Tag: dino patti djalal

  • FPCI nilai perbedaan sistem kebijakan pemerintah hambat partisipasi sipil ASEAN

    FPCI nilai perbedaan sistem kebijakan pemerintah hambat partisipasi sipil ASEAN

    LIgapedianews.com DKI Jakarta – Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa perbedaan sistem urusan politik antar negara-negara di tempat Asia Tenggara menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi publik sipil ASEAN.

    Pernyataan yang dimaksud disampaikan Dino menanggapi pertanyaan ANTARA pada wawancara khusus di dalam Jakarta, Selasa, mengenai pandangannya terhadap kemauan kebijakan pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN untuk membuka lebih besar banyak ruang bagi partisipasi penduduk sipil.

    “Saya rasa kita perlu menggali lebih besar pada isu tersebut. Karena pada tingkat konsep, memang sebenarnya benar ASEAN berpusat pada rakyat. Namun, setiap pemerintah negara anggota ASEAN memiliki hubungan yang dimaksud berbeda dengan warga sipil,” katanya.

    Pada KTT ASEAN ke-27 dalam Kuala Lumpur, Tanah Melayu pada 2015, ASEAN telah dilakukan mengusung visi untuk mentransformasi komunitas menjadi “ASEAN yang dimaksud berpusat pada rakyat kemudian berorientasi pada rakyat". Sejak pada waktu itu, ASEAN yang berpusat pada rakyat menjadi semangat abad ke-21 sekaligus tujuan utama perhimpunan ini.

    Dino menguraikan bahwa cara penduduk sipil di dalam Indonesia, misalnya, berfungsi lalu berinteraksi dengan pemerintah berbeda dengan pada Vietnam, lantaran sistem politiknya berbeda. Begitu juga dengan Laos — berbeda lagi oleh sebab itu perbedaan sistem politik, dan juga perbedaan lainnya dengan Brunei misalnya.

    Oleh lantaran itu, ketua organisasi kebijakan luar negeri independen serta non-politik itu, menilai agar strategi ASEAN untuk merancang komunitas yang tersebut berpusat pada rakyat harus mempertimbangkan perbedaan lanskap rakyat di tempat Asia Tenggara.

    “Dan sejujurnya, bagi kami juga ini merupakan proses pembelajaran. Kami sudah menghubungi banyak kelompok warga sipil di area seluruh Asia Tenggara, lalu ternyata hal itu tak mudah,” tambahnya.

    Lebih lanjut mantan duta menteri luar negeri itu, menafsirkan visi ASEAN berpusat pada rakyat setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, setiap kebijakan yang mana diambil ASEAN sebagai sebuah organisasi harus memberikan faedah bagi masyarakat.

    Kedua, warga ASEAN harus terlibat di program-program ASEAN, tiada ada kegiatan ASEAN yang digunakan meminggirkan rakyat, juga rakyat harus menjadi bagian penting dari program-program tersebut.

    Ketiga, harus ada konektivitas antar penduduk yang kuat — baik antar pelajar, pelaku bisnis, peneliti, lalu sebagainya.

    “Harus ada hubungan antar penduduk yang mana erat, bahkan berkolaborasi apabila memungkinkan. Saya kira tiga hal ini menjadi dasar dari konsep ASEAN yang berpusat pada rakyat,” kata dia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di area situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • FPCI sebut ASEAN harus jadi landasan Indonesia berkiprah dalam global

    FPCI sebut ASEAN harus jadi landasan Indonesia berkiprah dalam global

    LIgapedianews.com Jadi, apa pun yang tersebut kita lakukan di dalam PBB, G20, atau dalam mana pun, kita harus menegaskan bahwa basis pertama kita, yaitu ASEAN, benar-benar kita perhatikan.

    Jakarta – Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa Indonesia tidaklah bisa saja memainkan peran pada kancah global apabila mengabaikan peranannya di tempat ASEAN.

    “Bagi saya, itu hanya sekali sebuah fantasi kalau kita ke mana-mana, tapi kita tidaklah memperhatikan kawasan kita sendiri. Kita harus merawat kawasan ini terlebih dahulu, dan juga itulah fondasi bagi kita untuk memainkan peran global,” kata Dino di wawancara khusus dengan ANTARA pada Jakarta, Selasa.

    Dino yang tersebut juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, menuturkan bahwa jikalau Indonesia berangkat pada forum internasional seperti G20 dengan menghadirkan sembilan nama negara anggota ASEAN lainnya, maka kredibilitas lalu pengaruh Indonesia akan menjadi lebih banyak besar.

    “Jadi, apa pun yang tersebut kita lakukan pada PBB, G20, atau di area mana pun, kita harus memverifikasi bahwa basis pertama kita, yaitu ASEAN, benar-benar kita perhatikan,” ucapannya pula.

    Dirinya menyampaikan bahwa terlepas dari Indonesia berpartisipasi secara global, namun bukan bisa saja dipungkiri bahwa kawasan Asia Tenggara masih berada di kondisi yang digunakan kacau, termasuk salah satunya konflik perbatasan antara Thailand dan juga Kamboja.

    Oleh sebab itu, Dino menilai, perlunya sinkronisasi antara keterlibatan dalam tingkat regional lalu global agar melakukan konfirmasi perhimpunan ASEAN tetap saja solid. Ia pun menekankan pentingnya sentralitas ASEAN, yang berarti menyelesaikan kesulitan di area kawasan juga dipimpin oleh negara-negara kawasan itu juga,

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto pun memahami pentingnya menyeimbangkan peranan Indonesia pada tingkat regional juga global tersebut.

    “Presiden Prabowo memahami itu — bahwa beliau perlu mendirikan sinergi antara kebijakan luar negeri kita di dalam tingkat regional lalu keterlibatan kita di tempat tingkat global. Karena keduanya benar-benar berjalan beriringan,” ujar Dino.

    Terkait strategi yang perlu diadopsi Indonesia untuk memaksimalkan konsep konektivitas antarwarga kawasan ASEAN juga menguatkan ketahanan perekonomian nasional kemudian regional, Dino menyoroti pentingnya memulai pembangunan kepercayaan dan juga keyakinan.

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menyampaikan bahwa gejolak geopolitik yang mana terjadi dalam berbagai belahan dunia ketika ini, biasanya ditandai dengan hilangnya kepercayaan dan juga keyakinan.

    Dino menilai pemerintah di dalam negara-negara anggota ASEAN harus mampu mempertahankan kepercayaan dan juga kemampuan mereka pada menyelesaikan masalah-masalah yang tersebut muncul, seperti yang tersebut dijalankan pada mengatasi konflik antara Thailand dan juga Kamboja baru-baru ini.

    “Khususnya di konteks orang ke orang, hal terpenting adalah menjaga kepercayaan ini pada tingkat masyarakat. Karena pada tingkat masyarakat, kemarahan lalu kebencian dapat berkembang, juga hal ini kerap terjadi. Kadang-kadang, hal kecil semata sanggup memicu rasa tidak ada suka antarwarga, misalnya pada pertandingan sepak bola,” kata ia pula.

    FPCI merupakan sebuah organisasi kebijakan luar negeri yang mana independen lalu non-politik yang dimaksud berbasis dalam Jakarta. Didirikan pada 2015 oleh Dino Patti Djalal, FPCI berikrar untuk memperkenalkan serta membentuk internasionalisme Indonesia yang mana positif dalam seluruh negeri juga dunia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan pada situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dino: Keselarasan dengan martabat penyelesaian konflik terbaik

    Dino: Keselarasan dengan martabat penyelesaian konflik terbaik

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Pendiri organisasi kebijakan luar negeri Indonesia Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai prinsip perdamaian dengan martabat adalah solusi penyelesaian konflik terbaik.

    “Terkadang, bahkan banyak kali, solusi terbaik adalah ketika kedua belah pihak berunding juga mencapai kesepakatan damai melalui negosiasi. Saya menjaga martabat saya, lalu saya juga menjaga martabat Anda. Kita mencapai perdamaian dengan martabat,” kata Dino di seminar bertajuk ‘The Future of Peace Mediation’ di Jakarta, Senin.

    Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2010-2013 itu menyampaikan bahwa pola pikir yang digunakan mendominasi berbagai konflik pada waktu ini adalah ketika salah satu pihak berkata: “Saya akan menang dengan mengalahkanmu, mempermalukanmu, menindasmu, serta menghapus keberadaanmu.”

    Meskipun pada beberapa jumlah konflik, solusi militer dapat mengakhiri konflik, namun beliau menegaskan bahwa tidak ada semua konflik dapat diakhiri dengan mengerahkan kekuatan militer.

    “Di Sri Lanka, mereka menang. Dalam beberapa konflik lain, ada juga pihak yang digunakan menang secara militer. Tapi bagaimana dengan konflik-konflik lainnya? Solusi militer tak selalu mengakhiri konflik,” ucapnya.

    Dino yang digunakan juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri di tempat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menuturkan bahwa perdamaian yang digunakan dicapai dengan martabat akan bertahan lebih besar lama dikarenakan masing-masing pihak ingin menjaga perdamaian yang dimaksud demi kepentingan martabat lalu biaya dirinya.

    “Inilah konsep yang sangat kuat. Saya sungguh percaya, tidaklah akan pernah ada solusi dua negara, tak akan pernah ada perdamaian antara tanah Israel juga Palestina, kecuali jikalau prinsip perdamaian dengan martabat diterapkan di solusi akhirnya, apapun bentuk atau namanya,” ujar dia.

    Lebih lanjut Dino menggarisbawahi bahwa pada berbagai konflik, kemanusiaan rutin kali diambil dari cara berpikir yang mana memunculkan sebuah pola pikir yang dimaksud menimbulkan seseorang merasa berhak untuk membunuh orang lain lantaran orang yang dimaksud dianggap sebagai musuh.

    “Penderitaanmu dianggap wajar. Bahkan keluargamu yang dimaksud terluka juga dianggap pantas. Dan inilah yang mana terjadi dalam Gaza, kemanusiaan benar-benar diabaikan. 60.000, 70.000 orang terbunuh, sebagian besar adalah perempuan lalu anak-anak. Tapi kemanusiaan kita menjadi terhenti rasa. Seolah-olah mereka itu tidak manusia,” tutur dia.

    Melalui proses perdamaian, lanjutnya, mengatasi dan juga menegaskan kembali kemanusiaan. Setelah solusi kebijakan pemerintah tercapai, maka siklus kekerasan lalu kebencian akan terhapus lalu dapat kembali mengamati sebagai sesama manusia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di tempat situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.