Ligapedia News

Tag: pemangkasan anggaran

  • PDIP Dukung Efisiensi Anggaran, Hasto: Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang kemudian Berdikari

    PDIP Dukung Efisiensi Anggaran, Hasto: Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang kemudian Berdikari

    ligapedianews.com JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya mengupayakan kebijakan efisiensi anggaran APBN juga APBD yang mana diarahkan dengan segera oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hasto menyatakan kajian-kajian telah terjadi dijalankan oleh Prabowo. Namun, situasi geopolitik dunia untuk berkembang kemudian mengalami perkembangan menjadi tantangan. Sehingga diperlukan langkah mengencangkan ikat pinggang lalu menggalakkan kemampuan berdikari.

    “Ya kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global,” kata Hasto terhadap wartawan dalam Sekolah Partai Lenteng Agung, Ibukota Selatan, Rabu (12/2/2025).

    “Jadi memang sebenarnya ini situasi tiada mudah ada pertarungan geopolitik ekspektasi dunia untuk berkembang kemudian tumbuh juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang dimaksud tidaklah mudah maka lebih tinggi baik kita mengencangkan ikat pinggang lalu kemudian menggerakkan kemampuan kita untuk berdikari,” tambahnya.

    Hasto mengatakan, DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) juga berada dalam melakukan kajian dengan efisiensi anggaran. Ia meminta-minta umum agar mempercayakan DPR sebagai fungsi pengawas anggaran di dalam bawah kepemimpinan Said Abdullah.

    Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap memperlihatkan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.

    Saat ini DPR melakukan kajian-kajian terkait dengan rasional anggaran, termasuk projek strategis nasional untuk dilihat kembali lalu tetap memperlihatkan memprioritaskan tujuan bernegara.

  • Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Billion

    Kena Potong 45%, Kemenkum Ajukan Rekonstruksi Anggaran Jadi Rp3,3 Billion

    ligapedianews.com JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) turut terkena pemangkasan anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan APBN lalu APBD 2025. Anggaran yang digunakan terpotong sebesar 45,07% dari total pagu sebesar Rp5.066.600.725.000.

    Hal itu diungkapkan oleh Wamenkum Edwar Omar Sharif Hiariej pada waktu Raker sama-sama Komisi XIII DPR RI pada Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (13/2/2025).

    “Efisiensi belanja Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07% dari total pagu Rp5.066.600.725.000,” kata Eddy.

    Dengan demikian, Eddy menyampaikan, total anggaran yang digunakan dikantongi pada waktu ini sebesar Rp2.783.206.725.000. Atas dasar itu, Eddy menyampaikan, Kemenkum mengajukan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun.

    “Dengan memperhatikan keperluan prioritas Kemenkum untuk melaksanakan tusi (tugas lalu fungsi), Kemenkum usulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122,” terang Eddy.

    Menurutnya, anggaran itu sanggup terdiri dari rupiah murni sebesar Rp2,8 triliun juga dari PNBP sebesar Rp492,6 miliar.

    “Anggaran yang disebutkan digunakan untuk membiayai 3 kegiatan yaitu acara pembentukan regulasi, kegiatan penegakan, dan juga pelayanan hukum dan juga kegiatan dukungan manajamen,” kata Eddy.

  • Raker dengan Mendikti Saintek, Verrell Minta Anggaran Tukin Dosen Tak Dipotong

    Raker dengan Mendikti Saintek, Verrell Minta Anggaran Tukin Dosen Tak Dipotong

    ligapedianews.com JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Verrell Bramasta mengunjungi rapat kerja sama-sama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, serta Teknologi (Mendikti Saintek). Verrell mengapresiasi cara kementerian pada menghadapi pemangkasan anggaran.

    Ia mengaku memahami adanya kesulitan yang dimaksud dihadapi Mendikti Saintek terkait pemangkasan anggaran. Namun, persoalan tunjangan kinerja (tukin) dosen perlu diperhatikan agar tak terkena dampak efisiensi anggaran.

    “Saya memahami adanya kesulitan Mendikti Saintek terhadap pemangkasan anggaran. Namun, saya kira persoalan hal-hal yang tersebut terkait dengan kegiatan perlu disikapi dengan bijak. Saya mengapresiasi upaya efisiensi yang dimaksud dilakukan, tetapi jangan sampai kebijakan ini justru berdampak secara langsung pada dosen, khususnya terkait tunjangan yang digunakan sudah ada lama tertunda. Hak merekan harus tetap saja menjadi prioritas,” kata Verrell, Kamis (13/2/2025).

    Anggaran tunjangan dosen masih belum cukup melunasi tunggakan tukin. Jika terkena efisiensi, maka penyelesaiannya akan semakin sulit.

    “Tunjangan dosen non-PNS yang terlampir semata-mata Rp2,70 triliun, sedangkan dosen PNS itu Rp2,50 triliun. Saya berharap ini jangan kena efisiensi. Rp2,7 triliun aja belum cukup untuk menyelesaikan tunggakan tukin dosen selama ini, apalagi kalau dikurangi. Jadi tolong, jangan potong anggaran tukin dosen,” kata Verrell.

    Verrell menegaskan, hak dosen, baik PNS maupun non-PNS, sudah diamanatkan pada undang-undang serta tiada boleh terkena efisiensi anggaran.

    “Tukin dosen itu telah ada pada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 Tentang ASN, yang mana menyatakan bahwa PNS berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Selain itu, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru lalu Dosen juga menegaskan bahwa dosen, baik PNS maupun swasta, berhak menghadapi tunjangan profesi atau sertifikat dosen sebesar satu kali pendapatan pokok PNS. Namun, realitanya tunjangan ini tiada pernah dibayarkan sejak 2020,” tegasnya.

    Verrell menegaskan, tunjangan dosen tidak belaka sekedar bilangan bulat pada APBN, tetapi juga bentuk apresiasi berhadapan dengan dedikasi merek pada mencerdaskan bangsa.

    “Kita harus mengamati ini bukanlah hanya saja dari sisi anggaran, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja dosen yang tersebut sudah pernah berkontribusi besar bagi kemajuan institusi belajar di tempat Indonesia. Oleh sebab itu, saya rasa perlu adanya perbaikan mekanisme serta diskusi tambahan lanjut antara Kemendiktisaintek kemudian DJA agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Hal ini yang dimaksud kita dorong, jangan sampai anggaran institusi belajar kurang dari 20% APBN, seperti yang digunakan sudah pernah tercantum pada UUD 1945,” ucapnya.

  • Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi

    Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi

    ligapedianews.com JAKARTA – Akademisi Ubedilah Badrun menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk pada menggunakan anggaran. Adapun kebijakan yang dimaksud dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Saya kira sebetulnya jadwal efisiensi itu menunjukkan atau membenarkan bahwa pemerintahan sebelumnya itu buruk,” kata pria yang akrab disapa Ubed ini di acara Interupsi bertajuk ‘Anggaran Dikebiri ‘Raja Kecil’ Beraksi?’ yang ditayangkan secara dengan segera iNews, Kamis (13/2/2025).

    Saat dikonfirmasi apakah pemerintahan sebelumnya yang mana dimaksud di dalam era Presiden Jokowi, aktivis 98 itu pun membenarkannya. Dia menyebut, pemerintahan era Jokowi terlihat bagaimana tidak ada efisien di menggunakan anggaran negara.

    Ubed juga merasa kaget efisiensi anggaran yang digunakan dilaksanakan pemerintahan dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto ini, angkanya cukup fantastasis, kurang lebih besar sekitar Rp300 triliun.

    “Berarti 10 persen dari APBN. Bayangkan, jadi selama ini betapa sejumlah anggaran yang mana dipermainkan oleh pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya.

  • Prabowo Ungkap persoalan Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    Prabowo Ungkap persoalan Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai ada instruksi tegas yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di tempat balik pernyataannya tentang raja kecil. Pernyataan Prabowo itu mengingatkan bahwa bukan boleh ada pihak yang digunakan menghambat kebijakan pemerintah.

    Bahlil mengatakan, setiap presiden mempunyai visi juga acara yang dimaksud harus dihadiri oleh dengan baik oleh para pembantu di dalam kabinetnya.

    “Untuk menjalankan visi punya kegiatan itu, harus betul-betul patuh pada apa yang mana telah disampaikan oleh pimpinan, pada hal ini presiden,” kata Bahlil di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menteri ESDM itu mengungkapkan bahwa tak boleh ada pihak-pihak yang digunakan berniat menghambat dari kebijakan pemerintah. Pesan ini juga termasuk ditujukan untuk para menterinya di tempat kabinet.

    “Kami ini kan pembantu itu kan adalah, pembantu presiden, menteri-menteri pembantu presiden,” ucapannya

    “Pembantu cuma nggak boleh berbeda identik presiden, apalagi yang mana lain. Itu maksudnya,” tutur ia melanjutkan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ketika hadir di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di area Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Awal Minggu (10/2/2025), mengungkapkan ada birokrat yang dimaksud merasa menjadi raja kecil dan juga kebal hukum.

    Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa bukan mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil. Dia pun menegaskan bukan akan membiarkan rakyat Indonesia dibohongi lagi. Hal inilah yang dimaksud membuatnya mengeluarkan instruksi untuk efisiensi atau penghematan anggaran negara.

  • Anies Beri Pesan Menyentuh: Cinta Diuji Ketika Negara Sedang Hadapi Banyak Tantangan

    Anies Beri Pesan Menyentuh: Cinta Diuji Ketika Negara Sedang Hadapi Banyak Tantangan

    ligapedianews.com JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Ibukota Indonesia Anies Baswedan menyampaikan instruksi tentang mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan oleh sebab itu belakangan ini berbagai yang bertanya, tentang cara mencintai negeri ini.

    Anies menegaskan, cinta terhadap Tanah Air tak belaka sebuah perasaan bangga ketika negara sedang baik-baik saja. Wujud cinta itu justru diuji ketika Indonesia sedang menghadapi kesulitan.

    “Cinta itu diuji ketika negara sedang menghadapi banyak tantangan, sedang butuh inovasi tapi amat wajar jikalau terkadang kita merasa lelah perjuangan tanpa istirahat itu bisa saja terasa berat,” kata Anies dari video yang mana diunggah dalam akun Instagram @aniesbaswedan, Hari Jumat (14/2/2025).

    “Ini seperti bertepuk sebelah tangan telah berupaya untuk mencintai tapi rasanya seperti tiada ada balasan,” lanjut Anies.

    Dia tak mempermasalahkan pada proses mencintai negara seketika ingin mengambil langkah untuk berhenti sejenak. Namun perhentian itu bukanlah sebagai tanda menyerah.

    “Maka tidak ada apa-apa ambil berhenti sejenak bukanlah berarti menyerah ya, justru dengan memberi napas untuk diri sendiri kita bisa saja kembali dengan energi yang digunakan lebih besar baik,” tuturnya.

    Anies lantas menunjukkan ketika cinta membutuhkan kesabaran seperti yang dimaksud dirasakan para generasi 1908 kemudian 1928. Para pejuang ini tak pernah merasakan indahnya kemerdekaan namun dia sepanjang hari berjuang memerdekakan bangsa ini.

    “Sebagian dari merek tidaklah sempat, tiada pernah mengamati Indonesia merdeka, tapi mereka tetap memperlihatkan bergerak maju meskipun dianggap pada masa itu mimpi, mimpi tinggi, mimpi yang bolong, lalu perjuangan mereka itu seperti marathon lalu estafet yang mana dijadikan satu bergantian tapi masih melangkah ke depan,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Calon Presiden di dalam Pilpres 2024 itu juga menegaskan bahwa cinta terhadap Indonesia tak pernah mengenal lokasi. Mereka yang dimaksud pada waktu ini berada di area luar negeri pun bisa saja masih mencintai Indonesia dengan metode masing-masing.

    “Jadi nasionalisme itu tidak masalah di dalam mana kita tinggal tapi bagaimana kita tetap saja memberi faedah bagi negeri ini sekecil apa pun,” ucapnya.