ligapedianews.com Ibukota – Pimpinan Daerah Pati, Jawa Tengah yaitu Sudewo ketika ini sedang menjadi perbincangan publik. Setelah mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait kenaikan Pajak Bumi kemudian Bangunan Perdesaan kemudian Perkotaan (PBB-P2).
Kenaikan pajak yang dimaksud dinilai sangat drastis, dengan persentase mencapai 250 persen, sehingga memicu gelombang reaksi dari masyarakat. Kebijakan yang disebutkan memantik kemarahan warga oleh sebab itu dianggap memberatkan, teristimewa bagi kalangan penduduk kecil yang merasa beban pajak yang dimaksud terlalu tinggi dan juga tidak ada sebanding dengan kondisi sektor ekonomi mereka.
Sudewo sendiri menjelaskan bahwa langkah meninggal pajak ini dilaksanakan sebagai upaya percepatan pengerjaan dalam wilayah Pati. Ia menekankan bahwa dana dari pajak yang disebutkan akan dialokasikan untuk memperkuat perkembangan infrastruktur, termasuk renovasi serta peningkatan layanan di tempat RSUD RAA Soewondo.
Namun, pernyataan yang disebutkan tak mampu meredam kekecewaan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini memicu gelombang menentang baik dalam media sosial maupun pada aksi langsung, dalam mana akun resmi Kepala Daerah Pati dipenuhi kritik tajam dari warganet yang digunakan merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.
Lantas, siapa sebenarnya Sudewo, sosok Kepala Daerah Pati yang dimaksud saat ini menjadi unsur perbincangan hangat? Berikut profil lengkapnya yang telah dilakukan dirangkum dari berbagai sumber.
Profil Sudewo
Sudewo lahir di area Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia resmi menjabat sebagai Kepala Kabupaten Pati sejak 20 Februari 2025. Riwayat pendidikannya dimulai di dalam SMAN 1 Pati, lalu melanjutkan ke Universitas Sebelas Maret (UNS) serta lulus dengan penghargaan Sarjana Teknik Sipil pada 1991.
Setelah meraih gelar kejuaraan sarjana, Sudewo melanjutkan lembaga pendidikan magister di tempat Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 1993 dengan mengambil jurusan Teknik Pembangunan. Usai menyelesaikan studinya, ia memulai karier di area dunia konstruksi, bekerja di area PT Jaya Construction selama 1993-1994.
Tak lama setelahnya itu, Sudewo memutuskan masuk ke sektor pemerintahan sebagai tenaga honorer dalam Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994-1995. Namanya mulai dikenal ketika terlibat pada proyek peningkatan jalan juga jembatan dalam Bali pada 1995-1996.
Berkat kinerja-nya, pada tahun 1996-1997 ia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di area proyek tersebut. Pada tahun yang digunakan sama, ia dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur lalu resmi menjadi PNS hingga 1999. Setelahnya, ia mendapat tugas di area Dinas Pekerjaan Umum Kota Karanganyar dari 1999 hingga 2006.
Pada 2002, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Kepala Kabupaten Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono, namun gagal terpilih lantaran kalah di perolehan suara. Kekalahan yang disebutkan tidaklah membuatnya mundur dari dunia politik. Sebaliknya, ia justru semakin bergerak dan juga dipercaya sebagai Ketua Lingkup Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra pada 2019.
Karir politiknya terus menanjak, bahkan ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009-2013 dan juga kembali terpilih di dalam periode 2019-2024. Sudewo dikenal sebagai sosok yang digunakan dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.
Puncaknya, pada 2025, Sudewo berhasil menduduki kursi Pimpinan Daerah Pati untuk periode 2025-2030 dengan Wakil Kepala Kabupaten Risma Ardhi Chandra. Namun, kebijakan terbarunya mengenai kenaikan Pajak Bumi lalu Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu reaksi keras dari masyarakat.
Kenaikan pajak yang dinilai sangat membebani warga kecil yang disebutkan disebutnya sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya demi percepatan penyelenggaraan infrastruktur lalu prasarana pelayanan publik.
Meski menuai gelombang mengecam baik di dalam media sosial maupun aksi demonstrasi, Sudewo tetap saja bersikukuh dengan keputusannya. Bahkan, ia dengan tegas menyatakan siap menghadapi 50 ribu demonstran yang menentang kebijakan ini.
Mengutip informasi dari Humas Kota Pati, kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen ini diambil pasca 14 tahun tiada ada penyesuaian tarif, sehingga dianggap sebagai langkah yang digunakan perlu diambil untuk membantu penyelenggaraan daerah.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI pada situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
