Ligapedia News

Tag: ASEAN

  • SEA Games: mempererat tali persaudaraan lewat olahraga

    SEA Games: mempererat tali persaudaraan lewat olahraga

    Ibukota – Southeast Asian Games (SEA Games) ke-33 mulai diselenggarakan pada 9 hingga 20 Desember dengan Thailand sebagai tuan rumah.

    SEA Games merupakan kompetisi olahraga terbesar pada kawasan Asia Tenggara yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil.

    Diperuntukkan bagi para atlet negara ke kawasan ASEAN, SEA Games berada dalam bawah naungan Southeast Asian Games Federation (SEAGF) serta di pengawasan International Olympic Committee (IOC) juga Olympic Council of Asia (OCA).

    Sejarah SEA Games

    Pada awalnya, SEA Games dikenal dengan sebutan Southeast Asian Peninsular Games (SEAP Games).

    Gagasan mengenai SEAP Games pertama kali dicetuskan oleh Laung Sukhumnaipradit, Wakil Presiden Komite Olimpiade Thailand, pada 1957. Ia memandang perlunya untuk mempererat tali persaudaraan antarnegara di Asia Tenggara melalui olahraga.

    Selain itu, Laung juga menginginkan turnamen olahraga se-Asia Tenggara mempunyai konsep yang dimaksud sama dengan Asian Games atau Olimpiade sehingga perkembangan olahraga dalam negara-negara ASEAN memiliki standar yang tersebut sama.

    Gagasan ini kemudian disampaikan untuk Dave Kitcher, pembimbing Asosiasi Atletik Thailand ketika itu. Pada 8-4 Februari 1958, Dave meneruskan juga mengkaji gagasan ini dengan perwakilan Kamboja kemudian Vietnam. Mereka turut memberikan dukungannya terhadap rencana ini.

    Pada 22 Februari 1958, diadakan pertarungan Komite Olimpiade Thailand yang dihadiri oleh ketiga negara yang dimaksud bersatu dengan Myanmar, Laos, juga Malaysia.

    Dalam perjumpaan itu , seluruh kontestan menghasilkan kembali kesepakatan untuk meluncurkan South East Peninsular Games (SEAP Games) pada Bangkok, Thailand, pada Desember 1958.

    Selain itu, mereka juga menyetujui untuk menyelenggarakan kompetisi yang dimaksud setiap dua tahun sekali, dan juga membentuk Komite Federasi SEAP Games.

    Dari di tempat ini ditetapkan bahwa Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, lalu Laos sebagai negara penggagas SEAP Games.

    Pertama kali di dalam Bangkok

    Pada 12-17 Desember 1959, SEAP Games pertama kali diselenggarakan di Bangkok, Thailand.

    Sayangnya, Kamboja tiada terlibat juga di SEAP Games pertama ini sehingga tempatnya digantikan oleh Singapura. Pada tahun yang sama, Singapura resmi masuk ke di keanggotaan SEAP Games.

    Pada SEAP Games ke-8, tepatnya tahun 1975, Komite Federasi memutuskan untuk menambahkan Indonesia, Brunei Darussalam, serta Filipina sebagai anggota baru, yang tersebut kemudian resmi bergabung pada 1977.

    Pada tahun yang sama, nama Federasi SEAP resmi diubah berubah jadi Southeast Asian Games Federation (SEAGF). Perubahan ini disertai pula dengan pergantian nama SEAP Games menjadi SEA Games.

    Kemudian, Timor Leste berubah jadi negara Asia Tenggara yang terakhir bergabung dengan SEA Games pada 2003 sehingga menambah jumlah agregat kontestan menjadi 11 negara yang berpartisipasi hingga pada waktu ini.

    Daya tarik SEA Games

    Berbeda dengan cabang olahraga dalam Olimpiade yang tersebut bersifat tetap, SEA Games memberi keleluasaan bagi negara tuan rumah untuk menambahkan cabang olahraga lokal.

    Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi tuan rumah untuk memperkenalkan warisan budaya dan juga identitas negara mereka melalui kompetisi olahraga.

    Pada 2003, misalnya, Vietnam memperkenalkan balap becak lalu pencak silat sebagai cabang olahraga tambahan. Kemudian, Filipina memasukkan lari halang rintang pada SEA Games 2019. Selain itu, Kamboja juga pernah menampilkan seni bela diri tradisional mereka, yakni bokator, pada penyelenggaraan 2023.

    SEA Games 2025 mengadu 50 cabang olahraga. Thailand sebagai tuan rumah menyelenggarakan event multi-olahraga ini dalam tiga lokasi, yakni Bangkok, Provinsi Chonburi, lalu Provinsi Songkhla.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di portal web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FPCI satukan warga sipil, perkuat visi people-centered ASEAN

    FPCI satukan warga sipil, perkuat visi people-centered ASEAN

    LIgapedianews.com DKI Jakarta – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) berupaya untuk menggalang juga mewujudkan visi people-centered ASEAN atau komunitas yang mana berpusat pada rakyat dengan menyatukan warga sipil melalui acara ASEAN for the Peoples Conference (AFPC).

    Ketua sekaligus pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, di wawancara khusus dengan ANTARA di area Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa visi people-centered menunjukkan bahwa tiada cukup belaka dibangun dalam level pemimpin saja. Hubungan antar publik sipil juga harus diperkuat dengan memulai pembangunan hubungan yang erat juga saling percaya.

    “Tujuan dari AFPC ini untuk menghubungkan warga sipil lalu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari seluruh negara ASEAN di sebuah forum besar, pada mana merek sanggup berdiskusi serta menampilkan apa yang digunakan dia kerjakan agar dapat dilihat oleh publik,” kata Dino.

    Dino yang mana juga mantan delegasi menteri luar negeri itu, menuturkan bahwa ASEAN sebagai perhimpunan bangsa-bangsa sudah ada berjalan dengan baik di dalam antara para pemimpin, menteri, serta pejabat. Namun, rakyat ASEAN dan juga penduduk sipilnya belum terhubung dengan baik.

    Oleh oleh sebab itu itu, AFPC yang dimaksud akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 6-7 September, diharapkan dapat menjadi sebuah wadah yang menghubungkan rakyat ASEAN secara bermakna lalu autentik, dengan pendekatan bottom-up atau kebijakan yang dimulai dari masyarakat.

    “Sekitar 10 tahun yang digunakan lalu, ASEAN memutuskan bahwa tak cukup belaka solid dalam tingkat melawan saja. Di tingkat bawah, publik juga harus kuat kemudian terhubung. Rakyat harus saling terhubung dan juga mempunyai kepercayaan satu serupa lain. Itulah gagasan dari komunitas yang mana berpusat pada rakyat,” ujar Dino.

    Lebih lanjut Dino menyoroti peranan ASEAN belum dikenal dengan cukup baik di dalam kalangan akar rumput. Sebagian warga di tempat Asia Tenggara, belum sepenuhnya mengadopsi identitas ASEAN, bagaimana pengaruh juga faedah komunitas ASEAN, hingga rupa dari lambang ASEAN.

    “Jadi menurut saya, publik perlu memahami bahwa organisasi regional yang mana paling penting bagi merekan — dan juga yang paling berdampak pada stabilitas, keamanan, juga kesejahteraan masa depan dia — adalah ASEAN,” ucapnya.

    AFPC yang tersebut ditargetkan akan dihadiri oleh 10-20 LSM, akan mengidentifikasi sekitar 15 hingga 18 isu yang dimaksud menurut FPCI — sebuah organisasi kebijakan luar negeri yang dimaksud independen dan juga non-politik — relevan bagi rakyat ASEAN manapun.

    Sejumlah isu yang disebutkan adalah pendidikan, teknologi dan juga kecerdasan buatan, iklim, tanggung jawab, keberlanjutan. Lalu, isu tentang toleransi beragama, ketahanan pangan, anti-korupsi, hingga tata kelola pangan, pemuda, seni serta budaya.

    Di samping pertemuan diskusi panel, AFPC juga akan menghadirkan pertemuan dialog antara pemimpin ASEAN dan juga kelompok warga sipil, diskusi meja bundar, pameran, hingga pemutaran film.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di tempat situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • FPCI nilai perbedaan sistem kebijakan pemerintah hambat partisipasi sipil ASEAN

    FPCI nilai perbedaan sistem kebijakan pemerintah hambat partisipasi sipil ASEAN

    LIgapedianews.com DKI Jakarta – Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa perbedaan sistem urusan politik antar negara-negara di tempat Asia Tenggara menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi publik sipil ASEAN.

    Pernyataan yang dimaksud disampaikan Dino menanggapi pertanyaan ANTARA pada wawancara khusus di dalam Jakarta, Selasa, mengenai pandangannya terhadap kemauan kebijakan pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN untuk membuka lebih besar banyak ruang bagi partisipasi penduduk sipil.

    “Saya rasa kita perlu menggali lebih besar pada isu tersebut. Karena pada tingkat konsep, memang sebenarnya benar ASEAN berpusat pada rakyat. Namun, setiap pemerintah negara anggota ASEAN memiliki hubungan yang dimaksud berbeda dengan warga sipil,” katanya.

    Pada KTT ASEAN ke-27 dalam Kuala Lumpur, Tanah Melayu pada 2015, ASEAN telah dilakukan mengusung visi untuk mentransformasi komunitas menjadi “ASEAN yang dimaksud berpusat pada rakyat kemudian berorientasi pada rakyat". Sejak pada waktu itu, ASEAN yang berpusat pada rakyat menjadi semangat abad ke-21 sekaligus tujuan utama perhimpunan ini.

    Dino menguraikan bahwa cara penduduk sipil di dalam Indonesia, misalnya, berfungsi lalu berinteraksi dengan pemerintah berbeda dengan pada Vietnam, lantaran sistem politiknya berbeda. Begitu juga dengan Laos — berbeda lagi oleh sebab itu perbedaan sistem politik, dan juga perbedaan lainnya dengan Brunei misalnya.

    Oleh lantaran itu, ketua organisasi kebijakan luar negeri independen serta non-politik itu, menilai agar strategi ASEAN untuk merancang komunitas yang tersebut berpusat pada rakyat harus mempertimbangkan perbedaan lanskap rakyat di tempat Asia Tenggara.

    “Dan sejujurnya, bagi kami juga ini merupakan proses pembelajaran. Kami sudah menghubungi banyak kelompok warga sipil di area seluruh Asia Tenggara, lalu ternyata hal itu tak mudah,” tambahnya.

    Lebih lanjut mantan duta menteri luar negeri itu, menafsirkan visi ASEAN berpusat pada rakyat setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, setiap kebijakan yang mana diambil ASEAN sebagai sebuah organisasi harus memberikan faedah bagi masyarakat.

    Kedua, warga ASEAN harus terlibat di program-program ASEAN, tiada ada kegiatan ASEAN yang digunakan meminggirkan rakyat, juga rakyat harus menjadi bagian penting dari program-program tersebut.

    Ketiga, harus ada konektivitas antar penduduk yang kuat — baik antar pelajar, pelaku bisnis, peneliti, lalu sebagainya.

    “Harus ada hubungan antar penduduk yang mana erat, bahkan berkolaborasi apabila memungkinkan. Saya kira tiga hal ini menjadi dasar dari konsep ASEAN yang berpusat pada rakyat,” kata dia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di area situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • FPCI sebut ASEAN harus jadi landasan Indonesia berkiprah dalam global

    FPCI sebut ASEAN harus jadi landasan Indonesia berkiprah dalam global

    LIgapedianews.com Jadi, apa pun yang tersebut kita lakukan di dalam PBB, G20, atau dalam mana pun, kita harus menegaskan bahwa basis pertama kita, yaitu ASEAN, benar-benar kita perhatikan.

    Jakarta – Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa Indonesia tidaklah bisa saja memainkan peran pada kancah global apabila mengabaikan peranannya di tempat ASEAN.

    “Bagi saya, itu hanya sekali sebuah fantasi kalau kita ke mana-mana, tapi kita tidaklah memperhatikan kawasan kita sendiri. Kita harus merawat kawasan ini terlebih dahulu, dan juga itulah fondasi bagi kita untuk memainkan peran global,” kata Dino di wawancara khusus dengan ANTARA pada Jakarta, Selasa.

    Dino yang tersebut juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, menuturkan bahwa jikalau Indonesia berangkat pada forum internasional seperti G20 dengan menghadirkan sembilan nama negara anggota ASEAN lainnya, maka kredibilitas lalu pengaruh Indonesia akan menjadi lebih banyak besar.

    “Jadi, apa pun yang tersebut kita lakukan pada PBB, G20, atau di area mana pun, kita harus memverifikasi bahwa basis pertama kita, yaitu ASEAN, benar-benar kita perhatikan,” ucapannya pula.

    Dirinya menyampaikan bahwa terlepas dari Indonesia berpartisipasi secara global, namun bukan bisa saja dipungkiri bahwa kawasan Asia Tenggara masih berada di kondisi yang digunakan kacau, termasuk salah satunya konflik perbatasan antara Thailand dan juga Kamboja.

    Oleh sebab itu, Dino menilai, perlunya sinkronisasi antara keterlibatan dalam tingkat regional lalu global agar melakukan konfirmasi perhimpunan ASEAN tetap saja solid. Ia pun menekankan pentingnya sentralitas ASEAN, yang berarti menyelesaikan kesulitan di area kawasan juga dipimpin oleh negara-negara kawasan itu juga,

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto pun memahami pentingnya menyeimbangkan peranan Indonesia pada tingkat regional juga global tersebut.

    “Presiden Prabowo memahami itu — bahwa beliau perlu mendirikan sinergi antara kebijakan luar negeri kita di dalam tingkat regional lalu keterlibatan kita di tempat tingkat global. Karena keduanya benar-benar berjalan beriringan,” ujar Dino.

    Terkait strategi yang perlu diadopsi Indonesia untuk memaksimalkan konsep konektivitas antarwarga kawasan ASEAN juga menguatkan ketahanan perekonomian nasional kemudian regional, Dino menyoroti pentingnya memulai pembangunan kepercayaan dan juga keyakinan.

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menyampaikan bahwa gejolak geopolitik yang mana terjadi dalam berbagai belahan dunia ketika ini, biasanya ditandai dengan hilangnya kepercayaan dan juga keyakinan.

    Dino menilai pemerintah di dalam negara-negara anggota ASEAN harus mampu mempertahankan kepercayaan dan juga kemampuan mereka pada menyelesaikan masalah-masalah yang tersebut muncul, seperti yang tersebut dijalankan pada mengatasi konflik antara Thailand dan juga Kamboja baru-baru ini.

    “Khususnya di konteks orang ke orang, hal terpenting adalah menjaga kepercayaan ini pada tingkat masyarakat. Karena pada tingkat masyarakat, kemarahan lalu kebencian dapat berkembang, juga hal ini kerap terjadi. Kadang-kadang, hal kecil semata sanggup memicu rasa tidak ada suka antarwarga, misalnya pada pertandingan sepak bola,” kata ia pula.

    FPCI merupakan sebuah organisasi kebijakan luar negeri yang mana independen lalu non-politik yang dimaksud berbasis dalam Jakarta. Didirikan pada 2015 oleh Dino Patti Djalal, FPCI berikrar untuk memperkenalkan serta membentuk internasionalisme Indonesia yang mana positif dalam seluruh negeri juga dunia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan pada situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar: ASEAN harus percepat transisi energi supaya perkuat daya tawar

    Pakar: ASEAN harus percepat transisi energi supaya perkuat daya tawar

    LIgapedianews.com Ibukota Indonesia – Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad menilai bahwa ASEAN perlu mempercepat upaya transisi energi dalam sedang dinamika urusan politik serta dunia usaha global.

    Berbicara pada acara “Talking ASEAN Seminar” di dalam Jakarta, Rabu, Shofwan menuturkan bahwa negara-negara anggota ASEAN masih terus bergantung pada materi bakar fosil yang digunakan rentan terhadap dinamika geopolitik, sehingga ASEAN pun akan mengambil bagian rentan jikalau tidaklah mengempiskan ketergantungan terhadap material bakar fosil.

    “Oleh sebab itu, penting bagi ASEAN untuk mempercepat upaya transisi energinya. Hal ini adalah tantangan lalu keterbatasan, sekaligus kesempatan di area ASEAN, yang dimaksud juga dipengaruhi oleh situasi kebijakan pemerintah lalu ekonomi global,” katanya.

    Kendati ASEAN sudah mempunyai komitmen yang digunakan kuat terhadap terhadap iklim, termasuk transisi energi, Shofwan menyoroti tiga keterbatasan yang digunakan dihadapi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini untuk mempercepat proses transisi energinya.

    Pertama, keterbatasan institusional, yakni hambatan kesinambungan lalu konsistensi sebab beragamnya prioritas negara anggota ASEAN, termasuk adanya keterbatasan kewenangan ASEAN sebagai institusi regional juga fragmentasi pada jadwal energi serta iklim pada ASEAN.

    Keterbatasan kedua adalah ketergantungan urusan politik pada pendekatan kegiatan bisnis seperti biasa (business-as-usual), ambisi yang tersebut terbatas, kedalaman kerja sebanding regional yang mana terbatas, juga prioritas yang mana lebih banyak besar terhadap rencana konstruksi perekonomian dibandingkan program lainnya.

    “Keterbatasan ketiga adalah infrastruktur keuangan. Meski begitu, kita juga mengamati adanya kesempatan global. Saat ini, pembangunan ekonomi global pada energi terbarukan sudah pernah melampaui pembangunan ekonomi pada unsur bakar fosil, meskipun masih sangat terbatas di area kawasan ini. Namun, kesempatan global terus berkembang,” ucap Shofwan.

    Ia menyampaikan pula tentang kondisi lain yang digunakan turut berperan pada menghambat proses transisi energi di dalam ASEAN, yakni rivalitas geopolitik yang dimaksud semakin intens yang digunakan dapat menyebabkan penurunan pembangunan ekonomi energi bersih, adanya gangguan juga fragmentasi rantai pasok, dan juga keterikatan antara kerja mirip sektor ekonomi kemudian penyelarasan politik.

    Shofwan pun mengambil contoh pada kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, yang salah satunya setuju untuk mengembangkan pemantauan sama-sama dan juga kerja sebanding pada bidang mineral kritis — komponen penting di energi baru terbarukan.

    Saat ini, lanjutnya, Amerika Serikat merasa cukup rentan di tempat sektor mineral kritis akibat rantai pasoknya didominasi oleh China. Kondisi ini, tentu akan memengaruhi cara Amerika Serikat lalu negara-negara lainnya menyikapi keinginan akan mineral kritis.

    Sementara di dalam sisi lain, Negeri Paman Sam juga kekuatan Barat sedang menggencarkan regulasi kemudian kesepakatan tata kelola melalui sistem seperti Tim Pemasok Nuklir (Nuclear Suppliers Group/NSG), menjadikannya basis untuk mengatur perdagangan mineral kritis.

    Oleh sebab itu, Shofwan kembali menekankan pentingnya bagi ASEAN untuk mengembangkan visinya sendiri pada mengatur aspek-aspek transisi energi, termasuk mineral kritis. Namun, juga dengan mempertimbangkan penyelarasan kebijakan pemerintah kemudian kerja identik ekonomi.

    “Tanpa visi yang mana jelas, tanpa arah yang tegas, tanpa inisiatif sama-sama dalam tingkat regional, negara-negara ASEAN akan mempunyai daya tawar yang mana lebih lanjut kecil di bernegosiasi dengan kekuatan besar dunia dan juga akan terpaksa memilih berpihak pada salah satu di area antaranya,” kata dia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di area situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • ERIA sarankan ASEAN kembangkan protokol tanggap darurat gas regional

    ERIA sarankan ASEAN kembangkan protokol tanggap darurat gas regional

    LIgapedianews.com Ibukota – Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menyarankan ASEAN untuk mengembangkan protokol tanggap darurat gas regional sebagai salah satu upaya pada mencapai ketahanan energi.

    “ASEAN dapat mengembangkan protokol tanggap darurat gas regional dengan memanfaatkan pengalaman pada mengoordinasikan Perjanjian Keselamatan Minyak ASEAN (ASEAN Petroleum Security Agreement/APSA) dalam masa lalu,” kata Manajer Proyek tentang Energi ERIA, Kentaro Noma, di acara “Talking ASEAN Seminar” di dalam Jakarta, Rabu.

    APSA merupakan perjanjian kerja sebanding regional di area bidang energi yang tersebut ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN pada 1986 yang mana bertujuan untuk menjamin keamanan pasokan minyak di tempat kawasan.

    Kentaro menyampaikan bahwa ASEA Energy Outlook memproyeksikan bahwa kawasan yang digunakan ketika ini masih menjadi net exporter gas akan net importer of gas atau importir bersih gas pada 2027 — akibat peningkatan konsumsi domestik — yang digunakan akan berakibat pada terjadinya perpindahan besar di suplai energi termasuk gas.

    Mempertimbangkan perubahan keseimbangan gas yang diperkirakan akan semakin besar pada jangka panjang, ERIA menilai bahwa ASEAN perlu menyiapkan mekanisme penyimpanan strategis gas yang dapat menjadi penyangga terhadap gangguan pasokan kemudian guncangan harga.

    Salah satunya, seperti kerangka kelembagaan di tempat Jepang, di tempat mana pemerintah bekerja identik dengan sektor swasta untuk mengamankan cadangan energi.

    Sebagai upaya untuk mencapai ketahanan energi di area kawasan, Kentaro juga menyarankan agar ASEAN bisa jadi meningkatkan eksplorasi gas. Negara-negara yang mana ketika ini tercatat terlibat adalah pada eksplorasi gas adalah Indonesia, Malaysia, Brunie Darussalam, Vietnam, Thailand, serta Filipina.

    Ahli dari ERIA itu juga menyoroti pentingnya Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) sebagai salah satu inisiatif infrastruktur unggulan untuk meningkatkan kekuatan ketahanan energi dan juga menyokong integrasi pangsa energi di tempat kawasan.

    “Perluasan kapasitas terminal LNG (gas alam cair), termasuk unit HSRU (Heat Storage Regasification Unit), dapat menjadi pelengkap strategis juga praktis untuk infrastruktur gas di area kawasan. Selain pipa fisik, pengembangan jaringan virtual di dalam kawasan ini juga akan meningkatkan fleksibilitas kemudian ketahanan pasokan,” ujarnya.

    Tak lupa Kentaro mengingatkan akan perlunya diversifikasi sumber pasokan, struktur kontrak, dan juga mekanisme perdagangan. Menurutnya, pendekatan seimbang antara kontrak jangka panjang untuk keamanan pasokan dan juga pembelian spot jangka pendek untuk fleksibilitas dapat membantu mengurus biaya juga ketersediaan pasokan.

    “Perluasan akses pihak ketiga ke terminal LNG juga penting agar memungkinkan berbagai pembeli kemudian penjual menggunakan infrastruktur yang digunakan sama. Hal ini dapat menciptakan bursa yang mana tambahan kompetitif lalu fleksibel di dalam kawasan ASEAN,” kata dia.

    ERIA merupakan Lembaga riset dunia usaha yang digunakan didirikan untuk menggalang integrasi ekonomi dan juga perkembangan berkelanjutan dalam kawasan ASEAN kemudian Asia Timur yang mana didirikan pada DKI Jakarta pada 2008 melalui kesepakatan resmi di dalam antara para pemimpin 16 negara pada Asia Timur.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di area situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi ASEAN satukan listrik kawasan untuk masa depan lebih tinggi bersih

    Strategi ASEAN satukan listrik kawasan untuk masa depan lebih tinggi bersih

    LIgapedianews.com Ibukota – Pusat Kelistrikan ASEAN (ASEAN Centre for Energy) menekankan pentingnya sistem kelistrikan yang dimaksud terintegrasi di area semua 10 negara anggota ASEAN guna menegaskan ketahanan energi di tempat kawasan.

    Negara-negara anggota ASEAN telah lama meresmikan ASEAN Power Grid pada 1997, sebuah inisiatif untuk memulai pembangunan jaringan listrik regional yang mana terintegrasi, yang hingga implementasinya masih pada tahap awal lalu bersifat terbatas.

    “Ini sebenarnya adalah sebuah ide yang tersebut sudah ada muncul sejak 20-30 tahun yang lalu. Idenya adalah bagaimana mengintegrasikan sistem kelistrikan di dalam seluruh negara ASEAN,” kata Manajer Senior untuk APAEC (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation) di area Pusat Kelistrikan ASEAN, Beni Suryadi, pada acara “Talking ASEAN Seminar” pada Jakarta, Rabu.

    Beni menguraikan integrasi sistem kelistrikan antara negara ASEAN dengan memperlihatkan adanya peluncuran salah satu pembangkit listrik di area Myanmar yang mana tersambung ke sistem, sehingga listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit itu mampu digunakan di dalam rumah di area Bali.

    Alih-alih memulai pembangunan pembangkit listrik sendiri pada negara masing-masing atau dalam area yang membutuhkan listrik, Beni menilai bahwa integrasi kelistrikan dapat menjadi sebuah subsidi silang antara tempat yang digunakan miliki prospek listrik namun permintaan rendah dengan wilayah lain yang digunakan mempunyai permintaan tinggi tetapi tak mempunyai kemungkinan pembangkit listrik.

    “Ini juga terjadi di dalam Indonesia — sumber daya dan juga keperluan tidaklah terus-menerus berada di tempat tempat yang mana sama. Misalnya, kita punya banyak prospek pembangkit tenaga air di tempat Kalimantan, tapi permintaan tertinggi justru ada di dalam Jawa. Di ASEAN, Laos memiliki kemungkinan besar untuk tenaga air, tapi keperluan listrik di dalam sana tidak ada terlalu besar. Pusat permintaan listrik ada pada Singapura,” ucapnya.

    Integrasi sistem kelistrikan, kata Beni, juga sanggup membantu negara-negara anggota ASEAN menangani isu pembaharuan iklim.

    Dia mencontohkan, Thailand yang tersebut daripada mendirikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, maka lebih besar baik bagi mereka itu untuk terhubung ke sumber listrik dari energi terbarukan atau tenaga air dari Laos. 



    Di ketika yang digunakan sama, apabila Thailand bukan memanfaatkan kapasitasnya sendiri untuk mencapai keamanan energi atau memenuhi target NDC (Nationally Determined Contribution) pada pembaharuan iklim, maka akan sangat menantang.

    Begitu juga dengan Singapura yang digunakan hampir tidaklah miliki prospek tenaga surya yang dapat dimanfaatkan di area atap bangunan, akibat hampir 99,9 persen listriknya berasal dari gas alam, dan juga sebagian kecil dari batu bara.

    “Lalu, bagaimana Singapura bisa jadi menghadapi tantangan pembaharuan iklim? Satu-satunya cara adalah dengan memanfaatkan listrik yang mana berasal dari energi terbarukan. Itu bisa saja datang dari Laos, atau juga dari Indonesia, misalnya,” ujar Beni.

    Lebih lanjut, ASEAN Centre for Energy mencatat bahwa integrasi sistem kelistrikan ASEAN akan berpotensi meningkatkan Layanan Domestik Bruto (PDB) hingga 3 triliun dolar Amerika Serikat (sekitar Rp49.000 triliun).

    “Selain itu, integrasi ini juga akan menciptakan sekitar 1,45 jt lapangan pekerjaan segera juga jangka panjang. Semua orang tahu menyadari bahwa ASEAN menganut prinsip pergerakan bebas tenaga kerja terampil, jadi orang insinyur dari Indonesia bisa jadi bekerja dalam negara ASEAN lainnya,” tambah dia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di tempat situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar hari kemerdekaan negara pada ASEAN, Agustus tidak cuma Indonesia

    Daftar hari kemerdekaan negara pada ASEAN, Agustus tidak cuma Indonesia

    LIgapedianews.com Ibukota – Periode Agustus menjadi momen yang mana penuh makna bagi bangsa Indonesia. Pada 17 Agustus 2025, Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan yang tersebut ke-80 sejak proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Namun, bulan Agustus ternyata bukanlah cuma istimewa bagi Indonesia saja. Sedikitnya dua negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya juga merayakan hari kemerdekaan pada bulan yang sama.

    Dua negara yang dimaksud adalah Malaya juga Singapura. Keduanya turut memperingati hari bersejarah merekan di area bulan Agustus, menjadikan bulan kedelapan ini sebagai bulan kemerdekaan bagi sebagian negara di dalam kawasan Asia Tenggara.

    Singapura, yang digunakan berada pada ujung selatan Semenanjung Malaya, mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965 setelahnya resmi berpisah dari Federasi Malaya. Meski sempat diragukan kemampuannya sebagai negara kecil dengan keterbatasan sumber daya alam, Singapura berhasil mengalami perkembangan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar pada kawasan. Perayaan Hari Nasional Singapura dikenal dengan National Day Parade, yang tersebut menampilkan parade militer, pertunjukan seni, hingga kembang api megah.

    Sementara itu, Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957 melalui jalur diplomasi. Dalam perundingan pada London pada 1 Januari 1956, delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang mana dipimpin Tunku Abdul Rahman mencapai kesepakatan dengan pemerintah Inggris, yang digunakan akhirnya menetapkan 31 Agustus sebagai hari kemerdekaan Malaysia. Kini, Malaya berprogres menjadi negara federasi dengan sistem monarki konstitusional, yang wilayahnya terbagi melawan Tanah Melayu Barat serta Negara Malaysia Timur.

    Berikut adalah daftar lengkap hari kemerdekaan negara-negara anggota ASEAN lainnya:

    1. Indonesia – 17 Agustus 1945
    Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 melalui pidato historis yang mana disampaikan oleh Soekarno serta Mohammad Hatta pada Jakarta. Setelah bertahun-tahun dijajah Belanda juga Jepang, rakyat Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya serta memperjuangkannya melalui revolusi fisik kemudian diplomasi internasional.
    Indonesia menjadi anggota pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967.

    2. Singapura – 9 Agustus 1965
    Negara kecil yang terletak dalam ujung selatan Semenanjung Malaya ini secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965 setelahnya memutuskan untuk meninggalkan dari Federasi Malaysia. Awalnya, masa depan Singapura diragukan dikarenakan keterbatasan sumber daya alam juga luas wilayah yang sempit. Namun, di tempat bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura justru meningkat pesat menjadi salah satu pusat dunia usaha global.
    Peringatan Hari Nasional Singapura dilakukan dengan meriah setiap tahunnya melalui National Day Parade yang digunakan menampilkan parade militer, pertunjukan seni budaya, atraksi udara, hingga pesta kembang api yang dimaksud memukau di area langit Marina Bay.

    3. Negara Malaysia – 31 Agustus 1957
    Malaysia resmi memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957 setelahnya melalui sejumlah perundingan diplomatik. Salah satu momen penting adalah perundingan di area London pada 1 Januari 1956 antara utusan Persekutuan Tanah Melayu yang mana dipimpin Tunku Abdul Rahman dengan pemerintah Inggris yang digunakan diwakili Sir Alan Lennox Boyd.
    Kesepakatan yang disebutkan menetapkan bahwa pada 31 Agustus 1957, Persekutuan Tanah Melayu akan menjadi negara berdaulat. Kini, Tanah Melayu yang digunakan menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional federal miliki dua wilayah utama, yakni Semenanjung Negara Malaysia dalam barat juga Malaya Timur yang mana terdiri dari Sabah dan juga Sarawak di area Pulau Kalimantan.

    4. Filipina – 12 Juni 1898
    Filipina merupakan negara pertama di dalam Asia Tenggara yang tersebut memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan asing. Pada 12 Juni 1898, Filipina menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol pasca perjuangan panjang yang mana dipimpin Emilio Aguinaldo. Namun, kemerdekaan ini belum sepenuhnya diakui oleh sebab itu Filipina kemudian berada di area bawah kekuasaan Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20.
    Filipina juga menjadi anggota pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967.

    5. Thailand – Tidak Pernah Dijajah (Hari Nasional 5 Desember)
    Thailand menjadi satu-satunya negara pada Asia Tenggara yang tak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Oleh akibat itu, Thailand bukan memiliki hari kemerdekaan. Meski demikian, negara ini menetapkan 5 Desember sebagai Hari Nasional untuk memperingati hari kelahiran Raja Bhumibol Adulyadej yang tersebut sangat dihormati rakyatnya.
    Thailand juga tergabung sebagai negara pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967.

    6. Myanmar – 4 Januari 1948
    Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Januari 1948. Setelah melintasi masa penjajahan yang panjang lalu pergolakan urusan politik internal, Myanmar akhirnya berdiri sebagai negara merdeka.
    Myanmar resmi bergabung sebagai anggota ASEAN pada 23 Juli 1997.

    7. Vietnam – 2 September 1945
    Vietnam menyatakan kemerdekaannya dari Prancis pada 2 September 1945 melalui pengumuman yang tersebut dibacakan oleh Ho Chi Minh di area Hanoi. Namun, pengakuan kemerdekaan Vietnam baru diperoleh pasca Perang Indochina berakhir pada 1954.
    Vietnam bergabung di ASEAN pada 28 Juli 1995.

    8. Kamboja – 9 November 1953
    Kamboja memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Prancis pada 9 November 1953. Sejak pada waktu itu, negara ini mengalami berbagai dinamika politik, termasuk rezim Khmer Merah, sebelum akhirnya kembali stabil juga bergabung dengan ASEAN pada 30 April 1999.

    9. Brunei Darussalam – 23 Februari 1984
    Setelah berada pada bawah pengaruh lalu pengamanan Inggris selama hampir satu abad sejak 1888, Brunei Darussalam akhirnya merdeka pada 23 Februari 1984. Negara kaya minyak ini kemudian bergabung dengan ASEAN pada 8 Januari 1984 kemudian menganut sistem monarki absolut yang mana dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah.

    10. Laos – 2 Desember 1975
    Laos sempat memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 22 Oktober 1953 di bentuk kerajaan. Namun, pada 2 Desember 1975, negara ini secara resmi mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik komunis pasca pengaruh monarki yang digunakan didukung Prancis berhasil digulingkan oleh kelompok revolusioner Pathet Lao. Laos bergabung dengan ASEAN pada 23 Juli 1997.

    Meski memiliki beragam pada latar sejarah, sistem pemerintahan, dan juga tanggal kemerdekaannya, negara-negara ASEAN memiliki satu kesamaan, yaitu semangat untuk bangkit, merdeka, dan juga forward bersama. Periode Agustus menjadi momen yang tepat untuk mengenang kembali perjuangan bangsa, tak semata-mata dalam Indonesia, tetapi juga dalam Tanah Melayu lalu Singapura yang turut memperingati kemerdekaannya di dalam bulan yang sama.

    ASEAN yang mana pada masa kini beranggotakan 10 negara terus menjunjung tinggi nilai perdamaian, kerja sama, dan juga perkembangan kawasan yang dimaksud inklusif. Semangat kemerdekaan dari berbagai negara anggotanya menjadi fondasi penting di membentuk kawasan Asia Tenggara yang mana stabil dan juga sejahtera.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di tempat situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini adalah alasannya mengapa Thailand tiada pernah dijajah

    Ini adalah alasannya mengapa Thailand tiada pernah dijajah

    LIgapedianews.com DKI Jakarta – Di ketika hampir seluruh negara di area kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-16 hingga abad ke-20, Thailand muncul sebagai paradoks. Negara yang digunakan dahulu dikenal dengan nama Siam ini menjadi satu-satunya negara di dalam Asia Tenggara yang digunakan tidak ada pernah dijajah secara secara langsung oleh kekuatan kolonial Barat.

    Sebagai perbandingan, Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih lanjut dari tiga abad, Malaysia, Myanmar, serta Brunei berada di dalam bawah kekuasaan Inggris, Filipina dikuasai oleh Spanyol kemudian Amerika Serikat, sementara Vietnam, Laos, serta Kamboja masuk pada jajahan Prancis. Penjajahan yang dimaksud umumnya didorong oleh kepentingan perekonomian seperti penguasaan sumber daya alam, monopoli perdagangan rempah-rempah, juga dominasi menghadapi jalur strategis antara Samudra Hindia juga Samudra Pasifik.

    Namun, Thailand berhasil menghindari takdir yang tersebut sama. Keberhasilan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi diplomatik cerdas, reformasi internal yang dimaksud progresif, dan juga peran krusial dari para pemimpinnya, khususnya Raja Mongkut (Rama IV) serta putranya, Raja Chulalongkorn (Rama V).

    Kedua raja ini memahami dengan jelas ancaman dari kekuatan kolonial. Oleh oleh sebab itu itu, mereka itu memilih pendekatan diplomatik lalu modernisasi menyeluruh pada berbagai aspek keberadaan bernegara. Thailand kala itu berpartisipasi menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, bahkan memberikan banyak konsesi teritorial untuk Inggris juga Prancis sebagai bentuk kompromi strategis. Langkah ini memproduksi Thailand dianggap sebagai negara penyangga (buffer state) antara koloni Inggris di tempat barat serta koloni Prancis di area timur.

    Selain itu, Raja Chulalongkorn melancarkan berbagai reformasi besar-besaran, termasuk di bidang militer, hukum, ekonomi, juga pendidikan. Modernisasi ini tiada semata-mata meningkatkan kualitas pemerintahan juga kesejahteraan rakyat, tetapi juga meningkatkan kekuatan sikap Thailand di area mata kekuatan asing sebagai negara yang dimaksud "beradab" serta stabil, sehingga tak dianggap perlu untuk dijajah.

    Thailand juga menerapkan sistem urusan politik mandala, yaitu strategi penghormatan simbolik untuk kekuatan kolonial, yang secara diplomatis menunjukkan seolah-olah mengakui kekuasaan mereka. Padahal, di praktiknya, kedaulatan penuh masih berada di dalam tangan kerajaan Siam.

    Faktor penting lainnya adalah kuatnya persatuan nasional. Di bawah kepemimpinan monarki yang digunakan kuat lalu dihormati, rakyat Thailand bersatu mempertahankan identitas juga kedaulatan negaranya. Keseragaman budaya lalu agama menjadi modal penting yang dimaksud menyulitkan penjajah untuk memecah belah penduduk sebagaimana yang tersebut dijalankan dalam negara lain.

    Meskipun tiada dijajah oleh bangsa Barat, Thailand tetap memperlihatkan menjalankan hubungan upeti dengan Kekaisaran Tiongkok selama berabad-abad. Dalam sistem ini, Thailand secara simbolis mengakui kekuasaan kaisar Tiongkok serta mengirimkan upeti sebagai bentuk penghormatan. Namun hubungan ini bersifat timbal balik—Thailand juga memperoleh proteksi kemudian pengakuan diplomatik dari kekaisaran tersebut. Strategi ini berhasil menempatkan Thailand di sikap aman, sangat dari konflik terbuka maupun kolonisasi langsung.

    Melalui kombinasi kebijakan luar negeri yang dimaksud cermat, reformasi internal, dan juga kekuatan nasionalisme serta diplomasi budaya, Thailand berhasil mempertahankan kemerdekaannya di dalam berada dalam gempuran kolonialisme. Hingga hari ini, sejarah ini menjadi kebanggaan nasional dan juga bukti bahwa diplomasi lalu kecerdikan kebijakan pemerintah dapat menjadi senjata yang digunakan ampuh melawan dominasi asing.

    Sebagai gantinya, Thailand tidak ada memiliki hari kemerdekaan serta menetapkan 5 Desember sebagai Hari Nasional untuk memperingati ulang tahun mendiang Raja Bhumibol Adulyadej.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan dalam situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia tegaskan netralitas ASEAN di area sedang ketegangan global

    Indonesia tegaskan netralitas ASEAN di area sedang ketegangan global

    Ligapedianews.com ..kekuatan ASEAN terletak pada independensi serta kredibilitas ASEAN sebagai aktor yang tersebut netral, inklusif, kemudian konsisten..

    Jakarta – Indonesia menyatakan bahwa ASEAN perlu menguatkan tekad agar tetap memperlihatkan netral dan juga kredibel pada menghadapi persaingan yang tersebut semakin ketat, fragmentasi dunia usaha global, dan juga melemahnya hukum internasional.

    “Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) akan tetap saja menjadi kompas panduan kita,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada ASEAN Day 2025 di area Jakarta, Jumat.

    Menurut Sugiono, kekuatan ASEAN terletak pada independensi juga kredibilitas ASEAN sebagai aktor yang tersebut netral, inklusif, lalu konsisten di tempat kawasan.

    Menlu RI itu pun menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi penyelenggara, pembangun jembatan, wadah terpercaya untuk dialog serta kerja sebanding di menjaga sentralitas ASEAN yang mana merupakan prinsip operasional bagi semua negara anggota ASEAN.

    Sugiono melanjutkan, prinsip inti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang digunakan dimiliki oleh ASEAN: penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi, serta saling menghormati, harus ditegakkan tanpa kompromi.

    Dia menggarisbawahi bahwa menjaga perdamaian dan juga stabilitas di area kawasan, termasuk terkait mengenai Laut China Selatan, tetap saja menjadi prioritas bersatu ASEAN.

    “Dalam konteks ini, Indonesia mendesak penyelesaian Kode Etik sesegera kemungkinan besar untuk memacu keterlibatan yang konstruktif, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982,” ucap Sugiono.

    Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967 di dalam Bangkok, Thailand, oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, lalu Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok.

    Indonesia menjadi salah satu penggerak utama pembentukan ASEAN serta hingga pada masa kini berperan penting di menjaga persatuan, menggalakkan sentralitas, juga memfasilitasi dialog kawasan melalui Markas Besar ASEAN yang mana berada di tempat Ibukota Indonesia sejak 1967.

    Saat ini, ASEAN mempunyai 10 negara anggota juga sedang memproses keanggotaan penuh Timor-Leste yang tersebut akan secara resmi bergabung pada Kongres Derajat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN pada Kuala Lumpur, Malaysia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di dalam situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.