Blog

Bikin Kejutan di area 2025, Anies-Ahok: Periode Depan Tunggu Tanggal Mainnya!

Ligapedianews.com JAKARTA – Ada kejutan pada konferensi Gubernur Ibukota Indonesia 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Gubernur Ibukota Indonesia 2017-2022 Anies Baswedan pada acara Bentang Harapan ‘JakAsa’ dalam Balai Pusat Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024) sore.

Anies serta Ahok kompak tiada membocorkan isi pembicaraan mereka dan juga memohon rakyat untuk mengantisipasi bulan depan akan ada kejutan.

“Ngobrol sejenis semua lah. Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…, tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong. Kan telah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” kata Anies usai acara dalam Balai Kota.

“Bulan depan. Tunggu aja,” timpal Ahok.

Sementara itu, Plt. Gubernur Ibukota periode 2017 sekaligus Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat menyampaikan akan ada kejutan dalam tahun 2025 mendatang.

“Ada kejutan dalam tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

Sebelumnya, pantauan SINDOnews di dalam lokasi acara Anies dan juga Ahok kompak mengenakan kemeja batik. Terlihat Anies serta Ahok asyik mengobrol ketika pembawa acara memperkenalkan satu persatu tokoh dan juga pejabat yang digunakan hadir di area acara tersebut.

03/01/2025
Fraksi PKS Menaruh Optimisme pada Presiden Prabowo

Ligapedianews.com JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR melakukan evaluasi akhir 2024 serta proyeksi 2025 dengan menaruh optimisme yang tersebut sangat besar terhadap Presiden Prabowo Subianto lalu kabinetnya. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini ketika diminta pendapatnya oleh beberapa media tentang situasi lalu kondisi kebangsaan tahun 2024 lalu harapannya pada 2025 di tempat Jakarta, Mulai Pekan (30/12/2024).

Dia mengatakan, baru dua bulan, banyak kebijakan Prabowo yang digunakan positif bagi rakyat. Dia menambahkan, PKS siap memperkuat penuh juga berharap semua pihak memberikan kesempatan lalu dukungan terhadap Prabowo.

“Kami ingin mengakhiri tahun 2024 kemudian mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang dimaksud kuat. Kita telah dilakukan menyeberangi pergantian kepemimpinan yang tersebut smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik kemudian transisi kepemimpinan berjalan lancar,” kata Jazuli.

Fraksi PKS menilai Prabowo sebagai pemimpin yang mana kuat, karismatik, sekaligus transformasi yang digunakan dibutuhkan Indonesia pada waktu ini. “Pemilu sudah pernah usai lalu Pak Prabowo menjadi pemimpin bagi kita semua. Prabowo Subianto juga menunjukkan kepemimpinan yang digunakan kolaboratif dengan mengundang seluruh elemen bangsa bersatu mendirikan bangsa,” ungkapnya.

Di berada dalam situasi global yang tersebut penuh ketidakpastian, konflik Rusia-Ukraina, Agresi negeri Israel di area Palestina dan juga Timteng yang dimaksud kian memanas, peperangan dagang Cina-AS, ekonomi lalu keuangan global yang tidak ada menentu, juga turbulensi urusan politik di area beberapa negara, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang mana kuat dan juga determinatif.

“Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang mana baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang tersebut kuat dan juga determinan di area pentas global ketika berbicara pada beberapa orang konferensi internasional juga bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, Cina, serta Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang mana tegas pada membela kemerdekaan Palestina,” kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini menyatakan rakyat Indonesia juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi untuk Presiden Prabowo. Beragam survei menunjukkan di dalam berhadapan dengan 80 persen rakyat percaya Prabowo dapat menghadirkan Indonesia sangat tambahan baik.

“Tingkat kepuasan lalu kepercayaan rakyat ini tertinggi dalam antara pemimpin yang mana pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus espektasi rakyat terhadap Pak Prabowo dan juga kabinetnya,” ujarnya.

Menurut dia, tingkat kepercayaan yang dimaksud sejalan dengan komitmen Prabowo yang dimaksud kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, juga menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk di upaya memajukan sektor ekonomi lalu merancang kemandirian nasional.

“Sektor ketenagakerjaan misalnya yang dimaksud menterinya adalah portofolio PKS melawan arahan Presiden segera meninggikan UMP dan juga UMK yang tersebut signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang tersebut berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat kemudian tepat sasaran untuk rakyat,” terangnya.

03/01/2025
7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Penggagas Akhir Pemimpin Terkorup Planet 2024

Ligapedianews.com JAKARTA – Masuknya nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ), pada daftar finalis “Person of the Year 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menarik perhatian publik. Proyek investigasi ini dikenal mengungkap praktik kejahatan terorganisir serta korupsi dalam berbagai negara. Berikut adalah 7 fakta menarik pada balik nominasi ini:

1. OCCRP dan juga Proses Penilaian

OCCRP adalah organisasi investigasi global yang tersebut berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir kemudian korupsi. Penilaian dia didasarkan pada data dari jurnalis, pembaca, juga jaringan global mereka. Penggagas Akhir tahun ini mencakup berbagai pemimpin dunia yang digunakan dianggap terkait dengan praktik korupsi besar-besaran lalu otoritarianisme.

2. Jokowi di dalam Antara Pemimpin Global Lain

Nama Jokowi bersanding dengan beberapa tokoh kontroversial seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, hingga entrepreneur India Gautam Adani. Para finalis dinilai menghadapi dampak negatif kebijakan dia terhadap negara masing-masing, khususnya pada kaitannya dengan kejahatan terorganisir.

3. Pemenang: Bashar al-Assad dari Suriah

Bashar al-Assad, mantan Presiden Suriah, akhirnya dinobatkan sebagai “Tokoh Tahun Ini” versi OCCRP. Pemerintahannya yang mana otoriter lalu korup selama puluhan tahun, termasuk pelanggaran HAM berat seperti pemanfaatan senjata kimia, menjadi alasan utama kemenangannya.

4. Rezim Diktator yang Jadi Sorotan

Contoh lain adalah Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dari Guinea Khatulistiwa, yang menerima “Lifetime Non-Achievement Award”. Obiang dikenal sebagai salah satu diktator terlama di area dunia, dengan sejarah penindasan juga eksploitasi sumber daya negara untuk keuntungan pribadi.

5. Kritik terhadap Kebijakan Jokowi

Dalam nominasi ini, kritik terhadap Jokowi berfokus pada dugaan lemahnya penanganan korupsi dalam Indonesia selama masa kepemimpinannya. Beberapa kebijakan strategis yang digunakan kontroversial dianggap kurang transparan, memunculkan anggapan bahwa pemerintahannya cenderung melindungi oligarki.

6. Suara Publik Melawan Korupsi

Kasus seperti di area Kenya menunjukkan besarnya tekanan penduduk terhadap pemimpin yang mana dianggap gagal. Lebih dari 40.000 orang menulis surat ke OCCRP untuk menominasikan Presiden William Ruto, mencerminkan frustrasi rakyat terhadap korupsi juga ketidakadilan ekonomi.

7. Respons Keras Jokowi

Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan terkait namanya yang dimaksud masuk pada daftar pemimpin paling korup di area dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Presiden ke-7 RI yang disebutkan menyampaikan tuduhan yang disebutkan sebagai upaya framing jahat tanpa dasar.

Saat ditemui pada kediamannya dalam Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Daerah Perkotaan Solo, pada Selasa (31/12/2024), Jokowi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.

“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” tegasnya.

Jokowi juga menyinggung berbagai tuduhan yang mana dilayangkan kepadanya, termasuk manipulasi pemilihan umum lalu eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, tuduhan yang dimaksud hanyalah fitnah lalu framing jahat yang tersebut selama ini banyak terjadi.

“Banyak sekali fitnah, framing jahat, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Itu yang terjadi selama ini,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah tuduhan yang dimaksud mengandung unsur politis, Jokowi menyerahkan penilaian yang dimaksud terhadap publik. Ia meminta-minta agar pertanyaan yang disebutkan diajukan dengan segera terhadap pihak yang tersebut menyebabkan tuduhan.

“Orang dapat memakai kendaraan apa pun, bisa saja NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menimbulkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” jelas Jokowi.

Tanggapan Jokowi melawan tuduhan ini menyoroti pentingnya pembuktian berhadapan dengan klaim yang mana dilayangkan. Meski diterpa tuduhan berat, Jokowi tetap saja menyerukan agar tuduhan yang disebutkan dibuktikan secara fakta serta hukum. Apakah tuduhan ini murni fakta atau sekadar muatan politis, waktu serta bukti yang mana akan berbicara.

03/01/2025
Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma Jadi Penonton

Ligapedianews.com JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara tegas menolak wacana kepala tempat dipilih DPRD. Hal itu disampaikan usai hadir di acara Bentang Harapan ‘JakAsa’ di dalam Balai Pusat Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

“Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok.

Dia pun menyinggung zaman Orde Baru dimana rakyat hanya saja menjadi penonton ketika penunjukkan kepala daerah. Ia juga menyoroti peluang praktik deal-dealan menggunakan uang terjadi apabila kepala wilayah dipilih DPRD.

“Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga dapat pakai duit juga,” sebutnya.

“Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ada ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” ungkapnya.

03/01/2025
Ketenteraman Pemilihan Kepala Daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

Ligapedianews.com JAKARTA – Polri dinilai telah bekerja sesuai koridor di menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya di mengawal Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang dimaksud tumbuh di dalam pemilihan gubernur 2024, diyakini untuk kepentingan politik.

“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, tentang keamanan juga ketertiban penyelenggaraan pemilihan gubernur kemarin, saya kira tiada ada permasalahan yang digunakan sangat penting yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Pertemuan Publik Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).

Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang mana datang terkait peran polri yang di area luar tupoksi merupakan hal-hal yang terus-menerus menjadi evaluasi internal. “Mungkin cuma dugaan sejumlah kalangan tentang kerja Polri yang tersebut tidaklah sesuai dengan tupoksi hanya saja ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan kepala daerah mestinya sudah ada membuktikan kerja Polri yang tepat,” tuturnya.

Terlepas dari kritik yang dimaksud datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri di hal menjaga keamanan telah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang dimaksud terjadi saya kira sanggup katakan baik-baik saja, kemudian tiada ada yang digunakan berlanjut sampai sekarang ya. Tantangan keamanan telah beres sampai penetapan calon yang mana sudah ada selesai dilaksanakan oleh KPU,” ujarnya.

Dari seluruh catatan tersebut, Lucius mempunyai harapan agar Polri pada tahun 2025 mendatang, semakin professional juga semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih lanjut baik.

“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR juga eksekutif yang dimaksud bertanggungjawab berhadapan dengan regulasi pilkada. Bagaimana sikap Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan,” tandasnya.

03/01/2025
Ketua Komisi XI Misbakhun Apresiasi Keputusan Prabowo Selektif Terapkan PPN 12%

Ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi tindakan Presiden Prabowo Subianto yang selektif menerapkan PPN 12%. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas belaka diberlakukan untuk barang mewah.

“Saya sebagai Ketua Komisi XI DPR memberikan apresiasi yang mana tinggi untuk komitmen Bapak Presiden Prabowo lantaran telah membuktikan janjinya untuk pro rakyat,” kata Misbakhun di keterangannya, Selasa (31/12/2024) malam.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo baru semata mengumumkan segera penerapan PPN 12%. Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN hanya saja dikenakan pada barang kemudian jasa mewah. Barang juga jasa yang tersebut menjadi keinginan pokok warga yang tersebut selama ini dikenakan tarif PPN 0% masih masih berlaku.

Misbakhun menjelaskan, penerapan PPN 12% sebagai konsekuensi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disampaikan secara langsung Presiden Prabowo pada Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menurut Misbakhun, Prabowo membuktikan janjinya pro rakyat. Semua keinginan substansi pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan perbankan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa tenaga kerja, jasa angkutan umum dalam darat serta jasa sosial tetap saja dibebaskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto sebagai barang dan juga jasa yang bebas pajak pertembahan nilai.

“Semua barang kemudian jasa yang digunakan saya sebutkan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak serta dikonsumsi oleh penduduk umum,” katanya.

Penerapan PPN 12% secara selektif diperkirakan menambah penerimaan Rp3,2 triliun pada APBN 2025. Diperkirakan pemerintah kehilangan Rp75 triliun apabila penerapan PPN 12% dalam APBN 2025 dikenakan penuh pada semua barang.

“Sebuah pilihan sulit yang dimaksud harus diambil pemerintahan Presiden Prabowo demi rakyat kecil,” ujarnya.

Setelah diumumkan, kata politikus Partai Golkar ini, tugas berikutnya adalah melakukan sosialisasi agar penerapan PPN 12% untuk barang dan juga jasa barang mewah ini dapat berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan UU HPP, PPN 12% akan berlaku sejak 1 Januari 2025.

03/01/2025
Demokrat Dukung Kebijakan Prabowo Naikan PPN 12% Khusus Barang Mewah

Ligapedianews.com JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang mana diinformasikan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang tersebut berkeadilan juga berpihak pada kepentingan rakyat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 semata-mata akan diberlakukan untuk barang juga jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.

“Kenaikan PPN sebesar 1 persen semata-mata dikenakan pada barang juga jasa mewah yang dimaksud selama ini memang benar sudah pernah dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY pada keterangan persnya pada Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Sementara itu, barang dan juga jasa non-mewah akan tetap memperlihatkan dikenakan PPN 11% atau tak mengalami kenaikan.

Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% tetap saja diberlakukan bagi permintaan pokok rakyat seperti material sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, kemudian air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap warga umum.

Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelenggaraan kegiatan stimulus ini agar tepat sasaran. Support ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kemampuan fisik fiskal juga pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah miliki ruang lebih besar besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang tersebut mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, lalu selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.

Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang mana mencakup beberapa inisiatif seperti:

– Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 jt penerima
– Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
– Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 jt per bulan
– Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset pada bawah Rp500 jt per tahun
– Modal untuk sektor padat karya

03/01/2025
Jelang 100 Hari Kerja, Publik Sambut Baik Rencana Presiden Prabowo

Ligapedianews.com JAKARTA – Publik menyambut baik kegiatan kerja juga kebijakan Presiden Prabowo Subianto mendekati 100 hari kerja. Publik mengapresiasi juga menyambut baik berbagai inisiatif strategis juga kebijakan Prabowo yang berorientasi pada rakyat. Kebijakan unggulan yang tersebut diapresiasi adalah penghapusan utang macet UMKM, ketahanan pangan hingga dukungan untuk penumpasan para Koruptor.

“Langkah Prabowo di menimbulkan kebijakan strategis menuju 100 hari kerjanya disambut baik oleh rakyat umum, utamanya kebijakan strategis seperti penghapusan utang macet UMKM, pemburuan koruptor, lalu ketahanan pangan Nasional,” kata General Manager IM Nusantara Onky Fachrur Rozie rilis terbaru akhir tahun 2024, Selasa (31/12/2024).

Dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi juga analisis digital, IM Nusantara menganalisis opini masyarakat di area berbagai media media sosial selama periode 20 November hingga 29 Desember 2024. Hasilnya, dari 597.592 postingan sebanyak 71,94% inisiatif kerja yang tersebut dirilis Prabowo mendapatkan sentimen positif dari masyarakat.

IM Nusantara menegaskan pentingnya dukungan rakyat untuk menegaskan kebijakan yang dimaksud berjalan optimal. Dengan saran melalui kebijakan juga programnya Prabowo mampu mendapatkan dukungan yang digunakan lebih tinggi besar lagi untuk merealisasikan inisiatif besar yang dimaksud akan pada implementasikan juga mewujudkan ambisinya menjadikan Indonesia emas 2045.

“Mayoritas kegiatan kerja Prabowo Subianto mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Bahkan Prabowo dinilah mampu menjadi pemimpin kuat dalam Asia lalu Internasional lantaran gebrakan nya di area Pertemuan Internasional kerap kali mendapatkan respond positif dari pada atu luar negeri,” ujar Manager Analyst IM Nusantara Agung F.

Berikut hasil presentase Respons rakyat Terhadap Rencana Kerja Prabowo Subianto menjauhi 100 hari kerja:
1. Twitter
– Total post : 490.395
Sentimen
– Negatif: 29,10%
– Positif: 46,73%
– Netral: 24,17%

2. Instagram
Total post : 14.435
Sentimen
– Negatif: 12,14%
– Positif: 42,07%
– Netral: 45,79%

3. Facebook
Total post: 14.853
Sentimen
– Negatif: 13,97%
– Positif: 50,59%
– Netral: 35,43%

4. YouTube
Total post : 29.417
Sentimen
– Negatif: 27,90%
– Positif: 50,34%
– Netral: 21,75

5. Tiktok
Total post : 49.126
Sentimen
– Negatif: 13,96%
– Positif: 37,25%
– Netral: 48,79%

03/01/2025
Komisi IV DPR: Naiknya HPP Gabah kemudian Jagung untuk Wujudkan Petani Sejahtera

Ligapedianews.com JAKARTA – Komisi IV DPR berjanji mengawal dengan segera kebijakan pemerintah yang tersebut meningkatkan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah lalu jagung, dan juga tidaklah melakukan impor terhadap beberapa jumlah komoditas pangan di area 2025.

“Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan juga kegiatan swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan, Selasa (31/12/2024).

Komisi IV DPR, kata Yohan, sebagai mitra pemerintah yang mana bertugas mengawasi juga mengawal kebijakan di tempat bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, lalu pihak lainnya.

“Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bapenas, juga lainnya, untuk mengeksplorasi lalu meyakinkan bagaimana kebijakan ini terlaksana lalu terawasi dengan baik,” ucap politisi PAN ini.

Yohan mengingatkan, agar para pihak terkait tidak ada main-main dengan kebijakan yang mana dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Jangan sampai ada persoalan hukum HPP gabah serta jagung telah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di dalam bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek secara langsung apakah pembelian gabah serta jagung sudah ada sesuai HPP,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan nilai pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, lalu HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

“Berapa pun produksi gabah juga jagung petani akan ditampung sesuai dengan tarif yang telah dilakukan ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Sektor Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, 31 Desember 2024.

Nantinya, gabah kemudian jagung produksi petani akan ditampung di dalam gudang Bulog, induk koperasi, kemudian lainnya. “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah serta jagung berapa pun komoditas petani akan dibeli dengan tarif HPP,” katanya.

Pemerintah juga menjamin tidak ada akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, kemudian garam di area 2025. “Kita telah memutuskan, yang tersebut pertama dulu tidak ada impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur Ketua Umum PAN ini.

03/01/2025
Tuding OCCRP Proksi untuk Sudutkan Jokowi, Joman: Kita Pantas Curiga!

Ligapedianews.com JAKARTA – Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer angkat bicara mengenai Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang digunakan menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pemimpin terkorup.

Pria yang mana akrab disapa Noel itu menduga OCCRP merupakan proksi atau perpanjangan tangan pihak tertentu untuk menyerang Jokowi.

Meski demikian, ia menilai hal ini tak semata-mata menyerang Jokowi. Menurutnya apabila martabat negara lalu bangsa juga terserang pada waktu memojokkan pemimpin nasional.

“Ketika ada pihak yang berupaya menyerang Indonesia dengan memojokkan mantan pemimpin nasional, kita harus bersatu melawan. Hal ini perihal martabat kita sebagai bangsa,” kata Noel pada keterangannya, Rabu (1/1/2025).

Noel mengumumkan OCCRP berkantor pada Amsterdam, Belanda patut dicuriga sebagai perpanjangan tangan alias proksi dari pihak tertentu. Pihak tertentu itu, kata dia, juga mampu datang dari kelompok di tempat di negeri atau berbagai negara.

“Jadi, permasalahan ini tak bisa saja dianggap remeh,” ungkapnya.

Pria yang dimaksud juga menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenegakerjaan itu juga menilai kredibilitas dan juga netralitas regu penilai OCCRP meragukan. Hal ini terbukti dari hasil penilaian yang tersebut dikeluarkan itu.

“Kredibilitas lalu netralitas regu penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka itu yang ngawur. Apa yang dimaksud dikorupsi Jokowi?” tandasnya.

Noel lantas menjelaskan bahwa OCCRP menarik kesimpulan berdasarkan nomisasi alias voting dari pembaca hingga jurnalis dunia. Oleh karenanya, hasil dari nomisasi itu bisa saja diarahkan.

“Jumlah pembaca lalu pilihan/nominasi oleh pembaca dapat diarahkan. Link untuk voting pembaca, bisa saja disebar melalui grup-grup WhatsApp atau media sosial. Jadi hasilnya sanggup diarahkan. Maka kita pantas curiga,” ujar Noel.

03/01/2025