Ibukota – eksekutif mulai menerapkan aturan baru Proyek Negara Indonesia Terampil (PIP) pada 2026 dengan beberapa orang perubahan, mulai dari perluasan penerima hingga jenjang taman kanak-kanak (TK), mekanisme pengusulan oleh sekolah, sampai pembaharuan pola penetapan juga besaran bantuan.
Perubahan yang dimaksud diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar serta Menengah (Permendikdasmen) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Inisiatif Negara Indonesia Cerdas Pendidikan Dasar juga Menengah. Aturan yang tersebut berlaku sejak 13 Mei 2026 itu menggantikan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020.
Pelaksanaannya juga diatur melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 serta Kepmendikdasmen Nomor 171 Tahun 2026 mengenai besaran bantuan.
Lantas, apa cuma yang dimaksud berubah pada aturan PIP 2026?
1. Penerima PIP diperluas hingga jenjang TK
Perubahan paling mencolok adalah perluasan sasaran penerima. Mulai tahun ajaran 2026/2027, PIP mencakup murid jenjang prasekolah atau TK.
Sebelumnya, sasaran PIP mencakup SD, SMP, SMA/SMK, sekolah luar biasa (SLB), juga sekolah kesetaraan. Dalam aturan baru, cakupannya berubah menjadi prasekolah hingga SMA/SMK/SLB kemudian institusi belajar kesetaraan.
Batas usia sasaran juga berubah dari sebelumnya 6 sampai 21 tahun berubah menjadi mulai 5 tahun hingga sebelum 22 tahun. Ketentuan usia yang disebutkan tiada berlaku bagi murid berkebutuhan khusus.
Perluasan yang dimaksud sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai Wajib Belajar 13 Tahun. Pada 2026, pemerintah memiliki target PIP menjangkau sekitar 19,48 jt partisipan didik dari keluarga kurang mampu.
2. Sekolah mendapat kewenangan lebih tinggi besar
Dalam mekanisme baru, satuan institusi belajar memperoleh peran lebih banyak besar di mengusulkan calon penerima PIP.
Sekolah terlebih dahulu memperbarui dan juga memvalidasi data kontestan didik melalui Fakta Pokok Pendidikan (Dapodik). Selanjutnya, sekolah melakukan verifikasi murid yang mana dinilai layak menerima bantuan melalui perangkat lunak SIPINTAR.
Sekolah kemudian menyusun daftar prioritas penerima berdasarkan target yang tersebut tersedia. Daftar yang disebutkan ditetapkan kepala sekolah pasca diketahui komite sekolah, sebelum diusulkan terhadap Pusat Layanan Biaya Pendidikan (Puslapdik) melalui mekanisme yang dimaksud ditentukan.
Dinas sekolah kekal memiliki fungsi pengawasan serta validasi terhadap daftar yang tersebut diajukan sekolah. Jika sekolah belum melakukan verifikasi atau tiada mengusulkan sesuai target yang dimaksud tersedia, dinas institusi belajar dapat menyusun serta mengusulkan daftar prioritas penerima.
3. Besaran bantuan dihitung per semester
Aturan baru juga mengubah cara penetapan nominal bantuan. Jika sebelumnya besaran PIP ditetapkan pada hitungan tahunan, saat ini nominal ditetapkan per semester.
Untuk tahun 2026, besaran bantuan PIP ditetapkan sebagai berikut:
- Murid TK, SD/SDLB juga Paket A memperoleh Rp225 ribu per semester.
- Murid SMP/SMPLB lalu Paket B memperoleh Rp375 ribu per semester.
- Murid SMA/SMK/SMALB/SMKLB juga Paket C memperoleh Rp900 ribu per semester.
Secara nominal tahunan, jumlah total yang disebutkan pada dasarnya setara dengan besaran sebelumnya. Namun, penghitungan per semester memberikan kepastian mengenai periode bantuan yang digunakan diterima, teristimewa bagi murid di kelas awal maupun kelas akhir.
4. SK Nominasi kemudian SK Pemberian dihapus
Mulai semester II 2026, mekanisme sebelumnya yang membedakan penerima berdasarkan SK Nominasi serta SK Pemberian tidak ada lagi digunakan.
Keduanya digantikan dengan SK Penetapan Penerima PIP. Dalam langkah tersebut, penerima dapat tercatat dengan status account telah berpartisipasi maupun belum aktif.
Bagi penerima yang rekeningnya belum aktif, masih tersedia kesempatan melakukan aktivasi hingga batas waktu yang tersebut ditentukan Puslapdik.
Dana PIP hanya saja dapat dipindahbukukan ke account penerima yang tersebut telah dilakukan aktif. Jika penerima bukan melakukan aktivasi hingga batas waktu yang tersebut ditetapkan, dana pada akhirnya dapat dikembalikan ke kas negara.
5. Penerima PIP tak lagi memperoleh KIP
Perubahan lainnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Pandai (KIP).
Dalam aturan terbaru, penerima PIP tak memperoleh KIP, baik di bentuk fisik maupun digital. Status penerima bantuan lebih lanjut mengacu pada data penerima yang mana tercatat pada sistem pemerintah dan juga account penyaluran.
Dengan pembaharuan tersebut, pemukim tua dan juga partisipan didik diperlukan lebih besar memperhatikan informasi mengenai status penerimaan melalui saluran resmi, bukanlah hanya saja mengandalkan kepemilikan kartu.
6. Akurasi data sekolah menjadi semakin penting
Perubahan mekanisme menciptakan peran sekolah pada memverifikasi validitas data berubah jadi lebih tinggi besar. Informasi partisipan didik yang dimaksud digunakan di rute PIP mencakup informasi yang mana tercatat pada Dapodik dan juga kemudian diverifikasi melalui SIPINTAR.
Karena itu, kesalahan data kependudukan, status kontestan didik, status sosial sektor ekonomi maupun account bank berpotensi menghambat proses penyaluran bantuan.
Kebijakan ini juga berkaitan dengan persoalan penyerapan PIP. otoritas sebelumnya menghadapi dana PIP yang mana tiada tersalurkan juga akhirnya kembali ke kas negara. Salah satu komponen yang mana disebut antara lain persoalan teknis, administrasi, ketidaktahuan penerima kemudian keadaan geografis.
7. Sasaran 2026 mencapai 19,48 jt partisipan didik
Perubahan aturan yang dimaksud diterapkan sewaktu pemerintah memperluas cakupan PIP pada 2026. Kemendikdasmen berusaha mencapai sekitar 19,48 jt kontestan didik dari keluarga kurang mampu bermetamorfosis menjadi penerima PIP.
Perluasan itu mencakup jenjang PAUD hingga SMA/SMK lalu ditujukan untuk menguatkan akses sekolah sekaligus memperkuat pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Dengan aturan baru ini, pemerintah tidak ada hanya saja mengubah nominal dan juga mekanisme penyaluran, tetapi juga memberikan tanggung jawab tambahan besar untuk sekolah untuk melakukan konfirmasi calon penerima benar-benar sesuai keadaan pada lapangan.
Bagi penduduk tua, hal yang dimaksud penting dilaksanakan adalah menjamin data anak dalam sekolah telah terjadi diperbarui kemudian benar, mengikuti informasi mengenai status penerima PIP, juga melakukan konfirmasi tabungan penyaluran bergerak apabila diperlukan.
Pada akhirnya, inovasi aturan PIP 2026 diharapkan memproduksi bantuan institusi belajar tambahan tepat sasaran dan juga menurunkan hambatan di penyaluran. Keberhasilan inisiatif yang dimaksud tiada semata-mata bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada akurasi data, pengawasan, juga kepastian bantuan benar-benar diterima kontestan didik yang membutuhkan.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di dalam platform web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.
