akan mengungkap dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia menjelaskan, video itu merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan terdakwa oleh KPK yang digunakan dirilis, Kamis (26/12/2024).

    “Yang menarik adalah Mas Hasto sudah memproduksi puluhan video, itu adalah yang tadi disampaikan itu yang tersebut pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang dimaksud juga dalam situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara persoalan hukum korupsi,” kata Guntur.

    “Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini umum kemudian luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya lalu bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” tambahnya.

  • Misbakhun: Dana PSBI Ditransfer Langsung ke Pemohon, Tak melalui Rekening Anggota DPR

    Misbakhun: Dana PSBI Ditransfer Langsung ke Pemohon, Tak melalui Rekening Anggota DPR

    Ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menghadirkan semua pihak mengamati Inisiatif Sosial Bank Indonesia (PSBI) secara proporsional juga mengacu mekanisme berlaku.

    Wakil rakyat dari Partai Golkar itu merasa perlu menyampaikan hal yang disebutkan pasca mencuatnya persoalan hukum korupsi dana PSBI yang tersebut diduga melibatkan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024.

    Menurut Misbakhun, Komisi IX DPR sebagai mitra BI mencatatkan data PSBI sudah ada ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan lalu Bank DPR itu menegaskan PSBI ada pada Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral yang dimaksud merancang relasi perhatikan dan juga pemberdayaan masyarakat.

    “Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk acara pemberdayaan masyarakat. Ini adalah untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Misbakhun di tempat Jakarta, Awal Minggu (30/12/2024).

    Misbakhun menjelaskan PSBI bisa saja diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya, kelompok penduduk ataupun ormas yang mana mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

    “Proposalnya segera ke BI,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Timur yang dimaksud meliputi Wilayah Pasuruan, Pusat Kota Pasuruan, Daerah Probolinggo, dan juga Pusat Kota Probolinggo tersebut.

    Misbakhun menjelaskan, BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya, BI melalui survei yang disebutkan memverifikasi juga memvalidasi calon penerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank sentral itu.

    “Verifikatur juga validatornya oleh regu surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya merancang tata kelola yang dimaksud baik pada penyaluran PSBI,” ujarnya.

  • Ini adalah Pesan Plt Sekjen Perindo Andi Yuslim Patawari untuk Atlet Disabilitas

    Ini adalah Pesan Plt Sekjen Perindo Andi Yuslim Patawari untuk Atlet Disabilitas

    Ligapedianews.com JAKARTA – Pelaksana Pekerjaan Sekretaris Jenderal ( Plt Sekjen) Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari hadir pada peresmian Diskusi Penggerak Olahraga Disabilitas (Forpodis). Wadah bertajuk Satu Hati Satu Semangat itu diselenggarakan di tempat MNC Conference Hall, Hari Sabtu (28/12/2024).

    Pada kesempatan itu, pria yang mana akrab disapa AYP ini memberikan motivasi spesial untuk para atlet disabilitas Indonesia. Acara Satu Hati Satu Semangat ini merayakan keberagaman pada olahraga, sekaligus peresmian simbolis Forpodis.

    Perindo mengupayakan penuh aksi ini lantaran termasuk salah satu unsur dari target peningkatan produktivitas 5P yang digunakan menjadi fokus partai.

    AYP menyampaikan pentingnya diperkenalkan Forpodis. Menurutnya, masing-masing individu miliki tekad yang tersebut sebanding lalu punya kesempatan yang mana sebanding di mengharumkan nama bangsa Indonesia, terkhusus pada olahraga.

    “Hari ini acara luar biasa. Jadi dengan tema Satu Hati, Satu Semangat; saya berharap bahwa penyandang disabilitas itu punya semangat yang sebanding dengan orang-orang normal. Yakin dan juga percaya bahwa kita punya tekad yang tersebut sama,” katanya.

    Wakil Ketua Umum Kadin ini juga membakar semangat para atlet bahwa semua punya kelebihan jangan ada pembeda antara yang tersebut normal secara fisik dengan yang tersebut difabel.

    “Tuhan menciptakan manusia itu sama, masing-masing punya kelebihan. Acara ini membuktikan bahwa kita satu hati satu semangat untuk keberagaman pada olahraga,” lanjutnya.

    Dia mengundang semua untuk masih menggelorakan semangat olahraga untuk semua baik yang tersebut normal secara fisik maupun disabilitas. “Intinya, kita setuju bahwa semangat olahraga itu penting, gelorakan dimanapun serta kapanpun kita berada tanpa memandang latar belakang siapa juga bagaimana,” katanya.

  • Tanggapi Video Hasto persoalan Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    Tanggapi Video Hasto persoalan Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    Ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang tersebut menyampaikan Hasto Kristiyanto telah dilakukan memproduksi video terkait isu tiga periode jabatan presiden . Ia meminta-minta Guntur agar tak mengeluarkan isu lama yang dimaksud telah lama usang.

    Bahlil mengakui dirinya kali pertama yang mengemukakan ide Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda. Ia mengaku ide itu dikemukakan pada waktu dirinya masih menjabat Menteri Investasi.

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang digunakan mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya telah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil pada waktu jumpa pers pada Kantor DPP Golkar, DKI Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

    Bahlil menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan Pilpres 2024, termasuk tiga periode presiden.

    “Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka kegiatan ekonomi kita itu akan semakin di pertumbuhannya, maka kemudian dibuatlah beberapa skema,” kata Bahlil.

    “Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha perusahaan lalu teman-teman investor. Kalau memang benar dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu tentang lain. Jadi nggak ada yang dimaksud minta tiga priode,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Bahlil memohonkan pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang tersebut sudah pernah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang mana dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri penanaman modal yang tersebut mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres,” kata Bahlil.

  • Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang dimaksud Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

    Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang dimaksud Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

    Ligapedianews.com JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Maneger Nasution menyampaikan catatan akhir tahun seputar isu HAM. Menurutnya, ada 15 isu HAM yang dimaksud layak dialamatkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

    Dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Maneger menyampaikan isu pertama adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia. Beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya lantaran menyempitnya ruang kebebasan sipil.

    “Penting alamatkan bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjamin bukan terjadi pengekangan melawan kebebasan sipil, baik akibat kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi,” ujar Maneger, Selasa (31/12/2024).

    Isu kedua, umum perlu menjamin strategi pengerjaan yang mana akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan masih sejalan dengan prinsip HAM. Misalnya bagaimana penanaman modal dan juga infrasturuktur bukan memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, rakyat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.

    Ketiga, rakyat menanti bagaimana pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap pemilu, namun tidaklah pernah mendapat penuntasan akibat hanya saja menjadi alat politik. “Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan PHB masa lalu, baik secara non-yudisial, sebagaimana telah lama dimulai oleh Presiden Jokowi, maupun secara yudisial,” katanya.

    Isu keempat, komitmen lalu kesungguhan pemberantasan korupsi. Sejarahnya, kepolisian kemudian kejaksaan diyakini tidaklah bisa jadi memberantas korupsi, oleh dikarenakan itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai stiger mecanism. Hanya, KPK sekarang berada pada titik nadir terendah. Citra KPK di tempat mata rakyat lebih banyak rendah dari lembaga penegak hukum lainnya.

    “Pilihan tersedia bagi pemerintahan Prabowo adalah menguatkan KPK dengan cara merevisi UU KPK, setidaknya seperti dulu sebelum UU KPK direvisi, dan juga menyegerakan RUU Perampasan Aset. Atau, kalau KPK sudah ada tidak ada bisa saja diselamatkan, dimuseumkan saja,” ujarnya.

    Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang digunakan Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

    Maneger Nasution. Foto/Istimewa

    Kelima, dalam Indonesia ada beberapa orang lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan juga Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintahan Prabowo harus dipastikan berikrar agar berbagai lembaga HAM itu diperkuat, jangan sampai dilemahkan.