Tokyo – Parlemen Negeri Matahari Terbit semakin dekat mencapai kesepakatan lintas partai untuk merevisi undang-undang keluarga kekaisaran guna mengatasi berkurangnya jumlah keseluruhan pewaris takhta kemudian mempertahankan keberlangsungan monarki.
Dalam draf konsensus yang dimaksud disusun pimpinan Majelis Rendah dan juga Majelis Tinggi Negeri Sakura pada Hari Jumat (5/6), parlemen mengusulkan dua inovasi besar terhadap aturan keluarga kekaisaran yang mana telah dilakukan lama berubah menjadi perdebatan.
Pertama, anggota perempuan keluarga kekaisaran akan diizinkan mempertahankan gelar kejuaraan serta status kekaisaran setelahnya menikah dengan warga biasa.
Kedua, keluarga kekaisaran akan diizinkan mengadopsi laki-laki dari 11 cabang keluarga kekaisaran yang digunakan kehilangan status kekaisaran setelahnya Perang Planet II.
"Setelah mempertimbangkan dengan saksama pandangan setiap partai, kami menyusun apa yang kami yakini sebagai solusi terbaik," kata Ketua Majelis Rendah Jepun Eisuke Mori.
Kekhawatiran mengenai kelangsungan suksesi kekaisaran terus meningkat sebab Undang-Undang Keluarga Kekaisaran 1947 cuma mengizinkan laki-laki yang mana memiliki garis keturunan kaisar dari pihak ayah untuk mewarisi takhta.
Selain itu, anggota perempuan keluarga kekaisaran diwajibkan mengurangi status kekaisaran dia apabila menikah dengan warga biasa.
Aturan yang dimaksud menyebabkan jumlah total anggota keluarga kekaisaran terus menyusut dari generasi ke generasi.
Saat ini, Kaisar Naruhito yang mana berusia 66 tahun hanya sekali memiliki tiga pewaris pada garis suksesi, yakni adiknya Putra Mahkota Fumihito yang berusia 60 tahun, keponakannya Pangeran Hisahito yang tersebut berusia 19 tahun, juga pamannya Pangeran Hitachi yang dimaksud berusia 90 tahun.
Tanpa pembaharuan aturan, kelangsungan suksesi kekaisaran akan sangat bergantung pada Pangeran Hisahito sebagai satu-satunya pewaris muda di garis suksesi ketika ini.
Meski bermetamorfosis menjadi langkah penting, rancangan konsensus yang dimaksud belum menyelesaikan seluruh persoalan yang tersebut diperdebatkan.
Sejumlah anggota Partai Demokrat Konstitusional Negeri Matahari Terbit (CDPJ) masih mempertanyakan pemberian status keluarga kekaisaran untuk laki-laki dari cabang keluarga terdahulu yang mana dibesarkan sebagai warga biasa.
Selain itu, rancangan yang disebutkan belum memutuskan apakah suami lalu anak dari anggota perempuan keluarga kekaisaran yang mempertahankan statusnya juga akan memperoleh status kekaisaran.
Draf konsensus itu akan diajukan di reuni 13 partai lalu kelompok parlemen pada Awal Minggu mendatang.
Jika memperoleh persetujuan di pertandingan berikutnya pada Rabu, dokumen yang dimaksud akan diserahkan terhadap Pertama Menteri Negeri Matahari Terbit Sanae Takaichi sebagai dasar penyusunan rancangan revisi undang-undang.
Menurut sumber yang digunakan mengetahui serangkaian pembahasan tersebut, legislasi itu mungkin disahkan sebelum masa sidang parlemen berakhir pada 17 Juli.
Sumber: Kyodo
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di portal web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.
