Ligapedianews.com Ibukota – eksekutif Provinsi DKI Ibukota mengkaji beberapa orang kebijakan untuk mengatasi tawuran, mulai dari pelibatan kriminolog lalu psikolog, kampanye besar #JagaJakarta hingga pembentukan Satuan Pekerjaan (Satgas) Antitawuran.
Hal yang disebutkan dibahas di rapat koordinasi lintas sektor yang tersebut dihadiri jajaran staf khusus juga tenaga ahli gubernur, sekretaris daerah, para asisten sekda juga kepala dinas juga direksi BUMD terkait.
“Tawuran pada Ibukota Indonesia seperti menjadi kesulitan turun-temurun dengan beragam penyebab," ujar Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali dalam Jakarta, Kamis.
Karena itu, peluncuran pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani kesulitan ini sangat dinanti oleh publik.
Pemprov DKI DKI Jakarta akan menjajaki kerja sejenis dengan psikolog kemudian kriminolog dari berbagai universitas di tempat sekitar Ibukota Indonesia untuk merumuskan solusi yang tersebut lebih banyak komprehensif.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo menekankan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan aksi tawuran.
"Perlu ada 'enforcement' yang digunakan kuat. Teori ‘broken windows’, dimana pelanggaran kecil segera ditindak, mampu diterapkan juga pada konteks ini," kata Yustinus.
Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur Sektor Pemuda serta Olahraga, Dicky Soemarno menambahkan, kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
Ia juga memacu intensifikasi patroli oleh Forkopimda juga pemanfaatan teknologi. Misalnya kamera pengawas (CCTV) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali mengusulkan agar pendekatan sektor ekonomi kemudian sosial turut dikaji sebagai solusi jangka panjang.
Ia menyebutkan, kemungkinan pemberian insentif di tempat wilayah bebas tawuran dan juga disinsentif bagi wilayah rawan konflik.
Dalam forum tersebut, muncul pula usulan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik.
"Satgas penertiban harus segera dibentuk, kemudian operasi lapangan tetap saja harus dijalankan secara masif," kata Staf Khusus Gubernur Area Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di dalam situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.
