Ibukota – Komunikasi urusan politik adalah istilah yang tersebut digunakan di paduan kajian ilmu komunikasi kemudian kebijakan pemerintah yang digunakan berkaitan dengan aktivitas kebijakan pemerintah negara.
Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah pun memegang peran krusial sebagai penghubung antara pemerintah kemudian masyarakat.
Lantas, apa sebenarnya arti komunikasi kebijakan pemerintah juga fungsinya bagi keberlangsungan suatu negara? Berikut penjelasannya.
Arti komunikasi politik
Komunikasi kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mana dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau lembaga terhadap khalayak luas dengan tujuan mempengaruhi sikap, perilaku, dan juga pemikiran urusan politik masyarakat.
Pesan-pesan ini bisa saja terdiri dari kebijakan pemerintah, inisiatif partai politik, hingga opini yang dimaksud sedang berprogres di dalam sedang masyarakat.
Komunikasi kebijakan pemerintah juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara pihak yang memerintah serta yang digunakan diperintah, pada mana proses ini melibatkan salah satu unsur komunikasi kebijakan pemerintah yakni komunikator dan juga komunikan politik.
Unsur-unsur komunikasi politik
Unsur komunikasi urusan politik adalah komponen dasar yang membentuk proses komunikasi di politik, yang tersebut meliputi pihak-pihak kemudian elemen-elemen yang mana terlibat pada penyampaian dan juga penerimaan instruksi politik.
Unsur ini saling berinteraksi membentuk proses komunikasi kebijakan pemerintah yang dimaksud efektif, dalam mana instruksi kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan jelas, diterima, serta mempengaruhi sikap atau perilaku urusan politik masyarakat.
Selain komunikator politik, berikut 5 unsur lengkap dari komunikasi politik.
1. Komunikator politik
Komunikator adalah pihak yang digunakan mengirimkan arahan politik. Mereka bisa saja tokoh kebijakan pemerintah seperti presiden, menteri, anggota DPR, partai politik, lembaga pemerintah, media massa, atau kelompok-kelompok warga yang mana memiliki peran di menyampaikan informasi politik.
2. Pesan politik
Pesan urusan politik adalah isi atau informasi yang disampaikan di komunikasi politik. Pesan kebijakan pemerintah dapat dalam bentuk pidato, pernyataan, kebijakan, pamflet, berita, atau bentuk lain yang digunakan mengandung makna politik, baik secara verbal atau non-verbal, tercatat atau tiada tertulis, hingga terbuka atau tertutup.
3. Industri Media politik
Media adalah sarana yang digunakan dipakai untuk menyampaikan instruksi urusan politik dari komunikator terhadap komunikan. Contohnya melalui media elektronik, media digital, media cetak, atau rapat secara langsung.
4. Komunikan atau sasaran politik
Komunikan adalah penerima arahan politik, yaitu warga umum atau kelompok tertentu yang dimaksud menjadi target penyampaian komunikasi politik. Komunikan yang digunakan dimaksud dapat buruh, mahasiswa, pengusaha, atau rakyat sipil lainnya.
5. Feedback (efek politik)
Feedback adalah efek atau respon dari komunikan pasca menerima instruksi urusan politik dari komunikator, pada mana komunikan dapat memahami makna kebijakan pemerintah lalu mengetahui kondisi sistem pemerintahan.
Fungsi komunikasi politik
Komunikasi urusan politik berfungsi penting di sistem urusan politik akibat sebagai sarana utama untuk menyampaikan arahan kebijakan pemerintah terhadap penduduk luas.
Fungsi dasar komunikasi kebijakan pemerintah adalah memberikan informasi yang tersebut akurat mengenai kebijakan, program, juga isu-isu kebijakan pemerintah yang digunakan sedang berlangsung, sehingga penduduk dapat memahami situasi urusan politik lalu pemerintahan.
Selain itu, komunikasi urusan politik juga berfungsi mempertahankan nilai-nilai tradisi lalu norma kebijakan pemerintah yang menjadi landasan hidup hidup sebagai bangsa lalu bernegara.
Dalam sosialisasi politik, komunikasi urusan politik menjadi hal utama untuk mendidik, mengenalkan sistem politik, hak serta kewajiban kebijakan pemerintah bagi warga negara.
Komunikasi urusan politik juga bersifat persuasif, sehingga dapat menggalakkan terjadinya pembaharuan sosial dan juga urusan politik yang positif.
Kemudian, komunikasi urusan politik berperan sebagai kontrol sosial dengan memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan hak jawab kemudian pendapat, yang tersebut akhirnya dapat meningkatkan partisipasi kebijakan pemerintah publik.
Dengan demikian, komunikasi kebijakan pemerintah tidak ada cuma berbentuk menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk opini, memotivasi, dan juga menjaga stabilitas kebijakan pemerintah di penduduk juga pemerintahan.
