
Ibukota Indonesia – Indonesia kembali mendapat kepercayaan ke kancah internasional melalui terpilihnya diplomat senior Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Orang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).
Penunjukan ini pun menjadi penanda peran berpartisipasi Nusantara di diplomasi multilateral, khususnya pada upaya pemajuan juga proteksi hak asasi manusia pada tingkat global.
Lantas, seperti apa profil lalu jejak karir Sidharto Reza Suryodipuro? Berikut penjelasannya menyampaikan dari beragam sumber.
Profil dan juga jejak karir Sidharto Reza Suryodipuro
Sidharto Reza Suryodipuro merupakan kelahiran 29 September 1966 di dalam Cologne, Jerman. Ia miliki latar belakang keluarga bangsawan yang tersebut berasal dari lingkungan Kerajaan Mangkunegaran. Kakeknya adalah Suyoto Suryodipuro, salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri Nusantara lalu Radio Republik Indonesia.
Dalam jejak pendidikan, Sidharto adalah alumni jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan angkatan 1986. Setelah meraih gelar kejuaraan sarjana, ia melamar ke Kementerian Luar Negeri.
Diketahui, Sidharto juga sempat melanjutkan sekolah Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut di dalam Monterey dengan beasiswa Fulbright dan juga menerima penghargaan kategori master seni dengan predikat istimewa pada urusan keamanan nasional pada tahun 2003.
Awal karier diplomatiknya dimulai pada 1992 dalam Kementerian Luar Negeri. Ia menjalankan tugas Misi Tetap Negara Indonesia untuk PBB, yang digunakan terlibat sebagai delegasi pada komite operasi perdamaian di dalam bawah Majelis Umum PBB.
Pengalamannya ke luar negeri berlanjut pada waktu bertugas dalam Kedutaan Besar RI pada Canberra pada 2004–2006. Ia fokus meningkatkan kekuatan hubungan kegiatan ekonomi Indonesia–Australia, satu di antaranya perdagangan, investasi, pariwisata, juga pendidikan.
Kemudian, Sidharto kembali ke PBB New York pada 2006–2009 sebagai delegasi Indonesi di dalam Dewan Ketenteraman PBB, menangani isu-isu Afrika kemudian urusan kemanusiaan.
Pada 2009–2014, Sidharto dipercaya menangani kerja identik Asia Pasifik lalu Afrika. Ia terlibat terlibat pada berubah-ubah forum regional dan juga berperan penting di persiapan kepemimpinan Tanah Air ke APEC 2013
Lalu, pada 2014–2017, ia terpilih sebagai Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Selama menjabat, ia menggalakkan perluasan kerja serupa bilateral, termasuk pada bidang penanggulangan ekstremisme kemudian dialog lintas agama, dan juga menekankan hubungan Indonesia–AS yang dimaksud saling menguntungkan.
Setelahnya, di dalam tahun 2017, Sidharto dilantik sebagai Duta Besar RI untuk India kemudian Bhutan. Ia berubah jadi duta besar Tanah Air pertama untuk Bhutan lalu berpartisipasi meningkatkan kekuatan hubungan diplomatik dengan kedua negara.
Ia pun pernah menerima Penghargaan Hassan Wirajuda pada 2020 berhadapan dengan kontribusi proteksi warga negara Indonesi di luar negeri.
Selesai menjabat sebagai duta besar, Sidharto dipercaya menduduki kedudukan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN pada 2020 juga mengatur pertarungan pejabat senior ASEAN.
Seiring waktu, Sidharto Reza pun dikenal sebagai diplomat senior Indonesia. Di tahun 2025, ia pun ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB lalu organisasi internasional dalam Jenewa.
Setelah itu, Negara Indonesia mencalonkannya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Individu PBB. Pencalonan yang dimaksud mendapat dukungan mayoritas negara anggota, kemudian pada 8 Januari 2026, Sidharto resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Sebagai Presiden Dewan HAM, Negara Indonesia berikrar untuk bekerja serupa secara erat dengan seluruh negara anggota, negara pengamat, negara non-anggota, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi warga sipil, juga organisasi regional, dengan mengakui peran vital mereka di arsitektur HAM global.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence ke laman web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.



