Tag: anggota dpr

DPR Minta otoritas Ambil Alih Sritex Melalui Danantara atau BUMN

Ligapedianews.com JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Zainul Munasichin meminta-minta pemerintah mengambil alih PT Sri Rejeki Iman ( Sritex ) juga menjadikan PT Sritex sebagai lapangan usaha sandang sesuai dengan amanat konstitusi. Permintaannya yang disebutkan agar pemenuhan hak-hak pekerja mantan karyawan PT Sritex terpenuhi.

Terlebih, pada UUD Pasal 33 ayat 2 yang tersebut menegaskan bahwa ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara lalu yang menguasai hajat hidup orang sejumlah dikuasai oleh negara’.

“Salah satu cabang produksi strategis adalah sandang. Kami minta tanggung jawab pemerintah atau negara untuk mengambil alih lapangan usaha yang mana sangat strategis ini. Mau bidang swasta atau mau dibuatkan BUMN atau mau pakai Danantara, tapi negara harus hadir pada melindungi sektor sandang,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).

Dia juga mendesak pemerintah menghasilkan posko khusus untuk mempercepat pemenuhan hak-hak pekerja mantan karyawan PT Sritex. Diketahui, penutupan Sritex menciptakan 12 ribu pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kami prihatin dengan situasi yang dimaksud dialami di dalam PT Sritex. Sekarang kita harus mencari solusi terbaik. Salah satunya dengan menimbulkan posko penyelesaian hak-hak pekerja pada PT Sritex untuk memudahkan proses pemenuhan hak-hak sekaligus mengawal agar hak-haknya sanggup dibayar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Zainul.

Di posko penyelesaian itu harus ada kementerian/lembaga yang mana terkait dengan pemenuhan hak-hak mantan karyawan PT Sritex. Kementerian atau Lembaga yang digunakan harus ada di dalam posko itu meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga kurator. “Jika diperlukan, buat posko itu on the spot. Lengkap satu kelompok ada di area posko itu,” kata Zainul.

Dirinya pun memohon adanya limitasi atau batas waktu untuk pembayaran hak-hak mantan pekerja PT Sritex. Batas waktu ini menurutnya penting untuk memberikan batas akhir pembayaran dan juga menjadi tolak ukur pembayaran hak-hak ketenagakerjaan telah diadakan atau tidak. “Posko ini memang sebenarnya fokus untuk membantu agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi,” pungkasnya.

06/03/2025
Anggota DPR Bambang Haryo Tinjau Kesiapan Pelabuhan Semayang Jelang Libur Nataru

Ligapedianews.com BALIKPAPAN – Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meninjau kesiapan liburan Natal dan juga Tahun Baru (Nataru) di dalam Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, pemilik sapaan akrab BHS memacu peningkatan sarana terminal penumpang pada memberikan pelayanan maksimal bagi para konsumen pengguna jasa transportasi.

Menurut BHS, fungsi terminal pada samping sebagai tempat berkumpulnya penumpang, sebisa kemungkinan besar terminal juga dapat difungsikan sebagai sarana wisata.

“Ternyata telah dalam fasilitasi oleh GM Pelindo juga KSOP, dikarenakan lantai paling berhadapan dengan terminal ini, digunakan untuk penumpang menunggu. Mereka merasa nyaman seperti telah berwisata. Ini adalah yang digunakan diapresiasi Pelindo juga KSOP,” kata BHS, Kamis (26/12/2024).

BHS menyebut, infrastruktur di dalam Terminal Semayang Balikpapan ini sudah ada bagus, di dalam antaranya terdapat musala, toilet hingga klinik kesehatan.

“Pada ketika meninjau Posko Sinkronisasi Nataru. Semua perlengkapan, baik pengaduan serta kondisi tubuh yaitu ambulans juga telah terjadi dilengkapi,” katanya.

Sebab sebelum penumpang berangkat, diharapkan mereka itu dapat melakukan pengecekan kondisi tubuh secara gratis. Kalau perlu perusahaan pelayaran menyediakan pengecekan gratis, juga memverifikasi semua penumpang pada keadaan sehat.

“Karena kalau sakit di dalam berhadapan dengan kapal, ini banyak keterbatasan kru, kalau di area pelabuhan dapat sewaktu-waktu dapat diantisipasi,” ujarnya

BHS menyebut, pada waktu peak season ini terjadi peningkatan kapasitas kapal dan juga pada pelabuhan juga terjadi peningkataan kapasitas penumpang. Sementara, jumlah total kursi di dalam pelabuhan hanya sekali dapat menampung penumpang untuk satu kapal.

“Padahal, panjang dermaga pada di lokasi ini 490 meter, bisa jadi untuk dua kapal. Hal ini membutuhkan tambahan ruangan penumpang, untuk menyiasati ruang penumpang yang digunakan belum ditambah. Korporasi pelayaraan diharapkan dapat menginformasikan terhadap penduduk konsumen, misalkan 4 jam sebelumnya atau 2-3 jam sebelumnya, sehingga pada waktu pada terminal ini bukan terjadi penumpukan,” ucapnya.

BHS juga mengapresiasi keberadaan BMKG di tempat pelabuhan dikarenakan ini penting untuk menginformasikan cuaca pada perjalanan. Termasuk keberadaan Basarnas

03/01/2025
Misbakhun: Dana PSBI Ditransfer Langsung ke Pemohon, Tak melalui Rekening Anggota DPR

Ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menghadirkan semua pihak mengamati Inisiatif Sosial Bank Indonesia (PSBI) secara proporsional juga mengacu mekanisme berlaku.

Wakil rakyat dari Partai Golkar itu merasa perlu menyampaikan hal yang disebutkan pasca mencuatnya persoalan hukum korupsi dana PSBI yang tersebut diduga melibatkan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024.

Menurut Misbakhun, Komisi IX DPR sebagai mitra BI mencatatkan data PSBI sudah ada ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan lalu Bank DPR itu menegaskan PSBI ada pada Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral yang dimaksud merancang relasi perhatikan dan juga pemberdayaan masyarakat.

“Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk acara pemberdayaan masyarakat. Ini adalah untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Misbakhun di tempat Jakarta, Awal Minggu (30/12/2024).

Misbakhun menjelaskan PSBI bisa saja diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya, kelompok penduduk ataupun ormas yang mana mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

“Proposalnya segera ke BI,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Timur yang dimaksud meliputi Wilayah Pasuruan, Pusat Kota Pasuruan, Daerah Probolinggo, dan juga Pusat Kota Probolinggo tersebut.

Misbakhun menjelaskan, BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya, BI melalui survei yang disebutkan memverifikasi juga memvalidasi calon penerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank sentral itu.

“Verifikatur juga validatornya oleh regu surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya merancang tata kelola yang dimaksud baik pada penyaluran PSBI,” ujarnya.

03/01/2025