Ligapedia.news Ibukota Indonesia – Organisasi Pengembangunan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) menyatakan bahwa kebijakan sektor modern memainkan peran penting pada memacu terpenuhinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 di area tingkat masing-masing negara.
Hal yang dimaksud merupakan salah satu simpulan dari Laporan Pengembangunan Industri (IDR) 2024 UNIDO yang mana diberitahukan oleh Officer-in-Charge Divisi Investigasi Kebijakan Industri juga Statistik UNIDO, Nobuya Haraguchi di rencana peluncuran laporan yang disebutkan dalam Jakarta, Kamis.
“Kemajuan SDGs ada di ancaman besar. Namun, bidang memberi kunci untuk memacu terpenuhinya SDGs, dan juga kebijakan lapangan usaha modern dapat memberi solusi pada hal tersebut,” kata Nobuya.
Ia menyatakan pencapaian SDGs terancam akibat “krisis jamak” yang tersebut dihadapi dunia, seperti pandemi COVID-19, konflik bersenjata pada berbagai wilayah, dan juga dampak inovasi iklim yang digunakan merembet ke berbagai sektor kehidupan.
Namun, laporan yang disebutkan menyebutkan bahwa sektor manufaktur miliki kemampuan menunjang pencapaian SDGs sebab dapat memberikan “efek pengganda yang mana sangat besar serta kuat”.
Nobuya menjelaskan secara global, 64 persen dari perkembangan perekonomian pada 50 tahun terakhir berasal dari sektor manufaktur, sementara satu pekerja dalam sektor manufaktur menciptakan hingga 2,2 pekerjaan di tempat sektor lainnya.
Kemudian, sepertiga dari emisi CO2 dunia berkurang berkat dekarbonisasi pada sektor bidang kemudian hingga 60 persen dari paten produk-produk pengembangan hijau dimiliki oleh firma sektor secara global, kata dia.
UNIDO juga mendapati SDG 9 terkait industri, inovasi, juga infrastruktur menjadi poin dengan pencapaian tertinggi baik di dalam Asia Pasifik maupun pada Asia Tenggara. Selain SDG 9, kedua regional yang disebutkan juga sama-sama mencatatkan kinerja baik pada pencapaian SDG 8 terkait efisiensi sumber daya juga SDG 7 tentang akses energi.
Mengingat besarnya dampak lapangan usaha bagi pencapaian SDGs, Nobuya menjabarkan bahwa kebijakan lapangan usaha modern semestinya memiliki sifat berorientasi pada SDGs, siap menghadapi masa depan, kolaboratif, serta terkoordinasi dalam tingkat regional.
Ia pun berharap supaya laporan ini dapat memberi masukan baru untuk pemerintah-pemerintah negara pada menyelaraskan kebijakan bidang dan juga SDGs juga di membina kolaborasi antara pemerintah serta pihak swasta.
“Laporan ini memetakan sebagian isu penting yang digunakan perlu diperhatikan negara-negara ketika mempertimbangkan kebijakan sektor dengan pencapaian SDGs,” kata dia.
