Ligapedia News

Tag: partai golkar

  • Profil Sari Yuliati substitusi Mukhtarudin sebagai sekretaris F-Golkar di dalam DPR

    Profil Sari Yuliati substitusi Mukhtarudin sebagai sekretaris F-Golkar di dalam DPR

    Ibukota Indonesia – Nama Sari Yuliati sedang menjadi sorotan rakyat oleh sebab itu dirinya pada saat ini ditetapkan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Posisi yang dimaksud ia emban untuk menggantikan kursi yang sebelumnya diduduki oleh Mukhtarudin, yang dimaksud dilantik sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (P2MI) pada September lalu.

    Sari Yuliati sebelumnya duduk sebagai Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang tersebut mengurusi bidang penegakan hukum.

    Adapun di dalam kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029, Sari Yuliati dipercaya untuk menjabat sebagai Bendahara Umum, yang mana disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada akhir tahun lalu.

    Berikut profil dan juga riwayat hidup Sari Yuliati yang tersebut dapat disimak.

    Sari Yuliati bukanlah lah nama yang dimaksud begitu asing ke panggung kebijakan pemerintah nasional. Ia duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai petahana untuk periode 2024-2029.

    Sari Yuliati lahir di dalam DKI Jakarta pada 2 Juni 1976. Ia mengenyam bangku sekolah dari SD hingga SMA di dalam Jakarta. Ia kemudian berhasil meraih gelar kejuaraan sarjana dari Jurusan Teknik Sipil, Universitas Trisakti, pada tahun 2000.

    Selanjutnya, ia menempuh studi magister ke Jurusan Teknik Sipil pada Universitas Nusantara lalu berhasil lulus pada tahun 2003. Di samping Keilmuan Teknik, Sari Yuliati juga menimba Bidang Studi Hukum pada Universitas Kristen Tanah Air (UKI) sejak tahun 2020 lalu berhasil lulus pada tahun 2025.

    Tak berhenti sampai di dalam situ, Sari ketika ini juga berada dalam menempuh sekolah Doktor Pengetahuan Hukum ke Universitas Padjajaran (Unpad). Adapun karier politiknya dimulai sejak ia bergabung dengan Partai Golkar sebagai Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pada tahun 2004.

    Sebelum duduk dalam Senayan, ibu dua penduduk anak itu sudah pernah lebih banyak dulu menduduki beberapa jumlah jabatan penting di dalam Partai Golkar, dalam antaranya Bendahara Angkatan Muda Partai Golkar, Bendahara Lembaga Pengelolaan Kaderisasi Partai Golkar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, hingga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar.

    Sebagai legislator yang tersebut berasal dari area pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II, ia sempat dipercaya pula menduduki jabatan Ketua Koordinator Wilayah Provinsi NTB DPP Partai Golkar hingga Ketua Tim Pemenangan pemilihan raya Golkar untuk Wilayah Bali, NTB, serta NTT.

    Di Senayan, Sari Yuliati duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI pada periode 2019-2024, lalu Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada periode 2024-2029. Ia berubah menjadi satu-satunya perempuan ke antara empat legislator pria yang digunakan duduk ke tampuk kepemimpinan alat kelengkapan komite tersebut.

    Sari Yuliati diketahui menikah dengan Arie Wiryawan, yang dimaksud tak lain anak keempat dari Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid sendiri merupakan Pengurus NTB periode 1998-2003, Wali Perkotaan Administrasi DKI Jakarta Selatan periode 1989–1993, serta anggota DPR-RI periode 2009-2014.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan ke laman web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ungkap persoalan Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    Prabowo Ungkap persoalan Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai ada instruksi tegas yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di tempat balik pernyataannya tentang raja kecil. Pernyataan Prabowo itu mengingatkan bahwa bukan boleh ada pihak yang digunakan menghambat kebijakan pemerintah.

    Bahlil mengatakan, setiap presiden mempunyai visi juga acara yang dimaksud harus dihadiri oleh dengan baik oleh para pembantu di dalam kabinetnya.

    “Untuk menjalankan visi punya kegiatan itu, harus betul-betul patuh pada apa yang mana telah disampaikan oleh pimpinan, pada hal ini presiden,” kata Bahlil di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menteri ESDM itu mengungkapkan bahwa tak boleh ada pihak-pihak yang digunakan berniat menghambat dari kebijakan pemerintah. Pesan ini juga termasuk ditujukan untuk para menterinya di tempat kabinet.

    “Kami ini kan pembantu itu kan adalah, pembantu presiden, menteri-menteri pembantu presiden,” ucapannya

    “Pembantu cuma nggak boleh berbeda identik presiden, apalagi yang mana lain. Itu maksudnya,” tutur ia melanjutkan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ketika hadir di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di area Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Awal Minggu (10/2/2025), mengungkapkan ada birokrat yang dimaksud merasa menjadi raja kecil dan juga kebal hukum.

    Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa bukan mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil. Dia pun menegaskan bukan akan membiarkan rakyat Indonesia dibohongi lagi. Hal inilah yang dimaksud membuatnya mengeluarkan instruksi untuk efisiensi atau penghematan anggaran negara.

  • Misbakhun Golkar Ingatkan PDIP Tak Cuci Tangan mengenai PPN 12%

    Misbakhun Golkar Ingatkan PDIP Tak Cuci Tangan mengenai PPN 12%

    Ligapedianews.com JAKARTA – Kritikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) terhadap kenaikan PPN 12% mendapat serangan balik dari partai kebijakan pemerintah koalisi pemerintah. Politikus Partai Golkar Misbakhun mengajukan permohonan PDIP tak cuci tangan berhadapan dengan kebijakan yang tersebut tertuang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut.

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan, kenaikan PPN 2% tercantum pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP yang dimaksud ditetapkan pada periode Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di dalamnya dijelaskan, kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 juga naik lagi menjadi 12% pada 1 Januari 2025 nanti.

    “Tidak selayaknya PDI Perjuangan menimbulkan langkah-langkah urusan politik cuci tangan seakan-akan mereka tak terlibat pada proses kebijakan pemerintah ketika mendiskusikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” kata Misbakhun di keterangan tertulisnya, Mulai Pekan (23/12/2024).

    Sebagai presiden yang mana dipilih rakyat untuk periode 2024-2029, kata Misbakhun, Presiden Prabowo bersumpah menjalankan konstitusi negara kemudian menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Untuk itu, menjalankan amanat UU HPP yang dimaksud memuat kenaikan PPN menjadi 12% merupakan konsekuensi yang dimaksud harus dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Karena itu, ia heran ada upaya urusan politik balik arah dari PDIP dengan menolak PPN 12%.

    “Berarti merek mau ‘tinggal glanggang colong playu’. Mereka terlibat di proses kebijakan pemerintah pembuatan UU itu, bahkan kader PDIP Dolfie OFP menjadi Ketua Panja RUU Kententuan Umum dan juga Tata Cara Perpajakan (KUP) pada waktu pertama kali RUU itu diberikan nama, lalu berubah disetujui menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” katanya.

    Menurutnya, sikap kebijakan pemerintah yang tersebut tiada konsisten PDIP harus diketahui semua rakyat Indonesia. Ketika telah tidak ada lagi menjadi bagian dari kekuasaan seakan-akan paling depan menyuarakan kepentingan rakyat.

    “Berpolitiklah secara elegan. Saya sebagai anggota Panja RUU yang disebutkan adalah saksi sejarah lalu saksi hidup sehingga sangat tahu dinamika pembahasan mengenai kenaikan tarif PPN di tempat RUU tersebut,” katanya.

    Misbakhun mengungkapkan, Fraksi Golkar justru sempat tidaklah melibatkan pada beberapa pertemuan lobby pada pembahasan RUU KUP lantaran dianggap terlalu memberikan sejumlah pembahasan juga argumentasi yang tersebut bersifat kritis menghadapi beberapa isu penting pada Daftar Inventarisasi Tantangan (DIM). Ketika RUU dibahas, Fraksi Golkar mengusulkan tarif pajak untuk UMKM justru diturunkan dari 1% menjadi 0,5% atau setara dengan penurunan 50%.

    “Ini adalah keberpihakan nyata Partai Golkar untuk penduduk kelompok usaha mikro kecil serta menengah,” ujarnya.

    Ia menilai arahan Presiden Prabowo persoalan kenaikan PPN 12% sangat jelas. Sesuai perintah UU HPP yaitu naik 12% untuk selected items hanya sekali pada komponen barang yang digunakan selama ini terkena pemasaran barang mewah. Arahan itu adalah moderasi kebijakan pemerintah bijaksana Prabowo, amanat UU tetap memperlihatkan dijalankan dengan memperhatikan semua aspirasi masyarkat kemudian dunia usaha mengenai situasi kegiatan ekonomi terkini yang memang benar membutuhkan sejumlah insentif dari negara.

    “Untuk itu Partai Golkar setiap saat memberikan dukungan terhadap setiap arahan juga langkah urusan politik Presiden Prabowo,” katanya.

  • Tanggapi Video Hasto persoalan Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    Tanggapi Video Hasto persoalan Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    Ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang tersebut menyampaikan Hasto Kristiyanto telah dilakukan memproduksi video terkait isu tiga periode jabatan presiden . Ia meminta-minta Guntur agar tak mengeluarkan isu lama yang dimaksud telah lama usang.

    Bahlil mengakui dirinya kali pertama yang mengemukakan ide Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda. Ia mengaku ide itu dikemukakan pada waktu dirinya masih menjabat Menteri Investasi.

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang digunakan mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya telah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil pada waktu jumpa pers pada Kantor DPP Golkar, DKI Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

    Bahlil menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan Pilpres 2024, termasuk tiga periode presiden.

    “Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka kegiatan ekonomi kita itu akan semakin di pertumbuhannya, maka kemudian dibuatlah beberapa skema,” kata Bahlil.

    “Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha perusahaan lalu teman-teman investor. Kalau memang benar dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu tentang lain. Jadi nggak ada yang dimaksud minta tiga priode,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Bahlil memohonkan pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang tersebut sudah pernah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang mana dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri penanaman modal yang tersebut mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres,” kata Bahlil.

  • Presiden Prabowo Umumkan PPN 12% Sore Hal ini

    Presiden Prabowo Umumkan PPN 12% Sore Hal ini

    Ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan keterangan mengenai PPN 12% pada sore nanti. Kenaikan Pajak Pertambahan Skor yang dimaksud rencananya akan mulai diberlakukan mulai 2025.

    “Berkaitan dengan insentif untuk penduduk nanti rencananya akan disampaikan bersatu oleh Bapak Presiden pada ketika mengumumkan PPN 12%, rencana jam 15.00 diagendakan,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di diskusi bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2024 kemudian Outlook 2025,” di area Kantor DPP Partai Golkar, Ibukota Indonesia Barat, Selasa (31/12/2025).

    Saat dikonfirmasi masalah kepastian PPN 12%, Misbakhun enggan menjelaskan detail. Pasalnya, pengumuman itu menjadi hak lalu kewenangan dari Prabowo.

    “Nanti itu Pak Prabowo yang akan mengumumkan, itu kewenangan penuh Bapak Presiden, kita Partai Golkar memberikan dukungan penuh dengan apa yang dimaksud ingin diinformasikan oleh Bapak Presiden,” tuturnya.

    Menurutnya, Golkar akan berada dalam belakang Presiden Prabowo sesudah mengumumkan PPN 12%. Golkar siap melakukan sosialisasi langkah Prabowo terkait kenaikan PPN.

    “Karena sejak awal Golkar sangat intensif berbicara dengan pemerintah mengenai kenaikan ini,” tuturnya.

    “Sudah kita sepakati yang mana mengumumkan adalah Bapak Presiden kemudian setelahnya disampaikan itu tugas Partai Golkar untuk mengamankan semua policy-nya bapak presiden terkait dengan PPN ini,” kata Misbakhun.

  • Tak Ada Trah Soeharto, Mbak Tutut Didorong Kembali Bergabung ke Partai Golkar

    Tak Ada Trah Soeharto, Mbak Tutut Didorong Kembali Bergabung ke Partai Golkar

    Ligapedianews.com JAKARTA – Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau akrab disapa Mbak Tutut diharapkan dapat kembali bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Pasalnya, tidaklah ada pengurus Partai Golkar yang berasal dari keluarga Soeharto.

    Harapan ini disampaikan praktisi hukum kemudian pemerhati kebijakan pemerintah sosial lalu budaya (Polsosbud) Agus Widjajanto. Harapan itu berdasarkan fenomena terkini, dalam mana tidaklah ada satupun pengurus teras Golkar dari keluarga Presiden Soeharto. Penggagas dan juga pendiri Partai Golongan Karya yang mana awalnya merupakan Sekber Golongan Karya yang mana dibentuk dengan dengan Soehardiman pada 20 Oktober 1964.

    “Ada dorongan dari berbagai elemen publik agar Mbak Tutut kembali berlabuh ke Golkar. Kita tahu apabila Mbak Tutut itu tak haus akan kekuasaan, tetapi dengan kembali ke Golkar tentu akan lebih banyak mewarnai jalannya roda partai,” kata Agus, Kamis (2/1/2024).

    Bergabungnya Mbak Tutut diharapkan akan tambahan mewarnai partai berlambang pohon beringin pada dinamika urusan politik nasional. Apalagi, Mbak Tutut merupakan putra dari mantan Presiden Soeharto yang dimaksud turut mendirikan Golkar lalu berkuasa pada pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun.

    “Mba Tutut atau Siti Hardijanti Rukmana tentu kami harapkan akan mengambil bagian memulihkan hormat Partai Golkar sekaligus turut dan juga pada menyukseskan pengerjaan nasional dibawah pemerintahan baru Prabowo-Gibran,” jelasnya.

    Baca Juga: Mbak Tutut: Perbedaan Memperkaya Indonesia, Bukan Saling Cakar

    Agus Widjajanto menyatakan, jikalau nantinya Mbak Tutut benar-benar bergabung kembali ke Golkar artinya ada anak ideologis serta anak biologis dari Presiden ke-2 HM Soeharto dalam Golkar.

    Terpisah, Guru Besar Senior Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, I Gde Pantja Astawa sebelumnya mengungkapkan apabila Partai Golkar sejak Reformasi ada pembaharuan orientasi kepemimpinan. Dari sebelumnya berorientasi pada tokoh sekarang pada kader.

    “Dengan mengamati Golkar yang berorientasi pada kader, ini kesempatan bagi kader-kader Golkar siapa pun dia. Hal ini pintu masuk, andaikata Mbak Tutut mau masuk,” kata dia.