Tag: dpr ri

  • Profil Sari Yuliati substitusi Mukhtarudin sebagai sekretaris F-Golkar di dalam DPR

    Profil Sari Yuliati substitusi Mukhtarudin sebagai sekretaris F-Golkar di dalam DPR

    Ibukota Indonesia – Nama Sari Yuliati sedang menjadi sorotan rakyat oleh sebab itu dirinya pada saat ini ditetapkan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Posisi yang dimaksud ia emban untuk menggantikan kursi yang sebelumnya diduduki oleh Mukhtarudin, yang dimaksud dilantik sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (P2MI) pada September lalu.

    Sari Yuliati sebelumnya duduk sebagai Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang tersebut mengurusi bidang penegakan hukum.

    Adapun di dalam kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029, Sari Yuliati dipercaya untuk menjabat sebagai Bendahara Umum, yang mana disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada akhir tahun lalu.

    Berikut profil dan juga riwayat hidup Sari Yuliati yang tersebut dapat disimak.

    Sari Yuliati bukanlah lah nama yang dimaksud begitu asing ke panggung kebijakan pemerintah nasional. Ia duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai petahana untuk periode 2024-2029.

    Sari Yuliati lahir di dalam DKI Jakarta pada 2 Juni 1976. Ia mengenyam bangku sekolah dari SD hingga SMA di dalam Jakarta. Ia kemudian berhasil meraih gelar kejuaraan sarjana dari Jurusan Teknik Sipil, Universitas Trisakti, pada tahun 2000.

    Selanjutnya, ia menempuh studi magister ke Jurusan Teknik Sipil pada Universitas Nusantara lalu berhasil lulus pada tahun 2003. Di samping Keilmuan Teknik, Sari Yuliati juga menimba Bidang Studi Hukum pada Universitas Kristen Tanah Air (UKI) sejak tahun 2020 lalu berhasil lulus pada tahun 2025.

    Tak berhenti sampai di dalam situ, Sari ketika ini juga berada dalam menempuh sekolah Doktor Pengetahuan Hukum ke Universitas Padjajaran (Unpad). Adapun karier politiknya dimulai sejak ia bergabung dengan Partai Golkar sebagai Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pada tahun 2004.

    Sebelum duduk dalam Senayan, ibu dua penduduk anak itu sudah pernah lebih banyak dulu menduduki beberapa jumlah jabatan penting di dalam Partai Golkar, dalam antaranya Bendahara Angkatan Muda Partai Golkar, Bendahara Lembaga Pengelolaan Kaderisasi Partai Golkar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, hingga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar.

    Sebagai legislator yang tersebut berasal dari area pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II, ia sempat dipercaya pula menduduki jabatan Ketua Koordinator Wilayah Provinsi NTB DPP Partai Golkar hingga Ketua Tim Pemenangan pemilihan raya Golkar untuk Wilayah Bali, NTB, serta NTT.

    Di Senayan, Sari Yuliati duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI pada periode 2019-2024, lalu Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada periode 2024-2029. Ia berubah menjadi satu-satunya perempuan ke antara empat legislator pria yang digunakan duduk ke tampuk kepemimpinan alat kelengkapan komite tersebut.

    Sari Yuliati diketahui menikah dengan Arie Wiryawan, yang dimaksud tak lain anak keempat dari Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid sendiri merupakan Pengurus NTB periode 1998-2003, Wali Perkotaan Administrasi DKI Jakarta Selatan periode 1989–1993, serta anggota DPR-RI periode 2009-2014.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan ke laman web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR setujui anggaran Kemenkeu senilai Rp52,02 triliun

    Komisi XI DPR setujui anggaran Kemenkeu senilai Rp52,02 triliun

    Ligapedianews.com Ibukota – Komisi XI DPR RI menyetujui Rancangan Kerja dan juga Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp52,02 triliun.

    Anggaran yang dimaksud disetujui pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di tempat Jakarta, Kamis.

    "Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan di Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara 2026 sebesar Simbol Rupiah 52,02 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun pada waktu raker.

    Dana yang dimaksud akan dialokasikan untuk mengupayakan fungsi pelayanan umum, ekonomi, juga pendidikan.

    Misbakhun merinci alokasi anggaran Kemenkeu tahun depan akan digunakan untuk lima acara utama.

    Pertama, inisiatif kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan juga perekonomian senilai Rp90 miliar.

    Kedua, inisiatif pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp1,99 triliun.

    Ketiga, acara pengelolaan belanja negara Rp24,40 miliar.

    Keempat, kegiatan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan juga risiko dengan keinginan Rp289,23 miliar.

    Kelima, acara dukungan manajemen termasuk badan layanan umum (BLU) dengan total Rp49,61 triliun.

    Dari total Rp52,02 triliun tersebut, sebanyak Rp10,37 triliun dialokasikan untuk tujuh badan layanan umum (BLU).

    Tanpa memasukkan pagu BLU, maka anggaran murni Kemenkeu pada 2026 mencapai Rp41,64 triliun.

    Berdasarkan fungsi, alokasi anggaran terdiri melawan Rp47,77 triliun untuk pelayanan umum, Rp249,26 miliar untuk fungsi ekonomi, juga Rp3,99 triliun untuk fungsi pendidikan.

    Rincian anggaran Kemenkeu ini nantinya akan dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di dalam situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini adalah poin-poin penting rapat kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025

    Ini adalah poin-poin penting rapat kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025

    Ligapedianews.com DKI Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Minggu, 31 Agustus 2025, mengawasi Sidang Kabinet Paripurna pada Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini diselenggarakan dalam sedang situasi darurat kebijakan pemerintah lalu sosial akibat gelombang demonstrasi yang dimaksud menuntut evaluasi terhadap anggota DPR.

    Dalam sidang tersebut, disepakati sebagian langkah tegas, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang dimaksud terlibat kontroversi dan juga moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Kebijakan ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik.

    Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia memohonkan kementerian lalu lembaga membuka akses bagi masyarakat menyampaikan masukan secara damai, namun menegaskan aparat akan bertindak tegas jikalau terjadi aksi anarkis. Berikut poin-poin penting dari hasil rapat tersebut.

    5 poin penting hasil rapat kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa arahan penting usai rapat kabinet pada Minggu, 31 Agustus 2025. Berikut rangkuman poin-poin utama yang mana menjadi sorotan:

    1. Pimpinan parpol diminta tindakan tegas anggota DPR yang mana sembarangan

    Presiden mengajukan permohonan pimpinan partai urusan politik bertindak tegas terhadap anggota DPR yang dimaksud menyampaikan pernyataan keliru serta kontroversi. Mulai 1 September 2025, partai dapat mencabut keanggotaan anggota DPR yang dimaksud melanggar aturan tersebut.

    2. Pemeriksaan perkara Affan harus cepat juga transparan

    Presiden menegaskan proses pemeriksaan terhadap petugas yang mana melakukan pelanggaran di perkara Affan harus dilaksanakan secara cepat, terbuka, serta dapat diakses publik.

    3. Evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri

    Pimpinan DPR diminta mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPR dan juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    4. Semua kementerian/lembaga hingga DPR harus mengungkap ruang aspirasi

    Presiden memohon pimpinan DPR juga seluruh kementerian/lembaga mengundang tokoh warga dan juga peserta didik untuk berdialog dengan segera juga menerima masukan maupun koreksi secara terbuka.

    5. Polisi harus menjadi pelindung masyarakat

    Presiden mengingatkan aparat kepolisian untuk fokus melindungi publik dan juga infrastruktur umum yang tersebut dibangun dari uang rakyat.

    Dengan demikian, rapat yang dimaksud menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan rakyat lalu memacu kebangkitan ekonomi di tempat sedang situasi yang mana menantang. eksekutif menilai, tanpa stabilitas, rencana perkembangan dan juga pemulihan kegiatan ekonomi tiada akan berjalan optimal.

    Presiden menyembunyikan arahannya dengan arahan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan. Ia berharap kerja sebanding antara pemerintah, masyarakat, kemudian semua pihak terus diperkuat demi mewujudkan masa depan yang mana lebih tinggi baik, sejahtera, kemudian berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di area situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick apresiasi DPR setujui proses naturalisasi pesepak bola putri

    Erick apresiasi DPR setujui proses naturalisasi pesepak bola putri

    ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi tindakan bijak juga cepat Komisi XII lalu Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mana menyetujui proses naturalisasi empat pesepak bola putri pada Rapat Kerja Bersama Komisi dalam Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin.

    Dilansir dari rilis yang tersebut diterima di area Jakarta, Senin, keempat pemain putri yang akan segera dinaturalisasi adalah Iris Joska de Rouw, Felicia Victoria de Zeeuw, Isa Guusje Warps, kemudian Emily Julia Frederica Nahon.

    "Alhamdulillah, saya mengapresiasi lalu salut berhadapan dengan langkah cepat anggota badan yang dimaksud terhormat dalam Komisi X kemudian XII yang digunakan memungkinkan proses naturalisasi empat pemain untuk meningkatkan kekuatan Timnas Putri Indonesia dengan jadwal yang mana padat di tempat tahun 2025 ini," ujar Erick.

    "Terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto yang digunakan membantu percepatan prestasi timnas putri, juga Kemenpora, Kemenkumham, kemudian pimpinan DPR yang digunakan setiap saat support sepakbola kita," tambahnya.

    Seusai persetujuan ini, rencana proses keabsahan pemain putri yang disebutkan yang mana rata-rata berusia 20 tahun ke bawah itu akan berlanjut ke rapat paripurna DPR untuk kemudian ke tahap pengajuan ke Sekretariat Negara (Setneg) agar mendapatkan Surat Keputusan Presiden (Keppres), sebelum diangkat sumpahnya menjadi WNI.

    Erick menambahkan, para pemain yang dimaksud dibutuhkan untuk menambah amunisi Timnas di area tiga kompetisi terdekat, kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia 2026, semifinal pada ASEAN Women Championships 2025, serta juga semifinal SEA Games 2025 Thailand.

    Kehadiran empat pemain yang mengisi semua sektor dari barisan belakang, tengah, hingga depan itu sangat dibutuhkan instruktur Timnas Putri nasional, Satoru Mochizuki.

    "PSSI tetap memperlihatkan memperhatikan kompetisi putri yang mana kita agendakan tahun 2027 bergulir. Itulah sebab grassroots di area putri sudah ada kita mulai di dalam Piala Pertiwi U-14 juga U-16 hingga tiga tahun ke depan," jelas Erick.

    "Naturalisasi ini merupakan langkah strategis kami untuk merancang Timnas putri yang tersebut kuat kemudian jangka panjang. Apalagi prospek berprestasi sepakbola putri di dalam level Asia atau meningkatkan peringkat FIFA sangat terbuka," pungkasnya.

    Empat pemain baru naturalisasi itu diharapkan mampu perkuat timnas putri di area Kualifikasi Piala Asia 2026 Wanita yang dimaksud bergulir 23 Juni hingga 5 Juli 2025 dalam Jakarta.

    Indonesia yang berada pada Grup D, sama-sama Taiwan, Kirgistan, juga Pakistan ditargetkan jadi juara grup agar bisa saja cetak sejarah untuk kali pertama lolos kualifikasi di dalam Piala Asia Wanita tahun depan di area Australia.

    Berikut data pemain naturalisasi Timnas Putri:

    1. Nama Lengkap : Iris Joska de Rouw
    * Tempat serta Tanggal Lahir : Rotterdam, 21 April 2005 (usia 20 tahun)
    * Klub pada waktu ini : Sparta Rotterdam
    * Level Kompetisi : Tier 2 Belanda
    * Letak : Penjaga Gawang
    * Tinggi : 174 cm
    * Berat : 68 kg

    2. Nama Lengkap : Felicia Victoria de Zeeuw
    * Tempat kemudian Tanggal Lahir : Delft, 19 Januari 2006 (usia 19 tahun)
    * Klub ketika ini : ADO Den Haag
    * Level Kompetisi : Tier 1 Belanda
    * Kedudukan : Gelandang Serang
    * Tinggi : 170 cm
    * Berat : 60 kg

    3. Nama Lengkap : Isa Guusje Warps
    * Tempat juga Tanggal Lahir : Veldhoven, 3 Juni 2005 (usia 20 tahun)
    * Klub pada waktu ini : NAC Breda
    * Level Kompetisi : Tier 1 Belanda
    * Letak : Penyerang Sayap
    * Tinggi : 176 cm
    * Berat : 68 kg

    4. Nama Lengkap : Emily Julia Frederica Nahon
    * Tempat juga Tanggal Lahir : Oegstgeest, 17 Mei 2007 (usia 18 tahun)
    * Klub pada waktu ini : ADO Den Haag
    * Level Kompetisi : Tier 1 Belanda
    * Letak : Bek Tengah
    * Tinggi : 174 cm
    * Berat : 65 kg

  • Hari Ini, DPR Gelar Rapat Permohonan Persetujuan 3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

    Hari Ini, DPR Gelar Rapat Permohonan Persetujuan 3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

    Ligapedianews.com Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menyelenggarakan rapat khusus untuk mendiskusikan permohonan persetujuan naturalisasi tiga pemain, yakni Emilio Audero, Joey Pelupessy, juga Dean James, Rabu (5/3/2025). Rapat penting ini dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 WIB.

    “Iya, rapat permohonan persetujuan naturalisasi akan segera digelar. Namun, kami masih mengawaitu rapat pimpinan (rapim) lalu Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu,” ungkap Hetifah.

    Proses naturalisasi ketiga pemain ini memang benar sedang dikebut demi menguatkan Timnas Indonesia pada menghadapi laga-laga penting di dalam Kualifikasi Piala Planet 2026 zona Asia. Hetifah berharap seluruh proses di tempat Komisi X DPR RI dapat berjalan lancar, sebelum nantinya dilanjutkan ke Komisi XIII.

    “Semoga semuanya berjalan lancar,” harapnya.

    Jika persetujuan dari DPR RI telah dilakukan dikantongi, langkah selanjutnya adalah pengajuan ke Sekretariat Negara untuk penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres ini menjadi dasar hukum bagi ketiga pemain untuk menjalani prosesi pengambilan sumpah setia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Setelah itu, PSSI dapat memproses perpindahan federasi mereka.

    Emilio Audero, Joey Pelupessy, dan juga Dean James diproyeksikan untuk meningkatkan kekuatan lini Timnas Indonesia pada mengarungi Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Bumi 2026 zona Asia. Laga terdekat yang tersebut menanti adalah duel melawan Australia (20/3/2025) kemudian Bahrain (25/3/2025).


    Saat ini, Timnas Indonesia berada di area tempat ketiga klasemen Grup C dengan raihan enam poin, hasil dari satu kemenangan, tiga imbang, lalu dua kekalahan. Kehadiran tiga pemain ini diharapkan dapat mendongkrak performa Timnas Indonesia juga mewujudkan mimpi lolos ke Piala Planet 2026.

  • Tok! DPR Setuju Permohonan Naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan juga Joey Pelupessy

    Tok! DPR Setuju Permohonan Naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan juga Joey Pelupessy

    Ligapedianews.com JAKARTA – Komisi X DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan tiga calon pemain Timnas Indonesia , Emil Audero Mulyadi, Dean Ruben James, juga Joey Pelupessy. Keputusan itu tercipta di program Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersatu Kemenpora RI kemudian PSSI, pada Rabu (5/3/2025).

    Pada kesempatan kali ini, Kemenpora RI diwakili Wamenpora Taufik Hidayat juga PSSI diwakili secara langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Menariknya, Dean James serta Joey Pelupessy juga turut hadir melalui daring. Sementara Emil Audero bukan hadir sebab diketahui sedang menjalani latihan bersatu klubnya, Palermo.

    Adapun Kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Sebelum memutuskan hasil rapat, masing-masing fraksi partai diminta untuk bersuara terkait permohonan naturalisasi tiga pemain keturunan. Mayoritas fraksi setuju dengan permohonan yang dimaksud juga akhirnya Lalu mengetok palu.

    “Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia berhadapan dengan nama saudara Joey Mathijs Pelupessy, Emil Audero Mulyadi, dan juga Dean Ruben James,” ujar Lalu selaku Pimpinan Rapat Komisi X DPR RI, Rabu (5/3/2025).

    “Hasil Rapat Kerja hari ini disampaikan terhadap Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2025 untuk diambil keputusan. Komisi X DPR RI, pemerintah, juga PSSI, menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang dimaksud berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud berlaku,” sambungnya.

    Ketiga pemain keturunan ini diproyeksikan tampil di lanjutan Grup C sesi ketiga Kualifikasi Piala Bumi 2026 pada bulan Maret ini. Timnas Indonesia akan menantang Australia (20/3) serta menjamu Bahrain pada (25/3). Karena itu, prosesnya dikebut agar sanggup selesai tepat waktu.

    Setelah ini, proses naturalisasi berlanjut ke rapat kerja dengan Komisi XIII DPR. Lalu ke paripurna DPR yang digunakan akan diselenggarakan Kamis 6 Maret 2025. Kemudian berlanjut ke Keputusan Presiden (Keppres).

    Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum. Usai menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), baru ketiga pemain ini melakukan perpindahan federasi ke PSSI.

  • Sindir PDIP Soal PPN 12%, PKB: Dulu Ikut Menyetujui ketika Pengesahan

    Sindir PDIP Soal PPN 12%, PKB: Dulu Ikut Menyetujui ketika Pengesahan

    Ligapedianews.com JAKARTA – Kenaikan PPN 12% menuai pro kontra di area masyarakat. Sikap pemerintah yang tersebut masih memberlakukan PPN 12% ditentang banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Padahal pemberlakukan PPN 12% merupakan mandat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang dimaksud telah disahkan oleh DPR periode lalu juga diteken pemberlakuannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2021.

    “Kalau memang sebenarnya keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, rakyat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan bergabung menyetujui pada waktu pengesahan, silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali di sidang JR pada MK kenapa dulu menyetujui lalu sekarang menolak,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, Mulai Pekan (23/12/2024).

    Riza menyarankan agar pemerintah sebaiknya diberi kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga kebijakan fiskal nasional juga keberlangsungan berbagai jenis subsidi untuk rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Toh, kalau pajak kembalinya juga tetap memperlihatkan untuk rakyat melalui belanja pemerintah seperti bansos atau subsidi listrik, elpiji kemudian BBM. Masa PDIP sekarang tambahan setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” jelas Riza.

    Riza menjelaskan, pajak adalah bentuk nyata eksistensi sebuah negara kemudian bangsa. Aturan dibuat untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Semakin forward negara, biasanya rasio pajak akan semakin besar. Negara yang dimaksud besar membutuhkan pajak besar untuk membiayai pembangunan.

    “Indonesia pada waktu ini sudah ada menjadi anggota G20 juga G8, lantaran tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jikalau pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Karena itu, Riza kembali menghadirkan semua pihak untuk memberi kesempatan terhadap pemerintahan Prabowo guna menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita bukan menambah pajak dari mana kita akan membiayai penghasilan guru, sertifikasi guru, penyelenggaraan gedung sekolah, 3 jt rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, serta lainnya. Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Kalau tiada nambah PPN, kita pasti telah memangkas subsidi bahkan mampu mencabut sejumlah jenis subsidi,” ujar aktivis 98 ini.

    Meski demikian, Riza juga menyampaikan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah. “Sekali lagi, berikan kesempatan terhadap pemerintah menjalankan UU menyangkut PPN 12%. Kita awasi pelaksanaannya agar tak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu kita evaluasi sama-sama pelaksanaannya,” tambah Riza.

  • Polemik Kenaikan PPN 12%, Pembatalan Bisa Dilakukan Presiden Prabowo

    Polemik Kenaikan PPN 12%, Pembatalan Bisa Dilakukan Presiden Prabowo

    Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sangat mudah mengakhiri polemik kenaikan PPN 12%. Sebab, untuk mengubah itu belaka butuh kemauan kebijakan pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan inisiatif pembaharuan ke DPR.

    “Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem semata beres. Mumpung Istana-DPR akur,” kata Adi Prayitno melalui akun IG pribadinya, dikutipkan Rabu (25/12/2024).

    Menurut Adi, jikalau ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12%, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di area DPR adalah pendukung koalisi pemerintah. Dengan demikian, rakyat tidak ada lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. “Kan, di dalam negara ini tak ada yang mana sulit mengubah aturan di waktu kilat,” ujarnya.

    Adi mengatakan, ketika ini dibutuhkan kemauan kebijakan pemerintah yang digunakan kuat dari Presiden Prabowo yang tersebut sedang berkuasa untuk membatalkan. Kemauan kebijakan pemerintah ini diyakini Adi akan memengaruhi sikap urusan politik partai koalisi pemerintahan di area parlemen. “Ya (Prabowo dapat membatalkan). (Keputusan) ada di dalam pemerintah dan juga koalisi gemuk yang digunakan tegak lurus ke pemerintah,” jelasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo dapat menyesuaikan tarif PPN 12% melalui mekanisme APBN Penyesuianan/Perubahan.

    Pemerintah di mengajukan tarif PPN untuk mendapatkan persetujuan DPR, di hal ini komisi terkait adalah Komisi XI, diadakan melalui mekanisme pada pembahasan RAPBN. Setelah RAPBN disetujui menjadi UU APBN, pemerintahan menerbitkan PP tentang tarif PPN.

    Dalam permasalahan PPN 12%; Tarif PPN 12% sudah pernah menjadi bagian dari UU APBN 2025, yang tersebut sudah disepakati bersatu antara pemerintah dan juga DPR. Apabila akan melakukan inovasi tarif PPN di UU APBN, maka mekanismenya adalah melalui pembahasan RAPBN Penyesuaian.

    Dalam UU APBN 2025, tersedia ruang bagi pemerintah untuk mengajukan RAPBN Penyesuaian apabila terdapat perubahan-perubahan kebijakan fiskal; sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU APBN 2025.

  • Profil Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR 2024-2029

    Profil Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR 2024-2029

    Ligapedianews.com – Ibukota – Sufmi Dasco Ahmad kembali terpilih pada jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai duta ketua periode 2024-2029. Dia menjadi duta ketua DPR bertugas sebagai Koordinator Area Politik kemudian Security atau KORPOLKAM.

    Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad terpilih sebagai delegasi ketua DPR RI 2019-2024 bertugas sebagai Koordinator Area Sektor Bisnis serta Keuangan. Dasco terpilih sebagai perwakilan ketua DPR RI perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra.

    Kini, Sufmi Dasco Ahmad terpilih menjadi salah satu dari 5 pimpinan DPR RI periode 2024-2029, sama-sama Adies Kadir (Fraksi Partai Golkar), Saan Mustopa (Fraksi Partai NasDem), Cucun Ahmad Syamsurizal Fraksi PKB (PKB) sebagai delegasi ketua serta Puan Maharani (Fraksi PDI Perjuangan) sebagai ketua DPR RI. Para pimpinan DPR RI ini diajukan oleh partai kebijakan pemerintah pemegang kursi terbanyak.

    Nama Sufmi Dasco Ahmad kerap menjadi sorotan akibat menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto di tempat Partai Gerindra.

    Saat ini, Sufmi Dasco Ahmad juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan juga Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

    Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 7 Oktober 1967 ini, terjun ke dunia kebijakan pemerintah dengan bergabung sama-sama Partai Gerindra. Awal mula Dasco berkecimpung di tempat dunia kebijakan pemerintah lantaran kedekatannya dengan Fadli Zon yang tersebut sebelumnya sama-sama jadi rekan bisnis.

    Kemudian, Dasco terlibat terlibat ketika Partai Gerindra mulai didirikan. Sejak 2008, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra kemudian dipercaya memegang jabatan sebagai Ketua Lingkup Organisasi kemudian Keanggotaan DPP Partai Gerindra sejak 2008-2014.

    Karier politiknya kian meningkat, ketika pemilihan raya Legislatif 2014, Sufmi Dasco berhasil lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 yang digunakan bertugas di tempat Komisi III dengan ruang lingkup kerja terkait hukum, hak asasi manusia juga keamanan.

    Kemudian, Sufmi Dasco terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada 30 Oktober 2014.

    Pada Pemilihan Legislatif 2019, Sufmi Dasco kembali mencalonkan diri progresif dari tempat pemilihan (dapil) Banten III sebagai kader Partai Gerindra juga berhasil kembali lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI serta terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.

    Selain sebagai partisipan pemilu, Sufmi Dasco pada waktu itu dipercaya memegang peranan penting ditunjuk sebagai Direktur Advokasi kemudian Hukum Badan Pemenangan Nasional Gerindra.

    Sufmi Dasco mendapatkan kepercayaan terkait permasalahan hukum oleh Partai Gerindra. Hal ini tiada lepas dari latar belakang keilmuannya pada acara studi hukum dan juga sebagai politisi senior di dalam partai.

    Sufmi Dasco mempunyai latar belakang lembaga pendidikan lulusan S1 Fakultas Elektro, Universitas Pancasila tahun 1993. Kemudian, beliau mengambil kembali institusi belajar jenjang sarjana pada jurusan Hukum pada Universitas DKI Jakarta lulus tahun 2009.

    Pada 2012, Sufmi Dasco menamatkan studi S2 di dalam Fakultas Hukum Universitas Islam DKI Jakarta kemudian melanjutkan lembaga pendidikan S3 Hukum di area Universitas Islam Bandung meraih gelar kejuaraan doktor pada 2015.

    Tidak hanya saja berkarier dalam bidang politik, Sufmi Dasco juga merupakan individu dosen di tempat Universitas Pakuan yang bergerak mengajar kegiatan studi Pengetahuan Hukum juga ia juga resmi dikukuhkan menjadi Guru Besar Bidang Studi Hukum Universitas Pakuan.

    Selain itu, Sufmi Dasco juga terlibat pada beberapa jumlah organisasi yang berkaitan dengan hukum, diantaranya pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Serikat Pengacara Rakyat pada 2010, Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia pada 2011.

    Sufmi Dasco juga pernah bekerja di tempat biro hukum Vendetta Law Firm sebagai senior partner dari tahun 2005 hingga 2013 lalu pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilihan Umum pada periode 2011-2014.

  • Profil Adies Kadir, delegasi ketua DPR 2024-2029

    Profil Adies Kadir, delegasi ketua DPR 2024-2029

    Ligapedianews.com – DKI Jakarta – Adies Kadir masuk pada jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai duta ketua periode 2024-2029.

    Adies Kadir terpilih dari perwakilan Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu dari 5 pimpinan DPR RI periode 2024-2029, bersatu Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Saan Mustofa (Fraksi Partai NasDem), Cucun Ahmad Syamsurizal Fraksi PKB (PKB) sebagai duta ketua kemudian Puan Maharani (Fraksi PDI Perjuangan) sebagai ketua DPR RI.

    Para pimpinan DPR RI ini diajukan oleh partai urusan politik pemegang kursi terbanyak.

    Adies Kadir sebagai delegasi ketua DPR RI bertugas membidangi ruang lingkup Koordinator Sektor Sektor Bisnis juga Keuangan yang digunakan meliputi Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

    Kini, Adies Kadir juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

    Pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968 ini, bukanlah sosok yang mana baru di dalam DPR RI.

    Adies Kadir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, lalu keamanan.

    Adies Kadir sudah pernah melenggang ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, 2019-2024, kemudian 2024-2029. Adies Kadir terjun ke dunia kebijakan pemerintah dengan bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar).

    Adies Kadir berhasil lolos melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI mewakili wilayah pemilihan (dapil) Jawa Timur I yang dimaksud meliputi Daerah Perkotaan Surabaya dan juga Sidoarjo.

    Pada periode 2014-2019 kemudian 2019-2024, Adies ditugaskan di area Komisi III. Kemudian pada periode 2024-2029, beliau ditunjuk menjadi duta ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

    Karier kebijakan pemerintah Adies Kadir dimulai ketika menjadi anggota DPRD Surabaya pada periode 2009-2014. Pada Pemilihan Wali Daerah Perkotaan Surabaya 2010, Adies Kadir pernah mencalonkan diri sebagai duta wali kota Surabaya berpasangan dengan Arif Afandi yang digunakan didukung oleh Partai Golkar juga Partai Demokrat. Namun, pasangan yang disebutkan belum berhasil.

    Pada periode 2014-2019, Adies Kadir terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi III yang mana fokus di tempat bidang hukum, HAM, juga keamanan. Pada April 2015, beliau sempat dimutasi ke Komisi IX DPR RI yang mana membindangi ketenagakerjaan, kependudukan, kemudian kesehatan. Namun, pada periode pertama sidang 2015-2016, Adies kembali lagi ke Komisi III DPR RI.

    Pada November 2015, Adies Kadir dimutasi menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto kemudian di tempat tahun berikutnya ia menjabat sebagai anggota Badan Anggaran kemudian Badan Musyawarah DPR RI pada 2016.

    Sebagai kader Partai Golkar, Adies Kadir pernah mengemban beberapa jumlah posisi, diantaranya ketua DPD II Partai Golkar Perkotaan Surabaya, Ketua Sektor Hukum DPP Partai Golkar, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029, juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Provinsi Lampung.

    Adies Kadir mempunyai latar belakang sekolah S1 Teknik Sipil di tempat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) lulusan tahun 1993. Kemudian, beliau kembali menempuh studi S1 pada jurusan Hukum di area Universitas Merdeka lulus tahun 2003 dan juga S2 Pengetahuan Hukum di area universitas yang sejenis pada 2003-2007, juga meraih sekolah S3 Keilmuan Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) pada tahun 2011–2017.