Tag: sugiono

  • Soal WNI jadi tentara Rusia, Menlu: Berhak dilindungi selama masih WNI

    Soal WNI jadi tentara Rusia, Menlu: Berhak dilindungi selama masih WNI

    DKI Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan delapan warga negara Nusantara (WNI) yang diduga bergabung ke militer Rusia masih berhak mendapat pengamanan selama status kewarganegaraan merekan tak berubah.

    Ia pula menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami informasi terkait keadaan kemudian status delapan WNI yang mana diduga bermetamorfosis menjadi tentara asing tersebut.

    “Hak-hak konsuler kami harus penuhi sepanjang tidaklah ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan merekan kehilangan kewarganegaraannya,” kata Sugiono melalui pernyataan ditulis yang mana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Sugiono menekankan bahwa salah satu tugas utama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI adalah untuk memberi pengamanan terhadap semua WNI di mana pun berada dan juga pada keadaan apapun.

    “Kemlu RI bersatu instansi terkait terus mendalami informasi yang mana kami terima beberapa hari sesudah itu terkait delapan WNI yang dimaksud diduga direkrut tersebut,” tambahnya.

    Dinas Intelijen Luar Negeri tanah Ukraina (FISU) sebelumnya mengungkap telah lama memperoleh beberapa jumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke pada barisan militer Rusia.

    Delapan WNI yang dimaksud disebut pada laporan yang dimaksud adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, juga Helmi Nuraha Hakim.

    Menurut laporan tersebut, para WNI itu diduga awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan juga iming-iming upah tinggi, tugas nontempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, dan juga berubah-ubah tunjangan sosial.

    Sembari menjamin berjalannya proses verifikasi terhadap delapan WNI tersebut, Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa pemerintah RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan atau eksploitasi terhadap mereka.

    “Apabila terdapat WNI yang dimaksud berubah jadi penderita pada tahapan tersebut, eksekutif Tanah Air akan mengambil langkah pelindungan yang digunakan diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mana berlaku,” tegas Yvonne pada Mulai Pekan (31/8).

    Senada, Menteri Koordinator Lingkup Hukum, HAM, Imigrasi, lalu Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Rabu (2/9) menyampaikan bahwa pada rute penyelidikan, pemerintah RI akan meneliti apakah para WNI yang dimaksud berubah menjadi orang yang terdampar perekrutan palsu atau secara sukarela memilih masuk dinas militer asing.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di platform web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia tegaskan netralitas ASEAN di area sedang ketegangan global

    Indonesia tegaskan netralitas ASEAN di area sedang ketegangan global

    Ligapedianews.com ..kekuatan ASEAN terletak pada independensi serta kredibilitas ASEAN sebagai aktor yang tersebut netral, inklusif, kemudian konsisten..

    Jakarta – Indonesia menyatakan bahwa ASEAN perlu menguatkan tekad agar tetap memperlihatkan netral dan juga kredibel pada menghadapi persaingan yang tersebut semakin ketat, fragmentasi dunia usaha global, dan juga melemahnya hukum internasional.

    “Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) akan tetap saja menjadi kompas panduan kita,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada ASEAN Day 2025 di area Jakarta, Jumat.

    Menurut Sugiono, kekuatan ASEAN terletak pada independensi juga kredibilitas ASEAN sebagai aktor yang tersebut netral, inklusif, lalu konsisten di tempat kawasan.

    Menlu RI itu pun menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi penyelenggara, pembangun jembatan, wadah terpercaya untuk dialog serta kerja sebanding di menjaga sentralitas ASEAN yang mana merupakan prinsip operasional bagi semua negara anggota ASEAN.

    Sugiono melanjutkan, prinsip inti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang digunakan dimiliki oleh ASEAN: penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi, serta saling menghormati, harus ditegakkan tanpa kompromi.

    Dia menggarisbawahi bahwa menjaga perdamaian dan juga stabilitas di area kawasan, termasuk terkait mengenai Laut China Selatan, tetap saja menjadi prioritas bersatu ASEAN.

    “Dalam konteks ini, Indonesia mendesak penyelesaian Kode Etik sesegera kemungkinan besar untuk memacu keterlibatan yang konstruktif, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982,” ucap Sugiono.

    Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967 di dalam Bangkok, Thailand, oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, lalu Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok.

    Indonesia menjadi salah satu penggerak utama pembentukan ASEAN serta hingga pada masa kini berperan penting di menjaga persatuan, menggalakkan sentralitas, juga memfasilitasi dialog kawasan melalui Markas Besar ASEAN yang mana berada di tempat Ibukota Indonesia sejak 1967.

    Saat ini, ASEAN mempunyai 10 negara anggota juga sedang memproses keanggotaan penuh Timor-Leste yang tersebut akan secara resmi bergabung pada Kongres Derajat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN pada Kuala Lumpur, Malaysia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di dalam situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu: BUMN RI bangun infrastruktur global, dari Afrika hingga Asia

    Menlu: BUMN RI bangun infrastruktur global, dari Afrika hingga Asia

    Ligapedianews.com DKI Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra yang mana dapat diandalkan pada pembangunan infrastruktur pada di dan juga di area luar negeri.

    “Pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan Indonesia juga telah lama secara bergerak berkontribusi pada berbagai proyek infrastruktur dalam luar negeri, khususnya pada belahan bumi selatan,” kata Sugiono di area Jakarta, Kamis.

    Menlu RI itu menyampaikan hal yang disebutkan di acara Pertemuan Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) yang dipantau secara daring pada Jakarta.

    Dia melanjutkan, Indonesia berpartisipasi di beberapa proyek di tempat luar negeri seperti pengembangan sistem jalan layang metro di tempat Filipina, proyek lepas pantai di area Senegal juga Mauritania, jembatan di area Taiwan juga perumahan pada Aljazair.

    Menurutnya, proyek-proyek yang disebutkan menunjukkan jangkauan global juga daya saing perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia melalui inisiatif “State-Owned Enterprises Go Global”.

    “State-Owned Enterprises (SOEs) Go Global” mengacu pada rencana strategis untuk meningkatkan kekuatan kemudian memperluas penampilan BUMN Indonesia di dalam kancah internasional, dengan tujuan meningkatkan daya saing global lalu mengupayakan peningkatan ekonomi.

    Sugiono juga mengungkapkan bahwa pada 2019, Indonesia menginisiasi Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika, yang tersebut menghasilkan kembali kesempatan yang mana cukup besar berdasarkan kolaborasi inklusif.

    “Saya pikir dengan Danantara sebagai kendaraan baru, upaya ini juga dapat diperluas untuk mencakup lebih lanjut sejumlah bagian dari belahan bumi selatan,” ujar Sugiono.

    Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah badan pengelola penanaman modal strategis yang dimaksud didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurus juga mengoptimalkan penanaman modal negara, teristimewa yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Tujuan Danantara adalah untuk menyokong peningkatan kegiatan ekonomi nasional melalui pengelolaan aset negara yang tersebut lebih banyak efisien dan juga terintegrasi.

  • Menlu RI: Infrastruktur harus seimbang dengan pelestarian lingkungan

    Menlu RI: Infrastruktur harus seimbang dengan pelestarian lingkungan

    Ligapedianews.com Ibukota – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan Indonesia meyakini perlunya keseimbangan antara mengejar hak penyelenggaraan serta tanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

    “Membangun infrastruktur juga perlu mempertimbangkan pelestarian lingkungan, dan juga mengatasi permasalahan lingkungan itu sendiri,” kata Sugiono di dalam Jakarta, Kamis.

    Sugiono menyampaikan hal yang dimaksud pada Pertemuan Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) yang mana dipantau secara daring dalam Jakarta.

    Menurut Menlu RI itu, infrastruktur berkelanjutan tiada belaka sebatas tujuan retoris, tetapi juga merupakan jembatan antar bangsa, landasan bagi ketahanan kolektif, serta perwujudan nyata tanggung jawab bersama.

    Perwujudan tanggung jawab bersatu itu pun dapat dilihat dari dua acara yang digunakan sudah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, lanjut Sugiono.

    Program pertama, kata Sugiono, adalah tanggul raksasa yang digunakan meliputi sepanjang pantai utara Jawa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap persoalan garis pantai yang dimaksud tergenang, serta kegiatan pengelolaan sampah yang mana menjawab persoalan lingkungan yang tersebut lebih besar bersih.

    Meskipun begitu, bagaimana pihak terkait dapat mendanai perkembangan infrastruktur berkelanjutan yang dimaksud masih menjadi pertanyaan besar, ujar Sugiono.

    Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dolar Negeri Paman Sam (sekitar Rupiah 4.545 triliun) pada 2030 untuk aksi iklim, sementara semata-mata 30 persen yang dimaksud dapat dicapai melalui pendanaan publik, kata Menlu RI itu.

    Salah satu solusi yang digunakan dilaksanakan pemerintah Indonesia, lanjut Sugiono, adalah dengan membentuk Danantara, badan pengelola investasi, untuk mengkonsolidasikan semua aset pemerintah.

    Selain itu, Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia juga menyederhanakan peraturan, meningkatkan kemudahan berbisnis, serta tetap memperlihatkan berikrar untuk menguatkan kepastian hukum juga transparansi untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi di tempat Indonesia.

    Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah badan pengelola penanaman modal strategis yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan serta mengoptimalkan pembangunan ekonomi negara, khususnya yang dimaksud berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Tujuan Danantara adalah untuk menyokong perkembangan sektor ekonomi nasional melalui pengelolaan aset negara yang tambahan efisien dan juga terintegrasi.