LIgapedianews.com DKI Jakarta – Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai bahwa perbedaan sistem urusan politik antar negara-negara di tempat Asia Tenggara menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi publik sipil ASEAN.
Pernyataan yang dimaksud disampaikan Dino menanggapi pertanyaan ANTARA pada wawancara khusus di dalam Jakarta, Selasa, mengenai pandangannya terhadap kemauan kebijakan pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN untuk membuka lebih besar banyak ruang bagi partisipasi penduduk sipil.
“Saya rasa kita perlu menggali lebih besar pada isu tersebut. Karena pada tingkat konsep, memang sebenarnya benar ASEAN berpusat pada rakyat. Namun, setiap pemerintah negara anggota ASEAN memiliki hubungan yang dimaksud berbeda dengan warga sipil,” katanya.
Pada KTT ASEAN ke-27 dalam Kuala Lumpur, Tanah Melayu pada 2015, ASEAN telah dilakukan mengusung visi untuk mentransformasi komunitas menjadi “ASEAN yang dimaksud berpusat pada rakyat kemudian berorientasi pada rakyat". Sejak pada waktu itu, ASEAN yang berpusat pada rakyat menjadi semangat abad ke-21 sekaligus tujuan utama perhimpunan ini.
Dino menguraikan bahwa cara penduduk sipil di dalam Indonesia, misalnya, berfungsi lalu berinteraksi dengan pemerintah berbeda dengan pada Vietnam, lantaran sistem politiknya berbeda. Begitu juga dengan Laos — berbeda lagi oleh sebab itu perbedaan sistem politik, dan juga perbedaan lainnya dengan Brunei misalnya.
Oleh lantaran itu, ketua organisasi kebijakan luar negeri independen serta non-politik itu, menilai agar strategi ASEAN untuk merancang komunitas yang tersebut berpusat pada rakyat harus mempertimbangkan perbedaan lanskap rakyat di tempat Asia Tenggara.
“Dan sejujurnya, bagi kami juga ini merupakan proses pembelajaran. Kami sudah menghubungi banyak kelompok warga sipil di area seluruh Asia Tenggara, lalu ternyata hal itu tak mudah,” tambahnya.
Lebih lanjut mantan duta menteri luar negeri itu, menafsirkan visi ASEAN berpusat pada rakyat setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, setiap kebijakan yang mana diambil ASEAN sebagai sebuah organisasi harus memberikan faedah bagi masyarakat.
Kedua, warga ASEAN harus terlibat di program-program ASEAN, tiada ada kegiatan ASEAN yang digunakan meminggirkan rakyat, juga rakyat harus menjadi bagian penting dari program-program tersebut.
Ketiga, harus ada konektivitas antar penduduk yang kuat — baik antar pelajar, pelaku bisnis, peneliti, lalu sebagainya.
“Harus ada hubungan antar penduduk yang mana erat, bahkan berkolaborasi apabila memungkinkan. Saya kira tiga hal ini menjadi dasar dari konsep ASEAN yang berpusat pada rakyat,” kata dia.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di area situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.
