Ligapedia News

Tag: ojk

  • OJK beri dua masukan melawan RUU Statistik

    OJK beri dua masukan melawan RUU Statistik

    Ligapedia.news Ibukota – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dua masukan berhadapan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik.

    Pertama, di tempat pada RUU tersebut, terdapat kewajiban bagi pengurus statistik sektoral, antara lain OJK, untuk memberikan/bagi pakai data, akses sumber daya oleh Badan Fakta dan juga Statistik Nasional (BDSN), sebagai nama pengganti Badan Pusat Statistik (BPS), dan juga penetapan status data mikro untuk Statistik Resmi Negara (SRN).

    "Penekanan kami di dalam di sini adalah data mikro, seberapa berjauhan mikro itu? Karena, perlu dipahami bahwa di tempat sektor jasa keuangan ini data-data mikro kemudian individual itu sebagian bersifat rahasia, sebagian lagi bersifat sensitif," ujar Pelaksana Pekerjaan (Plt) Deputi Komisioner Internasional juga Penanganan APU PPT (Anti Pencucian Uang lalu Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan juga satuan kerja Departemen Hukum (DHUK) OJK Agus Edy Siregar pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di tempat Jakarta, Senin.

    Sebagai pelaksana statistik sektor jasa keuangan, lanjutnya, OJK mengatur data yang bersifat rahasia, terbatas, kemudian sensitif.

    Karena itu, di tempat di RUU Statistik, hendaknya mempertimbangkan aspek sensitivitas serta kerahasiaan data keuangan.

    Hal ini guna menjaga kepercayaan warga selaku nasabah/investor/konsumen jasa keuangan di rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.

    "Pembagian data mikro kita-kita ini untuk masyarakat tentunya bisa jadi menyebabkan konsekuensi yang mana berat. Konteksnya adalah kita perlu menjaga kepercayaan warga terhadap lembaga jasa keuangan, akibat kepercayaan penduduk terhadap lembaga jasa keuangan ini merupakan kunci atau faktor yang sangat penting," ucapnya.

    Masukan kedua, berkaitan dengan pengurus statistik sektoral yang diwajibkan untuk mengusulkan rencana statistik sektoral, melaksanakan rekomendasi BDSN, lalu menyerahkan hasil kegiatan statistik untuk BDSN.

    "Ini mungkin saja perlu diatur lebih besar baik, mengingat kami-kami misalnya dalam OJK inovasi pelaporan itu tergantung terhadap inovasi kebijakan. Misalnya, baik pemerintah maupun nanti ada permintaan dari DPR RI atau pemerintah tolong diminta pelaporan ini, minta ini, minta ini. Nah, itu kan kita harus cepat merespon kebijakan pemerintah maupun pengaturan-pengaturan yang ada," kata Agus.

    Artinya, pihaknya merasa apabila harus mengajukan usulan terlebih dahulu ke BDSN/BPS untuk inovasi pelaporan ini, maka menghasilkan situasi menjadi kompleks.

    OJK menetapkan laporan-laporan yang tersebut wajib disampaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk kepentingan pengawasan terhadap LJK, dan juga melakukan diseminasi untuk kepentingan pemangku kepentingan.

    Adapun laporan juga diseminasi yang dimaksud tumbuh sesuai dengan permintaan pengawasan untuk memenuhi standar internasional.

    Atas latar belakang itu, pelaksanaan statistik di tempat OJK dilaksanakan secara dinamis dan juga fleksibel sesuai dengan aspek regulasi juga kebijakan yang tersebut ditetapkan.

    Kewajiban-kewajiban yang dimaksud juga diharapkan tak menambah beban administratif, redundansi, lalu tumpang tindhi pengelolaan data/statistik dalam OJK dan juga BDSN.

    "Kalau boleh, pelaporan rencana statistik setiap tahun itu tetap saja menjadi kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangan yang tersebut ada di dalam undang-undang masing-masing, tetapi hasilnya bisa saja saling dipertukarkan dengan baik," ungkap Agus.

  • OJK ajak perencana keuangan perempuan terlibat perluas literasi keuangan

    OJK ajak perencana keuangan perempuan terlibat perluas literasi keuangan

    Ligapedia.news Kami ingin agar ibu-ibu (kalangan perencana keuangan) menjadi duta keuangan yang mana melalui berbagai media media sosial juga berbagai forum, ibu sanggup menularkan lalu mengajarkan berbagai informasi lalu edukasi terhadap perempuan serta segmennya

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan perempuan profesional dari kalangan perencana keuangan (financial planner) untuk mengambil bagian berperan pada memperluas lalu mengampanyekan literasi keuangan, khususnya keuangan syariah, untuk publik luas melalui peran sebagai duta literasi keuangan.

    “Kami ingin agar ibu-ibu (perencana keuangan) menjadi duta keuangan yang mana melalui berbagai media media sosial lalu berbagai forum, ibu sanggup menularkan serta mengajarkan berbagai informasi juga edukasi terhadap perempuan lalu segmennya,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, lalu Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi pada Jakarta, Senin.

    Ismail mengingatkan, perencana keuangan yang telah terjadi bersertifikasi mempunyai keahlian kemudian kompetensi pada bidangnya. Dengan dibekali pelatihan tambahan juga menjadi duta literasi keuangan, maka perencana keuangan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan OJK pada penyampaian literasi keuangan.

    Ia mengatakan, era digitalisasi memberikan konsekuensi pada rawannya kejahatan finansial bagi perempuan. Keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal, misalnya, yang tersebut sejumlah merugikan kaum perempuan.

    Padahal, catat Ismail, perempuan merupakan kelompok yang mana paling sejumlah menggunakan layanan pinjaman daring (pindar) dengan persentase 50,3 persen dibandingkan kelompok laki-laki. Oleh sebab itu, OJK meninjau akses keuangan yang luas pada kelompok perempuan juga perlu dibarengi dengan literasi keuangan.

    “Kita menganggap ibu-ibu menjadi sasaran yang tepat untuk dijalankan literasi serta inklusi dengan membekali informasi-informasi lalu pengetahuan tentang keuangan secara benar juga keuangan syariah secara khususnya,” kata dia.

    Pada Mulai Pekan (28/4), OJK menyelenggarakan kegiatan pelatihan atau training of trainer (ToT) untuk perempuan perencana keuangan, khususnya keuangan syariah, sekaligus kegiatan SICANTIKS (Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah) pada rangka Hari Kartini.

    Dalam penyelenggaraan ToT ini, OJK bekerja serupa dengan asosiasi perencana keuangan yaitu Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia dan juga International Association of Registered Financial Consultants (IARFC).

    Kegiatan ini menghimpun sekitar seratus perencana keuangan yang tersebut telah terkurasi untuk sanggup menjadi duta literasi keuangan khususnya duta keuangan syariah.

    Ismail mengatakan, kegiatan ToT khusus untuk perempuan perencana keuangan ini juga merupakan bagian dari acara untuk mencetak duta literasi keuangan lebih besar banyak. Sebagai informasi, OJK melalui Aksi Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) sudah memiliki target pembentukan dua jt duta kemudian agen literasi juga inklusi keuangan.

    “Saat ini (ToT) telah dijalankan melalui berbagai segmen, baik itu mahasiswa, penyuluh agama bekerja sebanding dengan Kementerian Agama (Kemenag), kemudian juga aparat desa, dan juga sebagainya. Itu bagian dari menggerakkan lebih banyak banyak edukasi lalu literasi keuangan secara lebih besar masif serta merata,” kata Ismail.

    Pada kesempatan yang dimaksud sama, Chairman FPSB Indonesia Tri Joko Santoso menyampaikan bahwa kegiatan ToT yang tersebut dilakukan OJK memberikan kesempatan yang tersebut besar bagi para perencana keuangan untuk turut berperan di peningkatan literasi keuangan, teristimewa pada kaum perempuan.

    “Selain memberikan advice terhadap klien (profesi perencana keuangan), tapi juga bersama-sama OJK untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya pada kaum perempuan. Kami juga berterima kasih sebab anggota kami juga mendapatkan pelatihan-pelatihan tambahan yang mana sesuai dengan pedoman kemudian arahan dari OJK,” kata Joko.

  • Sikapi tarif AS, OJK minta bank menerapkan manajemen risiko yang dimaksud kuat

    Sikapi tarif AS, OJK minta bank menerapkan manajemen risiko yang dimaksud kuat

    Ligapedia.news Lembaga Keuangan juga perlu masih mengedepankan strategi pengembangan bisnisnya secara selektif serta prudent.

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggalakkan sektor perbankan untuk menerapkan manajemen risiko yang tersebut kuat, antara lain dengan melakukan pemantauan dan juga evaluasi exposure portofolio secara intensif, pada rangka menyikapi dampak ketidakpastian dunia usaha global.

    Selain itu, bank juga diminta melakukan stress test dengan menggunakan berbagai skenario yang mendalam untuk dapat mengidentifikasi secara dini kondisi yang digunakan perlu menjadi perhatian juga menyiapkan mitigasi risiko yang dimaksud tepat juga terukur, sebagai antisipasi dampak terhadap risiko pasar, risiko kredit, kemudian juga risiko likuiditas.

    “Di samping hal tersebut, perbankan juga perlu masih mengedepankan strategi pengembangan bisnisnya secara selektif serta prudent,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan OJK Dian Ediana Rae, dalam Jakarta, Senin.

    Dian mengatakan, dampak dari kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memang benar perlu untuk terus dipantau bersama, utamanya dikarenakan meningkatnya tarif impor Negeri Paman Sam akan berdampak pada perdagangan global kemudian dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi.

    Ketidakpastian kebijakan global ini, juga mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, yang tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada nilai aset juga kewajiban bank.

    Namun demikian, hingga kedudukan Februari 2025, lapangan usaha perbankan tercatat memiliki kinerja yang digunakan baik sebagaimana tercermin dari Letak Devisa Neto (PDN) berada pada level 1,55 persen, terpencil pada bawah threshold 20 persen.

    “Ini dapat dimaknai bahwa eksposur secara langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil, sehingga pelemahan nilai tukar tak akan berbagai berpengaruh secara segera terhadap neraca bank,” kata Dian.

    Dari sisi kredit valuta asing (valas), Dian menjelaskan bahwa umumnya kredit yang dimaksud diberikan pada valas merupakan komoditas atau kegiatan berbasis ekspor yang dimaksud juga mempunyai basis penerimaan di bentuk valas (naturally hedged).

    Selanjutnya, PDN bank juga berada pada sikap long, yang mana artinya eksposur segera bank di bentuk valuta asing pada sisi kredit kemudian surat berharga yang dimaksud dimiliki justru akan meningkatkan nilai aset bank ketika terjadi depresiasi rupiah, sehingga berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank.

    Dibandingkan tahun sebelumnya, perkembangan kredit valas juga lebih besar tinggi dibandingkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) valas, yaitu masing-masing sebesar 16,30 persen year on year (yoy) kemudian 7,09 persen yoy, sehingga loan to deposit ratio (LDR) valas meningkat menjadi 81,43 persen (Februari 2025) dari 74,98 persen (Februari 2024).

    Dian mencatat, likuiditas sektor perbankan juga masih ample dengan rasio liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 210,14 persen.

    Selain itu, LDR mencapai sebesar 87,67 persen dengan pertumbuhan kredit secara yoy sebesar 10,30 persen serta dengan pertumbuhan DPK sebesar 5,75 persen, juga rasio non-performing loan (NPL) yang mana terjaga sebesar 2,22 persen.

    Ketahanan perbankan juga tetap memperlihatkan kuat yang dimaksud tercermin dari permodalan (CAR) yang dimaksud berada pada level tinggi yaitu sebesar 26,98 persen.

    Dian mengatakan, ketidakpastian perekonomian global yang tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan tarif Presiden Trump juga terganggunya rantai pasok produksi secara internasional, telah lama memberikan tekanan tersendiri terhadap stabilitas perekonomian global.

    Kondisi ini turut mempengaruhi persepsi pemodal terhadap perekonomian Indonesia, yang mana tercermin di pergerakan volatilitas nilai tukar.

    Meski demikian, menurut Dian, kondisi ini juga menjadi kesempatan bagi penguatan koordinasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing kemudian menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

    “Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Trump juga menunda pemberlakuan tarif dimaksud lalu masih dijalankan berbagai upaya oleh berbagai yurisdiksi untuk mendiskusikan hal tersebut. Sebagaimana diketahui pula, debitur yang mana dibiayai perbankan bukan terus-menerus mempunyai keterkaitan dengan isu ini juga masih berbagai potensi yang digunakan dapat dimanfaatkan di perdagangan internasional pada waktu ini,” kata Dian.

  • OJK: Bank perlu petakan sektor kemudian debitur yang dimaksud terdampak tarif Trump

    OJK: Bank perlu petakan sektor kemudian debitur yang dimaksud terdampak tarif Trump

    Ligapedia.news OJK juga mengajukan permohonan untuk perbankan agar secara proaktif melakukan asesmen terhadap perkembangan yang digunakan terjadi dalam global maupun domestik….

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, lapangan usaha perbankan perlu memetakan lebih besar sangat sektor-sektor lalu debitur-debitur yang dimaksud dapat terdampak dari ketidakpastian global yang digunakan dipengaruhi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), utamanya yang mana dapat mengalami penurunan kemampuan membayar.

    Perbankan juga didorong untuk senantiasa antisipatif pada memitigasi peningkatan risiko kredit dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang mana memadai, dan juga mengedepankan prinsip kehati-hatian di penyaluran kemudian monitoring kredit.

    “OJK juga memohonkan terhadap perbankan agar secara proaktif melakukan asesmen terhadap perkembangan yang terjadi di area global maupun domestik lalu mempersiapkan langkah-langkah yang dimaksud dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dimaksud,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Bank OJK Dian Ediana Rae, dalam Jakarta, Senin.

    Selain itu, Dian menambahkan bahwa OJK juga terus berupaya meningkatkan kekuatan fondasi sistem keuangan, salah satunya melalui upaya pendalaman bursa keuangan, guna meningkatkan ketahanan lalu efisiensi intermediasi perbankan dalam berada dalam gejolak global.

    Ia mengatakan, ketidakpastian dunia usaha pada waktu ini sangat dipengaruhi oleh tantangan perekonomian global, antara lain kegelisahan kebijakan tarif oleh Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump yang dimaksud akan mengganggu rantai pasok (supply chain) barang juga jasa, memacu kenaikan naiknya harga global, dan juga memperlambat laju peningkatan ekonomi. Produk-produk utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga dikhawatirkan menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya impor.

    “Berdasarkan hal tersebut, terdapat peningkatan risiko kredit pada beberapa sektor, utamanya yang mana terkait produk-produk utama ekspor Indonesia ke AS, antara lain hasil tekstil kemudian alas kaki, mesin-mesin elektronik, produk-produk perikanan dan juga kelapa sawit,” ujar Dian.

    Adapun OJK juga melakukan stress test, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, untuk meninjau dampak dari pembaharuan kondisi kegiatan ekonomi (termasuk pengaruh penerapan tarif impor Negeri Paman Sam juga pelemahan nilai tukar rupiah) terhadap perbankan.

    Sejauh ini, OJK menilai bahwa rasio permodalan (CAR) perbankan tergolong tinggi di tempat mana pada Februari 2025 berada pada tempat 26,95 persen dan juga mampu menerima peluang peningkatan risiko kredit, risiko pasar, juga risiko likuiditas.

    Pada Februari 2025, kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang dimaksud terjaga dalam mana rasio non-performing loan (NPL) gross tercatat 2,22 persen juga NPL net 0,81 persen juga loan at risk (LaR) sebesar 9,77 persen.

    Kredit perbankan tetap memperlihatkan melanjutkan double digit growth sebesar 10,30 persen year on year (yoy) menjadi Rp7.825 triliun dengan kredit penanaman modal bertambah tertinggi yaitu sebesar 14,62 persen, disertai oleh kredit konsumsi 10,31 persen, sedangkan kredit modal kerja berkembang 7,66 persen.

    Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama perkembangan kredit yaitu sebesar 10,93 persen yoy. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi meningkat sebesar 15,95 persen, sementara kredit UMKM bertambah sebesar 2,51 persen.

    Menurut Dian, sektor perekonomian pendorong kenaikan kredit secara tahunan meliputi tiga sektor utama antara lain lapangan usaha pengolahan, transportasi juga pergudangan, dan juga pertambangan.

    “Industri pengolahan utamanya sektor minyak goreng dan juga kelapa sawit mentah, sektor kertas, kemudian lapangan usaha logam dasar bukanlah besi, sedangkan pada sektor pertambangan utamanya pada pertambangan logam kemudian biji timah, dan juga batu bara lalu gambut,” kata Dian pula.

  • OJK: Bank syariah tetap memperlihatkan perlu mitigasi risiko terhadap dampak tarif Negeri Paman Sam

    OJK: Bank syariah tetap memperlihatkan perlu mitigasi risiko terhadap dampak tarif Negeri Paman Sam

    Ligapedia.news OJK menggalakkan perbankan syariah semakin menguatkan awareness terhadap perkembangan makro kegiatan ekonomi global maupun domestik

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan, perbankan syariah tetap saja perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan penerapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dapat mempengaruhi kinerja debitur tertentu.

    “OJK menggalakkan perbankan syariah semakin menguatkan awareness terhadap perkembangan makro ekonomi global maupun domestik,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Bank OJK Dian Ediana Rae di area Jakarta, Senin.

    Dian menambahkan, OJK juga meminta-minta perbankan syariah secara konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang digunakan berlaku, termasuk melakukan assessment lanjutan terhadap debitur yang digunakan mempunyai exposure pada sektor terdampak.

    Selain itu, perbankan syariah diminta untuk melakukan mitigasi lebih besar dini terhadap prospek risiko yang digunakan kemungkinan besar terjadi dari dampak kebijakan tarif.

    “Perbankan syariah juga harus mampu mencari potensi yang tersebut timbul dari kondisi pada waktu ini,” kata Dian.

    Di berada dalam dinamika perekonomian global yang tersebut dipengaruhi berbagai faktor seperti kebijakan tarif Presiden Trump, kemungkinan perlambatan aktivitas ekspor-impor, juga fluktuasi nilai tukar, Dian menyampaikan bahwa sektor perbankan syariah masih menunjukkan ketahanan akan efek rambatan yang dimaksud muncul pada sektor perbankan secara keseluruhan.

    Secara nasional, perbankan syariah tercatat memiliki eksposur risiko pangsa yang dimaksud secara umum lebih banyak rendah dibandingkan perbankan konvensional, sehingga dapat berperan sebagai penopang stabilitas pada sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

    Namun, walau eksposur risiko lingkungan ekonomi tambahan rendah, Dian mengingatkan agar perbankan syariah masih melakukan mitigasi risiko sebagai antisipasi dampak rambatan ketidakpastian global. Di sisi lain, bank syariah juga dapat memanfaatkan kesempatan pada perdagangan internasional.

    “Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump juga menunda pemberlakuan tarif dimaksud kemudian masih diadakan berbagai upaya oleh berbagai yurisdiksi untuk mendiskusikan hal tersebut. Sebagaimana diketahui pula, debitur yang tersebut dibiayai perbankan syariah tak terus-menerus memiliki keterkaitan dengan isu ini juga masih berbagai kesempatan yang tersebut dapat dimanfaatkan di perdagangan internasional pada waktu ini,” kata Dian.

    Berdasarkan data OJK, per Februari 2025, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp949,56 triliun dengan market share meningkat menjadi 7,46 persen dari sebelumnya 7,50 persen pada Januari 2025.

    Dari sisi intermediasi, pembiayaan yang dimaksud disalurkan perbankan syariah tercatat Rp642,64 triliun atau meningkat sebesar 9,17 persen year on year (yoy). Sedangkan dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 7,91 persen yoy menjadi Rp729,56 triliun.

    Kualitas penyaluran pembiayaan tetap memperlihatkan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) gross berada pada level 2,21 persen per Februari 2025. Derajat permodalan bank syariah tetap memperlihatkan kuat tecermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang tersebut tercatat sebesar 25,1 persen pada periode yang tersebut sama.

    Adapun rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) serta Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 133,46 persen serta 27,78 persen per Februari 2025, masih di dalam berhadapan dengan threshold masing-masing sebesar 50 persen juga 10 persen.

  • OJK ungkap sektor yang tersebut masih prospektif untuk dibiayai perbankan

    OJK ungkap sektor yang tersebut masih prospektif untuk dibiayai perbankan

    Ligapedia.news Ibukota – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap beberapa orang sektor yang masih prospektif untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan pada tahun ini, antara lain termasuk bidang pengolahan atau manufaktur dan juga perdagangan besar.

    Per Februari 2025, OJK mencatatkan porsi penyaluran kredit perbankan masih didominasi oleh sektor pengolahan (15,69 persen) serta perdagangan besar (14,98 persen). Apabila dilihat dari rasio kredit macet (NPL) secara tahunan, kedua lapangan usaha yang disebutkan tumbuh dengan baik setahun belakangan, meskipun NPL bidang pengolahan sedikit meningkat secara tahunan.

    “Ini menandakan kedua lapangan usaha yang dimaksud masih memiliki prospek yang baik untuk dibiayai oleh perbankan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Bank OJK Dian Ediana Rae di dalam Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data OJK, sampai dengan Februari 2025, laju perkembangan kredit pada sektor manufaktur tercatat naik sebesar 11,46 persen year on year (yoy) dengan rasio NPL gross lalu loan at risk (LaR) yang digunakan tetap saja terjaga masing-masing sebesar 2,93 persen lalu 10,08 persen.

    Hal yang disebutkan menunjukkan sektor manufaktur miliki kemungkinan untuk terus meningkat di rangka memenuhi keinginan terhadap barang konsumsi (pangan, pakaian, elektronik, otomotif, juga sebagainya), meningkatkan jumlah ekspor barang jadi ke berbagai negara, juga menjalankan salah satu peran pada penciptaan lapangan pekerjaan.

    Namun demikian, seiring dengan ketidakpastian kondisi global antara lain arah kebijakan moneter akibat pengenaan tarif impor global termasuk pengenaan tarif impor Amerika Serikat untuk Indonesia, diproyeksikan terdapat sektor manufaktur yang digunakan miliki porsi ekspor terbesar ke Negeri Paman Sam yang mana akan terdampak.

    Dian mengatakan, perkembangan kebijakan tarif ke depannya perlu untuk terus dipantau dengan tetap saja mempertahankan competitive advantage komoditas ekspor Indonesia dibandingkan negara lainnya.

    “OJK senantiasa memberikan arahan untuk bank apabila terjadi inovasi kondisi baik di tempat pangsa global maupun domestik,” ujar dia.

    Terkait penyaluran kredit pada sektor manufaktur, Dian menyatakan terdapat beberapa kebijakan prudensial yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perbankan, salah satunya penilaian kualitas kredit manufaktur yang disalurkan perbankan dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya saja didasarkan menghadapi ketepatan membayar pokok dan/atau bunga.

    Bank juga dapat memanfaatkan kebijakan penyediaan dana bank terhadap BUMN pada rangka kredit manufaktur dapat dikenakan limit Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sampai dengan 30 persen dari modal bank.

    “Limit yang dimaksud lebih tinggi longgar daripada limit untuk penyediaan dana untuk pihak terkait bank (10 persen dari total modal) kemudian selain pihak terkait yang digunakan bukanlah merupakan BUMN (25 persen dari modal inti),” ujar Dian.

    Di samping itu, di hal penyediaan dana di rangka kredit manufaktur dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi BUMN lalu BUMD, maka penyediaan dana yang disebutkan dapat dikategorikan sebagai kegiatan pemerintah yang digunakan mendapatkan pengecualian BMPK.

    Adapun sektor yang mana dinilai masih prospektif bagi perbankan tiada hanya saja manufaktur serta perdagangan besar. Dian menilai bahwa lapangan usaha non-migas juga miliki prospek yang digunakan baik ke depan apabila mampu dikembangkan dengan baik.

    Melihat peningkatan permintaan elektronik dan juga bidang otomotif, imbuh dia, Indonesia juga miliki prospek pada pengembangan semikonduktor mulai dari pertambangan (silika, tembaga, bauksit, emas), pengolahan, pembuatan, hingga fabrikasi semi konduktor.

    Nikel berada dalam menjadi hot commodity terkait dengan berkembangnya kendaraan listrik (electronic vehicle/EV), mengingat nikel menjadi materi utama penyimpan daya lithium EV kemudian Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar.

    Proses proses lanjut nikel dapat dimulai dari proses penambangan, penyelenggaraan smelter, produksi dan juga perakitan penyimpan daya juga daur ulang baterai. Sehingga dalam setiap tahapannya, Indonesia mempunyai peran lalu potensi pengembangan.

    Namun seiring dengan berbagai kemungkinan tersebut, OJK masih memohon perbankan untuk melakukan analisis terhadap macroeconomic environment di lingkungan global dan juga domestik untuk mengantisipasi penurunan kinerja di dalam bidang komoditas yang mana dapat berdampak pada kualitas kredit bank.

  • OJK: Intermediasi SJK syariah masih berkembang positif per Februari 2025

    OJK: Intermediasi SJK syariah masih berkembang positif per Februari 2025

    Ligapedia.news Ke depan, bidang asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas juga kapabilitas sektor yang dimaksud memadai,

    Jakarta – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mencatatkan data bahwa kinerja intermediasi sektor jasa keuangan (SJK) syariah per Februari 2025 masih meningkat positif secara tahunannya (year on year/yoy).

    “Kinerja intermediasi SJK syariah masih meningkat positif secara yoy, dengan pembiayaan perbankan syariah bertambah 9,17 persen, kontribusi asuransi syariah berkembang 7,91 persen, lalu piutang pembiayaan syariah bertambah 9,98 persen,” kata Mirza di konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 dalam Jakarta, Jumat.

    Dari sisi pengembangan lalu penguatan SJK syariah, Mirza juga menyampaikan bahwa 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah terjadi menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023, dalam mana 29 unit bidang usaha syariah menyatakan akan melakukan spin-off.

    Hal ini sebagaimana Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi lalu Korporasi Reasuransi.

    Adapun pada 2025, sebanyak 18 unit perniagaan syariah (UUS) direncanakan melakukan spin off dan delapan UUS akan melakukan pengalihan portofolio untuk perusahaan asuransi yang dimaksud telah lama ada.

    Mirza menambahkan, OJK juga terus melakukan penguatan kolaborasi kemudian aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi kemudian inklusi keuangan syariah melalui beberapa langkah.

    Pertama, rencana penyusunan buku khutbah di tempat sektor perasuransian, penjaminan, serta dana pensiun (PPDP) syariah yang digunakan dapat digunakan oleh para pemuka agama maupun tenaga pengajar untuk memberikan literasi terkait asuransi syariah terhadap masyarakat.

    Kedua, pelaksanaan kajian pengembangan asuransi karbon syariah, yang dimaksud antara lain memuat kemungkinan dukungan asuransi syariah pada perdagangan karbon.

    “Ke depan, lapangan usaha asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas serta kapabilitas sektor yang tersebut memadai,” kata Mirza.

    Selanjutnya yang ketiga, peluncuran kegiatan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) pada wilayah pedesaan melalui pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah.

    Program ini merupakan kerja identik OJK bersatu dengan Komite Nasional Perekonomian dan juga Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, juga Kementerian Agama.

    Program EPIKS merupakan salah satu upaya peningkatan inklusi keuangan syariah hingga publik pelosok melalui optimalisasi peran strategis penyuluh agama dalam desa pada memberikan edukasi mengenai keuangan syariah terhadap masyarakat.

    Masyarakat desa dapat mengakses barang atau layanan keuangan syariah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dikukuhkan sebagai agen laku pandai syariah oleh pelaku bisnis jasa keuangan (PUJK) syariah.

    Adapun implementasi EPIKS pada wilayah pedesaan akan diawali dengan pilot project yang mana menyasar kabupaten di area wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Timur.

  • 4 langkah cek legalitas pinjaman online sebelum ajukan pinjaman

    4 langkah cek legalitas pinjaman online sebelum ajukan pinjaman

    Ligapedia.news Ibukota – Menjelang Lebaran, keperluan finansial kerap kali meningkat, menggalakkan berbagai orang mencari solusi cepat melalui pinjaman online.

    Namun, di dalam sedang maraknya layanan pinjaman digital, muncul pula ancaman dari pinjaman online ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Oleh dikarenakan itu, penting untuk memeriksa legalitas pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman.

    Berikut adalah empat langkah mudah yang mana dapat Anda lakukan untuk menegaskan layanan pinjaman online yang dimaksud aman juga terpercaya.

    1. Cek di area situs resmi OJK atau Satgas PASTI

    Langkah pertama adalah memeriksa apakah wadah pinjaman online terdaftar lalu miliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anda bisa saja mengakses informasi ini melalui situs resmi OJK di area www.ojk.go.id atau melalui laman khusus Satgas PASTI pada iasc.ojk.go.id. Satgas PASTI secara berkala mempublikasikan daftar entitas ilegal, termasuk pinjaman online yang mana tidaklah berizin.

    Menurut data terbaru, pada Januari hingga Februari 2025, Satgas PASTI sudah memblokir 508 entitas pinjaman online ilegal lalu 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat.

    2. Waspadai tawaran yang tersebut terlalu menggiurkan

    Hati-hati dengan pinjaman online yang mana menjanjikan proses cepat tanpa persyaratan yang mana jelas atau menawarkan bunga rendah yang mana tidak ada masuk akal. Penawaran semacam ini banyak kali menjadi kedok pinjaman online ilegal. Penipuan rutin kali dimulai dari iklan pada media sosial atau arahan melalui aplikasi mobile perpesanan. Jangan tergoda dengan janji manis, kemudian terus-menerus pastikan legalitas perusahaan pemberi pinjaman.

    3. Jangan klik tautan dari sumber tidaklah jelas

    Salah satu modus penipuan yang mana banyak digunakan adalah teknik phishing, di area mana pelaku mengirimkan tautan mencurigakan yang mampu mencuri data pribadi Anda. Jika Anda menerima arahan yang mengarahkan ke formulir online atau situs bukan dikenal, abaikan atau laporkan. Selalu akses informasi pinjaman dari situs resmi atau program terpercaya yang dimaksud tersedia pada toko aplikasi mobile resmi seperti Google Play Store atau Apple App Store.

    4. Hubungi kontak resmi OJK untuk konfirmasi

    Jika Anda masih ragu, Anda dapat menghubungi Kontak OJK melalui beberapa kanal resmi, seperti:

    Dengan melakukan konfirmasi langsung, Anda dapat menjamin keamanan kemudian keabsahan penyedia layanan pinjaman. OJK juga memiliki layanan pengaduan lalu pusat penanganan penggelapan proses keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

    Memastikan legalitas pinjaman online sangat penting untuk melindungi diri dari risiko penggelapan dan juga penyalahgunaan data pribadi. Dengan mengikuti empat langkah dalam melawan yaitu dengan memeriksa di dalam situs resmi OJK, waspada terhadap tawaran menggiurkan, menghindari tautan mencurigakan, lalu menghubungi OJK untuk konfirmasi Anda bisa saja mengajukan pinjaman dengan aman dan juga nyaman.

    Selalu bijak pada mengambil langkah keuangan, khususnya di tempat masa-masa menjauhi Lebaran yang mana rawan akan modus penipuan.

  • Waspada, ini lima modus kecurangan yang digunakan marak terjadi jelang Lebaran

    Waspada, ini lima modus kecurangan yang digunakan marak terjadi jelang Lebaran

    DKI Jakarta – Menjelang Lebaran, keinginan rakyat cenderung meningkat. Sayangnya, momen ini kerap dimanfaatkan oleh oknum bukan bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis pembohongan di tempat sektor keuangan.

    Satuan Tindakan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan warga untuk lebih tinggi waspada terhadap berbagai modus kecurangan yang mana marak terjadi selama bulan Ramadhan hingga Idulfitri 1446 H. Berikut adalah lima modus penggelapan yang dimaksud wajib diwaspadai:

    1. Pinjaman online ilegal

    Modus ini menawarkan pinjaman dengan proses cepat tanpa ketentuan rumit untuk memenuhi keinginan jelang Lebaran. Penawaran ini banyak kali muncul melalui arahan singkat atau media sosial. Pinjaman online ilegal mempunyai risiko tinggi seperti bunga yang mana mencekik, penyalahgunaan data pribadi, hingga intimidasi oleh pihak penagih. Pastikan untuk memeriksa legalitas pinjaman di dalam situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman.

    2. Penyertaan Modal bodong

    Penipuan ini menawarkan keuntungan besar di waktu singkat tanpa risiko. Tawaran pembangunan ekonomi ilegal rutin kali menggunakan skema Ponzi atau piramida yang dimaksud hanya saja menguntungkan pihak di tempat atas. Salah satu contoh terbaru adalah persoalan hukum World Pay One (WPONE) yang dimaksud telah dilakukan dinyatakan ilegal oleh Satgas PASTI sejak Januari 2025. Jangan mudah tergiur keuntungan besar lalu selalu cek izin usaha dalam OJK.

    3. Phishing

    Phishing adalah upaya mencuri data pribadi seperti kata sandi lalu informasi keuangan melalui tautan atau situs palsu. Penipu rutin kali menyamar sebagai lembaga keuangan resmi kemudian mengirimkan tautan melalui email atau arahan singkat. Hindari mengklik tautan yang digunakan mencurigakan lalu pastikan Anda semata-mata mengakses situs resmi.

    4. Impersonation (Penyamaran)

    Modus ini melibatkan pembohongan dengan menyamar sebagai lembaga keuangan atau pihak berwenang. Penipu menggunakan logo atau identitas lembaga resmi untuk meyakinkan korban. Jika menerima komunikasi yang digunakan mengatasnamakan lembaga tertentu, setiap saat verifikasi segera melalui saluran resmi.

    5. Penipuan lowongan kerja paruh waktu

    Menjelang Lebaran, berbagai penawaran kerja paruh waktu yang digunakan menjanjikan penghasilan tambahan. Namun, beberapa di dalam antaranya adalah penipuan yang dimaksud memohonkan biaya pendaftaran atau informasi pribadi. Waspadai penawaran yang dimaksud terlalu bagus untuk menjadi kenyataan lalu hindari memberikan data pribadi terhadap pihak yang tersebut tidaklah jelas.

    Tips menghindari penyalahgunaan jelang lebaran:

    • Jangan klik tautan dari sumber yang tersebut bukan jelas.
    • Selalu cek legalitas pinjaman atau pembangunan ekonomi di tempat website resmi OJK.
    • Hindari memberikan informasi pribadi untuk pihak yang tiada dikenal.
    • Laporkan aktivitas mencurigakan ke OJK melalui nomor 157 atau situs http://iasc.ojk.go.id.

    Dengan meningkatkan kewaspadaan lalu kehati-hatian, Anda bisa jadi melindungi diri dari berbagai modus penipuan di area masa mendekati Lebaran. Jangan mudah tergiur dengan janji manis, lalu terus-menerus periksa kebenarannya sebelum bertindak.