Blog

3 Tokoh Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Pengganti Hasto, Nomor 2 Legenda Catur

Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah terjadi ditetapkan sebagai dituduh perkara dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 juga perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro mengungkapkan tiga tokoh berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP pengganti Hasto.

Agung berpendapat, ke depan kriteria sosok yang mana pas menjadi Sekjen PDIP adalah figur yang mana mampu mengomunikasikan dengan para pihak, utamanya pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Sehingga jembatan komunikasi urusan politik sanggup terbentang lalu berlangsung lancar. Ilustrasi sederhananya, bila figur ketum ngegas, maka sekjen sebaiknya mampu ngerem,” kata Agung untuk SINDOnews, Kamis (26/12/2024).

Lalu, siapa belaka tiga tokoh yang mana berpeluang menjadi Sekjen PDIP?

“Ada Ahmad Basarah, Utut Adianto, lalu Pramono Anung,” ungkap Agung.

1. Ahmad Basarah

Di DPP PDIP, Basarah menjabat Ketua Lingkup Luar Negeri. Pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968 ini adalah Ketua Fraksi PDIP MPR lalu anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya.

“Kenapa Ahmad Basarah? Saat ini merupakan Ketua Fraksi PDIP kemudian sudah ada 5 periode terpilih sebagai Anggota DPR. Sebelumnya malah dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR 2 periode pada 2014-2019 juga 2019-2024. Artinya kecakapan kebijakan pemerintah beliau diakui baik oleh lawan lalu kawan politiknya,” kata Agung.

2. Utut Adianto

Pria kelahiran Ibukota Indonesia 16 Maret 1965 ini merupakan legenda catur Indonesia. Dia adalah Grandmaster (GM) dengan peringkat tertinggi dalam Indonesia ketika ini.

03/01/2025
Perlu Political Will Prabowo untuk Menunda PPN 12%

Ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk bertindak cepat merespons derasnya penolakan dari kalangan penduduk tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ( PPN ) dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Salah satu langkah yang mana mampu diadakan Prabowo selaku Kepala Negara adalah menggunakan kewenangannya untuk mengusulkan terhadap DPR guna menunda kenaikan tarif tersebut.

Tersedia ruang untuk pemerintahan Prabowo mengajukan RAPBN Penyesuaian apabila ada pembaharuan kebijakan-kebijakan fiskal. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, presiden bisa jadi segera menerbitkan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengakomodasi pembatalan tersebut.

Hal ini menurutnya cukup legal kemudian realistis mengingat kenaikan tarif PPN memberatkan penduduk lalu berisiko menghambat perkembangan ekonomi. “Betul, intinya political will kemudian itu (menggunakan Perppu) dapat lantaran pada waktu ini kita akui kondisi sektor ekonomi sedang lesu serta kurang bergairah,” katanya, Kamis (26/12/2024).

Esther menambahkan, kenaikan tarif PPN sanggup dilaksanakan oleh pemerintah selama kondisi kegiatan ekonomi serta daya beli penduduk telah dilakukan stabil, sehingga kebijakan itu tak mendistorsi soliditas produk-produk domestik bruto (PDB). Melihat kondisi yang dirasakan rakyat pada waktu ini, Esther menilai sangat tidaklah tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Peran Presiden untuk memutuskan dan juga menunda kebijakan tarif PPN ini sangat memungkinkan. Pertanyaannya, apakah hal itu mau dilakukan? Menurut saya kenaikan PPN ini sanggup ditunda sampai perekonomian kita benar-benar kembali berkeliaran,” jelasnya.

Dia lalu mengingatkan pemerintah untuk berkaca pada pemerintahan Tanah Melayu yang tersebut sempat meninggal tarif PPN kemudian berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Alhasil, Malaya pun menurunkan tarif PPN tersebut.

“Pemerintah Negara Malaysia semata meninggikan tarif PPN kemudian pasca tahu dampak kenaikan tarif itu mengakibatkan ukuran ekspor turun, maka kemudian dievaluasi kebijakan itu lalu diturunkn kembali tarif PPN seperti semula,” ujarnya.

Seperti diketahui, tarif PPN akan naik menjadi 12% mulai tahun depan. Sementara itu, pemerintahan dapat menyesuaikan tarif PPN 12% melalui mekanisme APBN Penyesuaian/Perubahan dengan persetujuan DPR.

Setelah RAPBN disetujui menjadi UU APBN, pemerintah menerbitkan PP tentang tarif PPN. Sebab, tarif PPN 12% telah dilakukan menjadi bagian dari UU APBN 2025, yang sudah pernah disepakati dengan antara pemerintah serta DPR.

Hal ini pun sejalan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajalan (HPP) yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untun mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% atau paling tinggi 15%.

03/01/2025
Anggota DPR Bambang Haryo Tinjau Kesiapan Pelabuhan Semayang Jelang Libur Nataru

Ligapedianews.com BALIKPAPAN – Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meninjau kesiapan liburan Natal dan juga Tahun Baru (Nataru) di dalam Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, pemilik sapaan akrab BHS memacu peningkatan sarana terminal penumpang pada memberikan pelayanan maksimal bagi para konsumen pengguna jasa transportasi.

Menurut BHS, fungsi terminal pada samping sebagai tempat berkumpulnya penumpang, sebisa kemungkinan besar terminal juga dapat difungsikan sebagai sarana wisata.

“Ternyata telah dalam fasilitasi oleh GM Pelindo juga KSOP, dikarenakan lantai paling berhadapan dengan terminal ini, digunakan untuk penumpang menunggu. Mereka merasa nyaman seperti telah berwisata. Ini adalah yang digunakan diapresiasi Pelindo juga KSOP,” kata BHS, Kamis (26/12/2024).

BHS menyebut, infrastruktur di dalam Terminal Semayang Balikpapan ini sudah ada bagus, di dalam antaranya terdapat musala, toilet hingga klinik kesehatan.

“Pada ketika meninjau Posko Sinkronisasi Nataru. Semua perlengkapan, baik pengaduan serta kondisi tubuh yaitu ambulans juga telah terjadi dilengkapi,” katanya.

Sebab sebelum penumpang berangkat, diharapkan mereka itu dapat melakukan pengecekan kondisi tubuh secara gratis. Kalau perlu perusahaan pelayaran menyediakan pengecekan gratis, juga memverifikasi semua penumpang pada keadaan sehat.

“Karena kalau sakit di dalam berhadapan dengan kapal, ini banyak keterbatasan kru, kalau di area pelabuhan dapat sewaktu-waktu dapat diantisipasi,” ujarnya

BHS menyebut, pada waktu peak season ini terjadi peningkatan kapasitas kapal dan juga pada pelabuhan juga terjadi peningkataan kapasitas penumpang. Sementara, jumlah total kursi di dalam pelabuhan hanya sekali dapat menampung penumpang untuk satu kapal.

“Padahal, panjang dermaga pada di lokasi ini 490 meter, bisa jadi untuk dua kapal. Hal ini membutuhkan tambahan ruangan penumpang, untuk menyiasati ruang penumpang yang digunakan belum ditambah. Korporasi pelayaraan diharapkan dapat menginformasikan terhadap penduduk konsumen, misalkan 4 jam sebelumnya atau 2-3 jam sebelumnya, sehingga pada waktu pada terminal ini bukan terjadi penumpukan,” ucapnya.

BHS juga mengapresiasi keberadaan BMKG di tempat pelabuhan dikarenakan ini penting untuk menginformasikan cuaca pada perjalanan. Termasuk keberadaan Basarnas

03/01/2025
Hasto Bikin Puluhan Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Kalau Dirilis Akan Menggemparkan

Ligapedianews.com JAKARTA – Juru Bcara PDIP Mohamad Guntur Romli mengumumkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini puluhan video itu akan menggemparkan rakyat juga mengubah peta pemberantasan korupsi dalam Tanah Air.

Hal itu disampaikan Guntur pada inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan oleh iNews TV, Kamis (26/12/2024). Dalam acara itu, Guntur menjamin Hasto masih berada dalam tanah air juga tak bepergian ke luar negeri.

“Ya tentu belaka masih di dalam Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan juga kooperatif,” kata Guntur pada forum tersebut.

Guntur menyampaikan, Hasto sudah pernah menciptakan puluhan video yang tersebut akan mengungkap dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia menjelaskan, video itu merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan terdakwa oleh KPK yang dirilis, Kamis (26/12/2024).

“Yang menarik adalah Mas Hasto sudah pernah menimbulkan puluhan video, itu adalah yang dimaksud tadi disampaikan itu yang digunakan pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara persoalan hukum korupsi,” kata Guntur.

Guntur pun mengaku sudah pernah menonton beberapa jumlah video yang digunakan telah dilakukan dibuat Hasto. Ia meyakini, video dugaan skandal korupsi para pejabat negara itu akan menggemparkan masyarakat dan juga mengubah peta pemberantasan korupsi.

“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini rakyat kemudian luar biasa. Karena yang tersebut akan disebut nama-namanya juga bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” terang Guntur.

03/01/2025
Iklim Politik 2025 Diprediksi Bakal Panas usai Hasto Jadi Tersangka KPK

Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro menilai, iklim urusan politik Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang dimaksud disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).

“Nah saya rasa 2025 besok adem kebijakan pemerintah kita, tetapi ternyata dengan tindakan hukum yang dimaksud dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 juga seterusnya akan panas,” kata Agung.

Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan menghasilkan beberapa orang video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat juga besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.

Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi lalu kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi berbagai perkara besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.

“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, akibat kan memanh ada kasus-kasus lain yang dimaksud sedang berjalan di tempat KPK, kemudian kerugian negara lebih lanjut besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang mana pada fokuskan? Ini adalah kan menarik,” terang Agung.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang dimaksud menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang dimaksud maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo pada waktu konferensi pers penetapan dituduh Hasto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).

Sementara Hasto, membuka ucapan usai ditetapkan sebagai dituduh dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.

“Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati kebijakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang dimaksud diterima, Kamis (26/12/2024).

Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang dimaksud menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang dimaksud disampaikannya tentang demokrasi yang dimaksud harus ditegakkan.

“PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pernyataan rakyat bukan bisa saja dikebiri, bagaimana negara hukum tak dapat dimatikan, juga bagaimana mata kekuasaan yang mana otoriter, yang digunakan menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.

03/01/2025
Jadi Tersangka KPK, Hasto Kristiyanto Masih Memimpin Rapat PDIP

Ligapedianews.com JAKARTA – Hasto Kristiyanto masih bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) usai ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia masih mengawasi rapat konsolidasi pengurus wilayah partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

“Ya sampai ketika ini beliau masih Sekjen PDIP, hari ini juga masih mengawasi rapat konsolidasi struktur partai dari DPC, DPD,” kata Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli di acara Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang mana disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024) malam.

“Karena kan kami juga bulan Januari akan ulang tahun, kemudian juga tahun depan akan ada kongres, jadi beliau masih menjalankan fungsi kesekjenan,” tandasnya.

Guntur juga mengungkapkan strategi hukum disiapkan PDIP untuk membela Hasto. “Kita lihat, tetapi upaya hukum itu akan dilakukan,” terang Guntur.

Guntur menyampaikan, upaya hukum melawan penetapan terperiksa Hasto itu sedang disiapkan oleh kelompok pembela hukum Sekjen PDIP. “Dan itu sedang disiapkan oleh pasukan pembela hukumnya, Sekjen PDIP,” pungkasnya

Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap kemudian perintangan penyidikan pada perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang digunakan menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang disebutkan maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

03/01/2025
Bambang Pacul, Ahmad Basarah, kemudian Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

Ligapedianews.com JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ada tiga tokoh yang dimaksud berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) pengganti Hasto Kristiyanto . Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan hukum dugaan suap lalu perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku.

“Dari beberapa nama yang digunakan berpeluang menjadi sekjen menggantikan Hasto ada beberapa jumlah kader potensial. Tetapi yang tersebut menguat ada dua nama, yaitu Bambang Wuryanto juga Ahmad Basarah. Keduanya politisi PDIP yang dimaksud mempunyai kemampuan dan juga pengalaman di organisasi dan juga kepartaian,” kata Karyono untuk SINDOnews, Hari Jumat (27/12/2024).

Selain itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta Basarah dipercaya memegang jabatan strategis dalam partai serta menjadi pimpinan di tempat kekuasaan legislatif. Karyono menilai keduanya merupakan rakyat figur yang digunakan miliki tingkat akseptabilitas tinggi pada berbagai kalangan baik secara internal maupun eksternal.

“Kedua figur yang dimaksud cocok untuk menempati kedudukan sekjen, sebab keduanya mempunyai kemampuan menggerakkan roda organisasi lalu memiliki pola komunikasi yang digunakan memadai,” katanya.

Dia melanjutkan, di tempat sedang tantangan kebijakan pemerintah yang mana dihadapi PDIP pada waktu ini kemudian ke depan membutuhkan figur sekjen visioner, negarawan, bukan reaksioner. Kemudian, kemampuan berinteraksi yang dimaksud bukan mengakibatkan blunder kebijakan pemerintah lalu mampu bersikap lentur, tapi bukan patah.

“Artinya mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja identik dengan berbagai pihak secara taktis tapi tetap memperlihatkan berpegang teguh pada prinsip, asas serta tujuan perjuangan partai tanpa harus konfrontasi terus menerus. Di luar dua figur yang dimaksud nama Utut Adianto juga layak menjadi figur alternatif,” pungkasnya.

03/01/2025
Hasto Bikin Video Skandal Korupsi Pejabat Negara, PDIP: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto disebut telah dilakukan menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video yang disebutkan dibuat tidak untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidaklah boleh tebang pilih.

“Nggak, kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, itu harus konsisten,” kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli di kegiatan Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan iNews TV, Kamis (26/12/2024) malam.

Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh persoalan hukum yang tersebut menyeret elite lain.

Ia kemudian menyinggung sikap KPK yang meralat dua terperiksa perkara dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia mempertanyakan otak yang mengontrol lembaga antirasuah tersebut.

“KPK baru menggeledah Kantor BI juga tetapkan 2 tersangka, kemudian mendadak diralat. Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok dapat yang namanya terperiksa itu diralat?” kata Guntur.

“Kemudian kasus-kasus korupsi yang tersebut lain, yang tersebut sesuai dengan fakta-fakta di dalam pengadilan, misalnya persoalan hukum tambang yang tersebut mengumumkan Blok Medan, kemudian persoalan hukum private jet di area situ nilainya triliunan, miliaran, tetapi tak pernah diberantas, tak pernah muncul ke publik,” kata Guntur.

Sebelumnya, Guntur menyampaikan Hasto Kristiyanto telah dilakukan memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini, puluhan video itu akan menggemparkan masyarakat lalu mengubah peta pemberantasan korupsi di tempat tanah air.

“Ya tentu cuma masih di tempat Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum kemudian kooperatif,” kata Guntur.

03/01/2025
Pengamat Kuantitas APBN-P 2025 Solusi Penundaan PPN 12%

Ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu turun tangan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Skor (PPN) menjadi 12%. Sebab butuh kemauan urusan politik dari Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN

Pengamat Kondisi Keuangan dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara mengatakan, kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 memang sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Namun, ketentuan itu bisa jadi dengan mudah diubah jikalau ada kemauan kebijakan pemerintah dari Presiden Prabowo lewat Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025.

“Tersedia ruang untuk pemerintah mengajukan RAPBN Penyesuaian apabila ada pembaharuan kebijakan-kebijakan fiskal,” kata Surya, Hari Jumat (27/12/2024).

UU HPP yang mana disahkan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memberi ruang bagi inovasi tarif PPN. Dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP, diatur bahwa tarif PPN dapat diubah paling rendah 5% dan juga paling tinggi 15%.

Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (4) UU HPP dijelaskan bahwa inovasi tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah, setelahnya disampaikan oleh pemerintah untuk DPR untuk dibahas lalu disepakati pada penyusunan RAPBN. “Pemerintahan Presiden Prabowo dapat menyesuaikan tarif PPN 12% melalui mekanisme APBN Perubahan,” kata Surya.

Surya menambahkan, di UU APBN 2025 juga tersedia ruang bagi pemerintah untuk mengajukan RAPBN perubahan, apabila terdapat perubahan-perubahan kebijakan fiskal. Hal itu secara tegas diatur di Pasal 42 UU APBN 2025. Surya meyakini, Presiden Prabowo akan mendapat dukungan penuh dari DPR jikalau mengajukan pembaharuan ini.

Sebab, hampir seluruh fraksi di dalam DPR sekarang ini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah RAPBN disetujui menjadi UU APBN, maka pemerintah tinggal menerbitkan PP tentang tarif PPN. “Artinya cuma butuh kemauan kebijakan pemerintah dari Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN,” tegasnya.

03/01/2025
Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, MAKI: Bagus Malah Buka-bukaan Saling Bongkar

Ligapedianews.com JAKARTA – Koordinator Warga Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menggerakkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan korupsi pejabat negara. Diketahui, Hasto disebut telah dilakukan memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara.

Boyamin menyokong video-video yang disebutkan segera dibuka ke publik. “Bagus malah buka-bukaan saling bongkar. Segera menerbitkan hanya serta jangan gertak sambal,” kata Boyamin singkat ketika dikonfirmasi, Hari Sabtu (28/12/2024).

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto disebut telah terjadi memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video yang dimaksud dibuat bukanlah untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidaklah boleh tebang pilih.

“Nggak, kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, itu harus konsisten,” kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli pada inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan iNews, Kamis (26/12/2024) malam.

Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh perkara yang mana menyeret elite lain.

03/01/2025