ligapedianews.com DKI Jakarta – Kementerian Wisata bersatu kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menimbulkan seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri dan juga Penyertaan Modal Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa di acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terjadi di area tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah menimbulkan nota kesepahaman kerja sejenis dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di dalam tempat wisata.
Guna mengupayakan penerapan kerja serupa tersebut, menurut dia, Dinas Wisata perlu menciptakan kesepakatan sama dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang punya, juga Kementerian Keuangan tentunya, ini yang digunakan menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja dapat tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengungkapkan bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Warung Makan Indonesia (PHRI) serta Gabungan Industri Peluang Usaha Pariwisata Indonesia (GIPI) juga perlu ikut serta di upaya penanggulangan pungli di dalam tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum lalu pelaksanaan inisiatif edukasi untuk meningkatkan pemahaman penduduk mengenai dampak buruk pungli di area tempat wisata pada upaya mengatasi pungli pada wilayah wisata.
Deputi Pembangunan Destinasi kemudian Infrastruktur Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul akibat tingkat pemahaman penduduk mengenai keberlanjutan bidang usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan juga penyuluhan terhadap publik di upaya penanggulangan pungli di tempat tempat wisata.
"Salah satu yang konkret adalah kita melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sebanding yang tersebut sudah ada ada ditingkatkan lagi," katanya.
