Ligapedia News

Tag: sekjen pdip

  • Jadi Tersangka, Hasto Masih Jabat Sekjen PDIP

    Jadi Tersangka, Hasto Masih Jabat Sekjen PDIP

    Ligapedianews.com JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terperiksa tindakan hukum suap. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menegaskan Hasto masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

    “Sampai ketika ini masih menjabat sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDI-Perjuangan, Said Abdullah ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/12/2024).

    Said melakukan konfirmasi Hasto hari ini masih menjalankan tugas-tugas hariannya sebagai Sekjen Partai. Menurutnya, PDIP memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan seseorang pada internal partai.

    “Kewenangan memberhentikan atau bukan memberhentikan pengurus DPP ada tangan Ibu Ketua Umum sebagai mandataris Kongres Partai,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto serta advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai terdakwa perkara suap terhadap Wahyu Setiawan Anggota KPU periode 2017-2022.

    Hasto juga Donny bersama-sama Harun Masiku diduga melakukan pemberian sesuatu hadiah atau janji terhadap Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Atas perbuatannya, Hasto dan juga Donny dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah terjadi dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang inovasi melawan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan aksi pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

    Selain suap, Hasto juga dijerat sebagai dituduh oleh sebab itu diduga dengan sengaja menjaga dari merintangi, atau menggagalkan secara segera atau bukan segera penyidikan perkara Harun Masiku.

    Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam handphonenya serta melarikan diri.

  • Hasto Tersangka, PDIP: Konfirmasi Peringatan Megawati Partai Diawut-awut Jelang Kongres

    Hasto Tersangka, PDIP: Konfirmasi Peringatan Megawati Partai Diawut-awut Jelang Kongres

    Ligapedianews.com JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) memberikan pernyataan resmi terkait penetapan dituduh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto ditetapkan terperiksa persoalan hukum dugaan aksi pidana korupsi suap Harun Masiku untuk mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

    Ketua DPP Area Kehormatan PDIP, Komaruddin Watubun menyinggung mengenai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di tempat balik penetapan status terdakwa Hasto tersebut.

    “Peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang mana disampaikan oleh ibu ketua umum pada tanggal 12 Desember, bahwa partai akan diawut-awut pada rencana kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan,” kata Komar pada jumpa persnya dalam Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024) malam.

    Oleh karenanya, kata dia, PDIP semakin yakin akan ada berbagai terpaan yang tersebut mencoba mengacak-acak partainya jelang Kongres 2025. Hal itu terlihat salah satunya lewat penetapan tersangka.

    “Jadi Sekjen penetapan dituduh hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami bagian dari membenarkan apa yang dimaksud disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto menjadi terdakwa tindakan hukum aksi pidana korupsi memberi hadiah atau janji untuk pegawai negeri atau pelaksana negara yaitu Wahyu Setiawan, Anggota KPU periode tahun 2017-2022. Wahyu Setiawan sudah menjalani hukuman pidana.

    “Atas perbuatan saudara HK yang dimaksud KPK selanjutnya melakukan ekspos juga lain-lain lalu akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto jumpa pers, Selasa (24/12/2024).

  • Kronologi Penetapan Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Suap Harun Masiku

    Kronologi Penetapan Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Suap Harun Masiku

    Ligapedianews.com JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukan menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) sebagai terdakwa perkara aktivitas pidana korupsi memberi hadiah atau janji terhadap Wahyu Setiawan, Anggota KPU periode tahun 2017-2022. Selain Hasto, advokat PDIP Donny Tri Istiqomah juga ditetapkan sebagai tersangka.

    “Atas perbuatan saudara HK yang disebutkan KPK selanjutnya melakukan ekpos juga lain-lain lalu akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik,” kata ketua KPK Setyo Budiyanto di jumpa pers, Selasa (24/12/2024).

    “Dengan uraian penyidikan perkara langkah pidana korupsi yang digunakan diadakan HK bersama-sama dengan Harun Masiku juga kawan-kawan sebagai pemberian hadiah atau janji untuk Wahyu Setiawan selaku Anggota KPU periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” sambungnya.

    Adapun kronologi persoalan hukum ini diawali ketika Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, ketika para kandidat yang tersebut diusung PDIP bertarung pada Dapil I Sumatera Selatan. Suara terbanyak ketika itu dikantongi Nazaruddin Kiemas, akan tetapi yang mana bersangkutan meninggal dunia sebelum pemungutan ucapan digelar.

    Seharusnya, pengganti Nazaruddin adalah Riezky Aprilia yang digunakan memperoleh 44.402 pendapat (terbanyak kedua), sedangkan Harun Masiku belaka memperoleh 5.878 suara. Namun pada hal ini, ada upaya dari Hasto agar Harun Masiku bisa jadi menggantikan Nazaruddin sebagai Anggota DPR terpilih melalui upaya Judical Review ke Mahkamah Agung (MA).

    “Saudara HK mengajukan Judicial Review terhadap Mahkamah Agung tanggal 24 juni 2019. Menandatangani surat nomor 2576/ex/dpp/viii/2019 tgl 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan Judicial Review,” lanjut Setyo.

    Akan tetapi, pasca keluarnya putusan MA, KPU tidaklah mau melaksanakan putusan tersebut. Hal itu menciptakan Hasto memohonkan fatwa terhadap MA.

    Di pada waktu KPU menolak melaksanakan putusan Mahkamah Agung, Hasto mengambil langkah-langkah lain, termasuk memohon Riezky Aprilia untuk mundur agar posisinya digantikan Harun Masiku. Bahkan Hasto mengirimkan utusannya menemui Riezky di area Singapura untuk kembali mengajukan permohonan mundur, namun hal itu ditolak oleh yang bersangkutan.

  • Dua Sekjen PDIP sebelum Hasto Kristiyanto, Nomor 1 Berhasil pemilihan kepala daerah Ibukota Indonesia

    Dua Sekjen PDIP sebelum Hasto Kristiyanto, Nomor 1 Berhasil pemilihan kepala daerah Ibukota Indonesia

    Ligapedianews.com JAKARTA – Dua Sekjen PDIP sebelum Hasto Kristiyanto akan diulas di tempat artikel ini. Dari kedua tokoh tersebut, ada yang dimaksud terpilih menjadi gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKJ).

    Diketahui, Hasto Kristiyanto menjadi Pelaksana Pekerjaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 2014 pasca Tjahjo Kumolo masuk Kabinet Kerja. Pada 2015, Hasto resmi menjadi Sekjen PDIP definitif. Jabatan yang disebutkan diembannya sampai ketika ini.

    Meski telah lama ditetapkan sebagai terdakwa persoalan hukum suap terhadap Wahyu Setiawan juga perintangan penyidikan terkait Harun Masiku, Hasto masih menjabat sekjen partai pemenang pemilihan 2024 tersebut. Posisinya kemungkinan mampu belaka diganti, apalagi partai yang mana dipimpin Megawati Soekarnoputri yang dimaksud akan mengadakan kongres pada tahun depan.

    Dua Sekjen PDIP sebelum Hasto Kristiyanto, Nomor 1 Meraih kemenangan pemilihan gubernur Jakarta

    Kantor DPP PDIP. Foto/Dok iNews Industri Media Group

    Dua Sekjen PDIP sebelum Hasto Kristiyanto

    1. Pramono Anung Wibowo

    Dua Sekjen PDIP sebelum Hasto Kristiyanto, Nomor 1 Berhasil pemilihan gubernur Jakarta

    Pramono Anung Wibowo lahir di dalam Kediri, 11 Juni 1963. Politikus senior PDIP ini pernah menjadi Wakil Sekjen DPP PDIP. Pada tahun 2005, Pramono naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Di legislatif, Pramono menjadi anggota DPR sejak 1999. Dia pernah menjabat tempat penting, yakni perwakilan ketua DPR RI periode 2009-2014.

    Setelah pengalaman di area legislatif, Pramono menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Kabinet Kerja sejak 12 Agustus 2015. Dia diangkat sebagai Seskab berdasarkan Keppres Nomor 8/P 2015 tanggal 12 Agustus 2015. Saat Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi presiden pada 2019-2024 dan juga membentuk Kabinet Indonesia Maju, Pramono kembali dipercaya sebagai Seskab. Dia diangkat berdasarkan Keppres Nomor 115/P 2019 tanggal 23 Oktober 2019. Dia kemudian mundur oleh sebab itu bertarung di area pemilihan kepala daerah Ibukota 2024.

    Pilihan Pramono tidaklah salah. Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024, Pramono yang mana berpasangan dengan Rano Karno, berhasil menjadi pemenang. Pasangan yang diusung PDIP ini sukses mengalahkan Ridwan Kamil-Suswono serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pramono pun akan dilantik sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

  • 3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

    3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

    Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah terjadi ditetapkan sebagai dituduh perkara dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 juga perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro mengungkapkan tiga tokoh berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP pengganti Hasto.

    Agung berpendapat, ke depan kriteria sosok yang mana pas menjadi Sekjen PDIP adalah figur yang mana mampu mengomunikasikan dengan para pihak, utamanya pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Sehingga jembatan komunikasi urusan politik sanggup terbentang lalu berlangsung lancar. Ilustrasi sederhananya, bila figur ketum ngegas, maka sekjen sebaiknya mampu ngerem,” kata Agung untuk SINDOnews, Kamis (26/12/2024).

    Lalu, siapa belaka tiga tokoh yang mana berpeluang menjadi Sekjen PDIP?

    “Ada Ahmad Basarah, Utut Adianto, lalu Pramono Anung,” ungkap Agung.

    1. Ahmad Basarah

    3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

    Di DPP PDIP, Basarah menjabat Ketua Lingkup Luar Negeri. Pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968 ini adalah Ketua Fraksi PDIP MPR lalu anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya.

    “Kenapa Ahmad Basarah? Saat ini merupakan Ketua Fraksi PDIP kemudian sudah ada 5 periode terpilih sebagai Anggota DPR. Sebelumnya malah dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR 2 periode pada 2014-2019 juga 2019-2024. Artinya kecakapan kebijakan pemerintah beliau diakui baik oleh lawan lalu kawan politiknya,” kata Agung.

    2. Utut Adianto

    3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

    Pria kelahiran Ibukota Indonesia 16 Maret 1965 ini merupakan legenda catur Indonesia. Dia adalah Grandmaster (GM) dengan peringkat tertinggi dalam Indonesia ketika ini.

  • Hasto Bikin Puluhan Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Kalau Dirilis Akan Menggemparkan

    Hasto Bikin Puluhan Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Kalau Dirilis Akan Menggemparkan

    Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bcara PDIP Mohamad Guntur Romli mengumumkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini puluhan video itu akan menggemparkan rakyat juga mengubah peta pemberantasan korupsi dalam Tanah Air.

    Hal itu disampaikan Guntur pada inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan oleh iNews TV, Kamis (26/12/2024). Dalam acara itu, Guntur menjamin Hasto masih berada dalam tanah air juga tak bepergian ke luar negeri.

    “Ya tentu belaka masih di dalam Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan juga kooperatif,” kata Guntur pada forum tersebut.

    Guntur menyampaikan, Hasto sudah pernah menciptakan puluhan video yang tersebut akan mengungkap dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia menjelaskan, video itu merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan terdakwa oleh KPK yang dirilis, Kamis (26/12/2024).

    “Yang menarik adalah Mas Hasto sudah pernah menimbulkan puluhan video, itu adalah yang dimaksud tadi disampaikan itu yang digunakan pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara persoalan hukum korupsi,” kata Guntur.

    Guntur pun mengaku sudah pernah menonton beberapa jumlah video yang digunakan telah dilakukan dibuat Hasto. Ia meyakini, video dugaan skandal korupsi para pejabat negara itu akan menggemparkan masyarakat dan juga mengubah peta pemberantasan korupsi.

    “Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini rakyat kemudian luar biasa. Karena yang tersebut akan disebut nama-namanya juga bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” terang Guntur.

  • Bambang Pacul, Ahmad Basarah, kemudian Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

    Bambang Pacul, Ahmad Basarah, kemudian Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

    Ligapedianews.com JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ada tiga tokoh yang dimaksud berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) pengganti Hasto Kristiyanto . Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan hukum dugaan suap lalu perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku.

    “Dari beberapa nama yang digunakan berpeluang menjadi sekjen menggantikan Hasto ada beberapa jumlah kader potensial. Tetapi yang tersebut menguat ada dua nama, yaitu Bambang Wuryanto juga Ahmad Basarah. Keduanya politisi PDIP yang dimaksud mempunyai kemampuan dan juga pengalaman di organisasi dan juga kepartaian,” kata Karyono untuk SINDOnews, Hari Jumat (27/12/2024).

    Selain itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta Basarah dipercaya memegang jabatan strategis dalam partai serta menjadi pimpinan di tempat kekuasaan legislatif. Karyono menilai keduanya merupakan rakyat figur yang digunakan miliki tingkat akseptabilitas tinggi pada berbagai kalangan baik secara internal maupun eksternal.

    “Kedua figur yang dimaksud cocok untuk menempati kedudukan sekjen, sebab keduanya mempunyai kemampuan menggerakkan roda organisasi lalu memiliki pola komunikasi yang digunakan memadai,” katanya.

    Dia melanjutkan, di tempat sedang tantangan kebijakan pemerintah yang mana dihadapi PDIP pada waktu ini kemudian ke depan membutuhkan figur sekjen visioner, negarawan, bukan reaksioner. Kemudian, kemampuan berinteraksi yang dimaksud bukan mengakibatkan blunder kebijakan pemerintah lalu mampu bersikap lentur, tapi bukan patah.

    “Artinya mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja identik dengan berbagai pihak secara taktis tapi tetap memperlihatkan berpegang teguh pada prinsip, asas serta tujuan perjuangan partai tanpa harus konfrontasi terus menerus. Di luar dua figur yang dimaksud nama Utut Adianto juga layak menjadi figur alternatif,” pungkasnya.

  • Hasto Bikin Video Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

    Hasto Bikin Video Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

    Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto disebut telah dilakukan menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video yang disebutkan dibuat tidak untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidaklah boleh tebang pilih.

    “Nggak, kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, itu harus konsisten,” kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli di kegiatan Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan iNews TV, Kamis (26/12/2024) malam.

    Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh persoalan hukum yang tersebut menyeret elite lain.

    Ia kemudian menyinggung sikap KPK yang meralat dua terperiksa perkara dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia mempertanyakan otak yang mengontrol lembaga antirasuah tersebut.

    “KPK baru menggeledah Kantor BI juga tetapkan 2 tersangka, kemudian mendadak diralat. Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok dapat yang namanya terperiksa itu diralat?” kata Guntur.

    “Kemudian kasus-kasus korupsi yang tersebut lain, yang tersebut sesuai dengan fakta-fakta di dalam pengadilan, misalnya persoalan hukum tambang yang tersebut mengumumkan Blok Medan, kemudian persoalan hukum private jet di area situ nilainya triliunan, miliaran, tetapi tak pernah diberantas, tak pernah muncul ke publik,” kata Guntur.

    Sebelumnya, Guntur menyampaikan Hasto Kristiyanto telah dilakukan memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini, puluhan video itu akan menggemparkan masyarakat lalu mengubah peta pemberantasan korupsi di tempat tanah air.

    “Ya tentu cuma masih di tempat Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum kemudian kooperatif,” kata Guntur.

  • Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, MAKI: Bagus Malah Buka-bukaan Saling Bongkar

    Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, MAKI: Bagus Malah Buka-bukaan Saling Bongkar

    Ligapedianews.com JAKARTA – Koordinator Warga Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menggerakkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan korupsi pejabat negara. Diketahui, Hasto disebut telah dilakukan memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara.

    Boyamin menyokong video-video yang disebutkan segera dibuka ke publik. “Bagus malah buka-bukaan saling bongkar. Segera menerbitkan hanya serta jangan gertak sambal,” kata Boyamin singkat ketika dikonfirmasi, Hari Sabtu (28/12/2024).

    Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto disebut telah terjadi memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video yang dimaksud dibuat bukanlah untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidaklah boleh tebang pilih.

    “Nggak, kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, itu harus konsisten,” kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli pada inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan iNews, Kamis (26/12/2024) malam.

    Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh perkara yang mana menyeret elite lain.

  • Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    Ligapedianews.com JAKARTA – Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berpotensi melemah sikap kritis parpol berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai terperiksa tindakan hukum dugaan suap lalu perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku .

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai penetapan terdakwa Hasto berpeluang menurunkan sikap kritis PDIP yang mana ketika ini memilih jalan sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran . Ray mengatakan, perkara yang dimaksud menimbulkan PDIP sibuk dengan urusan internal.

    “Kasus ini menciptakan PDIP sibuk dengan urusan internal. Bahkan berpotensi menurunkan sikap kritis baik pengurus PDIP maupun PDIP sendiri sebagai partai. Isu tentang PPN 12% misalnya terlihat tiada lagi jadi isu yang mana akan diangkat oleh PDIP untuk ditolak,” kata Rangkuti melalui keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (28/12/2024).

    Dengan disibukkannya PDIP dengan urusan internal, Rangkuti menyatakan pemerintahan Prabowo akan berjalan tanpa pengawasan kritis. “Prabowo dapat hanya menjalankan kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintahan Prabowo tapi kurang populis dalam berada dalam masyarakat, alias pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan yang digunakan memadai,” ujarnya.

    Rangkuti melanjutkan, PDIP juga berpotensi kemasukan isu yang dimaksud memecah-belah. Terlebih, di waktu dekat partai berlambang banteng dengan moncong putih itu akan mengatur kongres.

    “Khususnya pada perebutan jabatan sekjen akan berpotensi jadi sumber pembelahan PDIP,” pungkasnya.