Ligapedia News

Tag: Joko Widodo

  • Penang Peace Dialogue, Jokowi: Kita harus bangun PBB 2.0 baru

    Penang Peace Dialogue, Jokowi: Kita harus bangun PBB 2.0 baru

    Kuala Lumpur – Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan tantangan yang digunakan dihadapi seluruh planet pada waktu ini semakin kompleks, dengan konflik yang digunakan berkaitan kemudian lintas batas, sehingga menurutnya, bumi harus merancang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2.0 yang mana baru.

    "Kita membutuhkan lembaga global yang lebih banyak kuat, mediasi global yang digunakan tambahan kuat, lalu diplomasi global yang lebih tinggi kuat untuk merawat perdamaian. Sekarang, kita harus berpindah melampaui Perserikatan Bangsa-Bangsa edisi lama kemudian merancang edisi baru, Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.0 yang mana baru," kata Jokowi.

    Hal yang disebutkan disampaikan Joko Widodo di pidatonya pada acara Penang Peace Dialogue (Dialog Kedamaian Penang) yang dimaksud diselenggarakan ke Penang, Malaysia, Minggu.

    Dia memaparkan ketika ini tantangan yang mana dihadapi dunia semakin kompleks. Konflik saling berkaitan, dan juga dampaknya melintasi batas negara.

    Oleh dikarenakan itu, menurutnya, PBB harus berubah serta mendefinisikan kembali sistem, proses, lalu strategi untuk bekerja lebih besar baik, guna mewujudkan bumi yang digunakan lebih tinggi baik juga berubah menjadi lebih besar relevan.

    "Karena kemakmuran yang tersebut berkelanjutan cuma dapat dicapai ketika setiap negara memilih perdamaian daripada konflik. Kerja sejenis daripada persaingan kemudian kolaborasi daripada perpecahan," jelasnya.

    Jokowi menyampaikan bahwa tiada ada negara yang dimaksud dapat berhasil sendirian, bukan ada bangsa yang dimaksud dapat makmur pada konflik, dan juga tidaklah ada perdamaian yang dimaksud dapat dibangun tanpa kepercayaan.

    Di bagian lain ia juga mengumumkan Asia Tenggara telah dilakukan berubah menjadi lebih besar dari sekadar kawasan yang tersebut beragam, melainkan juga telah lama bermetamorfosis menjadi contoh nyata tentang bagaimana peradaban dapat hidup berdampingan, belajar satu sebanding lain, dan juga berkembang bersama.

    Jokowi menyebut, di sejumlah hal Asia Tenggara merupakan model penting kolaborasi antarperadaban pada bola multipolar.

    "Di di lokasi ini (Asia Tenggara), perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan adalah jembatan menuju pemahaman, kerja sama, serta kemajuan bersama," katanya.

    Oleh sebab itu ia menyerukan bahwa nilai-nilai yang dimaksud serupa juga seharusnya berubah menjadi pedoman bagi negara-negara maju.

    Jokowi mengingatkan bahwa kebesaran negara maju tiada hanya saja diukur dari kemajuan teknologi, kekuatan ekonomi, atau pengaruh politik, tetapi juga dari tanggung jawab, kebijaksanaan, lalu kemampuan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, juga kemakmuran bersama.

    "Negara-negara progresif tidaklah boleh semata-mata memikirkan kepentingan dia sendiri. Mereka harus memikul tanggung jawab yang dimaksud lebih banyak besar untuk memulai pembangunan kepercayaan, meningkatkan kekuatan kerja sama, serta membantu menciptakan globus yang tambahan damai," ujar Jokowi.

    Forum Dialog Damai Penang diselenggarakan untuk mengangkat isu-isu tentang perdamaian dunia.

    Acara ini turut dihadiri Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow beserta jajaran pada gala dinner Hari Sabtu (5/9) malam, juga dihadiri Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih lalu jajaran, para tokoh penduduk dalam Penang, dan juga beberapa tokoh serta media internasional.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence dalam platform web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ulang Tahun ke-74, Jokowi Sampaikan Harapan Ini adalah

    Prabowo Ulang Tahun ke-74, Jokowi Sampaikan Harapan Ini adalah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berulang tahun yang digunakan ke-74 pada hari ini, hari terakhir pekan 17 Oktober 2025. Ucapan selamat dan juga doa indah datang untuk Presiden datang dari bervariasi kalangan, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Ditemui usai mengunjungi rapat senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jokowi menyampaikan harapannya untuk Prabowo yang menginjak usia baru.

    “Ya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kebugaran pada mengemban tugas besar, menjalankan pemerintahan lalu negara kita. Selamat ulang tahun,” kata Jokowi, seperti diambil CNN Indonesia. 

    Berbicara pada kesempatan yang tersebut sama, Jokowi ikut mengomentari satu tahun pemerintahan Prabowo. Menurutnya, meskipun ada banyak inisiatif yang tersebut harus dievaluasi, ia menafsirkan secara umum pemerintahan berjalan dengan baik.

    “Saya meninjau kebijakan-kebijakan lalu gagasan-gagasan besar yang mana beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo. Hal ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik, bahwa ada hal yang tersebut kecil-kecil yang digunakan wajib dievaluasi, diperlukan dikoreksi saya kira telah dijalankan oleh beliau,” ujarnya.

    “Evaluasinya baik yang tersebut berkaitan dengan Sekolah Rakyat, baik yang digunakan berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang tersebut berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita mengawasi berjalan dengan baik. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya.

    (hsy/hsy)
    [Gambas:Video CNBC] Next Article Jokowi Alami Alergi Kulit, Ini adalah Kemungkinan Pemicunya Menurut Dokter

  • Tuduhan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya terima pelimpahan berkas

    Tuduhan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya terima pelimpahan berkas

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan termasuk menerima pelimpahan berkas dari beberapa Polres terkait persoalan hukum tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    "Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang mana menangani atau melakukan penyelidikan ketika ini menerima pelimpahan dari beberapa Polres," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi pada waktu ditemui dalam Jakarta, Kamis.

    Total ada lima laporan yang mana ditangani oleh penyelidik Subdirektorat Keselamatan Negara (Subdit Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    Ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar ketika ditemui di area Polda Metro Jaya, Jakarta. Mulai Pekan (26/5/2025). ANTARA/Ilham Kausar/aa.

    Ade Ary menjelaskan tujuan pelimpahan berkas dari banyak Polres tersebut untuk memudahkan proses penyelidikan lantaran rangkaian perkembangan yang mana sedang didalami sama.

    "Yaitu terkait dengan penghasutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP serta juga penyampaian atau penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang ITE," katanya.

    Polda Metro Jaya menyebutkan perkembangan perkara tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih proses pendalaman kemudian dibutuhkan ketelitian pada mengungkapkan tindakan hukum tersebut.

    "Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian. Jadi kelompok penyelidik masih terus menghimpun fakta-fakta guna mendapat cerita yang dimaksud utuh lalu lengkap yang dimaksud telah terjadi mengkonfirmasi dari semua pihak," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi pada waktu ditemui pada Jakarta, Selasa (3/6).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi pada waktu ditemui di area Jakarta, Kamis (12/6/2025) (ANTARA/Ilham Kausar)

    Saat dikonfirmasi mengenai Bareskrim Polri sudah pernah menyatakan ijazah Jokowi terbukti asli apakah juga menjadi komponen analisis Polda Metro Jaya, Ade Ary membenarkan hal tersebut.

    "Betul, lantaran perkembangan yang ditangani di tempat Polda Metro Jaya adalah dugaan pencemaran nama baik yang dimaksud diatur di area KUHP lalu UU ITE," katanya.

    Ade Ary menambahkan di pengumpulan fakta objek perkaranya adalah pernyataan yang dimaksud mengandung fitnah dan juga pencemaran nama baik melalui media sosial (medsos) menghadapi tuduhan ijazah sarjana (S1) palsu milik Jokowi, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan.

    Hingga ketika ini, pihaknya telah terjadi mengambil keterangan dari 29 saksi terkait perkara ini.

  • Tuduhan ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar ditanya 97 pertanyaan

    Tuduhan ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar ditanya 97 pertanyaan

    ligapedianews.com DKI Jakarta – Ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar ditanya 97 pertanyaan oleh Polda Metro Jaya terkait tindakan hukum tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    "Saya tadi ditanyakan beberapa orang pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji," katanya ketika ditemui di area Polda Metro Jaya, Senin.

    Tetapi ada banyak pertanyaan yang digunakan tidak ada berkenan untuk dijawab. "Karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis," katanya.

    Rismon juga menjelaskan bahwa dirinya memenuhi undangan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya sebagai terundang atau saksi kemudian belum terlapor.

    "Saya diundang ke di sini untuk klarifikasi berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April 2025," kata ia yang tersebut dimintai klarifikasi hampir tujuh jam sejak pukul 10.00 hingga 16.59 WIB.

    Kemudian pada waktu dikonfirmasi apa hanya yang dimaksud digali oleh Polda Metro Jaya, Rismon menyebutkan, terkait media sosialnya kemudian diskusi dengan Roy Suryo.

    "Berikut juga dengan video saya pada akun YouTube Balige Academy, dimana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan lalu skripsi Pak Jokowi. Terkait dengan algoritma yang mana saya gunakan, metode-metode. Jadi saya terangkan sedikit yang mana dibutuhkan," katanya.

    Kemudian Rismon juga menambahkan bahwa di area ruang penyidik dirinya ditanya terkait pada otoritas apa dirinya meneliti skripsi Jokowi, dirinya menjawab oleh sebab itu ia peneliti.

    "Sebagai pribadi peneliti, penulis buku, maka lantaran ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya, saya sebagai peneliti bebas independen, tiada subjektif," katanya.

    Tanpa harus miliki otoritas apapun, kata dia, orang pengkaji atau peneliti itu harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam berada dalam masyarakat.

  • Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Jokowi: Framing Jahat

    Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Jokowi: Framing Jahat

    Ligapedianews.com JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membuka ucapan setelahnya dimasukkan di daftar pemimpin paling korup di dalam dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Presiden ke-7 RI itu menilai hal itu merupakan suatu bentuk framing jahat.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi pada waktu dijumpai di area kediamannya di dalam Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Daerah Perkotaan Solo, Selasa (31/12/2024).

    Mengenai tudingan memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, Jokowi mengatakan pada waktu ini sejumlah sekali fitnah, framing jahat, tuduhan-tuduhan tanpa bukti.

    “Itu yang mana terjadi selama ini,” ucapnya.

    Ditanya apakah tudingan itu terdapat muatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini memohonkan agar ditanyakan segera untuk yang menimbulkan pernyataan.

    “Orang bisa jadi memakai kendaraan apa pun, sanggup NGO (Non Governmental Organization), partai, ormas untuk menghasilkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.

    Sebelumnya, Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisasi serta Korupsi (OCCRP) menempatkan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu finalis pada 2024. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project itu meminta-minta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, lalu pihak lain pada jaringan global OCCRP.

    Para finalis yang dimaksud memperoleh pendapat terbanyak tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Awal Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, kemudian Pengusaha India Gautam Adani.

    Kasus-kasus pada mana kejahatan terorganisasi lalu korupsi besar-besaran didukung oleh pemerintah yang mana represif kemudian otokratis masih jarang terjadi. Adapun pemenang Person of the Year 2024 versi OCCRP diraih mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Seperti di dalam Venezuela kemudian Korea Utara (Korut), rezim pemimpin Suriah yang digunakan digulingkan Bashar al-Assad adalah salah satu contohnya, yang mana ditandai dengan kontrol terpusat, penindasan terhadap perbedaan pendapat, lalu ketergantungan pada aparat keamanan yang dimaksud kuat.

    Ketika penjara-penjara dikosongkan serta kuburan massal digali, skala kebrutalan Assad terhadap rakyatnya sendiri, sayangnya, menjadi lebih tinggi jelas.

    “Berkuasa pada tahun 2000 setelahnya kematian ayahnya, janji-janji awal Assad tentang liberalisasi urusan politik dengan cepat berubah menjadi praktik-praktik otoriter,” ungkap laporan OCCRP.

    Sebagai bagian dari Musim Semi Arab, pemberontakan Suriah tahun 2011 menantang kekuasaannya serta meningkat menjadi pertempuran saudara yang mana berlangsung hingga Assad digulingkan bulan ini. Pasukannya dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang digunakan meluas, termasuk penyiksaan, pembunuhan, pengaplikasian senjata kimia, penjara massal, dan juga penargetan warga sipil.

  • Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup versi OCCRP, JoMan Tuding Agen Intelijen Luar Negeri

    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup versi OCCRP, JoMan Tuding Agen Intelijen Luar Negeri

    Ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer menanggapi rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di daftar finalis pemimpin paling korup 2024. Menurutnya, OCCRP telah lama menghasilkan opini sesat.

    Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, mengatakan, Jokowi sudah ada biasa difitnah dengan berbagai macam tudingan.

    “Kalau Pak Jokowi paling korup, Pak Jokowi terbiasa dibilang diktator, biasa aja tuh. Pak Jokowi mah nggak nge-respons tuh kayak gitu-gitu, mau dibilang paling korup, mau dibilang diktator, otoriter, biasa aja tuh,” kata Noel pada waktu dihubungi, Selasa (31/12/2024).

    Noel menilai, OCCRP sudah menghasilkan opini sesat yang memasukan nama Jokowi ke di nominasi pemimpin paling korup di dalam dunia. Ia menilai Jokowi telah biasa akan opini sesat seperti itu.

    “Jadi menurut saya, ya opini-opini sesat gini udah biasa sih,” tuturnya.

    Noel pun tak ambil pusing dengan masuknya Jokowi ke pada nominasi pemimpin paling korup dunia. Pasalnya, kata dia, pilihan rakyat tak berubah dengan adanya nominasi tersebut.

    “Ya biarin aja. Ya beliau kan bukan sanggup mengubah pilihan rakyat, nggak juga bisa jadi mengubah pemikiran rakyat. Ya nggak apa-apa. Bikin aja, jangan paling korup. Jokowi itu paling terbesar dosanya gapapa, biasa aja,” kata Noel.

    “Iya, aneh-aneh aja kita ngeliatin kadang-kadang ormas-ormas sampai LSM-LSM internasional ini terus-menerus punya opini sesat,” imbuhnya.

    Noel curiga lembaga nonpemerintahan internasional seperti OCCRP itu sebagai proxy pihak tertentu. Untuk itu, ia menyatakan tak percaya dengan hasil nominasi pemimpin paling korup yang dimaksud dirilis OCCRP.

  • 7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Penggagas Akhir Pemimpin Terkorup Planet 2024

    7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Penggagas Akhir Pemimpin Terkorup Planet 2024

    Ligapedianews.com JAKARTA – Masuknya nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ), pada daftar finalis “Person of the Year 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menarik perhatian publik. Proyek investigasi ini dikenal mengungkap praktik kejahatan terorganisir serta korupsi dalam berbagai negara. Berikut adalah 7 fakta menarik pada balik nominasi ini:

    1. OCCRP dan juga Proses Penilaian

    OCCRP adalah organisasi investigasi global yang tersebut berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir kemudian korupsi. Penilaian dia didasarkan pada data dari jurnalis, pembaca, juga jaringan global mereka. Penggagas Akhir tahun ini mencakup berbagai pemimpin dunia yang digunakan dianggap terkait dengan praktik korupsi besar-besaran lalu otoritarianisme.

    2. Jokowi di dalam Antara Pemimpin Global Lain

    Nama Jokowi bersanding dengan beberapa tokoh kontroversial seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, hingga entrepreneur India Gautam Adani. Para finalis dinilai menghadapi dampak negatif kebijakan dia terhadap negara masing-masing, khususnya pada kaitannya dengan kejahatan terorganisir.

    3. Pemenang: Bashar al-Assad dari Suriah

    Bashar al-Assad, mantan Presiden Suriah, akhirnya dinobatkan sebagai “Tokoh Tahun Ini” versi OCCRP. Pemerintahannya yang mana otoriter lalu korup selama puluhan tahun, termasuk pelanggaran HAM berat seperti pemanfaatan senjata kimia, menjadi alasan utama kemenangannya.

    4. Rezim Diktator yang Jadi Sorotan

    Contoh lain adalah Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dari Guinea Khatulistiwa, yang menerima “Lifetime Non-Achievement Award”. Obiang dikenal sebagai salah satu diktator terlama di area dunia, dengan sejarah penindasan juga eksploitasi sumber daya negara untuk keuntungan pribadi.

    5. Kritik terhadap Kebijakan Jokowi

    Dalam nominasi ini, kritik terhadap Jokowi berfokus pada dugaan lemahnya penanganan korupsi dalam Indonesia selama masa kepemimpinannya. Beberapa kebijakan strategis yang digunakan kontroversial dianggap kurang transparan, memunculkan anggapan bahwa pemerintahannya cenderung melindungi oligarki.

    6. Suara Publik Melawan Korupsi

    Kasus seperti di area Kenya menunjukkan besarnya tekanan penduduk terhadap pemimpin yang mana dianggap gagal. Lebih dari 40.000 orang menulis surat ke OCCRP untuk menominasikan Presiden William Ruto, mencerminkan frustrasi rakyat terhadap korupsi juga ketidakadilan ekonomi.

    7. Respons Keras Jokowi

    Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan terkait namanya yang dimaksud masuk pada daftar pemimpin paling korup di area dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Presiden ke-7 RI yang disebutkan menyampaikan tuduhan yang disebutkan sebagai upaya framing jahat tanpa dasar.

    Saat ditemui pada kediamannya dalam Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Daerah Perkotaan Solo, pada Selasa (31/12/2024), Jokowi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” tegasnya.

    Jokowi juga menyinggung berbagai tuduhan yang mana dilayangkan kepadanya, termasuk manipulasi pemilihan umum lalu eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, tuduhan yang dimaksud hanyalah fitnah lalu framing jahat yang tersebut selama ini banyak terjadi.

    “Banyak sekali fitnah, framing jahat, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Itu yang terjadi selama ini,” tambahnya.

    Ketika ditanya apakah tuduhan yang dimaksud mengandung unsur politis, Jokowi menyerahkan penilaian yang dimaksud terhadap publik. Ia meminta-minta agar pertanyaan yang disebutkan diajukan dengan segera terhadap pihak yang tersebut menyebabkan tuduhan.

    “Orang dapat memakai kendaraan apa pun, bisa saja NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menimbulkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” jelas Jokowi.

    Tanggapan Jokowi melawan tuduhan ini menyoroti pentingnya pembuktian berhadapan dengan klaim yang mana dilayangkan. Meski diterpa tuduhan berat, Jokowi tetap saja menyerukan agar tuduhan yang disebutkan dibuktikan secara fakta serta hukum. Apakah tuduhan ini murni fakta atau sekadar muatan politis, waktu serta bukti yang mana akan berbicara.

  • Jokowi Penggagas Akhir Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Hal ini Respons PDIP

    Jokowi Penggagas Akhir Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Hal ini Respons PDIP

    Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Mohammad Guntur Romli turut merespons masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) masuk pada finalis pemimpin paling korup di tempat dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ). Jokowi menganggap rilis OCCRP itu sebagai framing jahat terhadap dirinya.

    Menurut Guntur Romli, respons Jokowi menunjukkan mantan Wali Perkotaan Solo itu berada dalam melakukan framing jahat terhadap lembaga non-pemerintahan itu. Padahal OCCRP tak ada persoalan dengan Jokowi.

    “Malah Jokowi yg sedang melakukan framing jahat pada OCCRP yang digunakan tidak ada ada persoalan dengan Jokowi, kecuali perihal kasus-kasus korupsi serta kejahatan yang mana teroganisir,” kata Guntur Romli pada waktu dihubungi, Rabu (1/1/2025).

    Guntur Romli mengibaratkan Jokowi seperti pepatah buruk dalam muka, cermin dibelah. “Kata pepatah, buruk muka, cermin dibelah. OCCRP itu semata-mata cermin,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi merespons namanya masuk di daftar pemimpin paling korup di tempat dunia versi OCCRP. Jokowi menilai ini merupakan bentuk tuduhan jahat. Jokowi bertanya balik, apa yang dimaksud sudah ada ia korupsi selama ini.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di dalam kediamannya pada Sumber, Banjarsari, Perkotaan Solo, Selasa (31/12/2024).

    Saat disinggung publikasi itu terkait tudingan yang dimaksud bermuatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini memohonkan agar ditanyakan segera untuk yang menghasilkan pernyataan.

    “Orang sanggup memakai kendaraan apa pun, bisa jadi NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menghasilkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.

  • Jadikan Jokowi Penggagas Akhir Pemimpin Terkorup 2024, Investigasi OCCRP Dinilai Lemah

    Jadikan Jokowi Penggagas Akhir Pemimpin Terkorup 2024, Investigasi OCCRP Dinilai Lemah

    Ligapedianews.com JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang digunakan terlibat di kejahatan terorganisasi lalu paling korup di tempat dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa orang nama yang dimaksud dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan ucapan terbanyak tahun ini.

    Nama-nama yang mana masuk nominasi kemudian perolehan kata-kata diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, badan juri, juga pihak lain di jaringan global OCCRP.

    Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk tindakan kejahatan tidaklah dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

    “Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan pada pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).

    Menurutnya, hingga ketika ini tiada ada satu pun putusan pengadilan yang mana memvonis Jokowi bersalah sudah pernah melakukan tindakan pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi di pilpres untuk meraih kemenangan salah satu paslon juga tidak ada terbukti pada Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Jika metodologinya benar, seharusnya majelis juri OCCRP bukan meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa saja memasukkan nama seseorang ke di daftar yang dimaksud sementara tidak ada ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonisnya bersalah melawan kejahatan yang dimaksud dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang tersebut nyata,” ungkap R Haidar Alwi.

    Oleh akibat itu, predikat yang mana disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang tersebut tak berdasar dari para pemegang hak pernyataan pada polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi kemudian nama baik Jokowi di area mata rakyat Indonesia bahkan dunia.

    “OCCRP harus meralat rilisnya serta memohonkan maaf terhadap Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang digunakan berisi para jurnalis investigasi identik sekadar dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.

  • PDIP Skor Publikasi Jokowi Masuk Nominasi OCCRP 2024 Bisa Jadi Petunjuk bagi Penegak Hukum

    PDIP Skor Publikasi Jokowi Masuk Nominasi OCCRP 2024 Bisa Jadi Petunjuk bagi Penegak Hukum

    Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Guntur Romli menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang digunakan memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai finalis kejahatan teroganisir lalu korupsi 2024, sanggup menjadi pintu masuk bagi lembaga penegak hukum. Guntur Romli yakin OCCRP miliki bukti kuat berhadapan dengan publikasinya.

    “Karena itu, bagi kami, laporan itu bisa jadi menjadi petunjuk bagi KPK dan juga penegak-penegak hukum lainnya, seperti polisi kemudian kejaksaan untuk memeriksa Jokowi juga keluarganya,” kata Guntur ketika dihubungi, Rabu (1/1/2025).

    Menurutnya, Jokowi dapat diperiksa sebagaimana yang tersebut pernah disampaikan oleh ekonom mendiang Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang mana merugikan negara sampai beratus-ratus triliun. “Juga laporan Ubedilah Badrun Dosen UNJ terkait dugaan korupsi, kolusi, lalu nepotisme (KKN) dinasti Jokowi,” kata Guntur.

    Sebagai organisasi ternama di tempat dunia, Guntur meyakini OCCRP memiliki bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah pribadi pemimpin terkorup dalam dunia. Menurutnya, KPK sanggup bekerja mirip dengan OCCRP untuk menyelidiki dan juga memeriksa Jokowi lalu keluarganya.

    “Ini yang tersebut seharusnya dikejar oleh KPK, dikarenakan pastinya ada korupsi lalu kerugian besar keuangan negara pada tindakan hukum ini, bukanlah mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan yang tersebut bukanlah pejabat publik/negara juga tak pernah merugikan keuangan negara sepeser pun,” kata Guntur.

    Sebelumnya, Jokowi menilai publikasi finalis kejahatan terorganisir kemudian korupsi 2024 oleh OCCRP yang tersebut memasukkan namanya merupakan bentuk tuduhan jahat. Jokowi pun bertanya balik, apa yang mana sudah ada beliau korupsi selama ini.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di tempat kediamannya di area Sumber, Banjarsari, Daerah Perkotaan Solo, Selasa (31/12/2024).

    Saat disinggung publikasi itu terkait tudingan yang bermuatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini mengajukan permohonan agar ditanyakan segera terhadap yang dimaksud menyebabkan pernyataan.

    “Orang dapat memakai kendaraan apa pun, bisa saja NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menghasilkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.