Ligapedia.news Ibukota Indonesia – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan motor peningkatan perekonomian harus makin terdiversifikasi atau bukan semata menggantungkan terhadap penggerak yang selama ini menjadi tumpuan secara nasional.
Menurut Mahendra, perkembangan dari motor-motor peningkatan yang tersebut berbasis untuk perkembangan ekonomi pada negeri domestik menjadi lebih tinggi penting, apalagi mengingat kondisi perekonomian global yang tersebut diperkirakan melambat.
"Domestik artinya perkembangan perekonomian tempat pada setiap provinsi, kabupaten, kota lalu tentu kawasan wilayah spasial yang terkait di tempat bawahnya. Hal ini yang menjadi taruhan bagi kita apakah peningkatan kegiatan ekonomi nasional kita akan bisa jadi tetap memperlihatkan terjaga atau sepenuhnya tergantung lalu terdampak dari perkembangan perekonomian global," kata Mahendra pada acara konferensi nasional dalam Jakarta, Senin.
Ia mengingatkan prospek perkembangan geopolitik kemudian perekonomian global tampaknya tidaklah terelakkan menuju arah pemburukan.
Bahkan, baru-baru ini Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi peningkatan kegiatan ekonomi global untuk tahun ini lalu tahun depan.
Proyeksi peningkatan ekonomi global 2025 kemudian 2026 dari IMF direvisi ke bawah masing-masing sebesar 0,5 kemudian 0,3 persen menjadi 2,8 persen juga 3 persen.
Merespons kondisi ini, ujar Mahendra, maka dibutuhkan upaya untuk mengupayakan pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia yang berbasis pada dunia usaha daerah.
Mahendra mengamini pengembangan kegiatan ekonomi wilayah yang digunakan didorong OJK baru menjadi prioritas pada satu setengah tahun terakhir ini, mengingat sebelumnya terdapat kegelisahan risiko conflict of interest dengan tugas utama OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan dan juga pelindungan terhadap konsumen.
"Namun, di perkembangannya, kita juga menyadari bahwa dengan masih menjaga governance, compliance, objektivitas dan juga independensi dari pengawasan, juga dengan begitu juga adalah prudential kemudian governance dari lembaga jasa keuangan, OJK tetap saja bisa jadi membantu dengan baik pengembangan ekonomi," kata dia.
Dalam satu setengah tahun terakhir ini, Mahendra menjelaskan bahwa inisiatif pengembangan ekonomi wilayah berfokus pada sektor-sektor utama dan juga komoditas unggulan di tempat masing-masing daerah, khususnya agribisnis juga hortikultura.
"Karena, hal ini dianggap merupakan prioritas dari masing-masing area untuk memacu bidang juga komoditas unggulannya dengan melibatkan berbagai kontestan aktivitas perekonomian yang mana sangat penting, utamanya adalah petani, peternak, pekebun, kemudian nelayan," jelas dia.
Dalam menggerakkan perekonomian daerah, Mahendra mengungkapkan dukungan pembiayaan atau kredit tiada belaka di konteks perbankan sekadar melainkan melibatkan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk bidang asuransi untuk mencakup risiko gagal panen atau bencana alam sehingga sanggup mengempiskan beban yang tersebut ditanggung terhadap petani.
Selain itu, imbuh Mahendra, terdapat pula keterlibatan lapangan usaha penjaminan, fintech p2p lending atau pinjaman daring (pindar), hingga securities crowdfunding untuk mengupayakan akses pendanaan atau pembiayaan bagi pelaku bidang usaha kecil di dalam daerah.
"Ini dibuat closed loop biosfer sehingga satu aktivitas (ekonomi pada daerah) itu dapat dilihat betul dari A sampai Z. Kalau tidak, maka belaka mengamati produksinya cuma tanpa ada kemudian penjaminannya, tanpa ada kemudian kepastian pada penjualannya," kata dia.
Kini tak cuma sebatas pada sektor agribisnis juga hortikultura, Mahendra menyatakan bahwa OJK juga ingin mengupayakan sektor pariwisata serta perekonomian kreatif (ekraf) di tempat tempat melalui peran lembaga jasa keuangan pada memperluas akses pembiayaan.
Pada beberapa waktu lalu, OJK juga telah terjadi meluncurkan media OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity) 2.0 untuk memperkuat pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk lapangan usaha kreatif dengan konsep kolaborasi pentaheliks.
Terkait pembiayaan ke sektor ekraf, Mahendra menyatakan peran Innovative Credit Scoring (ICS) juga dapat melibatkan sebagai alternatif penilaian kredit untuk sektor ekraf, misalnya mempertimbangkan hak kekayaan intelektual (HKI) yang digunakan dapat dijadikan sebagai agunan.
"Pada gilirannya, lantaran berbagai dari bidang kecil-kecil yang tersebut memerlukan suatu intermediary serta pendekatan untuk memperbesar volumenya dengan menggunakan apa yang juga sudah ada disahkan oleh OJK yang digunakan disebut dengan kegiatan agregasi jasa keuangan. Jadi, ini adalah instrumen-instrumen baru yang tersebut melengkapi," kata Mahendra.
