https://ligapedianews.com/ DKI Jakarta – Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Prof Teuku Rezasyah menilai bahwa Indonesia dapat membantu mengatasi krisis di dalam Gaza, Palestina, serta kawasan Timur Tengah, melalui dorongan RI untuk mereformasi Dewan Security Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Jadi, sekarang alangkah baiknya nanti Pak Prabowo bicara (tentang) reformasi PBB, khususnya sekali di area Dewan Keamanan," kata Rezasyah pada waktu dihubungi ANTARA dalam Jakarta, Hari Minggu (15/9).
Dorongan yang dimaksud beliau komunikasikan mengingat kekuatan PBB yang mana dinilai semakin lemah, sementara Amerika Serikat, melalui hak vetonya dalam Dewan Keselamatan PBB, kerap kali merusak resolusi damai untuk mewujudkan perdamaian di area Timur Tengah, teristimewa di tempat Gaza, Palestina.
"Jadi, padahal dunia mengupayakan perdamaian pada Timur Tengah, yang tidak ada belaka melibatkan negeri Israel lalu Palestina, tetapi juga negara-negara lain, tapi kelihatan bahwa tanah Israel ini adalah sumber masalah. tanah Israel juga Amerika adalah sumber permasalahan bagi tercapainya perdamaian abadi pada Timur Tengah," kata Rezasyah.
Untuk itu, Rezasyah menilai Presiden Prabowo perlu menggerakkan perombakan Dewan Ketenteraman PBB sehingga badan yang dimaksud dapat memunculkan resolusi damai yang tersebut lebih tinggi kuat lalu dapat benar-benar diimplementasikan untuk perdamaian dunia.
Dalam menyokong reformasi DK PBB, Indonesia, kata Rezasyah, dapat menekankan penguatan komposisi DK PBB dengan penambahan 10 anggota baru, yang dipilih secara demokratis oleh Majelis Umum PBB, kemudian juga mendapat dukungan dari setengah anggota tetap memperlihatkan Dewan Keselamatan PBB.
Sepuluh anggota baru DK PBB yang dimaksud dapat dipilih dari negara-negara dengan kriteria miliki penduduk terbesar di area dunia, luas wilayah terbesar di dalam dunia, mewakili peradaban dunia, mempunyai peran di perdamaian dunia, dan juga negara yang tersebut berkembang secara demokratis serta terlibat pada pengerjaan dunia.
Setelah 10 anggota baru yang dimaksud bergabung sebagai anggota tetap memperlihatkan DK PBB, mereka kemungkinan besar hanya sekali akan miliki setengah hak pernyataan atau veto di lima tahun pertama keanggotaan mereka itu di tempat Dewan tersebut.
Namun demikian, melalui penguatan komposisi DK PBB tersebut, penyampaian hak veto terhadap sebuah resolusi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih banyak ketat, sehingga hak veto satu anggota tertentu akan dapat digagalkan apabila tiada didukung oleh setidaknya delapan veto atau mayoritas pernyataan anggota lainnya.
"Jadi, kan anggotanya ada tambahan sepuluh. Tapi pendapat merek setengah kan. Jadi kalaupun merek bersatu, ucapan mereka lima. Lima ucapan baru serta lima kata-kata lama. Tapi dari 10 veto tersebut, semata-mata Amerika Serikat yang mana ngaco kan. Jadi, dengan cara ini, pelan-pelan kita menarik Inggris dan juga Prancis untuk menjadi pemilik veto yang mana bertanggung jawab," katanya.
Rezasyah berharap, melalui reformasi lalu penguatan komposisi DK PBB tersebut, penyelesaian damai untuk isu Palestina juga solusi dua negara antara Palestina lalu negeri Israel diharapkan dapat benar-benar dicapai.
Sementara itu, selain memacu peran Indonesia di mereformasi DK PBB, Rezasyah juga menyokong penguatan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB sehingga Sekjen PBB bukan hanya saja memberikan imbauan di suatu krisis, tetapi juga mampu menggerakkan pasukan keamanan, serta pasukan perdamaian PBB.
"Jadi, Sekjen itu jangan hanya sekali sekadar menghimbau, tapi sanggup juga menggerakkan pasukan keamanan, pasukan perdamaian PBB, ada atau tiada ada restu dari DK PBB, sepanjang dapat dukungan mutlak dari Majelis Umum PBB, ataupun setengah dari anggota tetap saja DK PBB," demikian katanya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI dalam situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.
